<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/HULU-HILIR-2199715674.jpg" alt="Para narasumber memberikan pemaparan dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan &ldquo;Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan&rdquo; di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Para narasumber memberikan pemaparan dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan &ldquo;Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan&rdquo; di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memperluas cakupan dan memperkuat sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari sektor hulu hingga hilir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025. Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati menjelaskan, ISPO merupakan sistem yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis. Dasar hukum ISPO mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang implementasinya dituangkan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020, yang kini diperbarui menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2025. &nbsp; "Sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pemberhentian sementara usaha dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ISPO," ujar Ratna dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan &ldquo;Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan&rdquo; . Per Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9 persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat. Sementara itu Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Lila Harsyah Bakhtiar, menyatakan Kemenperin juga tengah menyiapkan skema sertifikasi ISPO untuk sektor hilir. ISPO sektor hilir, tambahnya prinsip dasarnya memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan. Menurut Lila, saat ini Indonesia hanya mengekspor sekitar 10 persen dari CPO mentahnya, sementara sisanya dalam bentuk olahan. Oleh karena itu, menjaga ketelusuran (traceability) produk hilir menjadi sangat penting, mengingat pasar global kini semakin menuntut produk yang berkelanjutan. &ldquo;Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan,&rdquo; jelasnya. Saat ini terdapat 190 jenis produk hilir sawit, namun tidak semuanya akan disertifikasi, tambahnya, namun hanya pada produk yang memiliki volume besar dan potensi pasar tinggi. Sementara itu Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) R. Azis Hidayat mengusulkan agar dibentuk Pelaksana Harian Komite ISPO, mengingat struktur organisasi saat ini mungkin belum cukup efektif untuk menangani aspek teknis sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sebelumnya, Komite ISPO memiliki Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, lanjutnya, namun, dalam struktur yang baru, Dewan Pengarah ditiadakan, dan Ketua Komite ISPO dijabat langsung oleh Menko Perekonomian. Oleh karena itu, Gapki mengusulkan penunjukkan Pelaksana Harian Komite ISPO yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi teknis dan administratif sehari-hari sehingga tujuan sertifikasi ISPO dapat tercapai lebih efektif. &nbsp;

ISPO sektor hilir prinsip dasarnya memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan.

Pemerintah Perluas Cakupan Sertifikasi ISPO Dari Hulu Hingga Hilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/KARHUTLA-2396297115.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (kiri) mendengarkan pemaparan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat meninjau perusahaan-perusahaan anggota Gapki di Kalbar, Minggu (18/5). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (kiri) mendengarkan pemaparan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat meninjau perusahaan-perusahaan anggota Gapki di Kalbar, Minggu (18/5). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pelaku usaha perkebunan sawit untuk melakukan koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), lanjutnya, akan memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan sebagaimana yang diterapkan pada anggota Gapki, sehingga besar kemungkinan perusahaan meraih apresiasi dari pemerintah. "Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena, untuk bisa mendapatkan Proper hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam Gapki," kata Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, hal itu penting untuk memastikan seluruh pelaku industri kelapa sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan. Hal itu dinyatakan Menteri LH sesuai meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gapki di Kalimantan Barat dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah karhutla. Menurutnya, kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas. "Oleh karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis terutama dengan Gapki dan seluruh stakeholder terkait," tegas Hanif dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gapki M Hadi Sugeng menyatakan seluruh perusahaan yang menjadi anggota Gapki berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat. Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki, lanjutnya, telah diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu kondisi siap siaga. Selain itu, Gapki juga melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan, karena percaya pengelolaan risiko kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri. Pencegahan karhutla lainnya, tambah Sugeng, yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan tersedianya sumber air di area tersebut. &nbsp;

KLH akan memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang transparan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan.

Menteri LH Minta Pelaku Perkebunan Terus Berkoordinasi Cegah Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai merespons banyaknya aduan masyarakat terkait kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang marak terjadi di wilayah hukum Polda Kalteng. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (Satgas PKS) hingga penangkapan pelaku pencurian. Pendekatan melalui kerja sama dengan stakeholder sudah dilakukan untuk meningkatkan kegiatan preemptif dan preventif melalui patroli, penyuluhan, dan pembinaan. Di samping itu, tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan tindak pencurian juga terus dilakukan. Belakangan Polda Kalteng berkerja sama dengan Polres Kotawaringin Barat juga melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban, serta tidak melakukan penjarahan sawit. Jika tidak ingin terseret dalam permasalahan hukum," ujar Kabidhumas Polda Kalteng,&nbsp;Kombes Pol Erlan Munaji, dalam keterangannya, Jumat (10/5). Perlu diketahui, selain tindakan persuasif, Polda Kalteng juga selama bulan Mei berhasil mengamankan 13 orang terduga pelaku pencurian TBS berserta barang bukti di Kotawaringin Barat, Kalimatan Tengah. Untuk mencegah terulangnya aksi pencurian, sebanyak 358 personel kepolisian dibantu 86 personel TNI pun disiagakan. Pihak kepolisian juga meminta masyarakat melaporkan jika melihat adanya aksi penjarahan dan pencurian TBS sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan beragam upaya ini, harapannya kejadian aksi penjarahan dan percurian TBS yang merugikan petani dan perkebunan sawit tidak akan lagi terjadi. "Mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang nyaman, aman dan damai, sehingga pembangunan dapat terus maju dan berkembang," tambahnya. Sebelumnya Polda Kalteng juga mengimbau kepada pelaku usaha sawit untuk tidak membeli TBS hasil penjarahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penjarahan dan pencurian sawit di wilayah hukum Polda Kalteng. Sebab nantinya akan ada konsekuensi hukum bagi pelaku pencurian dan penadah barang hasil curian. "Kami imbau pelaku usaha peron atau pengepul buah sawit supaya tidak membeli TBS sawit yang berasal dari hasil curian dan penjarahan," tutupnya. Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto bulan Februari silam juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dan perusahaan dengan segera melapor ke aparat kepolisian bila mendapati terjadinya aksi penjarahan, sembari menjamin jajarannya akan memproses aduan yang masuk. Sementara pada Sabtu lalu (4/5/), Kapolda kembali memperkuat pesannya saat melalui Kabid Humas menyampaikan harapannya agar aksi penjarahan tak lagi terjadi karena selain merugian masyarakat, juga mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalteng.

Polda Kalteng juga mengimbau kepada pelaku usaha sawit untuk tidak membeli TBS hasil penjarahan guna mencegah meluasnya pencurian sawit.

Marak Aduan Pencurian, Polda Kalteng Tindak Tegas Pencuri TBS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/LUHUT-2911953662.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki pengelola. Hal ini diketahui, setelah dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi kelapa sawit. Luhut menjelaskan, dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak. Angka ini diketahui usai BPKP diminta melakukan audit dan merilis datanya. "Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," kata Luhut saat ditemui di The Westin Jakarta beberapa waktu lalu. "Saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare. Adapun yang tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare, sekarang kita kejar itu," tambahnya. Atas temuan itu, Luhut kemudian memberitahu Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang mengejar para pengelola sawit tersebut. "Jadi saya bilang sama Menkeu, 'eh itu yang lain kemana?', akhirnya dirjen pajak sekarang lari suruh nyari," ujar Luhut. Dalam hal ini, Luhut memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan pinalti kepada para pengemplang pajak itu. Pasalnya, jika dibawa ke ranah hukum, Luhut menganggap prosesnya bisa lama karena terlalu banyak 'kungfu'. "Sekarang semua digitalisasi. Saya bilang Pak Pres enggak usah dibawa legal, 'jadi gimana?' pokoknya pinalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK dia bayar. Kalau gak bayar diambil pemerintah," tegasnya. "Kalau dibawa ke pengadilan, seperti BLBI 2023. Gak selesai-selesai, kungfu pengadilan itu macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya. &nbsp; Sumber foto: Dok Jawa Pos

Dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak.

Luhut Sebut Ada 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah terjadinya fluktuasi harga komoditas dunia, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mencatatkan kinerja kinclong dengan membukukan laba Rp 3,86 triliun sepanjang enam bulan pertama di 2022.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menyampaikan meningkatnya kinerja PTPN Group kembali membuktikan hasil dari perjalanan restrukturisasi yang secara berkelanjutan terus dikuatkan.  “Walaupun harga komoditi dunia tertekan pada Kuartal I 2022, Holding PTPN masih mampu meningkatkan laba perusahaan sampai semester I Rp 3,86 Triliun,” ujar Ghani dalam keterangannya, Senin (8/8).  Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhasil menjaga momentum kinerja operasional dan keuangan pada 2022. Pada periode fiskal Januari sampai April 2022 (Kuartal I) 2022 lalu Holding PTPN meraih laba bersih hingga Rp 2,95 triliun.  PTPN III sebagai Holding memiliki kinerja terbaik dengan raihan laba sebesar Rp 1,2 Triliun. Ghani menambahkan, selain PTPN III, anak perusahaan (anper) yang mampu mencatat laba adalah PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII. "Capaian Kuartal I 2022 ini meningkat 496,07% dibandingkan periode Kuartal I 2021," ucap Ghani.  Raihan laba PTPN Group beriringan dengan tingginya pendapatan atau revenue perseroan. Pada Semester I 2022 total pendapatan perseroan mencapai Rp24,43 Triliun, meningkat 15% dibandingkan Semester I 2021. Nilai EBIDTA Operasional pada Semester I 2022 sebesar Rp7,36 Triliun, meningkat 22% dibandingkan Semester I 2021.  Manajemen Perseroan juga mampu menjaga arus kas bersih atau Net Operating Cash Flow (NOCF) sebesar Rp1,63 Triliun. Dengan arus kas yang positif, perseroan mampu menjalankan belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX).  “Komoditas sawit masih menjadi penyumbang pendapatan/penjualan terbesar bagi keuangan PTPN Group. Pada Semester I 2022 kontribusi porsi penjualan periode s.d. Juni 2022 didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 73,33% dari total penjualan,” kata Ghani.  Selain itu, komoditi karet memberikan kontribusi 9,17%, komoditi tebu memberikan kontribusi 7,02%, komoditi teh memberikan kontribusi 1,74% dari total penjualan, dan komoditi aneka tanaman/lainnya sebesar 8,74%.  Kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja laba, penjualan dan EBITDA berdampak pada peningkatan nilai aset perseroan. Hingga Semester I 2022, total aset Holding Perkebunan Nusantara mencapai Rp149 Triliun. Nilai ini meningkat 10,32% dibandingkan Semester I 2021.  Raihan di Semester I 2022 ini menunjukkan Holding Perkebunan Nusantara adalah perusahaan BUMN dengan kinerja yang sehat, serta dengan mantap terus meniti langkah menuju perusahaan perkebunan kelas dunia, sebagai ‘Kebanggaan Baru Indonesia’,” tutur Ghani.

PTPN Group Raih Laba Rp 3,86 Triliun Sepanjang Semester I-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin tengah menyita perhatian publik. Karena diduga, Terbit Rencana yang juga tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa itu, memiliki kerangkeng di halaman rumahnya.  Sawit Watch meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus perbudakan tersebut. Mengingat praktik perbudakan modern ditemukan di industri sawit, yang penyumbang devisa terbesar Indonesia.  "Pemerintah harus segera mengusut tuntas dugaan perbudakan terhadap buruh yang diduga bekerja di perkebunan sawit. Pemerintah juga dapat mengusut siapa saja pihak yang terlibat dan sudah berapa lama praktik tersebut berlangsung, termasuk dari mana buruh tersebut didatangkan, apakah dari wilayah setempat atau didatangkan dari luar," kata Spesialis Buruh Sawit Watch, Zidane dalam keterangannya, Rabu (26/1).  Selain itu, pemerintah juga harus segera melakukan pemulihan terhadap buruh yang menjadi korban dugaan praktik perbudakan, atas apa yang telah dialaminya. Kondisi buruh tersebut sangat jelas bertentangan dengan prinsip kerja layak.  "Dugaan perlakuan buruk yang dialami buruh dimaksud melanggar konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia," tegas Zidane.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyatakan, dugaan praktik perbudakan modern ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena minimnya pengawasan pemerintah terhadap ketenagakerjaan di perkebunan sawit dan belum adanya kebijakan yang mengatur soal perlindungan pekerja buruh kebun sawit secara spesifik.  Menurutnya, Pemerintah selama ini absen dalam melakukan pengawasan di perkebunan sawit, sehingga potensi pelanggaran hak buruh sangat besar.  "Untuk itu kami melihat bahwa yang menjadi penting untuk dilakukan adalah memprioritaskan kebijakan perlindungan buruh kebun sawit,” ujar Achmad.  Dia menegaskan, kebijakan yang ada saat ini belum cukup melindungi buruh kebun sawit, karena tidak mengatur spesifik bagi buruh kebun sawit. Meski memang kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Buruh Pertanian dan Perkebunan yang diinisiasi oleh DPR dan masuk dalam daftar Prolegnas longlist 2019-2024.  "Namun hal belum ada perkembangan signifikan. Mengingat industri ini cukup penting bagi Indonesia sudah selayaknya perlindungan dan kesejahteraan buruh kebun sawit menjadi perhatian Pemerintah dengan menghadirkan kebijakan yang mendukung, serta pengawasan yang ketat di lapang dan memasukkan RUU ini dalam prolegnas 2022 agar segera di bahas," pungkas Achmad.

Sawit Watch: Usut Tuntas Perbudakan Modern di Perkebunan Kelapa Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK mendalami sejumlah kepemilikan harta Nurhadi, salah satunya soal kepemilikan perkebunan kelapa sawit.  "Agus Andrian (swasta) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hiendra Soenjoto. Penyidik mengkonfirmasi terkait survei sawit yang dibeli oleh tersangka Nurhadi dan sumber uangnya diduga dari tersangka Hiendra," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/7).  KPK, kata Ali, menduga kepemilikan perkebunan kelapa sawit Nurhadi di Padang Lawas, Sumatera Utara diduga merupakan hasil yang diperoleh dari Hiendra saat melakukan pengurusan perkara di MA. Pasalnya, KPK kini tengah mengusut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait suap dan gratifikasi Nurhadi.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Duga Nurhadi Beli Perkebunan Kelapa Sawit dari Hasil Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN-KALTIM-POST-23-JULI-19-1.jpg" alt="TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk CPO (Crude Palm Oil) ini kembali mendapat diskriminasi di Uni Eropa. Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung melayangkan protes keras terhadap pemerintah Uni Eropa (UE) atas terbitnya proposal bea masuk anti-subsidi sebesar 8-18 persen terhadap produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Kemendag menuding, UE tengah melakukan strategi terstruktur, sistematis dan masif untuk menyerang kinerja eksportir nasional yang tengah dalam performa tokcer.  Data Kemendag menunjukkan, performa ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari USD 116,7 juta pada 2017 menjadi USD 532,5 juta pada 2018. Namun pada 2019 ini, ekspor biodiesel nasional cenderung akan mengalami penurunan dibandingkan 2018 lalu.  Performa kinerja eksportir dalam negeri yang sangat besar inilah yang diduga menjadi pemicu UE mengeluarkan kebijakan bea anti-subsidi untuk Indonesia. Padahal menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati, UE hanya khawatir produk biodiesel Indonesia terus mengempur pangsa eropa.  Sebab secara kualitas, imbuh Pradnyawati, produk minyak sawit dalam negeri dinilai jauh lebih berkualitas dibandingkan produk minyak nabati buatan UE. Karenanya, mereka mengempur dengan cara menerbitkan kebijakan perdagangan global, yaitu World Trade Organization (WTO).  "Ini adalah tindakan proteksionis. Ini satu grand strategi yang terstruktur, sistematis dan masif. Mereka nggak mau minyak nabati Eropa tersaingi dengan negara tropis," kata Pradnyawati di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (26/7).  Pradnyawati mencatat, bukan kali ini saja UE berusaha menyerang pasar ekspor biodisel Indonesia ke Eropa. Tercatat sebanyak tiga kali UE mencoba menyerang Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan global. Namun dua kasus sebelumnya selalu berhasil dimenangkan oleh Indonesia.  Sebelum kebijakan proposal anti-subsidi sebesar 8-18 persen keluar, Indonesia baru saja memenangkan sengketa hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor biodiesel pada 26 Oktober 2017 lalu. Keputusan tersebut tercantum pada panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO dengan nomor sengketa DS 480 -EU- Indonesia Biodiesel.  Menurut Pradnyawati, pemerintah bersama produsen biodiesel telah berkomitmen untuk melawan pemerintah UE dengan berpegangan pada data penyelidikan yang telah diberikan. Bahkan, kata dia, pemerintah akan mengajukan banding ke EU General Court dan forum DSB WTO seandainya tetap dikenakan bea anti-subsidi.  "Indonesia tetap bersikap kooperatif. Kami mengakomodasi semua pertanyaaan UE selama penyelidikan. Bahkan kami telah melakukan mediasi tahapan pra-inisiasi kebijakan anti-subsidi," tukasnya.

Kecam Proposal Bea Masuk Anti-Subidi UE, Kemendag Duga Ada Motif Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN-KALTIM-POST-23-JULI-19.jpg" alt="TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tekanan harga crude palm oil (CPO) masih berlanjut. Harga internasional dan domestik CPO secara tahunan tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 16,92 persen (year on year/yoy) dan minus 18,31 persen (yoy).  Berlanjutnya kontraksi harga acuan CPO tersebut disebabkan masih dibatasinya penggunaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa (UE) yang menyebabkan pangsa pasar CPO global menjadi terbatas di tengah masih terjaganya pasokan CPO.  Akibatnya pada Juni 2019, Dinas Perkebunan Kaltim mencatat, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berada di level Rp 1.197 per kilogram. Turun dibandingkan bulan sebelumnya di angka Rp 1.236 per kilogram.  Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammad Sjah Djafar khawatir penurunan harga kelapa sawit berpengaruh besar terhadap ekonomi Bumi Etam. Sebab kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kaltim setelah batu bara. “Penurunan ini akibat tantangan dari eksternal,” katanya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Selasa (23/7).  Penurunan juga terjadi pada pertumbuhan nilai ekspor CPO yang mengalami perlambatan dari 58,85 persen (yoy) pada awal tahun menjadi 53,77 persen (yoy) saat ini. Padahal pada triwulan pertama tahun ini ekspor CPO Kaltim sudah tumbuh 57,42 persen (yoy) dibandingkan triwulan IV 2018.  Dia menjelaskan, UE menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit akan mempercepat proses deforestasi dan merusak lingkungan. Aksi UE menentang produk-produk berbasis kelapa sawit merupakan upaya mereka untuk melindungi produk minyak nabati UE yang berbasis rapeseed dan sunflower seed. Terbaru, UE mengusulkan penerapan kebijakan renewable energy directive (RED II).  “Sebenarnya yang ditentang olahan hasil industri turunan CPO seperti biodiesel. Karena Kaltim masih mengekspor CPO, dampaknya belum terlalu besar untuk ekspor kita,” ungkapnya. Namun untuk kinerja ekspor secara menyeluruh pasti terasa. Sebab, harga CPO terus anjlok yang akan dirasakan hingga penurunan TBS kelapa sawit.  Tentunya penurunan secara pemasukan akan terasa, baik dari petani maupun pelaku usaha ekspor CPO. Pemerintah harus melakukan gerakan agar kampanye tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang. Apalagi untuk daerah yang sudah memiliki industri turunan kelapa sawit. “Kalau kampanye negatif terus berlangsung, harga CPO domestik maupun internasional akan terus anjlok,” pungkasnya.  Senada, Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono mengatakan, harga CPO melemah lantaran ekspor minyak sawit ke Eropa masih teradang kampanye hitam. Uni Eropa menyebut ladang CPO di Indonesia ilegal dan menyebabkan pemanasan global.  Selanjutnya, katalis datang dari pertemuan AS-Tiongkok dalam agenda KTT G20 di Osaka, Jepang. Jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok bakal membaik ada harapan ekspor CPO bertumbuh. Pun sebaliknya. “Terlalu banyak tekanan jadi saat komoditas lain rebound, minyak sawit malah melemah,” kata Wahyu.  Dia menambahkan, harga CPO juga tertekan pelemahan harga minyak kacang kedelai. Secara teknikal, Wahyu mengamati indikator moving average (MA)5, MA100, dan MA200 berada di area negatif. Selanjutnya moving average convergance divergence (MACD) masih bearish. Dia meramalkan harga CPO cenderung terkoreksi.

Permintaan Melemah, Harga CPO Kian Suram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KEBUN-SAWIT-JAWAPOSCOM-1.jpeg" alt="ILUSTRASI KEBUN SAWIT" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEBUN SAWIT</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Langkah Indonesia dan sejumlah negara ASEAN yang menyerukan tindakan balasan atau retaliasi atas diskriminasi perdagangan yang dilakukan Uni Eropa dinilai sebagai langkah positif. Langkah yang juga digagas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan beberapa menteri perdagangan ASEAN itu dinilai tepat untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dan negara Asia Tenggara.  “Saya setuju ada retaliasi terhadap upaya Uni Eropa menghambat produk-produk dari Indonesia,” ujar pengamat ekonomi dari ‎INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Eko Listiyanto di Jakarta, Minggu (28/4).  Sebelumnya diberitakan Mendag Enggartiasto Lukita menyerukan langkah retalisasi atas kebijakan proteksionisme Uni Eropa yang dipandang diskriminatif terhadap beberapa produk asal Asia Tenggara.  Produk tersebut yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) yang merupakan komoditas asal Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa mendiskriminasi crude palm oil dan turunannya lewat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Indirect Land Use Change (ILUC).  Produk lain yang mendapatkan diskriminasi adalah beras dari Myanmar dan Kamboja. Uni Eropa memberlakukan special safeguard untuk beras yang diproduksi kedua negara tersebut. Sedangkan, aturan tersebut tak berlaku bagi beras dari negara lain.  Kebijakan Uni Eropa tersebut, terutama yang berkaitan dengan sawit, dipandang Eko sebagai bentuk upaya untuk melindungi produk minyak nabati yang dihasilkan kawasan tersebut. Pasalnya, minyak nabati yang dihasilkan kawasan Eropa tak mampu mengalahkan CPO yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, sehingga lebih efisien.  “Kita kan tahu semua ya, ujungnya itu. Secara kasat mata pun produktivitas CPO kita lebih tinggi dari bunga matahari, rapeseed atau kedelai dan lain-lain dari mereka,” katanya.  Diakui Eko, retaliasi perdagangan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, tanpa adanya perlawanan dikhawatirkan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa makin kuat.“Kalau kita diam, nanti makin menjadi,” imbuh Eko.  Namun, Eko mengingatkan kehati-hatian diperlukan dalam menyusun langkah balasan, termasuk memilih produk yang akan dibatasi impornya, agar perlawanan tersebut cukup memberikan sinyal yang kuat bagi Uni Eropa. Menurut Eko, produk tersebut tak harus merupakan produk berteknologi tinggi, bisa berupa produk makanan minuman.  Selain itu, perlu juga diperhatikan tingkat kebutuhan akan produk tersebut di tanah air. Tanpa adanya pertimbangan yang matang, pembatasan impor suatu produk bisa mendorong maraknya penyelundupan.  Eko juga menegaskan perlunya langkah untuk melakukan perlawanan lunak. Yakni, dengan memperbanyak kajian dan riset sebagai dasar argumentasi dalam membela industri minyak sawit. Menurut Eko, langkah tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendiskriminasi industri sawit. Berbagai kajian dan riset akademik dilakukan sebagai dasar argumen Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit dan produk turunannya, termasuk kajian soal dampak industri sawit pada lingkungan.  Dengan adanya riset dan kajian yang cukup untuk membela industri sawit, maka akan tercipta ruang untuk adu pendapat tentang pendapat mana yang lebih tebat. Hal tersebut dinilai membuka peluang masyarakat negara maju yang rasional untuk menerima minyak sawit.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana mengungkapkan apresiasi terhadap keberanian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Seruan untuk melakukan balasan kepada Uni Eropa yang mencekal sawit dan produk turunannya lewat retaliasi, dinilai sebagai langkah proteksi.  Dari kalangan pengusaha, ia menjelaskan, kebijakan pemerintah melakukan retaliasi terhadap produk minuman beralkohol dari Eropa pun disambut hangat. Pasalnya pencekalan terhadap sawit sudah cukup mengganggu.  “Pengusaha happy-lah dengan keputusan ini. Kami yakin itu akan baik untuk keseluruhan ekonomi Indonesia,” katanya lagi.

Ekspor Dihambat, Perlawanan Indonesia ke Uni Eropa Dinilai Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkebunan kelapa sawit

Berita Terkini