<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dpr-minta-kppu-lebih-tegas-tindak-pelaku-monopoli-usaha_m_170874.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan monopoli usaha yang dilakukan oleh pemegang merek dagang air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua yang masih ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun menyorot perhatian dari legislatif. Apalagi pada sidang terakhir di KPPU, majelis hakim mendapatkan dua alat bukti yang menyatakan Aqua bersalah. Wakil Ketua Komisi VI DPR pandangan Azzam menuturkan, dari informasi yang didapat Aqua jelas melanggar. Pebisnis itu diduga telah menghalang-halangi pedagang untuk menjual produk lain. Ini jelas melanggar UU nomor 5/1999 tentang persaingan usaha. "Ini jelas monopoli perdagangan," ungkap Azza kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/11). Menurut Azzam, di Indonesia tidak dibenarkan ada yang memonopoli usaha. Bersaing boleh tapi dengan cara sehat. Tidak boleh ada pihak yang membatasi usaha orang lain, apalagi sampai mengancam pemilik toko. Lain halnya kalau toko itu punya dia. Tapi dalam kasus ini kan toko punya orang lain. "Semua punya hak yang sama dalam menjual dan memasarkan satu produk. Kalau kasus ini muncul karena laporan pemilik toko ke KPPU yang merasa dirugikan saya kira itu sudah tepat. Apalagi ini dari KPPU yang punya inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Semoga majelis KPPU bisa memutus dengan tepat dan adil," ungkap Azzam. Sebagaimana diketahui saat ini KPPU tengah menangani perkara dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU no 5/1999 yang diduga dilakukan oleh produsen dan distributor tunggal Aqua. Yakninya ini PT Tirta Investama (produsen) dan PT Balina Agung Perkasa (distributor). Lebih jauh Azzam mengatakan bahwa komisi VI sangat mendukung langkah KPPU. "Kalau kasusnya memang seperti itu saya dukung investigator untuk mengungkap kebenarannya," tandasnya. Hal itu sudah menjadi kewajiban DPR sebagai mitra KPPU. Di sisi lain, Azzam menilai hukuman bagi pelanggaran monopoli selama ini belum maksimal. "Walaupun sudah ada yang diproses, banding, sampai ada yang disanksi KPPU, tapi kami menilai itu masih belum cukup. Kami mendorong untuk lebih baik lagi, yaitu meningkatkan sanksi. Selama ini sanksi maksimal denda Rp 25 miliar. Tapi ini belum menimbulkan efek jera. Makanya kami mengusulkan untuk mengganti dendanya sebesar 5 sampai 30 persen, " tuturnya.

DPR Minta KPPU Lebih Tegas Tindak Pelaku Monopoli Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/permintaannya-tak-dituruti-pegawai-aqua-turunkan-status-toko-pedagang_m_157471.jpeg" alt="Ilustrasi AMDK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AMDK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik antara perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua dengan pedagang belum kunjung selesai, meskipun telah dibawa ke ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun penyelesaianny belum diputuskan.&nbsp; Fakta terbaru diketahui pihak PT Tirta Investama Aqua selaku produsen Aqua, kerap mengintervensi pedagang yang menjual produk AMDK tersebut. Sehingga memicu konflik emosional yang berujung pada penurunan status toko pedagang yang selama ini menjadi mitra Aqua. Ketua Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing menuturkan, pada sidang KPPU beberapa hari lalu pihaknya menghadirkan Sulistiyo Pramono, Key Account Executive Aqua, sebagai saksi. Sehari-hari Sulistiyo Pramono bertugas di wilayah Cikampek dan Cikarang, Jawa Barat. Dari kesaksian itu terungkap bahwa Sulistiyo Pramono sempat terlibat cekcok dengan Yatim Agus Prasetyo, pemilik status toko Cuncun yang beralamat di KH Ahmad Dahlan no 1 Karawang. Cekcok itu puncak dari permintaan Sulistiyo agar Yatim Agus Prasetyo tidak lagi menjual AMDK merek lain, seperti Le Minerale. Namun permintaan itu tidak dipenuhi Yatim, karena pada saat itu penjualan Le Minerale sedang bagus-bagusnya. "Buntut dari cekcok itu status toko Cuncun diturunkan dari Star Outlet (SO) menjadi Whole Selle (WS)," kata Arnold Sihombing dalam keterangan pers yang diterim JawaPos.com, Jumat (15/9). Di sidang yang berlangsung pada Selasa (12/9) itu, KPPU selain meminta keterangan dari Sulistiyo Pramono juga menghadirkan Yatim Agus Prasetyo. Dari sidang itu terungkap Yatim mengaku marah lantaran sering diintimidasi akan diturunkan statusnya dari SO menjadi WS. "Bahkan sering diimbau untuk tidak menjual Le Minerale yang sedang bagus penjualannya. Padahal sebagai pedagang ingin punya kemerdekaan bisa menjual semua produk apalagi yang penjualannya sedang melesat," sebut Arnold Sihombing mengutip pernyataan Yatim. Atas fakta ini, Sidang perkara nomor 22/KPPU-L/2016 terus dilanjutkan untuk meminta keterangan dari pihak Aqua hingga akhirnya diambil sebuah keputusan terhadap pelanggaran Monopoli dan persaingan tidak sehat dalam sebuah bisnis.

Permintaannya Tak Dituruti, Pegawai Aqua Turunkan Status Toko Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-terus-usut-dugaan-monopoli-usaha-amdk_m_145830.jpeg" alt="Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale." width="100%">
<figcaption>Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terus melanjutkan sidang dugaan monopoli usaha yang dilakukan oleh PT Tirta Investama, produsen&nbsp; air minum dalam kemasan (AMDK) merek aqua. Selain produsen, sidang KPPU itu juga menyeret agen tunggal AMDK tersebut, yakni PT Balina Agung Perkasa. Kabag Hukum yang juga Ketua Tim Investigasi KPPU Arnold Sihombing menuturkan, sidang lanjutan untuk perkara ini akan digelar lagi pada Senin (24/7) mendatang. Sidang minggu depan itu untuk menindaklanjuti meminta keterangan dari terlapor, yakni pihak produsen Aqua maupun agen tunggalnya. "Sebelumnya KPPU telah memanggil saksi dari pihak PT Tirta Fresindo Jaya sebagai pihak pelapor yang dirugikan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa," kata Arnold di Jakarta kepada wartawan, Jumat (21/7). Disebutkannya sidang perkara dugaan monopoli ini telah menjalani pada tahapan keempat. Pada sidang keempat yang berlangsung Selasa (18/7) itu, KPPU menghadirkan Yatim Agus Prasetyo, pemilik toko Vanny yang beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan no 1 Karawang, Jawa Barat. Di depan majelis, Agus menjelaskan bahwa dia menjual berbagai merek AMDK di tokonya. Namun yang terbesar adalah merek Aqua. Oleh karena itu Agus mendapat status super outlet (SO) Aqua dari PT Balina Agung Perkasa sejak 2006. Pada tahun 2015, seiring dengan melesatnya penjualan Le Minerale, Agus juga mendapat status SO dari Le Minerale. Nah sejak menjual Le Minerale ini Agus kerap didatangi pejabat dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. "Pada tahun 2016 saya mendapat teguran dari Pramono pegawai dari PT Tirta Investama yang intinya kalau masih mau menjual Aqua jangan menjual Le Minerale. Kalau tetap jual Le Minerale status akan diturunkan menjadi Whole seller (WS)," sebutnya. Mendapat ancaman itu, Agus tetap menjual produk Le Minerale. Menurut dia, dirinya bebas menjual produk merek apapun, karena semua produk itu diperoleh dengan cara dibeli, bukan dikasih. Ternyata Agus memang mendapatkan penurunan status. Pada bulan Mei 2016 status SO yang diperoleh dari Aqua diturunkan menjadi Whole Seller (WS). "Dampaknya Saya tidak bisa lagi beli Aqua langsung tapi beli ke teman dengan harga lebih tinggi," tutur Agus. Diketahui dalam perkara ini pihak perlapor adalah PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen AMDK merek Le Le Minerale. Sedangkan terlapor PT Tirta Investama (Aqua). Di sini posisi KPPU berusaha menciptkan persaingan usaha yang sehat di tanah air.

KPPU Terus Usut Dugaan Monopoli Usaha AMDK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tender-proyek-konstruksi-dominasi-laporan-kppu_m_134084.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima 2.537 laporan sejak berdiri pada 2000. Di antara jumlah tersebut, 73 persen terkait tender pengadaan barang dan jasa.  Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean menyebutkan, banyaknya laporan tentang pengadaan barang dan jasa tidak menunjukkan tender bermasalah. Namun, laporan itu bisa saja disebabkan pihak yang kalah tender tidak terima atau kurang memahami aturan tender yang berlaku.  &rdquo;Total nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara di KPPU hingga Mei 2017 sekitar Rp 22,5 triliun dan USD 73,9 miliar,&rdquo; ujarnya kemarin (30/5).  Perbandingan persentase jumlah perkara KPPU berdasar sektor industri adalah 27 persen di sektor jasa konstruksi, 5 persen sektor migas, 5 persen alat kesehatan, dan 5 persen peternakan/pertanian. Juga, 4 persen ketenagalistrikan, 3 persen kepelabuhanan, serta 3 persen angkutan darat dan laut.  Ketua KPPU Syarkawi Rauf menambahkan, di antara ribuan laporan yang masuk, hanya 13,7 persen atau 348 laporan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Hal itu terjadi karena lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam menindak laporan yang masuk. &rdquo;Salah satunya, kami tidak bisa menindak proyek-proyek strategis pemerintah,&rdquo; terangnya.  Sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No 5 Tahun 1999, KPPU tidak bisa menindak proses tender proyek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. &rdquo;Biasanya yang dilegitimasi peraturan perundang-undangan adalah proyek yang sangat strategis,&rdquo; tambahnya.  Selain itu, KPPU tidak bisa menindak praktik usaha yang bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN). KPPU juga tidak bisa menindak apabila satu BUMN menunjuk BUMN lainnya untuk mengerjakan proyek atas dasar efisiensi.  Namun, jika ada pihak swasta yang bisa memberikan harga dengan kualitas lebih murah, KPPU bisa memperkarakan keputusan penunjukan langsung yang dilakukan BUMN.  Goppera menambahkan, sepanjang tahun lalu, KPPU telah melayangkan sanksi kepada perusahaan berperkara dengan total denda Rp 2,06 triliun, denda bersyarat Rp 33,3 miliar, dan ganti rugi Rp 694,9 miliar. Namun, hanya 58 persen yang dikuatkan di pengadilan, sedangkan sisanya dibatalkan pengadilan.  &rdquo;Masih ada 127 terlapor yang masih harus melakukan pembayaran. Alasannya, kami tidak punya daftar aktiva pelapor. Terkadang, kami tidak bisa menemukan lagi alamat terlapor dan ketidakmampuan terlapor membayar sehingga mengajukan cicilan,&rdquo; pungkasnya. (agf/c21/noe)

Tender Proyek Konstruksi Dominasi Laporan KPPU

perkara kppu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkara kppu

Berita Terkini

DPR Minta KPPU Lebih Tegas Tindak Pelaku Monopoli Usaha

Permintaannya Tak Dituruti, Pegawai Aqua Turunkan Status Toko Pedagang

KPPU Terus Usut Dugaan Monopoli Usaha AMDK

Tender Proyek Konstruksi Dominasi Laporan KPPU

Download Aplikasi JawaPos.com