<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/IMG_20231019_164451-1833486559.jpg" alt="Pelaku pencabulan terhadap keponakannya yang masih berusia 6 tahun hingga tewas dihadirkan di Mapolrestabes Semarang, Kamis (19/10)." width="100%">
<figcaption>Pelaku pencabulan terhadap keponakannya yang masih berusia 6 tahun hingga tewas dihadirkan di Mapolrestabes Semarang, Kamis (19/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polrestabes Semarang mengungkap kasus seorang paman yang diduga mencabuli keponakannya&nbsp;berusia 6 tahun hingga&nbsp;meninggal dunia di Kota Semarang, Jawa Tengah. &rdquo;Pelaku AY, 22, diamankan saat pemakaman korban,&rdquo; kata Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Donny Lumbantoruan seperti dilansir dari Antara di Semarang. Dia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika polisi memperoleh laporan dari RS Panti Wilasa Semarang tentang adanya bocah perempuan berinisial KS yang meninggal dengan kondisi tidak wajar. Dokter rumah sakit, mendapati luka pada organ vital dan anus pada warga Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang itu. Polisi kemudian mengamankan tiga orang anggota keluarga korban yakni ayah, ibu, serta AY, yang merupakan paman korban. Menurut Kasatreskrim Polrestabes Semarang, pelaku sudah sekitar tujuh kali melakukan pencabulan terhadap korban. &rdquo;Sudah sejak Agustus, terakhir kali dilakukan pada 14 Oktober,&rdquo; kata Donny Lumbantoruan. Dia menuturkan, korban yang memiliki riwayat TBC kemudian jatuh sakit hingga akhirnya pada Selasa (17/10) malam dilarikan ke rumah sakit. Dari pengakuan tersangka, lanjut dia, perbuatan cabul tersebut dilakukan karena terpengaruh oleh film porno. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Polrestabes Semarang mengungkap kasus seorang paman yang diduga melecehkan keponakannya berusia 6 tahun hingga meninggal di Kota Semarang

Polrestabes Semarang Ungkap Kasus Paman Perkosa Keponakan hingga Tewas

<div id="m#msg-f:1772743502933673887" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-10.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Nasib malang menimpa seorang anak berinisial MIP, 8, warga Kampung Tinggulun RT 004/001, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Dia tewas di tangan ayah tirinya sendiri berinisial NH, 21.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Jumat 28 Juli 2023, sekira pukul 18.30 WIB Satreskrim Polresta Tangerang menerima laporan adanya dugaan tindak kekerasan di Kampung Tinggulun, yang dilakukan oleh NH, 21, kepada MIP, 8, hingga menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief N Yusuf dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa bermula saat korban MIP meminta uang dan mengatakan ingin buang air kepada ayah tirinya NH sekitar Pukul 17.30 WIB. NH saat itu menberikan anak bayinya kepada sang istri, SA.NH selanjutnya mengantar korban ke sungai yang berada tidak jauh dari rumah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah korban selesai uang air besar (BAB). NH langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya hingga korban pingsan. Melihat korban tidak berdaya, NH langsung membawanya dan membuang tubuh korban di pinggir sawah," imbuh Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengetahui anak dan suaminya tak kunjung pulang, SA mencoba mencari keduanya ke pinggir sungai. Namun sesampainya di pinggir sawah yang berada tidak jauh dari rumah, SA begitu terkejut melihat anaknya sudah tak sadarkan diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SA langsung membawa korban ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia diduga karena di cekik," jelas Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengetahui anaknya meninggal dunia, SA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kepada petugas, SA mengakui sebelum kejadian sempat terjadi sempati cekcok mulut dengan pelaku NH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi kemudian menangkap NH. Dia telah dibawa ke kantor polisi guna proses pemeriksaan. Sementara korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja untuk dilakukan visum atau autopsi.&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Setelah korban selesai uang air besar (BAB). NH langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya," katanya.

Sadis! Ayah Bunuh Anak Tirinya yang Berusia 8 Tahun, Jasadnya Dibuang di Sawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Terduga pelaku pemerkosaan bernama Zulfadli tengah diburu oleh pihak kepolisian. Ia diketahui telah memerkosa korban berinisial AM, 18, hingga dua kali. Padahal, korban merupakan istri dari adik angkatnya. "Sabar, ya. Pelaku dalam pengejaran tim," ujar Kasat Reskrim Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh saat dihubungi wartawan, Kamis (11/5). Ia mengatakan bahwa usai kejadian mengenaskan itu terjadi. Kemudian korban bersama suaminya yang bernama Dika melaporkan ke Polsek Pademangan, Zulfadli melarikan diri dari indekosnya. "Ya betul (melarikan diri)," kata Iverson. Sebelumnya, Nasib buruk menimpa AM, 18, perempuan asal Aceh yang merantau ke Jakarta bersama dengan suaminya, Dika. Ia diperkosa dua kali oleh kakak angkat suaminya yang bernama Zulfadli di indekos daerah Pademangan, Jakarta Utara. Lebih parah lagi, ia diperkosa di depan anaknya sendiri yang masih berusia 10 bulan. Mulanya, Kuasa Hukum korban, Arifin mengatakan bahwa Dika bersama dengan AM dan anaknya merantau ke Jakarta pada Desember 2022 lalu. Mereka mengadu nasib dengan modal pas-pasan dan hidup di bedeng daerah Pademangan. Kemudian, adik ipar Dika yang lain ikut merantau ke Jakarta dan hidup bersama dengan suami-istri itu. Pertemuan awal dengan Zulfadli dimulai kembali pada Januari 2023 untuk meminta pertolongan. Usai pertemuan itu, pada 20 Februari 2023, Dika, AM, anaknya, dan adik iparnya bermain ke indekos Zulfadli di daerah Pademangan juga. Namun, kemudian Zulfadli meyuruh Dika untuk membeli pengharum ruangan bersama dengan adik iparnya. "Waktu itu, namanya dia abang angkatnya, dia percaya saja," kata Arifin kepada wartawan, Kamis (11/5). Mulai dari situlah kejadian naas menimpa AM. Saat suami dan adik iparnya pergi, Zulfadli menutup pintu indekosnya dan melakukan aksi pemerkosaan tepat di samping anaknya yang masih berusia 10 bulan. "Tapi enggak sampai gimana-gimana karena itu enggak terlalu lama, suaminya balik. Pemerkosaan terjadi, tetapi tidaklah sesadis yang kedua," kata Arifin. Setelah kejadian itu, AM diancam oleh Zulfadli untuk tak memberitahukan apa yang terjadi saat mereka berdua di kamar indekos tersebut. "Di situ dia (Zulfadli) bilangnya, 'Kamu enggak usah ngomong-ngomong ya, kalau kamu sampai bicara apa-apa, nanti kamu tahu sendiri bagimana'," ujar Arifn menirukan perkataan pelaku. Oleh karena itu, akhirnya AM tak berani mengungkapkan hal yang terjadi padanya kala itu. Namun, penderitaan AM tak selesai di situ saja. Pada pertemuan kedua di tanggal 3 Maret, keluarga kecil itu terpaksa mesti kembali beremu dengan pelaku. Pasalnya, tempat tinggal keluarga Dika saat itu mati listrik. Anaknya yang masih kecil tak mampu hidup di bedeng dengan lampu dan kipas angin yang tak hidup. Akhirnya mereka kembali meminta pertolongan ke Zulfadli. Sesampainya di indekos Zulfadli, ia kemudian memberikan uang Rp 300 ribu kepada Dika untuk mencari indekos saat itu juga. Saat itu, AM sudah tak mau ditinggal sendiri. Namun, akhirnya Dika tetap pergi dengan adik iparnya mencari indekos baru. Dan terjadilah kembali pemerkosaan itu. "Jadi, pemerkosaan itu terjadi di tengah malam. Di antara tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret. Jadi, itu juga sama kejadiannya. Cuma kalau ini sadis, betul-betul dipaksa," jelas Arifin. (*)

erduga pelaku pemerkosaan bernama Zulfadli tengah diburu oleh pihak kepolisian. Ia diketahui telah memerkosa korban berinisial AM

Polisi Buru Pelaku Perkosaan kepada Adik Angkat di Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1614850246457.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengaduan kasus pelecehan seksual dan perkosaan mendominasi bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah publik selama 2022. Hal itu dikatakan Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini.  "Pelecehan seksual dan perkosaan menempati angka tertinggi bentuk kekerasan di ranah publik, diikuti trafficking, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penganiayaan, dan pencabulan," kata Theresia Iswarini saat dikonfirmasi, di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (9/3).  Komnas Perempuan juga mencatat tingginya jumlah pengaduan kasus kekerasan di ruang siber selama tahun 2022.  "Data menunjukkan kekerasan di ruang siber masih tetap tinggi seperti tahun sebelumnya, berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas Perempuan," imbuh Theresia Iswarini.  Theresia Iswarini mengatakan selama 2022, Komnas Perempuan menerima pengaduan 869 kasus kekerasan di ranah siber.  Kemudian disusul kekerasan di tempat tinggal sebanyak 136 kasus dan kekerasan di tempat kerja dengan 115 kasus.  Terkait hal ini Komnas Perempuan pun mendorong aturan pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar segera diterbitkan.  "Ini menunjukkan bahwa aturan pelaksana UU TPKS penting disegerakan terkait mekanisme penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik serta melakukan revisi terhadap UU ITE yang masih mengkriminalisasi korban," tutur Theresia Iswarini.  Sementara jumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan tercatat ada 37 kasus atau mengalami peningkatan sekitar 200 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 12 kasus.  Theresia menambahkan pelaku kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan masih didominasi oleh pelaku yang tidak dikenal, teman media sosial, teman, serta atasan/majikan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kasus tiga terbanyak di ranah publik.  "Kami juga mencatat masih adanya pelaku yang seharusnya menjadi pelindung, teladan, dan pihak yang dihormati, seperti guru, dosen, tokoh agama, maupun pejabat publik," kata Theresia Iswarini.

Pelecehan Seksual dan Perkosaan Dominasi Kekerasan Perempuan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/siswi-smk-digilir-9-pemuda-satu-pelaku-berhasil-dibekuk_m_.jpg" alt="Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Seorang mantan pelatih tim senam nasional Brasil divonis penjara lebih dari satu abad, tepatnya 109 tahun, karena memperkosa empat atlet termasuk setidaknya seorang anak di bawah umur, lapor laman Globo Esporte seperti dikutip AFP, Rabu (5/10).  Fernando de Carvalho Lopes dijatuhi hukuman 109 tahun delapan bulan penjara pada Senin oleh pengadilan Kota Sao Bernardo do Campo, dekat Sao Paulo. Dia dinyatakan bersalah telah memperkosa empat atlet, termasuk atlet di bawah umur 13 tahun. Globo Esporte tidak mengungkapkan usia ketiga pesenam lainnya.  Carvalho Lopes masih bisa mengajukan banding atas vonis ini dan bersikukuh tidak bersalah. Dia belum akan masuk penjara sampai proses banding berakhir.  Mantan pelatih itu melatih pesenam-pesenam muda selama 20 tahun sebelum dicopot dari staf tim nasional pada 2016, sebulan sebelum Olimpiade Rio 2016, setelah para orang tua atlet muda menggugat dia. Pada April 2019, dia dilarang seumur hidup dari aktivitas terkait senam.  Dia menghadapi dakwaan lain: empat tahun lalu, sekitar 40 atlet mengaku kepada saluran TV Globo telah menjadi korban pelecehan psikologis, fisik atau seksual. Beberapa dari mereka mengambil bagian dalam proses hukum sebagai saksi atas peristiwa yang diduga terjadi antara 1999 dan 2016.  Kasus itu mengingatkan lagi publik kepada Larry Nassar, mantan dokter olahraga Amerika Serikat  yang pada awal 2018 dijatuhi vonis penjara berat karena menyerang secara seksual sedikitnya 265 korban yang kebanyakan di bawah umur, dengan kedok perawatan medis. (*)

Mantan Pelatih Senam Brasil Divonis 109 Penjara karena Perkosa Atlet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengingatkan pentingnya orang tua mengawasi anak dalam menggunakan media sosial. Sebab, tak sedikit kejahatan terjadi bermula dari dunia maya.  Hal itu menyusul terjadinya kasus pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun oleh 3 orang laki-laki di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, setelah berkenalan lewat media sosial Facebook.  ’’Saya sangat geram dan sedih terhadap kekerasan seksual yang dialami anak usia 12 tahun di Natuna. Saya sangat mengharapkan, para orang tua dan pendidik dapat mengawasi anak dalam menggunakan internet,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga.  Bintang mengatakan, anak usia 5–18 tahun merupakan pengguna aktif internet. Anak bisa menemukan informasi apa saja dari internet, baik yang positif dan negatif. Karena itu, anak perlu pendampingan dan pengawasan dari orang tua agar tidak tersesat dalam menyerap informasi.  Dia menegaskan, anak perlu mengerti informasi apa yang layak dikonsumsi, bagaimana melindungi data pribadi di internet, memilih dan memilah informasi yang benar dan baik, serta berguna bagi dirinya sendiri.  ’’Kasus-kasus kekerasan seksual berbasis online sangat mendukakan kita semua, apalagi terjadi pada anak. Kekerasan seksual ini harus kita cegah bersama, jangan membiarkan anak menjadi konsumen konten negatif di internet. Perlu etiket berinternet bagi anak, dan saya harap orang tua menunjukkan kepeduliannya,” imbuhnya.  Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA, Robert Parlindungan Sitinjak mengatakan, kasus pencabulan terhadap anak di Natuna terjadi pada Februari 2022. Namun baru terungkap saat ini setelah kakak dari korban melapor ke Polisi pada 12 Maret 2022.  Dari laporan ini kemudian terungkap satu per satu pelaku kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan informasi dari Polres Natuna, peristiwa kekerasan seksual tidak terjadi pada waktu yang bersamaan oleh ketiga pelaku sekaligus, tetapi pada waktu yang berbeda dan pelaku yang berbeda. Salah satu dari tiga pelaku adalah masih berusia anak.  ’’Korban saat ini tinggal bersama orang tuanya, dan sempat menarik diri dari sekolah karena mengalami trauma. UPTD PPA telah berkunjung dan berkoordinasi ke pihak sekolah korban terkait keberlanjutan pendidikan korban. Saat ini korban sudah mau kembali ke sekolah,” kata Robert. (*)

Menteri PPA Geram Gadis 12 Tahun Diperkosa usai Kenalan di Facebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry-wirawan-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para korban melalui kuasa hukum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan pelaku pemerkosaan 13 santriwati sesuai tuntutan jaksa.  Kuasa hukum para korban, Yudi Kurnia mengatakan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan yang diinginkan para korban maupun keluarganya. "Ini kan baru tuntutan, ya nanti mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan tuntutan," kata Yudi di Bandung, Selasa (11/1).  Selain hukuman mati, ia berharap majelis hakim tidak mengurangi tuntutan lainnya yang telah disampaikan jaksa mulai dari hukuman denda, perampasan aset, hingga kebiri kimia. "Karena ini sudah jelas, ini extraordinary atau kejadian luar biasa, sebetulnya tidak ada alasan hukuman dikurangi," kata dia.  Adapun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan dihukum mati akibat aksinya yang memerkosa 13 santriwati hingga hamil. Bahkan, para korban mengalami trauma akibat perlakuan bejat Herry sehingga jaksa menilai tindakan Herry merupakan kejahatan sangat serius hingga patut diberikan hukuman mati.  Herry dituntut bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. (*)

Kuasa Hukum Korban minta Pemerkosa Santriwati di Bandung Dihukum Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pemerkosaan terhadap 21 santriwati yang dilakukan salah seorang guru di pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya atau hukuman maksimum. Tindakan bejat ini diketahui telah dilakukan selama lima tahun, yakni sejak 2016-2021, hingga empat santriwati melahirkan delapan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai, terdakwa dapat diancam tambahan hukuman kebiri sesuai Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016. “Kami mendukung proses peradilan yang sedang berlangsung serta mendorong penerapan hukuman yang tegas dan maksimum terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan sangat keji terhadap anak yang ingin mendapatkan pendidikan terbaiknya,” kata Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar dikutip, Rabu (15/12). Dalam sidang peradilan yang sedang berlangsung, terdakwa disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun. Nahar mengatakan, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berasrama sangat sering berulang. KemenPPPA pun mengharapkan, adanya langkah pencegahan yang serius dari semua pihak, baik dari pengelola lembaga pendidikan maupun melibatkan pengawasan orangtua dan pihak-pihak lainnya. KemenPPPA pun mendorong agar setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan, termasuk pesantren harus memiliki dan menerapkan standar pengasuhan bagi anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. "Kami juga mengharapkan orangtua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di lembaga pengasuhan atau pendidikan dan membangun komunikasi yang intens dengan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada lembaga tersebut,” ujar dia. Nahar mengatakan, lembaga pengasuhan atau pesantren wajib memberikan orientasi kepada peserta didik untuk melindungi dirinya dari segala bentuk tindak kekerasan dan memiliki akses untuk melaporkan segala bentuk perlakuan yang diterima. Lebih lanjut, Nahar menginformasikan, saat ini korban telah mendapat pendampingan dari Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat. “Perhatian khusus diberikan untuk pendampingan psikososial agar anak korban pulih dan dapat kembali ke masyarakat,” kata Nahar. Nahar meminta semua pihak termasuk media berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta tidak memberi stigma kepada korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan identitas diri atau privasi demi menghindari dampak-dampak buruk lainnya. (*)

Kemen-PPPA Sebut Pelaku Kasus Pemerkosaan Santriwati Bisa Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1611296219611_copy_800x598_1.jpeg" alt="Ilustrasi perkosaan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkosaan. Antara</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Polres Luwu Timur telah menemui keluarga ibu dari 3 anak diduga korban pemerkosaan ayah kandungnya. Kedatangan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait proses penyelidikan hingga diterbitkannya SP3 kasus tersebut.  </div> "Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester Simamora telah mengambil langkah bersilaturahmi ke rumah korban, bertemu dengan ibu korban menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan, Senin (11/10). Rusdi menyebut, ibu korban telah menerima penjelasan polisi dengan baik. Sejauh ini komunikasi terjalin baik antara kedua belah pihak. "Ibu korban memahami tentang langkah-langkah tersebut, komunikasi ini juga dapat berjalan dengan baik," jelasnya. Lebih lanjut, Rusdi menyampaikan, Mabes Polri telah mengirim tim atensi untuk melakukan pendampingan kepada Polres Luwu Timur dal menyelesaikan kasus ini. Namun, dipastikan kasus dugaan pencabulan ini tidak ditarik ke Bareskrim Polri. "Tidak diambil alih. Jadi kasus ini tetap ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Tim dari Mabes Polri melakukan pendampingan untuk penyelesaian kasus ini," pungkasnya. Sebelumnya, viral di media sosial terkait penghentian kasus dugaan pencabulan kepada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini dilaporkan oleh ibu korban berinisial L. Adapun terlapornya adalah mantan suaminya. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kasus tersebut dilaporkan ke Polres Luwu Timur pada 2019 silam. Penyidik sudah pernah melakukan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara. "Kesimpulan dari gelar perkara Itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkan lah surat penghentian penyidikan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/10). Kendati demikian, Rusdi menyampaikan, meskipun telah diterbitkan SP3, kasus tersebut tidak berakhir begitu saja. Penyidik masih berpeluang membuka kembali kasus tersebut. (*)

Polri Temui Ibu dari 3 Anak Korban Perkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210516-WA0011_3.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri mengerahkan tim khusus ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mereka ditugaskan untuk turut membantu menangani kasus dugaan pemerkosaan kepada 3 anak oleh ayah kandungnya.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, tim asistensi itu untuk melakukan pendampingan terhadap Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan. "Hari ini tim asistensi Wasidik Bareskrim yang dipimpin seorang Kombes dan tim berangkat ke Polda Sulsel," kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (9/10).  Argo memastikan, tim asistensi Bareskrim Polri akan bekerja secara profesional. Apabila nantinya ditemukan bukti baru, maka Polisi akan membuka kembalu perkara tersebut meskipun telah diterbitkan SP3.  Sebelumnya, viral di media sosial terkait penghentian kasus dugaan pencabulan kepada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini dilaporkan oleh ibu korban berinisial L. Adapun terlapornya adalah mantan suaminya.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kasus tersebut dilaporkan ke Polres Luwu Timur pada 2019 silam. Penyidik sudah pernah melakukan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara.  "Kesimpulan dari gelar perkara Itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkan lah surat penghentian penyidikan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/10).  Kendati demikian, Rusdi menyampaikan, meskipun telah diterbitkan SP3, kasus tersebut tidak berakhir begitu saja. Penyidik masih berpeluang membuka kembali kasus tersebut. (*)

Bantu Tangani Kasus Pemerkosaan 3 Anak, Polri Kirim Tim Khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkosaan

Berita Terkini