<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/PTPN-20-A-609832815.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelesaian legalitas perusahaan perkebunan yang beroperasi sebelum 2016 terutama yang sudah mengantongi izin usaha perlu dilakukan secara sistematis dan proporsional. Langkah itu tanpa serta-merta dianggap pelanggaran meski belum memiliki hak guna usaha (HGU). Hal itu perlu langkah afirmatif dari Pemerintah untuk terus membenahi sistem perizinan secara menyeluruh.&nbsp; Menurut Kepala Studi Sawit Institut Pertanian Bogor Budi Mulyanto, perusahaan perkebunan yang telah berdiri sebelum 2016 dan telah memiliki izin usaha, tidak serta-merta dianggap melanggar hukum. Meskipun perusahaan itu belum mengantongi HGU. Penegasan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.&nbsp; Budi menjelaskan, sebelum 2016 sistem perizinan di sektor perkebunan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Izin lokasi, IUP, dan HGU masing-masing berada di bawah kewenangan institusi yang berbeda. Tidak selalu berjalan secara berurutan di lapangan. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015975975/dapat-instruksi-presiden-menteri-nusron-segera-identifikasi-hgu-dan-hbg-yang-jatuh-tempo-se-indonesia">Dapat Instruksi Presiden, Menteri Nusron segera Identifikasi HGU dan HBG yang Jatuh Tempo Se-Indonesia</a> &ldquo;Kondisi di lapangan tidak selalu ideal. Banyak perusahaan yang sudah melakukan pembukaan lahan dan menanam karena sudah mengantongi IUP dan izin lokasi, tetapi belum memiliki HGU karena kendala administratif atau teknis,&rdquo; jelas Budi dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (15/7).&nbsp; Karena itu, ketidaktertiban administratif semacam ini tidak seharusnya menjadi masalah hukum terhadap pelaku usaha sebelum 2016. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah langkah afirmatif dari pemerintah untuk terus merapikan sistem perizinan, memperkuat koordinasi antar instansi, dan memberikan ruang penyelesaian legalitas secara sistematis.&nbsp; Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal (42) perusahaan perkebunan yang telah berdiri sebelum tahun 2016 dan telah memiliki izin usaha, tidak serta merta dianggap melanggar hukum meski belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). &nbsp; &ldquo;Kalau ada kebun sawit belum di-HGU pemerintah akan bersikap proporsional. Kalau kebun sawit itu berdiri sebelum tahun 2016 atau sebelum 2017, bisa jadi tidak salah perusahaannya,&rdquo; ujar Nusron.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015603768/menteri-nusron-wahid-tata-ulang-izin-kebun-sawit150-perusahaan-ajukan-hgu">Menteri Nusron Wahid Tata Ulang Izin Kebun Sawit,&nbsp;150 Perusahaan Ajukan HGU</a> Lebih jauh Budi mengingatkan, apabila proses permohonan HGU tidak dilakukan secara tuntas maka harus segera dituntaskan. Apabila tidak tuntas maka akan menimbulkan &ldquo;kegaduhan bisnis&rdquo; yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap iklim investasi. Karena kepastian hukum sangat penting bagi investasi dan dunia usaha. &ldquo;Kalau status tanahnya tidak jelas, maka wajib pajak, hak usaha, bahkan kepastian hukum yang terkait dengan berbagai usaha itu juga tidak jelas,&rdquo; ujar Guru Besar IPB itu.&nbsp; Menurut Budi, kebijakan afirmatif terkait dengan legalitas lahan usaha perkebunan harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti seluruh prosedur perizinan yang berlaku lintas sektor. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan usaha, serta kredibilitas investasi di sektor agraria dan perkebunan nasional. &nbsp; Dia menjelaskan, penting untuk membedakan antara izin dan hak. Izin, seperti IUP atau Amdal, merupakan bagian dari rezim perizinan sektor. Sementara itu, HGU adalah bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada pelaku usaha untuk mengelola dan memanfaatkan lahan dalam jangka waktu tertentu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015261277/bantah-2086-ha-lahan-di-ikn-dalam-status-bermasalah-nusron-wahid-itu-hgu-nya-habis">Bantah 2.086 Ha Lahan di IKN dalam Status Bermasalah, Nusron Wahid: Itu HGU-nya Habis</a> &ldquo;HGU itu bukan izin. HGU adalah hak (right). Dan hak selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab (responsibility) dan dan menjalankan berbagai peraturan yang ada (ristriction). Hak untuk mengelola lahan membawa kewajiban untuk menjaga kesuburan tanah, tidak merusak lingkungan, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Inilah prinsip dasar: hak (right), tanggung jawab (responsibility), dan pembatasan (restriction),&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut Budi, ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun sistem agraria yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban berbagai izin sektor lainnya. &ldquo;Jika dilakukan dengan benar, maka pelaku usaha tidak perlu takut dengan isu kriminalisasi,&rdquo; katanya.&nbsp; Lebih lanjut Budi menyoroti persoalan tumpang tindih antara kawasan perkebunan dan klaim kawasan hutan, sebagai akar dari banyak konflik legalitas. Ia menilai banyak kawasan hutan saat ini ditetapkan tidak sesuai prosedur karena tidak didahului oleh proses inventarisasi yang lengkap sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/015260626/menteri-atr-nusron-wahid-sebut-lahan-2086-ha-di-ikn-tak-dalam-sengketa-melainkan-hgu-nya-habis">Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Lahan 2.086 Ha di IKN Tak Dalam Sengketa, Melainkan HGU-nya Habis </a> Terkait proses tata batas kawasan hutan, dia menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesepakatan antara para pihak yang berbatasan. &ldquo;Tidak bisa hanya mengandalkan peta digital. Tata batas itu harus disepakati di lapangan, dipetakan dengan skala memadai seperti 1:5.000 atau 1:1.000, tergantung pada luas HGU nya agar menjadi dasar hukum yang akurat. Kalau tidak, ya seperti sekarang, sertifikat sah seperti HGU dan HGB pun bisa lumpuh secara fungsi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebagai contoh, banyak sertifikat yang tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kredit perbankan karena status lahannya diklaim sebagai kawasan hutan. Akibatnya, ribuan hektare lahan menjadi tidak produktif secara ekonomi. &nbsp; Terkait pengurusan HGU, Budi menilai bahwa proses tersebut tidak rumit jika dijalankan sesuai prosedur. Namun, diperlukan kerja lapangan yang serius, termasuk pelibatan Panitia B yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat, pembebasan lahan, dan pemenuhan syarat teknis. &lsquo;Kalau diikuti sesuai aturan, HGU akan bisa didapat. Memang Panitia B butuh waktu bekerja, saya tahu itu. Jadi ikuti saja aturannya," tandasnya. (*)

Kebijakan afirmatif terkait dengan legalitas lahan usaha perkebunan harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti seluruh prosedur izin.

Izin dan Hak dalam Pengelolaan Lahan Merupakan Hal yang Beda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/Screenshot_183-1791651026.jpg" alt="Saat ke Bandung, jangan lupa untuk mendatangi tempat wisata petik buah. (jcomp/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Saat ke Bandung, jangan lupa untuk mendatangi tempat wisata petik buah. (jcomp/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, dikenal memiliki banyak pilihan wisata perkebunan yang menarik. Suasana sejuk khas pegunungan, ditambah pemandangan hijau dan pengalaman petik buah langsung, membuat aktivitas ini cocok untuk semua kalangan, termasuk anak-anak. Kalau kamu sedang mencari pengalaman liburan yang santai, edukatif, dan penuh keseruan, simak 7 rekomendasi wisata kebun di Bandung berikut ini! 1. Bukit Strawberry Lembang Bukit Strawberry Lembang merupakan destinasi wisata petik buah yang menawarkan pengalaman seru memetik stroberi langsung dari kebunnya. Dikutip dari situs resmi Bukit Strawberry Lembang, tempat ini tidak hanya memiliki kebun stroberi, tetapi juga menghadirkan kebun sayur dan area edukasi pertanian yang cocok untuk anak-anak. Alamat: Jl. Tangkuban Parahu Nomor 109, Lembang Fasilitas: Kebun stroberi, kebun sayur, edukasi pertanian, kafe, area bermain anak 2. Kebun Bunga Cihideung Meski lebih dikenal sebagai taman bunga, Kebun Bunga Cihideung juga menawarkan pengalaman agrowisata lainnya. Lokasinya berada di dataran tinggi Lembang, dengan udara sejuk dan hamparan bunga warna-warni yang cocok untuk berfoto. Pengunjung juga bisa membeli bibit tanaman hias. Alamat: Jl. Kolonel Masturi No.223, CihideungParongpong, Kabupaten Bandung Barat Fasilitas: Kebun bunga, penjualan bibit, spot foto aesthetic 3. Tani Kota Tani Kota adalah agrowisata edukatif di Dago, Bandung, yang menawarkan aktivitas memetik buah, belajar hidroponik dengan cocopeat, dan berinteraksi dengan hewan ternak. Berdasarkan informasi Instagram @tani_kota, wisata kebun ini buka setiap hari pukul 08.00&ndash;16.00 WIB, dengan tiket masuk Rp 50.000 per orang dan program edukasi ternak mulai Rp 35.000 untuk minimal 10 orang. Alamat: Jl. Cisitu Indah VI, Dago, Bandung Fasilitas: kebun sayur, peternakan lebah, area kemah, sawah 4. Perkebunan Rancabali Ciwidey Perkebunan Rancabali menawarkan pengalaman menyusuri kebun teh yang luas dengan udara sejuk pegunungan. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan hijau sambil belajar proses produksi teh. Beberapa titik juga menawarkan kebun stroberi yang bisa dipetik. Alamat: JL. Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung Fasilitas: Kebun teh, tea walk 5. Mupu Jeruk Mupu Jeruk adalah salah satu wisata kebun di Bandung yang unik karena menghadirkan jeruk dekopon, buah khas Jepang yang besar dan manis. Selain bisa memetik jeruk langsung, kamu juga bisa menikmati makanan khas Sunda di kafe dalam area kebun. Alamat: Jl. Dr. Setiabudi No. 380B, Sukasari, Kota Bandung Fasilitas: Petik jeruk dekopon, caf&eacute;, pemancingan, mini zoo 6. La Fresa Farm La Fresa Farm adalah destinasi wisata perkebunan Bandung yang populer di kalangan keluarga muda. Kamu bisa memetik stroberi Jepang dengan ukuran besar dan rasa manis. Menurut informasi di Instagram @lafresa_id, harga tiket masuk Rp 35.000 per orang dan sudah termasuk jus atau marmalade gratis. Tempat ini juga punya banyak spot foto Instagramable! Alamat: Jl. Hortikultura No.2, Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Fasilitas: Petik stroberi Jepang, kafe, pressed juice, spot foto, toko bibit 7. Kebun Begonia Kebun Begonia merupakan wisata bunga dan hortikultura yang menjadi ikon Lembang. Selain bunga, terdapat juga kebun stroberi dan berbagai sayuran yang bisa dipetik. Cocok untuk edukasi anak-anak atau kamu yang ingin healing dari hiruk-pikuk kota. Menurut info di Instagram @kebunbegonia, tempat wisata ini buka setiap hari pada pukul 08.00-17.30 WIB. Alamat: Jl. Maribaya No.120 A, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Fasilitas: Kebun bunga, petik stroberi dan sayuran, edukasi pertanian, kafe Dengan udara segar dan pengalaman seru memetik buah langsung dari pohonnya, wisata perkebunan di Bandung jadi pilihan yang tepat untuk liburan bareng keluarga atau teman. Kamu tertarik untuk berjelajah di kebun mana?

Kalau kamu sedang mencari pengalaman liburan yang santai, edukatif, dan penuh keseruan, simak 7 rekomendasi wisata kebun di Bandung berikut

7 Rekomendasi Wisata Perkebunan di Bandung, Bisa Petik Buah Sendiri dan Cocok untuk Keluarga Muda!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari. Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya. Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41 persen dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global. Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini. Menurutnya, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai. Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45 persen tenaga kerja di sektor pertanian. "Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38 persen terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3&ndash;4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," jelasnya dikutip Selasa (6/5). Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. "Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung," jelasnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, turut menyoroti pentingnya peran perkebunan rakyat dalam pemerataan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan. Menurutnya, sektor perkebunan, baik milik rakyat maupun swasta, memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik. "Petani rakyat kita harus dibantu oleh pemerintah, khususnya dalam bentuk subsidi pra panen seperti pupuk, sarana produksi, dan alat mesin pertanian," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut akan meringankan beban produksi petani dan meningkatkan pendapatan mereka, terutama saat harga hasil panen tinggi. Hal ini, lanjutnya, akan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Lebih lanjut, Daniel juga menyoroti industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman sebagai sektor padat karya yang seharusnya mendapat perlindungan karena erat kaitannya dengan sektor pertanian. "Industri padat karya ini harusnya dilindungi karena jelas-jelas menyediakan lapangan kerja bagi warga. Industri yang menyerap tenaga kerja harus mendapat perlindungan dari pemerintah," ujarnya. Senada dengan Daniel, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan), Baginda Siagian, menegaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, karena melibatkan rantai pasok yang panjang. "Industri ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari budidaya tembakau hingga produksi produk olahan seperti rokok dan kelengkapannya, dan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa industri hasil tembakau tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya pada sektor sigaret kretek tangan (SKT). Menurut Baginda, jutaan lapangan kerja telah tercipta berkat keberadaan industri ini, terutama di wilayah-wilayah penghasil tembakau dan sentra produksi rokok. "Pemerintah harus menjaga kedaulatan dan kebebasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal," pungkasnya.

NTPR menunjukkan tren positif pada kuartal pertama 2025, didorong harga komoditas dan kontribusi sektor perkebunan.

BPS Catat Kenaikan NTPR, Perkebunan Rakyat jadi Penopang Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/PTPN-20-A-609832815.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) resmi menjalin kerja sama pendidikan dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka berharap bahwa kerja sama tersebut bisa mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di industri gula. Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) difokuskan pada program beasiswa pendidikan magister (S2) bagi para karyawan SGN yang ingin melanjutkan studi di bidang pertanian. Khususnya yang relevan dengan pengembangan industri gula dan perkebunan tebu di Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. ''Perjanjian kerja sama ini tentunya merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang lebih tinggi, kami berharap karyawan dapat meningkatkan kompetensi, wawasan, dan inovasi dalam pengelolaan industri gula nasional,'' ujarnya di Surabaya pekan lalu. Minat dari internal perusahaan, lanjut dia, juga cukup tinggi. Dia berharap ini adalah sinyal positif bagi masa depan industri tebu nasional. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pertanian UGM Jaka Widada menyambut baik kerja sama strategis ini. Ia menilai bahwa kolaborasi antara dunia industri dan akademik merupakan langkah penting untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. ''Kami sangat menyambut baik niat dari rekan-rekan karyawan SGN yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Pertanian UGM. Semoga melalui kerja sama ini, kita dapat bersama-sama mendorong kemajuan perkebunan tebu di Indonesia,'' imbuhnya. Penandatanganan kerja sama ini juga menjadi momentum penting bagi optimalisasi peran Sugar Cane Learning Center sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan di bidang tebu. Mahmudi menambahkan bahwa pusat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi sarana kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan industri dalam menghadapi tantangan di sektor gula nasional. &ldquo;Kami berharap Sugar Cane Learning Center tidak hanya menjadi simbol kerja sama. Tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa, dosen, dan praktisi industri untuk melakukan penelitian,'' tutup Jaka.

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menjalin kerja sama dengan UGM untuk meningkatkan kualitas SDM di industri gula.

Tingkatkan Kualitas SDM Industri Gula, SGN Jalin Kerja Sama dengan UGM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/WhatsApp-Image-2024-11-15-at-231736-1148780242.jpg" alt="Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah. Kejati saat ini melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan di sektor perkebunan. &rdquo;Kejati Sulteng yang melakukan pemberantasan korupsi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, saya sangat mendukung,&rdquo; kata Abdul Rachman Thaha, pria disapa ART, Jumat (15/11). Menurt dia, Hak Guna Usaha (HGU) selalu dijadikan objek perusahaan untuk melindungi diri. Padahal HGU menjadi alas hak yang sah untuk dasar perusahaan beroperasi. Jika HGU belum ada atau belum diurus, merugikan pendapatan negara. &rdquo;Belum adanya HGU perusahaan, penting menjadi catatan aparat penegak hukum,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha. Terkait upaya Kejati Sulteng yang saat ini mengusut dugaan penyimpangan Perusahaan swasta, dia menegaskan, tidak boleh diintervensi pihak-pihak yang ada kepentingan. Menurut dia, proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. &rdquo;Pihak yang berniat atau ingin mengintervensi proses penegakan hukum penyelamatan keuangan negara, akan kita lawan. Saya minta Kajati Sulteng tidak gentar dalam proses penegakkan hukum,&rdquo; tegas Adbul Rachman Thaha. Dia berharap agar proses penegakkan hukum yang dilakukan Kejati Sulteng di sektor perkebunan, tidak tebang pilih. Sebab kuat dugaan bukan hanya satu atau dua perusahaan yang melakukan praktik serupa. &rdquo;Apabila masih ada perusahaan yang masih merugikan negara, dimana daerah yang menerima dampak kerugian, mesti diusut tuntas. Ini masalah penyelematan keuangan negara, yang semestinya daerah kita diuntungkan. Bukan malah dijarah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Dia menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara. Yakni berdasar NJOP nilai sewa terhadap aset PTPN XIV, dengan menggunakan metode adjusted market value mulai 2009 hingga 2023. Selain itu, musnahnya 35.000 pohon sawit milik PTPN XIV dan operasional pihak swasta yang masuk kawasan hutan tanpa izin. Potensi kerugian penerimaan negara yang tidak dibayarkan itu berupa dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, denda pelanggaran eksploitasi hutan, penggunaan kawasan hutan, dan krugian kerusakan lingkungan akibat alih fungsi hutan secara ilegal. &rdquo;Semoga kerugian keuangan negara bisa diselamatkan dari maslaah ini,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha.

Mantan anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dukung langkah Kejati Sulteng lakukan penyelidikan dugaan penyimpangan di sektor perkebunan

Abdul Rachman Thaha Apresiasi Langkah Kejati Sulteng Terkait Pemberantasan Korupsi dari Sektor Perkebunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/All-New-Triton-1415389716.jpg" alt="Mitsubishi All New Triton dengan tampilan baru akan menambah segmen pasar penjualan selain sektor perkebunan dan pertambangan." width="100%">
<figcaption>Mitsubishi All New Triton dengan tampilan baru akan menambah segmen pasar penjualan selain sektor perkebunan dan pertambangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mitsubishi Triton identik ketangguhannya melibas medan&nbsp;off road. Bahkan saat ini Mitsubishi mengklaim bahwa Triton menguasai market share kendaraan niaga ringan single cab dan double cab di Indonesia. Mitsubishi terus melakukan pembaharuan desain, fitur, dan performa. Mobil ini bukan hanya menjadi pengangkut logistik yang tangguh, tapi juga memberikan kelas tersendiri di antara mobil-mobil niaga lainnya, sehingga berada di dalamnya bisa memberi prestise sendiri. Mobil ini menggabungkan desain tangguh, fitur canggih, kinerja optimal dan juga kenyamanan penumpang dalam satu platform. Bukan hanya itu, dalam mobil ini disematkan satu fitur baru. Tak heran bila Mitsubishi Triton di pinang untuk digunakan di pertambangan, perkebunan, maupun pemerintahan. Bahkan para penghobi maupun pengusaha menjadikan Triton sebagai mobil yang berkelas. Atsushi Kurita, Presiden direktur PT MMKSI mobil ini mengalami peningkatan yang signifikan dari berbagai sektor mulai desain hingga performa. "All New Triton menawarkan daya tahan yang ditingkatkan dan kemampuan off road yang superior, merupakan pilihan ideal untuk penggunaan profesional maupun pribadi," ujarnya. Dengan konsep produk, yakni power of adventure and always reliable, produk ini memiliki 4 keunggulan yakni performa mesin, ketangguhan,kemampuan offroad, dan kenyamanan. Mitsubishi All New Triton tersedia dalam beberapa varian seperti Single Cabin GLX 4x2 M/T, Single Cabin HDX 4x4 M/T, Double Cabin HDX 4x4 M/T, Double Cabin GLS 4x4 M/T, Double Cabin Exceed 4x4 M/T, dan Double Cabin Ultimate 4x4 A/T. Pilihan warna mencakup White Diamond, Graphite Gray Metalic, Jet Black Mica, White Solid, Blade Silver Metallic, dan lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan menarik perubahan yang dilakukan Mitsubishi terhadap All New Triton yaitu : Perubahan Desain All New Triton mempunyai desain kokoh khas Mitsubishi Motors. Desain eksteriornya menampilkan konsep Dynamic Shield dan lampu T-shape yang khas, serta bodi lebih besar dan solid untuk stabilitas dan ketangguhan. Desain interiornya modern dengan kontras tinggi dan fungsionalitas yang tinggi. Bisa dikatakan Mitsubishi All New Triton membawa perubahan total dari segi desain. Selain tampilan depan yang berubah, desain belakang juga mengalami perubahan terlihat dari model lampu yang memberikan visibilitas lebih baik. Juga penyematan spoiler yang menjorok keluar sehingga memberikan kesan lebih tangguh dan sporty. Desain setir juga terlihat berubah dari sebelumnya mirip seperti Pajero Sport jadi seperti Xpander dan Xforce. Warna interior juga dibalut dengan warna hitam yang menegaskan kesan sporty. Peningkatan Kenyamanan Interior Mobil ini menawarkan interior jauh lebih lega dengan volume kabin lebih luas pada baris kedua untuk varian Ultimate (Double Cab). Selain itu, hadir juga head unit berukuran 8 inch yang bisa terkoneksi ke smartphone sehingga Anda bisa mendengarkan musik, melihat GPS dan aktivitas lain via layar di dekat dashboard. Beberapa fitur yang menjadi unggulan adalah&nbsp;wireless charger&nbsp;yang bisa mengisi daya baterai penumpang tanpa harus mencolokkannya ke kabel USB atau type C. Fitur ini sudah ada lebih dulu di Mitsubishi Xpander dan&nbsp;Xforce. Performa dan Kontruksi Meningkat Model ini dilengkapi dengan mesin diesel turbo 2.4L terbaru (4N16 Euro 4) dengan tiga spesifikasi output yang berbeda, memberikan tenaga maksimum 184 PS/135 kW dan torsi 430 Nm. Dengan&nbsp;common rail turbo intercooler engine&nbsp;yang tidak hanya tangguh di segala medan, namun juga ramah lingkungan. Selain itu juga mengusung teknologi baru yakni Super Select with 7 Drive Mode, bisa beradaptasi untuk 7 mode yang berbeda yakni normal, eco (ramah lingkungan), cravel (jalan berkerikil), rock (jalan berbatu-batu), snow (salju), mug (berlumpur), dan sand (berpasir). Pengaturan ini akan membantu pengemudi dalam mengontrol penggerak rodanya mengingat Mitsubishi Triton memiliki DNA &lsquo;off road&rsquo; sehingga automatisasi ini akan jauh mempermudah pengguna. Peningkatan pada chassis dan ladder frame memberikan peningkatan bending rigidity hingga 60% dan torsional rigidity hingga 40%. Fitur Keselamatan dan Kenyamanan All New Triton dilengkapi dengan sistem Super Select 4WD-II dan tujuh mode berkendara. Fitur keselamatan termasuk ABS, EBD, AHB, FCM, BSW with LCA, RCTA, TPMS, HSA, ASTC, dan 7 airbag. Fitur kenyamanan mencakup Dual Zone Climate Control, wireless charger, 7-inch color LCD multi information display, dan banyak lagi.

Mitsubishi Triton identik ketangguhannya melibas medan off road dan kini tampilan, performa dan kenyamanan nya alami peningkatan

All New Triton Bukan Hanya Kuda Tambang dan Perkebunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-135732-3340251229.jpg" alt="Menkop UKM Teten Masduki. (Kemenkop UKM)" width="100%">
<figcaption>Menkop UKM Teten Masduki. (Kemenkop UKM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi. Sebab, sudah terintegrasi dari perkebunan, produksi (pabrik), hingga beredar di pasaran dengan mendapatkan izin edar. &rdquo;Jangan takut tidak laku, karena sudah banyak pengusaha yang mendengar tentang minyak makan merah ini. Di antaranya, pengusaha asal Malaysia,&rdquo; ujar Menkop UKM Teten Masduki pada acara peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat (12/7). Pemerintah sudah menetapkan bahwa keberadaan pabrik minyak makan merah hanya dimiliki koperasi, bukan oleh usaha besar. &rdquo;Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengelola pabrik secara profesional,&rdquo; tegas Menteri Teten. Menkop UKM menegaskan, akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. &rdquo;Kalau ada pengurus yang memiliki kemampuan profesional, silakan. Kalau tidak ada, rekrut dari luar,&rdquo; ujar Menteri Teten. Teten menginginkan eksistensi pabrik minyak makan merah harus kompetitif. &rdquo;Jadi, kita harus menyiapkan SDM yang baik dan kompeten dalam mengelola pabrik,&rdquo; ujar dia. Teten berharap pabrik minyak makan merah milik koperasi itu menjadi sarana petani sawit untuk naik kelas. &rdquo;Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan,&rdquo; ujar Teten. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-135733-792283033.jpg" alt="Menkop UKM Teten Masduki saat ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (12/7). (Kemenkop UKM)" width="100%">
<figcaption>Menkop UKM Teten Masduki saat ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (12/7). (Kemenkop UKM)</figcaption>
</figure> Selama ini, lanjut dia, kehidupan para petani sawit sudah cukup baik dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS). Tingkat kehidupan petani akan lebih meningkat lagi jika sudah mampu mengolah menjadi produk hilir. Pihaknya optimistis pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan bakal rampung tak lebih dari empat bulan. &rdquo;Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB KUMKM. Saya yakin ini tidak akan macet, karena pasti produknya kompetitif, dan kita bikin ini secara terintegrasi, dari kebun sampai pasar,&rdquo; kata Menkop UKM Teten Masduki. Dari sisi kesehatan, Menteri Teten menegaskan, minyak makan merah memiliki kandungan vitamin E dan A yang tinggi. Sehingga nilai gizinya sangat baik untuk pengentasan stunting. &rdquo;Sudah teruji sehat dan khasiatnya,&rdquo; ujar Teten. Sementara itu, Bupati Pelalawan Zukri menyatakan, potensi sawit di Provinsi Riau, terutama Pelalawan, sangat besar. Pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah yang dikelola koperasi diharapkan bisa lebih dari satu. &rdquo;Kami akan mencari koperasi yang mandiri dan sehat seperti KUD Sumber Makmur ini, yang selalu mendapat penghargaan, agar bisa membangun 2-3 lagi pabrik minyak makan merah,&rdquo; kata Zukri. Dengan semakin banyaknya dibangun pabrik minyak makan merah, Bupati Pelalawan meyakini kejadian minyak goreng langka di Tanah Air, tidak akan terulang lagi. &rdquo;Saya yakin itu bisa terwujud,&rdquo; kata Zukri <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-135837-2031618420.jpg" alt="Menkop UKM Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi. (Kemenkop UKM)" width="100%">
<figcaption>Menkop UKM Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi. (Kemenkop UKM)</figcaption>
</figure> Ketua KUD Sumber Makmur Kuntadi menjelaskan, koperasi sudah berdiri sejak 1993 dengan jumlah anggota 781 orang. Memiliki aset Rp 31,4 miliar dan memiliki beberapa unit usaha. Antara lain Unit Simpan Pinjam (USP), unit Saprodi (sarana produksi), serta unit transportasi dan penjualan TBS. Dia menambahkan, keunggulan TBS yang dihasilkan koperasi di antaranya telah memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). &rdquo;Kami sangat berharap bisa mendapat dukungan penuh dari LPDB KUMKM untuk pembiayaan pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan,&rdquo; ujar Kuntadi.

Menkop UKM Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi. Sebab, sudah terintegrasi hingga beredar

Kemenkop UKM Fasilitasi Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Secara Mandiri dan Terintegrasi

<div id="m#msg-f:1799553168973632293" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/Screenshot_2024-05-20-14-13-30-338_commiuigallery-edit-902259519.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saksi Andi Nur Alamsyah mengaku bahwa dirinya pernah diajak makan oleh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ajakan makan itu dilakukan saat dirinya baru dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014671142/ada-naga-hingga-kelinci-4-shio-ini-dikenal-paling-kuat-berkat-kualitas-bawaan-yang-dimilikinya">Ada Naga hingga Kelinci, 4 Shio Ini Dikenal Paling Kuat Berkat Kualitas Bawaan yang Dimilikinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah saya dilantik saya diundang makan di Sarinah," kata Andi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain mengajak makan, Syahrul Yasin Limpo juga menitipkan sejumlah pesan kepada Andi. Menurutnya pesan-pesan itu terkait dengan pekerjaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau menitip pesan bahwa bagaimana perkebunan ke depan dibangun. Terkait dengan perkebunan mau maju, beliau mengatakan logistik perkebunan harus dikelola dengan baik," ucap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Andi juga mengakui bahwa SYL pernah memintanya untuk memperbaiki tata kelola perkebunan nasional. Pesan-pesan itu disampaikan SYL saat makan bersama Andi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedua adalah bagaimana memperbaiki tata kelola perkebunan nasional,&rdquo; ungkap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Saksi Andi Nur Alamsyah mengaku bahwa dirinya pernah diajak makan oleh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limp

SYL Titipkan Pesan ke Anak Buah: Kelola Perkebunan Nasional dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-201038_ecbd3269-1819322116.jpg" alt="Diskusi Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia diselenggarakan P3PI." width="100%">
<figcaption>Diskusi Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia diselenggarakan P3PI.</figcaption>
</figure> Jawapos.com&ndash;P3PI menggelar acara diskusi bahas beberapa isu sawit dan 2nd TPOMI 2024. Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) akan menyelenggarakan acara 2nd Technology Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2024, di Pasteur Bandung pada 18-19 Juli. Pada acara diskusi P3PI tentang Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3PI Posma Sinurat mengatakan, tujuan acara itu untuk meningkatkan produktivitas sawit di Indonesia melalui efisiensi. &rdquo;Acara ini berbeda dengan acara sawit yang ada tapi tujuannya sama,&rdquo; ujar Posma. Menurut dia, para praktisi sawit juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur efisiensi untuk meningkatkan produktivitas. Acara itu spesifik pada update teknologi. &rdquo;Banyak teknologi yang baru atau cara-cara yang baru untuk melakukan pekerjaan, supaya produktivitas dan efektivitas meningkat,&rdquo; papar Posma. Wakil Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) Edward Silalahi menjelaskan, harus dimunculkan pabrik kelapa sawit sebagai pabrik makanan. PKS dimiliki perusahaan-perusahaan besar yang telah mempunyai sistem yang mampu melakukan hal tersebut. &rdquo;Sementara perusahaan-perusahaan kecil masih berjuang untuk menekan biaya,&rdquo; ujar Edward. Lebih lanjut Edward mengatakan, dengan adanya regulasi, pelaku bisnis ditekan untuk menyadari pentingnya PKS sebagai food factory. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mendukung agar pabrik sawit menjadi food factory dengan dibuat aturan. Namun itu jangan sampai memberatkan pelaku usaha.

P3PI gelar acara diskusi bahas beberapa isu sawit dan akan selenggarakan 2nd TPOMI 2024 di Bandung pada 18-19 Juli

P3PI Gelar Diskusi Sawit Jelang Acara 2nd TPOMI 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/CCTV-3892564423.jpg" alt="Perangkat CCTV saat ini banyak digunakan untuk fungsi surveillance." width="100%">
<figcaption>Perangkat CCTV saat ini banyak digunakan untuk fungsi surveillance.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Areal perkebunan atau lahan tambang kerap menjadi lokasi sasaran kejahatan, terutama tindak kriminal. Kedua lahan itu, biasanya cukup luas. Kebedaraan petugas tidak serta-merta dapat menjamin keamanan di lokasi proyek tambang atau lahan perkebunan. Seiring berkembangnya teknologi, potensi risiko kriminal seperti penjarahan atau pencurian di areal tambang dan perkebunan dapat ditekan. Caranya dengan memanfaatkan teknologi Close Circuit Television (CCTV). Langkah itu dilakukan oleh Agus Ismeiyanto, pemilik lahan pertanian bawang merah di Magetan, Jawa Timur. Dia bercerita, pada 29 Maret 2023, tanaman bawang merahnya yang sudah masuk masa panen, hilang sebagian. Hilangnya karena dicuri orang. Kala itu saat dihitung, ternyata pencuri berhasil memanen bawang merah sekitar 80 kilogram. Pengalaman serupa juga dirasakan pemilik lahan kebun sawit di Lampung. Pada 11 Oktober 2023, terjadi pencurian kelapa sawit di lahan seluas 85 hektare. Kasus itu diduga berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melibatkan beberapa individu termasuk kepala desa. Untuk mengatasi tantangan keamanan itu, dibutuhkan suatu antisipasi serius. Salah satu memasang CCTV. Namun, CCTV yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus. CCTV itu harus dapat mengawasi wilayah pertambangan, perkebunan, hingga pertanian. Apalagi kawasan itu cukup sulit untuk dijangkau oleh jaringan tradisional seperti instalasi kabel LAN, atau WiFi. Saat ini ada CCTV yang mendukung kebutuhan itu. Yaitu, CCTV yang menggunakan SIM Card. Marketing Manager TP-Link Indonesia Defrie D Gunawan mengatakan, CCTV berbasis SIM Card menjadi solusi bagi perusahaan yang memiliki daerah operasi yang luas hingga wilayah yang sulit dijangkau oleh CCTV pada umumnya. "CCTV dengan teknologi 4G memungkinkan pemasangan yang mudah tanpa memerlukan infrastruktur jaringan kabel LAN atau WiFi. CCTV sepert ini memiliki kualitas video yang baik serta tahan terhadap cuaca ekstrem,&rdquo; ujar Defrie D Gunawan. Adapun CCTV 4G salah satu contohnya jenis VIGI C540-4G, produk TP-Link. Perangkat itu dilengkapi dengan kamera 4MP berkualitas tinggi yang mampu merekam dengan full color selama 24 jam. CCTV 4G SIM Card itu juga dilengkapi dengan IP66 weatherproof. Sehingga dapat dipastikan memiliki ketahanan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Selain itu, fitur rotasi 360 derajat dan automatic tracking memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan deteksi dini. Untuk memastikan konektivitas internet yang stabil, perangkat ini mendukung 4G SIM Card dari sejumlah provider, seperti Telkomsel, XL, Indosat, hingga 3. Fleksibilitas penyimpanan yang ditawarkan perangkat ini mencakup micro SD card berkapasitas hingga 256GB. Perangkat juga telah tersertifikasi postel, yaitu sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang mentransmisi, atau mentransmisi dan menerima spektrum radio. TP-Link menjamin kepatuhan produk terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut untuk memudahkan pengguna, perangkat juga dapat diatur dari jarak jauh menggunakan VIGI Apps, NVR, dan Vigi Security Manager. "Fitur-fitur terbaru pada produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan tersendiri. Kami berharap kehadiran produk ini dapat memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran bagi perusahaan yang mengandalkannya," tambah Defrie.

Areal perkebunan atau lahan tambang kerap menjadi lokasi sasaran kejahatan, terutama tindak kriminal. Kedua lahan itu, biasanya cukup luas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkebunan

Berita Terkini