<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>DUA hari berturut-turut harian Jawa Pos menurunkan berita tentang tingginya angka perkawinan dini di Indonesia (25-26/1/2023). Diberitakan, angka perkawinan dini mencapai 51 ribu kasus setahun terakhir. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas.  Di luar itu semua, ada satu faktor yang mendesak untuk dicermati bersama: regulasi dispensasi nikah/kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disebut ”dispensasi”, karena peraturan itu hendak ”mengecualikan” (exit strategy) calon pasangan pengantin yang tidak memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai UU 16/2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Peraturan tersebut menganulir UU 1/1974 yang mengatur usia minimal calon pengantin laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.  Jika tidak dijumpai alasan dan persyaratan yang dibenarkan oleh perma di atas, siapa pun yang menikah di bawah batas usia minimal masuk kategori perkawinan anak (underaged/child marriage) yang bertentangan dengan UU Perkawinan. Sebab, di dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dinyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.  Dualisme Regulasi  Harus diakui, regulasi dispensasi nikah awalnya dirancang sebagai strategi keluar dari kebuntuan regulasi di satu sisi dan tingginya kehamilan di luar nikah di sisi lain. Namun, regulasi tersebut terbukti tidak mampu mengendalikan, membatasi, dan mengurangi angka pernikahan dini. Sebab, nyaris semua permohonan dispensasi nikah pada akhirnya dikabulkan pengadilan agama.  Jamak dimafhumi, salah satu argumen dispensasi nikah adalah alasan ”agama”. Menurut pandangan salah satu mazhab pemikiran, agama tidak mengatur batas usia pernikahan secara pasti. Daripada membiarkan pasangan muda di bawah usia nikah terjerumus maksiat dan dosa (zina), lebih maslahat jika mereka dinikahkan melalui dispensasi nikah.  Keberadaan dua ketentuan yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang, ini justru mengesankan berlakunya dualisme ketentuan hukum tentang perkawinan. Jika UU Perkawinan dianggap sebagai representasi hukum negara yang sekuler, perma dianggap sebagai representasi hukum agama (Islam). Sebuah nalar hukum yang ambigu dan ”bermasalah” secara hukum.  Padahal, di Indonesia, lahirnya ketentuan tentang batas usia nikah dalam UU Perkawinan sebagian (besar) diinspirasi dari nalar agama (asas maslahat). Sebagaimana ditegaskan oleh Islamic Relief dalam An Islamic Human Rights Perspective on Early and Forced Marriages: Protecting the Sanctity of Marriage, ”Early marriage has no place in Islam because marriage before the age of puberty is unacceptable and violates the Shari’ah. Marriage after puberty requires comprehensive maturity and sound, adult judgement.”  Pandangan Islamic relief di atas tentu saja merepresentasikan pandangan kontekstual-progresif yang coba disesuaikan dengan perkembangan HAM dan perubahan zaman. Di luar itu, tentu saja terdapat pandangan-pandangan lain yang lebih konservatif tentang batas minimal usia nikah. Misalnya praktik nikah ala Nabi Muhammad SAW ketika mengawini Aisyah RA di usia belia sebagai pembenar pernikahan dini. Argumentasi semacam itulah (salah satunya) yang digunakan Syekh Puji ketika mengawini Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun pada 2008.  Sejumlah Solusi  Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi persoalan serius menghadapi Indonesia Emas 2045. Di tengah bonus demografi yang sudah mulai berjalan, pernikahan usia dini dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif dan risiko. Misalnya menyebabkan rendahnya kualitas keturunan (stunting dan gizi buruk), kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), angka perceraian tinggi, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus segera dicarikan solusinya.  Pertama, mengakhiri dualisme regulasi dengan cara menghilangkan dispensasi nikah. Selain tumpang-tindih, perma tentang dispensasi nikah sejatinya justru ”menggembosi” UU di atasnya: UU 16/2019 tentang Perkawinan. Dalam terminologi ilmu hukum, dikenal adanya asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.  Kedua, sebagai bagian dari upaya menghilangkan dualisme hukum, kita tidak semestinya memisahkan antara hukum negara dan hukum agama karena Indonesia bukanlah negara sekuler. Aturan UU Perkawinan telah dijustifikasi oleh argumentasi (nilai-nilai) agama. Bagaimanapun juga, pengalaman empiris-sosiologis umat beragama dan mazhab pemikiran bukanlah agama itu sendiri. Ketentuan semacam itu tidak bisa jadi pijakan referensi dalam membenarkan praktik pernikahan dini.  Selain solusi hukum, sudah selayaknya semua elemen bangsa (pemerintah, tokoh masyarakat, agamawan, orang tua, guru, dan dosen) melakukan kerja-kerja nyata agar generasi muda kita tidak terjerembap dalam praktik pernikahan dini. Caranya dengan mengawasi secara lebih memadai, tetapi bijaksana pergaulan sosial anak-anak kita. Selain itu, pendidikan seks yang benar sejak dini di keluarga dan sekolah perlu diberikan agar anak-anak kita mengenali fungsi-fungsi organ genital mereka secara benar dan proporsional.  Langkah berikutnya adalah sosialisasi akibat dan dampak negatif pernikahan dini kepada anak-anak. Caranya menyertakan kasus-kasus riil dan fakta sosiologis di masyarakat. Harus diakui, tidak semua orang tua bisa dan mau ”cerewet” mengingatkan anak-anak tentang dampak negatif pergaulan bebas.  Last but not the least, literasi digital perlu dilakukan secara lebih intensif agar mereka tidak tersandera oleh media sosial dan perangkat digital untuk hal-hal negatif yang mendorong pernikahan dini. Harus diakui, tantangan generasi digital (digital natives) jauh lebih berat dan kompleks ketimbang tantangan yang dihadapi para orang tuanya (digital immigrants). (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Mengurai Sengkarut Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menteri-PPPA-I-Gusti-Bintang-Puspayoga-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan kasus perkawinan anak khususnya di tengah pandemi ini kian mengkhawatirkan. Apalagi, belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan viralnya kasus promosi perkawinan anak oleh salah satu wedding Organizer (WO), Aisha Wedding.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 diketahui terdapat 22 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, pada 2018 dan 2019, diketahui terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak.  Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Bintang mengajak seluruh pihak, khususnya lembaga masyarakat untuk bersinergi melakukan sosialisasi secara masif dan intervensi pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan agama dan budaya. Ia meminta hal ini difokuskan pada daerah dengan kasus perkawinan anak yang tinggi, sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/12/2020/menteri-pppa-ingatkan-cara-terapkan-protokol-kesehatan-di-keluarga/">Menteri PPPA Ingatkan Cara Terapkan Protokol Kesehatan di Keluarga</a>  “Mencegah dan menangani perkawinan anak merupakan tugas yang berat, namun jika dilakukan bersama, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat, khususnya dengan bantuan peran lembaga masyarakat, saya yakin persoalan seberat apapun dapat terselesaikan," jelas dia dalam keterangannya, Jumat (26/2).  Oleh karena itu, lembaga masyarakat diminta dapat bersinergi dalam melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perkawinan anak. Dengan begitu, tujuan untuk mencegah dan menurunkan perkawinan anak di Indonesia pun akan cepat terlaksana.  Ia menegaskan, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan juga bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia (HAM).  “Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan lebih besar, baik dalam akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan," jelasnya.  "Belum lagi besarnya dampak negatif perkawinan anak yang tidak hanya dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga pada anak yang dilahirkan, sehingga berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi," tandas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rjT76r8WVeo

Menteri PPPA: Cegah Pernikahan Dini Lewat Pendekatan Agama dan Budaya

perkawinan dini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkawinan dini

Berita Terkini

Mengurai Sengkarut Dispensasi Nikah

Menteri PPPA: Cegah Pernikahan Dini Lewat Pendekatan Agama dan Budaya

Download Aplikasi JawaPos.com