<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Sulawesi-Bergerak-68-1045148653.jpeg" alt="Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)" width="100%">
<figcaption>Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit. Ketua GAPKI Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana mengatakan, pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di Sulawesi. &ldquo;Ada kurang lebih 10,68 persen komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,&rdquo; kata Dony Yoga Perdana baru-baru ini. Dia menambahkan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Untuk diketahui, GAPKI menggelar kegiatan &ldquo;Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi&rdquo; di Hotel Santika Palu pada 11&ndash;12 Februari 2026. Kegiatan itu juga menyosialisasikan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit sebagai acuan penerapan perlindungan hak pekerja perempuan sesuai regulasi nasional dan standar internasional. Kegiatan itu menjadi langkah nyata GAPKI untuk memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan praktik kerja yang adil serta bermartabat. Ada banyak isu strategis yang dibahas dalam Lokakarya tersebut. Mulai dari perlindungan maternitas, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan pengupahan. Selain itu ada pula jaminan sosial, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan proses audit. Diselenggarakan GAPKI, kegiatan itu didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta pemangku kepentingan dan mitra terkait. Dukungan BPDP merupakan bagian dari program yang dilakukan selama ini dalam penguatan sawit berkelanjutan, termasuk melalui dorongan integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan. Pembukaan acara dihadiri sekitar 140 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan petani, serta media. Forum ini mendorong penyamaan persepsi sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat dijalankan di tingkat perusahaan dan daerah. Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Firdaus Abdul Karim menegaskan, perlindungan pekerja perempuan harus menjadi komitmen bersama. "Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama. Baik itu pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; ujarnya. Dia berharap kegiatan itu melahirkan langkah konkret agar pekerja perempuan merasakan manfaat nyata berupa perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan di tempat kerja.

Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit.

GAPKI: Pekerja Perempuan Memiliki Kontribusi Penting dalam Rantai Produksi Sawit di Sulawesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana longsor dan banjir bandang di daerah aliran sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara (Sumut) dinilai faktor pengaruh kombinasi faktor alamiah. Mulai dari curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar hingga kemiringan lereng yang curam.&nbsp; Penilaian itu merupakan hasil kajian ilmiah IPB University terhadap ada dugaan aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) menjadi penyebab utama (dominant cause) banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga, Sumut. Apalagi banjir bandang itu merupakan termasuk dalam rangkaian bencana yang juga melanda Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).&nbsp; Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University Prof. Dr. Yanto Santoso menyatakan, kajian ilmiah IPB University menyatakan bahwa aktivitas PT TBS tidak menunjukkan bukti kuat sebagai penyebab utama. &ldquo;Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta hasil verifikasi lapangan, kegiatan PT TBS tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab dominan banjir bandang dan longsor di DAS Garoga. Penilaian bencana harus dilakukan secara menyeluruh pada skala DAS, bukan secara parsial pada satu entitas usaha,&rdquo; ujar Yanto kepada wartawan di Ruang Reklamasi Tambang, IPB University, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/1).&nbsp; Kkonferensi pers itu digelar sebagai respons atas penyelidikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap sejumlah subjek hukum terkait peristiwa bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. &nbsp; Dalam konferensi pers tersebut hadir juga pakar ilmu tanah IPB University Dr Basuki Sumawinata dan pakar agrometeorologi dari Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University Dr Idung Risdiyanto. Tim IPB tersebut telah melakukan kajian di lokasi kegiatan PT TBS di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara. &nbsp; Kajian IPB juga mencatat, sebagian besar lahan PT TBS tidak berada dalam kawasan hutan negara, melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan sebelumnya merupakan lahan garapan masyarakat yang ditanami karet, pinang, dan tanaman campuran lainnya. &nbsp; Yanto mengungkapkan, PT TBS telah memiliki izin usaha perkebunan, izin lokasi, serta persetujuan lingkungan, sementara HGU masih dalam proses karena belum seluruh lahan dilakukan ganti rugi kepada pemiliknya. Menurut dia, penting untuk membedakan antara izin usaha dan hak atas tanah. &nbsp; &ldquo;HGU adalah hak agraria, bukan izin usaha. Dalam sistem hukum perkebunan, legalitas operasional ditentukan oleh perizinan berusaha. Ketiadaan HGU pada tahap tertentu tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan menjadi ilegal,&rdquo; ujar Yanto. &nbsp; Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses pengurusan HGU tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan, dan pengawasan negara tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/017045347/akui-ada-pungli-angkutan-bantuan-bencana-aceh-kadishub-palembang-pelakunya-pegawai-bptd-sumsel">Akui Ada Pungli Angkutan Bantuan Bencana Aceh, Kadishub Palembang: Pelakunya Pegawai BPTD Sumsel</a> Seperti diketahui, Satgas PKH memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan terus ditegakkan. Tak hanya sebatas pelanggaran sanksi administratif, Satgas PKH kini sedang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana dalam musibah tersebut. Satgas PKH menyatakan PT TBS merupakan salah satu korporasi yang patut diduga sebagai salah satu korporasi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga pada tanggal 25-26 Nopember 2025.&nbsp; Namun, Temuan IPB mengungkap fakta lain, bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare. Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare. &nbsp; &ldquo;Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,&rdquo; jelasnya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <h3 class="pf0">Jadi Pelajaran Penting</h3> Hasil kajian menyimpulkan bahwa bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain: curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi. &nbsp; &ldquo;Kondisi ini menyebabkan tanah dengan cepat mencapai batas mencair (liquid limit). Pada situasi seperti itu, longsor bisa terjadi baik di lahan terbuka maupun di kawasan berhutan,&rdquo; kata Dr Idung Risdiyanto.&nbsp; Dia menyebut hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar merupakan terbesar selama 40 tahun terakhir di Indonesia. Apalagi 10 hari sebelumnya terjadi hutan yang berurutan sehingga menyebabkan tanah menjadi jenuh dan sulit menyerap air. &nbsp; Menurut Dr Basuki Sumawinata menjelaskan bahwa curah hujan selama kejadian siklon mencapai 400 mm dalam 1&ndash;3 hari, jumlah yang jauh melampaui rata-rata bulanan. &ldquo;Curah hujan sebulan biasanya 150&ndash;200 mm. Ketika 400 mm turun hanya dalam beberapa hari, tanah tidak mungkin mampu meresapkan air, sehingga terjadi aliran permukaan yang massif,&rdquo; katanya. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan, bobot vegetasi besar di lereng curam justru dapat mempercepat terjadinya longsor ketika lapisan tanah kehilangan kestabilannya. &nbsp; Menjawab isu kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, Basuki menjelaskan bahwa dua anak sungai yang berhulu di sekitar kebun PT TBS, yakni Aek Nahombar dan Aek Hopong, memiliki dimensi sempit dan berkelok tajam sehingga tidak memungkinkan menghanyutkan kayu-kayu besar. &ldquo;Secara morfologi sungai, sangat tidak mungkin log kayu berukuran besar berasal dari areal kebun PT TBS. Indikasi kuat menunjukkan kayu-kayu tersebut berasal dari perambahan dan longsoran di bagian lain DAS Garoga,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/017045443/bptd-sumsel-janji-tindak-tegas-pegawai-yang-pungli-angkutan-bantuan-bencana-untuk-aceh">BPTD Sumsel Janji Tindak Tegas Pegawai yang Pungli Angkutan Bantuan Bencana untuk Aceh</a> Basuki menekankan bahwa bencana ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang lebih kontekstual tentang fungsi hutan dan vegetasi. &ldquo;Konsep bahwa hutan selalu mencegah longsor tidak bisa digeneralisasi. Pada lereng sangat curam dengan tanah dangkal di atas batuan kedap air, vegetasi besar justru dapat menjadi faktor pemberat saat hujan ekstrem,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Karena itu, ia mendorong agar penanganan dan penetapan tanggung jawab hukum atas bencana alam dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan berbasis kajian lintas disiplin, melibatkan aspek hidrologi, geologi, dan klimatologi. &ldquo;Penyederhanaan sebab bencana dengan menunjuk satu pihak tanpa kajian komprehensif justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum dan kegaduhan sosial,&rdquo; jelas Basuki.&nbsp; Adapun Yanto menjelaskan tudingan-tudingan negatif terhadap kebun sawit yang menggema dan dikaitkan sebagai penyebab bencana akan sangat merugikan, baik untuk masyarakat/petani sawit sekitarnya maupun perekonomian daerah dan nasional. "Selain itu, nama baik industri sawit Indonesia di mata dunia dipastikan akan semakin terpuruk dan dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerugian secara sistemik terhadap kontribusi industri/perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian nasional," tandas Yanto. (*)

Bencana banjir bandang di Sumatera perlu dilihat secara menyeluruh. Pemicuanya tidak disebut dari aktivitas perkebunan sawit di DAS.

Kajian IPB: Bencana Sumatera Perlu Dilihat Secara Menyeluruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/deforest-1-1669537602.jpg" alt="ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu kebun kelapa sawit masih menjadi diskursus lingkungan, terutama terkait dengan deforestasi. Ekspansi perkebunan sawit dalam beberapa dekade terakhir sering dikaitkan dengan perubahan tutupan hutan, baik di tingkat global maupun nasional.&nbsp; Kondisi itu menjadi perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga organisasi lingkungan. Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas menegaskan, industri sawit memang menjadi salah satu alasan terdorongnya deforestasi.&nbsp; &ldquo;Industri sawit menjadi salah satu komoditas yang menjadi pendorong deforestasi, karena prasyarat komoditas ini membutuhkan lahan yang luas untuk menopang industrinya,&rdquo; kata Rio Rompas kepada JawaPos.com, Rabu (8/1).&nbsp; Deforestasi terus menjadi sorotan di berbagai wilayah karena penurunan luas hutan alam. Alhasil, pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit sering disebut sebagai salah satu bentuk perubahan penggunaan lahan yang berdekatan dengan kawasan hutan.&nbsp; Adapun alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit sering terjadi di area yang sebelumnya memiliki tutupan vegetasi yang lebih lebat. Perubahan ini sendiri berdampak pada lanskap hutan, termasuk fragmentasi habitat dan berkurangnya tutupan vegetasi alami di lokasi-lokasi tertentu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016952304/deforestasi-di-sumatera-memakan-korban-komeng-sempat-ingatkan-menhut-raja-juli-antoni-untuk-jaga-hutan">Deforestasi di Sumatera Memakan Korban, Komeng Sempat Ingatkan Menhut Raja Juli Antoni untuk Jaga Hutan</a> Menurut dia, dampak produksi sawit yang mengorbankan hutan tentu akan memberikan salah satu dampak negatif yakni menghancurkan kesejahteraan alam.&nbsp; &ldquo;Dalam berproduksi sawit akan membuka hutan dan menggantikannya dengan tanaman sawit yg monokultur, hutan dan lahan gambut dibuka dan menghancurkan bentang alam,&rdquo; tukasnya. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Rio Rompas menyoroti deforestasi juga akan berdampak pada keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Termasuk pula keanekaragaman hayati, bencana banjir, dan pengeringan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan.&nbsp; Apalagi adanya sertifikasi seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hingga kini tak menunjukkan perbaikan terkait deforestasi. Sebab, sanksi bagi pihak yang melanggar tampak tak tegas.&nbsp; "Banyak kebun yang bersertifikat masih ditemukan melakukan penanaman sawit dalam kawasan hutan dan melakukan praktik deforestasi,&rdquo; tukasnya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/WhatsApp-Image-2026-01-09-at-130937-1274043573.jpeg" alt="INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016927433/hitungan-jerome-polin-tunjukkan-deforestasi-di-indonesia-sangat-mengerikan-bisa-buat-bangun-jalan-ke-bulan">Hitungan Jerome Polin Tunjukkan Deforestasi di Indonesia Sangat Mengerikan, Bisa Buat Bangun Jalan ke Bulan</a> Di pihak lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono dengan tegas menyataakan, tak relevan jika perkebunan sawit dijadikan dalang atau penyebab deforestasi di Indonesia.&nbsp; Sebab, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dimoratorium sejak 2011 dan Inpres No. 5 Tahun 2019 telah diterbitkan yang bertujuan menghentikan pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di Hutan Primer dan Lahan Gambut (HP-LG) serta menyempurnakan tata kelola hutan.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &ldquo;Sudah tidak diperbolehkan lagi adanya izin baru (perkebunan kelapa sawit) dan luasan sampai dengan saat ini masih 16,3 juta ha,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Dia menjelaskan, luasan kawasan hutan di Indonesia berada di angka 125 juta ha. Sehingga, hanya 13 persen yang digunakan untuk perkebunan sawit. &ldquo;Jadi menurut saya tidak relevan kalau perkebunan sawit di Indonesia dituduh sebagai penyebab deforestasi,&rdquo; tegas Eddy.&nbsp; Dia pun menegaskan, dalam upaya mengurangi deforestasi salah satunya dengan memperjelas batasan kawasan hutan dengan yang bukan, agar masyarakat tak menyentuh kawasan hutan. Terlebih mengalihfungsikannya sebagai lahan seperti perkebunan sawit.&nbsp; &ldquo;Sangat bisa (mengurangi deforestasi) tinggal mesti jelas batas kawasan hutan supaya masyarakat tahu mana kawasan hutan dan bukan, juga utamanya pengawasan setelah batas-batas tersebut jelas,&rdquo; tukasnya. (*)

Perkebunan sawit kerap dituding sebagai dalang deforestasi di Indonesia yang berujung pada bencana alam. Gapki menilai itu tidak relevan.

Tidak Relevan Perkebunan Sawit Dijadikan Dalang Deforestasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/WhatsApp-Image-2025-05-16-at-171425-1142284392.jpg" alt="Para tersangka kasus izin perkebunan di Musi Rawas menjalani tahap 2 di Kejati Sumsel, Jumat (16/5). (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus izin perkebunan di Musi Rawas menjalani tahap 2 di Kejati Sumsel, Jumat (16/5). (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti segera disidangkan terkait kasus korupsi pemberian izin fiktif perkebunan sawit di kawasan hutan produksi Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Itu setelah dilakukan kegiatan Tahap II oleh penyidik Kejaksaan Tinggi ke jaksa penuntut di Palembang, Jumat (16/5). Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) perkara ini dilaksanakan dengan menyerahkan lima orang tersangka. Yakni Ridwan Mukti (mantan Bupati Musi Rawas periode 2005-2015 yang juga mantan gubernur Bengkulu dan eks tahanan KPK), Efendi Suryono (Direktur PT Djuanda Abadi Mandiri tahun 2010), Saiful Ibna (mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal/BPMPTP Musi Rawas 2008-2013), Amrullah (mantan Sekretaris BPMPTP 2008-2011), serta Bahtiyar (mantan Kades Mulio Harjo) Usai diserahkan ke penuntut umum, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 16 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A khusus Pakjo Palembang. Setelah dilaksanakan Tahap II ini, penanganan perkara beralih ke Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas. &rdquo;Dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,&rdquo; kata Kasipenkum Kejati Sumsel Vani Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi menambahkan, modus operandi dalam kasus ini adalah penerbitan izin perkebunan sawit secara ilegal di atas lahan negara. Para tersangka diduga terlibat dalam penerbitan izin fiktif serta manipulasi dokumen surat pernyataan hak (SPH) untuk penguasaan sekitar 5.974,90 hektare lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi. &rdquo;Dari total luas 10.200 hektare lahan, sekitar 5.974,90 hektare merupakan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Proses penerbitan izin dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen dan penggelapan administrasi,&rdquo; ungkap Umaryadi. Kejati Sumsel hingga kini masih terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan keterlibatan lebih banyak pihak juga tak menutup kemungkinan, seiring dengan pengembangan penyidikan. Dengan ditolaknya pra peradilan Bahtiyar, proses hukum kini akan berlanjut ke meja hijau untuk membuktikan keterlibatan para tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah ini.

Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti segera disidangkan terkait kasus korupsi pemberian izin fiktif perkebunan sawit di Provinsi Sumsel

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Segera Disidangkan setelah Dilakukan Tahap II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/menteri-lingkungan-hidup-521199784.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai membuka Rakor Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong (15/4). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai membuka Rakor Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong (15/4). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta semua pihak turut ambil peran dalam menghindari timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran. Menteri Mendekati musim kemarau menjadi perhatian Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menghadapi musim kemarau 2025. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan. Diantaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit. &ldquo;Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,&rdquo; tegasnya. GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup. Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla. &ldquo;Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,&rdquo; tegas Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menjadikan PT Kimia Tirta Utama di Siak, Riau, sebagai salah satu percontohan. Sebagai informasi, PT Kimia Tirta Utama merupakan bagian dari Grup Astra Agro Lestari. Hanif berharap keseriusan perusahaan kelapa sawit Grup Astra Agro ini menjadi contoh. Latihan dan kesiapan tim serta pelibatan masyarakat maupun pihak terkait sebaiknya terus ditingkatkan supaya sesuai dengan skenario pencegahan karhutla. Climate &amp; Conservation Management Manager Astra Agro Dian Ary Kurniawan menjelaskan bahwa PT KTU sebagai bagian dari Astra Agro menerapkan Fire Management System, sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership. &ldquo;Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,&rdquo; ujar Dian Ary. &nbsp;

KLH meminta semua pihak turut ambil peran dalam menghindari timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.

KLH Ajak Industri Sawit Lewat Gapki Antisipasi Musim Kemarau untuk Cegah Karhutla

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/JKT_Capaian-kinerja-Desk-Pencegahan-Korupsi_Salman-Toyibi-06JPG-3948400388.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait capaian kinerja Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Salm" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait capaian kinerja Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Salm</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa instansinya terus mendalami kasus korupsi tata kelola perkebunan sawit pada periode 2005-2024. Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Rabu (8/1), orang nomor satu di Kejaksaan Agung (Kejagung) itu menyampaikan bahwa saat ini sudah ada tersangka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).&nbsp; Meski belum secara gamblang menyebut identitas para tersangka yang berasal dari KLHK, Burhanuddin memastikan bahwa tersangka dari kementerian tersebut merupakan pejabat eselon satu dan eselon dua.&nbsp; "Yang pasti ada (tersangka dengan latar belakang pejabat KLHK),&rdquo; ungkap dia di hadapan awak media. Namun demikian, Burhanuddin meminta semua pihak untuk sabar mengikuti proses hukum yang berjalan. &rdquo;Jangan tergesa-gesa,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015506848/bus-transjakarta-koridor-13-terlambat-penumpang-antre-mengular-dan-nunggu-lama-di-halte-puri-beta">Bus TransJakarta Koridor 13 Terlambat, Penumpang Antre Mengular dan Nunggu Lama di Halte Puri Beta</a> Burhanuddin mengakui bahwa para penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung telah melakukan inventarisasi untuk mengembangkan penanganan kasus tersebut. &rdquo;Ada beberapa hal yang sudah perbuatan melawan hukum kami inventarisir, kami sedang pendalaman, ya tentunya dalam waktu mungkin sebulan lagi akan kami share (kepada publik hasil pengembangan perkara),&rdquo; terang dia.&nbsp; Saat ini Kejagung memang tengah menangani dan mendalami kasus korupsi tata kelola perkebunan sawit pada periode 2005-2024. Para penyidik menduga telah terjadi perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan proses pembebasan lahan yang pada ujungnya menyebabkan kerugian negara, baik kerugian keuangan maupun kerugian perekonomian. Karena itu, Kejagung terus melakukan pendalaman untuk mengungkap peristiwa tersebut.&nbsp; </div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan  instansinya terus mendalami kasus korupsi tata kelola perkebunan sawit pada 2005-2024.

Terus Dalami Korupsi Tata Kelola Perkebunan Sawit, Jaksa Agung Pastikan Ada Tersangka Berlatar Belakang Pejabat KLHK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN mengapresiasi implementasi digitalisasi dan mekanisasi yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam operasional di perkebunan kelapa sawitnya. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Mochamad Edy Yusuf dan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Faturohman menyatakan masa depan industri perkebunan sawit adalah berbasis teknologi, mekanisasi, dan keberlanjutan. "Masa depan perkebunan sawit nasional adalah seperti yang dilaksanakan Holding Perkebunan ini," kata Edy saat melaksanakan kunjungan kerja ke PTPN IV PalmCo Regional 3 Provinsi Riau, Rabu (7/2). Kunjungan kerja yang turut dihadiri Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan III (Persero) Mahmudi, Direktur Keuangan M Iswahyudi, dan Direktur Hubungan Kelembagaan M Arifin Firdaus serta didampingi Board of Regional Management Regional 3 PTPN IV tersebut meninjau penerapan digitalisasi berbasis IoT dan mekanisasi serta dekarbonisasi di PTPN IV PalmCo Kebun Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Riau. Di Pabrik kelapa sawit (PKS) dan pembangkit tenaga biogas (PTBg) Sei Pagar, Holding Perkebunan memperkuat kinerja operasional perusahaan pada sektor off-farm. Keberadaan PTBg tersebut menjadi bagian dari peningkatan nilai tambah perusahaan terutama dari penjualan by product seperti cangkang. "Sebagai perusahaan milik negara, PTPN terbukti advance dalam mengoptimalkan produksi melalui implementasi digitalisasi, mekanisasi, serta pendekatan dekarbonisasi yang efektif dan efesien, disamping tentu juga perlu terus menerus menjaga integritas" tuturnya. Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mahmudi mengatakan strategi perusahaan yang terus berinovasi dalam mengimplementasikan digitalisasi, mekanisasi, dan pendekatan dekarbonisasi merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. "Tidak ada kata lain selain menjadikan inovasi sebagai budaya perusahaan. PTPN telah melaksanakan hal ini dan diimplementasikan dengan sangat baik. Di sini adalah contohnya, ketika inovasi memperkuat transformasi dan memberikan nilai positif bagi operasional perusahaan," urainya. Ia berharap pendekatan digitalisasi dan mekanisasi yang diimplementasikan PTPN IV PalmCo Regional 3 menjadi contoh penerapan secara luas oleh regional. Sementara itu, Region Head PTPN IV PalmCo Regional 3 Rurianto mengatakan perusahaan secara bertahap melaksanakan program digitalisasi sejak 2020 lalu dan ditargetkan terealisasi penuh atau fully integrated pada 2024 ini. "Sektor perkebunan dan industri kelapa sawit selama ini dikelola secara konvensional, dan kini saatnya kita menjadi pionior untuk bertransformasi menuju modernisasi dengan memanfaatkan teknologi," kata Ruri. &nbsp;

Sektor perkebunan dan industri kelapa sawit yang selama ini dikelola secara konvensional, kini bertransformasi menuju modernisasi.

   Kemenko Perekonomian Dukung Digitalisasi dan Mekanisasi Perkebunan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/deforestasi-3331521886.jpg" alt="Gambaran pembabatan hutan di Sebatik." width="100%">
<figcaption>Gambaran pembabatan hutan di Sebatik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dugaan pembabatan hutan ramai diperbincangkan masyarakat di Sebatik Barat. Penampakan hutan gundul tampak jelas dari perairan depan Jalan Lingkar, Nunukan Selatan. Sorotan pembabatan hutan tersebut ternyata juga sampai kepada Plt Camat Sebatik Barat, Syahwaluddin. Dia mengaku jika dilihat secara kasat mata, maka luas hutan yang dibabat terbilang besar. Temuan itu juga sudah disampaikan ke instansi teknis terkait. "Kita sudah sampaikan ke instansi teknisnya, selanjutnya tindak lanjutnya kami belum dapatkan informasi lagi seperti apa, yang jelas kita sudah laporkan," ujarnya, dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumat (17/11). Syahwaluddin mengaku, terlepas dari adanya kembali aktivitas dugaan pembabatan hutan di wilayahnya, sebelumnya temuan pembabatan hutan juga pernah terjadi&nbsp;pada 2017 lalu. Saat itu, mendapat laporan dari&nbsp;warga, RT dan desa, pihaknya langsung menyampaikan persoalan tersebut secara lisan ke pihak yang menangani. Sayangnya laporan tidak ditanggapi. Akhirnya mereka membawa aparat setempat untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. "Saat itu kita temukan 1 pucuk senjata api jenis penabur, ada&nbsp;chainsaw&nbsp;dan pom racun, tali dipakai mengukur, itu dulu terjadi di Desa Liang Bunyu, dan dugaan kami, ini sama dengan itu dan dilanjutkan kembali," ungkapnya. Saat ini, dugaan pembabatan terjadi lagi. Melihat hal itu, maka pihaknya gerak cepat menyampaikan ke instansi teknis supaya tidak berdampak buruk terhadap hutan lindung. Termasuk menghindari gesekan antarwarga yang bersama-sama melakukan pembabatan di wilayah tersebut. "Kalau memang terjadi lagi ini,&nbsp;kan&nbsp;kita tidak ingin warga masyarakat yang sama-sama melakukan aktivitas di situ, malah jadi baku tembak di situ. Jadi, makin kacau nanti, makanya harus cepat ditindaklanjuti itu," harap Syahwaluddin. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan, Roy Leonard mengakui, pihaknya memang mendapat laporan dari masyarakat Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat mengenai dugaan pembabatan hutan. Dia pun mengklaim tindak lanjut telah dilakukan. Pihaknya telah menurunkan polisi kehutanan (polhut) ke lokasi, termasuk melibatkan aparat kepolisian dari Polres Nunukan. Setelah dicek, status kawasannya berada di luar kawasan hutan. "Wilayah itu APL (areal penggunaan lain) (bukan hutan lindung). Kita cek juga terkait surat-suratnya, ada SPPT-nya. Cuma dalam hal ini karena dalam memenuhi izin, kami mengarahkan untuk diurus dulu kepemilikan lahannya, kalau di Kementerian itu ingin memanfaatkan kayu tumbuh alami, alas haknya itu harus sertifikat. Mereka baru sampai SPPL," ujarnya Selasa (14/11). Luas hutan yang digunduli mencapai 29 hektare. Berdasarkan pengakuan masyarakat di lapangan, kayu-kayu tersebut akan dibagikan ke mereka. "Pada intinya harus dihentikan dahulu penebangannya sampai adanya sertifikat, namun karena sudah terjadi aktivitasnya, dalam hal ini bisa dikatakan ilegal," tambah Leonard. Oleh karenanya, kayu-kayu yang sudah ada pun diamankan dahulu di lapangan. Kayu yang terlihat meliputi kayu jenis meranti, bengkirai sampai jenis kapur. Volumenya pun diperkirakan mencapai ratusan kubik.

"Wilayah itu APL (areal penggunaan lain) (bukan hutan lindung). Kita cek juga terkait surat-suratnya, ada SPPT-nya," aku Leonard.

29 Hektare Hutan di Sebatik Barat Digunduli, KPH Nunukan Sebut Statusnya di Luar Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/MUSIM-MAS-1551530971.jpg" alt="Pengelola kebun sawit di perkebunan milik Musim Mas Group" width="100%">
<figcaption>Pengelola kebun sawit di perkebunan milik Musim Mas Group</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musim Mas Group meraih sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 100 persen untuk 17 anak perusahaannya pada bagian hulu. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban sistem sertifikasi oleh ISPO yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Sertifikasi ISPO merupakan mandatori bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pekebun. Sertifikasi ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Musim Mas Group untuk terus menerapkan kebijakan keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. &ldquo;Bagi Musim Mas, keberlanjutan berarti menyediakan produk, dan turunan minyak sawit berkualitas tinggi dan inovatif dengan cara yang bertanggung jawab,&rdquo; kata Director of Sustainability Musim Mas Group Olivier Tichit dalam keterangan resmi, Senin (9/10). Dia menambahkan, bersama dengan para pemangku kepentingan di industri ini, pihaknya berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi emisi gas karbon, keanekaragaman hayati, dan hak-hak manusia termasuk hak pekerja. &ldquo;Sertifikasi ISPO yang kami dapatkan semakin mengukuhkan komitmen kami untuk menjalankan usaha kami sesuai dengan hukum yang berlaku,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, guna memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional yang sangat besar Musim Mas sangat memperhatikan keberadaan para petani swadaya. Dalam hal ini, masih ada kendala-kendala yang dihadapi petani swadaya saat ini. Meliputi, akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik-praktik kelapa sawit yang berkelanjutan, kurangnya akses finansial, rendahnya literasi keuangan serta keterampilan perencanaan bisnis, dan tidak adanya sarana untuk menunjukkan kepatuhan (compliance) atas praktik-praktik kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, melalui program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas yang dimulai sejak tahun 2015, Musim Mas Group mendorong para petani swadaya untuk menerapkan praktik-praktik agronomi yang baik dan berkelanjutan. Pengembangan berbagai modul pengajaran yang menerapkan prinsip dan kriteria sertifikasi nasional ini dilakukan untuk mendorong mereka mengikuti proses audit dan mendapatkan sertifikasi. Apalagi, mereka menghadapi tenggat waktu untuk sudah tersertifikasi ISPO pada bulan November 2025. &ldquo;Kami mendorong dan membantu para petani swadaya kelapa sawit untuk bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi. Melalui program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas, kami memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam perjalanan kami menuju industri minyak kelapa sawit yang lebih berkelanjutan,&rdquo; jelas Manager of Independent Smallholder Musim Mas Group, Rudman Simanjuntak. Hingga September 2023, program Pelatihan Petani Swadaya Musim Mas telah melibatkan lebih dari 41.900 petani swadaya di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,959 petani telah berhasil tersertifikasi ISPO. &nbsp; Sumber foto: Istimewa

Sertifikasi ISPO yang diraih wujud komitmen Musim Mas dalam kebijakan keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan praktik bisnis bertanggung jawab.

Musim Mas Raih Sertifikasi ISPO Pada Seluruh Bisnis Hulunya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEREKONOMIAN-2023.jpg" alt="Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah" width="100%">
<figcaption>Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyayangkan karena masih banyaknya perusahaan sawit tidak memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). "Berdasarkan data yang sudah divalidasi, bahwa IUP konsesi lahan sawit di Kalimantan Barat seluas 3,4 Juta Hektar, tetapi Sertifikat HGU-nya hanya berjumlah 1,9 Juta Hektar saja. Masih banyak lahan yang tidak memiliki Sertifikat HGU," kata Sutarmidji di Pontianak, Sabtu, usai mendengarkan pemaparan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut&nbsp;Binsar&nbsp;Pandjaitan&nbsp;secara daring. Sebagai informasi tanah HGU merupakan salah satu jenis kepemilikan yang sah di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. Jenis tanah negara yang dapat diberikan HGU adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi yang selanjutnya statusnya dialihkan menjadi lahan untuk perkebunan, pertanian atau peternakan. "Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi tidak diberikan Hak Guna Usaha. HGU dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya lima hektare," tuturnya. Dari peraturan terbaru tentang HGU, yakni PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimana pada pasal 22, maka Hak Guna Usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Namun, pemilik bisa memperpanjang masa pakainya paling lama sampai 25 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Sutarmidji mengatakan, untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia menginstruksikan untuk pembentukan satgas khusus untuk peningkatan tata kelola industri kelapa sawit, dengan harapan sinergitas yang baik antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. "Sinergi dilakukan dengan tetap berbasis regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga dan Pemerintahan Daerah," kata Sutarmidji. Dirinya menilai bahwa kunci dari keberhasilan tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah data perizinan yang padan. "Saat ini data perizinan agregat yang berbeda-beda, satgas tidak hanya fokus pada agregat tetapi juga data pelaku usaha yang nantinya pendataan kebun Kelapa Sawit hanya menggunakan aplikasi SIPERIBUN. Oleh karena itu diharapkan Pemda untuk turut mensosialisasikan hal ini kepada pemilik Perusahaan Kelapa Sawit," tuturnya.

IUP konsesi lahan sawit di Kalimantan Barat seluas 3,4 Juta Hektar, tetapi Sertifikat HGU-nya hanya berjumlah 1,9 Juta Hektar saja.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkebunan sawit

Berita Terkini