<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/80e86142-7110-4e2a-9836-01fe1829812a-3602599374.jpeg" alt="Kapolri meresmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres untuk memperkuat perlindungan perempuan, anak, dan korban TPPO. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri meresmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres untuk memperkuat perlindungan perempuan, anak, dan korban TPPO. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Peresmian ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pelayanan dan perlindungan bagi kelompok rentan di berbagai daerah. Peluncuran Direktorat PPA-PPO tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan lebih optimal. Fokus utamanya adalah perempuan, anak, serta kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan namun enggan melapor. Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres bertujuan memperkuat layanan hingga ke daerah. Dengan struktur yang lebih dekat ke masyarakat, diharapkan korban mendapatkan pendampingan yang lebih cepat dan menyeluruh. &ldquo;Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,&rdquo; kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1). Sigit menjelaskan bahwa sebelumnya Direktorat PPA-PPO telah lebih dulu dibentuk di tingkat Mabes Polri. Sejak saat itu, jajarannya aktif melakukan sosialisasi untuk mendorong keberanian korban melapor kepada aparat kepolisian. Upaya sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat merasa aman saat melapor. Kapolri menilai kepercayaan publik menjadi kunci agar korban tidak lagi memendam kasus kekerasan yang dialaminya. &ldquo;Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,&rdquo; ujar Sigit. Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kerja sama akan dilakukan dengan kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra luar negeri. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan dan perdagangan orang tidak hanya terjadi di dalam negeri. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban People Smuggling setelah tergiur janji pekerjaan melalui jalur tidak resmi. &ldquo;Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,&rdquo; papar Sigit. Menurut Sigit, kehadiran Direktorat PPA-PPO diharapkan mampu mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Direktorat ini juga berperan memberikan jaminan perlindungan serta memastikan hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri tetap terpenuhi. Di sisi lain, Kapolri berharap peluncuran Direktorat PPA-PPO menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan publik. Penanganan kasus perempuan, anak, dan kelompok rentan disebut harus dilakukan secara profesional dan berperspektif korban. &ldquo;Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,&rdquo; tutur Sigit. Adapun Direktorat PPA-PPO yang diresmikan tersebar di 11 Polda dan 22 Polres. Wilayah tersebut meliputi Polda Metro Jaya dengan sejumlah Polres jajaran, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda NTB, Polda NTT, serta Polda Sulawesi Utara. Dengan perluasan struktur ini, Polri berharap pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta korban perdagangan orang semakin merata. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kapolri meresmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres untuk memperkuat perlindungan perempuan, anak, dan korban TPPO.

Kapolri Sigit Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, Fokus Perlindungan Perempuan, Anak, dan Korban TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1000034559-3488648102.jpg" alt="Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kerja sama dalam percepatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Bareskrim Polri dan Kementerian PPPA, Selasa (4/3/2025), sebagai langkah konkret menangani tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. "Hasil survei nasional juga menunjukkan angka yang lebih tinggi terhadap anak dan remaja, di mana satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan seksual," ungkapnya. <h2>Polri Perkuat Komitmen dengan Pembentukan Direktorat TPPA dan TPPO</h2> Kerja sama antara Polri dan Kementerian PPPA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, memastikan pelaku kekerasan mendapat hukuman setimpal, serta memberikan perlindungan lebih bagi korban. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menyampaikan bahwa Polri telah membentuk Direktorat TPPA (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebagai langkah nyata dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Pembentukan direktorat ini merupakan bentuk komitmen kuat Polri dan Kapolri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak," tegas Komjen Wahyu Widada. <h2>Upaya Bersama Tekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</h2> Menteri PPPA berharap kerja sama dengan Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dapat memberikan percepatan dalam proses hukum kasus kekerasan perempuan dan anak. Dengan sinergi ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diprioritaskan, proses hukum berjalan lebih cepat, dan keadilan bagi korban bisa terwujud. Polri juga akan meningkatkan langkah-langkah preventif agar angka kekerasan dapat ditekan secara signifikan.

Polri dan Kementerian PPPA sepakat mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Polri dan Kementerian PPPA Bersinergi, Percepat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/cf7fb5f9-a32a-421c-9754-1d969707fce3-1291660478.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara Tanwir I Aisyiyah. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara Tanwir I Aisyiyah. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir dalam acara Tanwir I Aisyiyah yang digelar pada Rabu, (15/1), di Hotel Tavia Heritage, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah. Dalam kesempatan ini, Kapolri menekankan komitmennya untuk mendukung kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Pada acara tersebut, Kapolri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Ketua Umum PP Aisyiyah. Kapolri menyatakan rasa terhormatnya bisa hadir dalam acara tersebut. &ldquo;Suatu penghormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk berbicara sekaligus tadi kita membuat MoU,&rdquo; ungkap Kapolri. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa kesetaraan gender adalah isu penting yang harus diperjuangkan bersama. &ldquo;Tentunya kalau bicara masyarakat yang berkeadilan tidak lepas dari kita bicara tentang kesetaraan baik dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan bagi kaum wanita khususnya,&rdquo; ujar Kapolri. Dia menekankan bahwa isu kesetaraan gender terus digelorakan di Indonesia dan dunia, serta harus menjadi perhatian bersama. Kapolri juga mengungkapkan bahwa perjuangan mengenai kesetaraan gender telah dilakukan sejak lama, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ia menyebutkan beberapa tokoh perjuangan perempuan seperti RA Kartini, Nyai Ahmad Dahlan, serta tokoh-tokoh perempuan lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi kesetaraan gender. &ldquo;Aisyiyah masuk di dalamnya karena pada tahun 1917, Aisyiyah berdiri untuk memperjuangkan eksistensi perempuan dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial,&rdquo; jelas Kapolri. Di hadapan para peserta, Kapolri juga menjelaskan langkah-langkah nyata yang diambil oleh Polri untuk mendukung kesetaraan gender, termasuk memberikan ruang yang lebih besar bagi Polwan (Polisi Wanita). Kapolri menyebutkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri. &ldquo;Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk wanita ataupun Polwan berkarier baik di bidang operasional maupun staf,&rdquo; tegasnya. Saat ini, Polri telah memiliki beberapa Polwan yang menjabat dengan pangkat Brigjen, bahkan pernah ada Polwan yang menjabat sebagai Kapolda. Kapolri berharap lebih banyak Polwan yang dapat berkarier di tingkat tertinggi di Polri, termasuk menjadi Kapolri. &ldquo;Harapan kita ke depan, Indonesia bisa memiliki Kapolri wanita. Jadi, kami terus dorong Polwan untuk mempersiapkan diri,&rdquo; kata Kapolri. Selain itu, Kapolri juga membahas mengenai pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO), yang baru-baru ini disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2024. &ldquo;Kami mencoba untuk mengoptimalkan dan mengembangkan direktorat khusus ini agar penanganan isu perempuan dan anak bisa lebih maksimal,&rdquo; ujarnya. Dengan adanya pembentukan direktorat baru ini, Kapolri berharap penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dapat dilakukan dengan lebih baik dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. &ldquo;Penanganan khusus terkait perempuan dan anak ini tidak bisa sembarangan, harus dilakukan oleh perempuan yang lebih memahami persoalan tersebut,&rdquo; tambah Kapolri.

Kapolri hadir di Tanwir Aisyiyah 2025, fokus pada kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan peran Polwan dalam Polri.

Di Tanwir Aisyiyah 2025, Kapolri Sigit Tegaskan Komitmen Mendukung Kesetaraan Gender dan Peran Polwan di Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/axa-mandiri.jpg" alt="INOVASI TERUS-MENERUS: Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G Kusuma (kanan) dalam acara peluncuran aplikasi AXA Mandiri Telekonsultasi Kamis (17/6). (Ratih Paramita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INOVASI TERUS-MENERUS: Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G Kusuma (kanan) dalam acara peluncuran aplikasi AXA Mandiri Telekonsultasi Kamis (17/6). (Ratih Paramita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhir-akhir ini, sejak terjadinya pandemi Covid-19, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan telah meningkat secara signifikan dan telah menjadi perhatian publik. AXA Mandiri dan AXA pun mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi program terkait pemberdayaan perempuan.  Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebesar 75 persen sejak terjadinya pandemi.  Adapun, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi tentang penanganan dan pencegahan kekerasan, serta pemberdayaan perempuan.  “Saat ini, bersama dengan pemerintah dan mitra lainnya, kami melakukan apa yang kami yakini sebagai hal yang tepat dan memberikan manfaat bagi seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia,” jelas Komisaris AXA Mandiri Financial Services sekaligus Presiden Komisaris Mandiri AXA General Insurance Julien Steimer dalam siaran pers, Kamis (11/6).  Kemudian, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bahwa tres, terganggunya jejaring perlindungan dan sosial, hilangnya pendapatan, dan menurunnya akses ke layanan publik memperburuk adanya risiko kekerasan bagi perempuan.  "Dalam lima tahun ke depan, tugas dan fungsi kami akan berfokus pada implementasi pelayanan rujukan di tingkat nasional bagi perempuan dan anak. Untuk itu, kami menghargai inisiatif yang diambil oleh AXA Mandiri dan AXA yang menunjukkan komitmen perusahaan dan berkolerasi positif dengan prioritas pemerintah. Harapannya, AXA dan mitra kerja lainnya dapat bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam memerhatikan perlindungan terhadap perempuan," tutur dia.  Menyambung sebelumnya, Julien menyebut, program ‘Aman untuk Semua’ akan dijalankan dalam tiga fase. Pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang isu, fasilitas dan layanan yang tersedia, dan melakukan sosialisasi lewat aset digital dan media sosial perusahaan. Kedua, mendukung pencegahan dan penanganan dengan menyasar semua pemangku kepentingan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat di sekitarnya, melalui rangkaian sosialisasi pengetahuan.  "Ketiga memberdayakan perempuan di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan diri, pengembangan psikologis dan kemampuan profesional mereka lewat sesi peningkatan keterampilan dan peluang bisnis," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-SawoBNFE38  https://www.youtube.com/watch?v=2jfjBpXjL40  https://www.youtube.com/watch?v=ofqLLH0UGPc

AXA Mandiri dan AXA Bentuk Program Perlindungan Terhadap Perempuan