<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/KRIPTO-14-3145094061.jpg" alt="Ilustrasi: Aset digital cryptocurrency. (Kaspersky)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aset digital cryptocurrency. (Kaspersky).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investasi aset digital cryptocurrency atau kripto tergolong masih merupakan produk investasi baru. Sehingga, dibutuhkan literasi yang terus disemai supaya masyarakat lebih memahami mengenai tidak hanya keuntungan, tapi juga risiko berinvestasi kripto. Namun selain literasi, yang perlu diperhatikan dalam investasi aset kripto, baik oleh investor dan penyedia platform trading adalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Untungnya, pemerintah cukup cekatan dalam merumuskan hukum terkait investasi aset digital. Seperti misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No.99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Lalu ada juga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Sebagai informasi, di Indonesia kripto sendiri tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun secara resmi diakui sebagai sebuah aset. Untuk itu, perlu adanya edukasi, literasi dan kepastian hukum terkait dengan industri kripto dan perlindungan konsumen. Memastikan bahwa berinvestasi kripto di Indonesia aman dan telah dijamin kepastian hukum, Pintu, salah satu pemain trading kripto di Indonesia mengumumkan telah meraih penghargaan di sektor Financial Service Non-Bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 dari Hukumonline.&nbsp; Penghargaan ini diklaim menjadikan Pintu sebagai perusahaan kripto pertama di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. General Counsel Pinty Malikulkusno Utomo (Dimas) mengungkapkan, oenghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini OJK dan Bappebti. "Meski industri kripto di Indonesia masih terbilang baru, namun komitmen kami dalam melindungi investor di Indonesia sudah diwujudkan melalui beberapa proses regulasi yang semuanya telah kami laksanakan dengan baik," ujar Dimas melalui keterangannya. Dia menyebut, Pintu yakin kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikannya sebagai perusahaan kripto tepercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,&rdquo; CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi Pintu yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri kripto. &ldquo;Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh Pintu dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia," ujar Arkka. Hukumonline kembali menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) di tahun 2025. Pada IRCA 2025 kali ini, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.&nbsp;

Di Indonesia, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun secara resmi diakui sebagai sebuah aset.

Selain Literasi, Perlindungan Hukum yang Jelas bagi Investor Kripto Juga Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudi Herzandi mengadu dan memohon perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI. Permohonan perlindungan hukum tersebut didasari dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum Polda Sumsel terhadap dirinya atas laporan Basyarudin yang mewakili PT Gorby Putra Utama sebagai pelapor. &rdquo;Saya dilaporkan dugaan tindak pemalsuan keterangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU PT SKB,&rdquo; kata Yudi, Senin (17/7). Padahal kata Yudi, dirinya sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanya melakukan tugas sesuai disposisi yang diperintahkan Bupati Musi Banyuasin kala itu, Dodi Reza Alex Noerdin. &rdquo;Saya diperintahkan Bapak Bupati untuk hadir pada sidang panitia B pada 30 November 2020 yang diundang Kanwil BPN Sumsel untuk memberikan keterangan terkait dengan status pemohon PT SKB,&rdquo; jelas Yudi. Di hadapan para pimpinan dan anggota Komisi 3, Yudi mengungkap sejumlah kejanggalan di balik laporan PT PT Gorby Putra Utama terhadap dirinya. Yudi menyebut memberikan keterangan bahwa status lahan tersebut berpedoman pada Permendagri 50 Tahun 2014. Lokasi lahan juga berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan pendapat hukum Kejaksaan Agung RI Nomor : B-038/A/Gtn.1/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan kesepakatan bersama antara 2 kabupaten yaitu Musi Banyuasin dan&nbsp; Musi Rawas Utara. Kejanggalan lain kata Yudi, laporan terhadap dirinya tak berdasar karena sesuai laporan tersebut, yakni tanggal 4 Juli 2022 tidak ada kegiatan apapun sesuai dengan laporan di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polda Sumsel. Menyikapi aduan dugaan kriminalisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi langkah masyarakat dalam mencari keadilan melalui kewenangan Komisi 3 DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja institusi penegak hukum. &rdquo;Ini adalah tanda kepercayaan publik terhadap kami terus terjalin dengan masyarakat di negeri ini. Komitmen kami di Komisi 3 tentu senapas dengan konstitusi, khususnya dalam penegakan hukum jangan ada indikasi bahwa hukum kita hanya untuk segelintir orang saja, harus senapas dengan konstitusi yakni equality before the law,&rdquo; kata Khairul Saleh, Senin (17/7). &rdquo;Kalau memang salah ditegakkan, tapi kalau tidak salah jangan dikriminalisasi,&rdquo; tambah dia. Lebih jauh Khairul Saleh mengingatkan penegakan hukum harus objektif. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan atensi dalam permasalahan tersebut. &rdquo;Trust public yang semakin membaik jangan tercemar dengan menggadaikan integritas kelembagaan atas dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum,&rdquo; ucap Pangeran Khairul Saleh. Khairul Saleh mendesak Mabes Polri dan Satgas Tambang memberangus mafia tambang yang menciptakan konflik atau sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Dia mewanti-wanti potensi ada pihak yang akan memancing di air keruh, dalam hal ini indikasi keterlibatan mafia tambang. Modus yang digunakan mafia tambang kata Khairul adalah dengan cara menggeser batas daerah dalam melegalkan wilayah tambang. &rdquo;Saya mendapat laporan dari masyarakat ada sebuah perusahaan, namanya PT Gorby Putra Utama, selama ini dengan leluasa bisa melakukan penambangan di wilayah yang berbatasan antar Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara yang seolah-olah dalam wilayah IUP, padahal berada dalam wilayah Musi Banyuasin,&rdquo; papar Khairul. &rdquo;Ini jangan dianggap sepele. Saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang memperoleh masukan dari masyarakat, tentu tidak diam dan membiarkan potensi pelanggaran hukum serta potensi kerugian masyarakat dan negara,&rdquo; terang Khairul Saleh.

Seorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Yudi Herzandi memohon perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR atas dugaan kriminalisas

Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/novel-ridwan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan proses persidangan hingga vonis dua tahun penjara terhadap pelaku penyiram air keras terhadap dirinya. Novel tak begitu kaget mendengar vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Seperti diketahui, terdakwa penyiram air keras Novel yakni Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara. Sedangkan, Ronny Bugis divonis satu tahun penjara.  "Sejak awal cerita vonis akan dua tahun atau kurang sudah disampaikan kepada saya. Ketika fakta-fakta persidangannya begitu jauh dari itu saya kita itu terlalu tampak," kata Novel dikonfirmasi, Jumat (17/7).  Vonis terhadap pelaku penyerangan, lanjut Novel, menunjukkan komitmen negara semakin jauh untuk melindungi aparatur pemberantas korupsi. Hal ini menunjukkan keprihatinan, karena negara tidak komitmen terhadap pemberantasan korupsi.  "Ini sulit untuk diharapkan, bisa memberantas korupsi dengan efektif ketika negara tidak punya komitmen yang benar terhadap keberpihakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara serius," cetus Novel.  Novel mengaku tidak bersedih dengan putusan Hakim. Namun, yang membuatnya sedih, karena memberantas korupsi di Indonesia sangat berbahaya.  "Saya bersedih ketika memberantas korupsi ternyata tidak ada perlindungan hukum dari negara. Tentunya saya juga bersedih ketika koruptor seperti menang dan mereka justru merasa bisa berbuat lebih jahat lagi ke depan dan bisa mengancam aparatur yang bekerja memberantas korupsi," tandas Novel.  Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara meyakini Rahmat Kadir bersama-sama-sama dengan Ronny Bugis terbukti melakukan penganiyaan yang menimbulkan luka berat. Tapi tidak berniat untuk melukai, karena mencampur air aki dengan air keran. Hanya saja, aksi kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami sakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) atau air aki kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.  Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novel Baswedan: Saya Sedih Berantas Korupsi Tak Ada Perlindungan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/wni-terlibat-teror-di-marawi-polri-harus-dapat-perlindungan-hukum_m_166217.jpeg" alt="Kombespol Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kombespol Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan Muhammad Ilham Saputra (32) yang ditangkap otoritas Filipina akan mendapat pendampingan hukum di sana. Ilham diduga ikut melakukan serangan teror di wilayah Marawi. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, Muhammad Ilham Sahputra merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan aksi teror di Marawi dengan kelompok Maute yang terafiliasi ISIS. "Otoritas Filipina mengamankan saudara Ilham dengan barang bukti, granat, pistol, pasport Indonesia atas nama KH dan beberapa lembar mata uang asing," kata Kombes Pol Martinus Sitompul di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (2/11). Martinus menuturkan, sebelumnya pada April 2017 memang ditemukan adanya dugaan keterlibatan WNI dalam pertempuran dengan militer Filipina, lantaran saat itu ditemukan paspor atas nama saudara Muhammad Ilham Saputra. "Pada waktu itu, kita ingin katakan karena yang didapatkan paspor dan kemudian tidak ditemukan mayat yang bersangkutan, diduga pada saat itu telah meninggal dunia," ungkap Martinus. Kemudian otoritas pemerintah Filipina melakukan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia dengan memberitahu kalau Ilham masih hidup dan dalam penahanan polisi Filipina. "Ternyata saudara muhammad ilham saputra ini masih hidup dan saat ini ditahan dan diinterogasi," jelas Martinus. Meski demikian, pemerintah Indonesia memeinta kepada otoritas Filipina agar Ilham mendapat perlindungan sesuai dengan aturan internasional. "Misalnya didampingi oleh pengacara dan perlakuan terhadap tahanan harus sesuai dengan standar internasional. Ini penyampaian melalui organisasi kepolisian yang ada," pungkas Martinus.

WNI Terlibat Teror di Marawi, Polri: Harus Dapat Perlindungan Hukum