<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/DTe0hZn2RIiKgYHxcLHxRKoyQU6m640kkrX4ScTv-1-1794048582.jpg" alt="Suhu global diproyeksikan akan naik sebesar 2,3-2,5 derajat Celsius meski seluruh negara capai target Perjanjian Paris 2035. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Suhu global diproyeksikan akan naik sebesar 2,3-2,5 derajat Celsius meski seluruh negara capai target Perjanjian Paris 2035. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan PBB menyebutkan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) global pada 2024 meningkat sebesar 2,3 persen dan mencetak rekor tertinggi 57,7 miliar ton. Emisi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam perjanjian iklim Paris 2015 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius&nbsp;di atas tingkat pra-industri. Organisasi tersebut memperingatkan suhu dapat meningkat hingga 2,8 derajat pada abad ini kecuali ada tindakan cepat untuk mengatasinya. Bahkan jika semua negara yang terlibat Perjanjian Paris mencapai target pengurangan CO2 mereka pada 2035, suhu global diproyeksikan akan naik sebesar 2,3 hingga 2,5 derajat Celcius, menurut laporan Program Lingkungan PBB. "Ini akan sulit untuk dibalikkan -- memerlukan pengurangan tambahan yang lebih cepat dan lebih besar untuk emisi gas rumah kaca guna meminimalkan kelebihan emisi" dan mengurangi kerusakan terhadap kehidupan dan perekonomian, menurut laporan itu memperingatkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016783569/dampak-nyata-perubahan-iklim-pada-perempuan-dan-anak-riset-brin-undip-griffith">Dampak Nyata Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak, Riset BRIN-UNDIP-Griffith</a> Jika Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut, suhu berpotensi naik sebesar 0,1 derajat tambahan, kata laporan itu sebagaimana diwartakan&nbsp;Kyodo-OANA. Tiongkok memiliki pengeluaran emisi tertinggi pada 2024, yaitu 15,6 miliar ton. Amerika Serikat menyusul dengan 5,9 miliar ton, India dengan 4,4 miliar ton, Uni Eropa dengan 3,2 miliar ton, dan Rusia dengan 2,6 miliar ton. Kelompok 20 negara dengan perekonomian besar (G20), tidak termasuk Uni Afrika, menyumbang 77 persen dari total emisi dan tindakan yang lebih ambisius dituntut dari negara-negara anggotanya. Namun, mengingat skala pengurangan yang diperlukan dan waktu yang tersisa untuk mencapainya, suhu global rata-rata sangat mungkin melebihi 1,5&nbsp;derajat C dalam dekade berikutnya. Pengurangan sebesar 55 persen dari tingkatnya pada 2019 diperlukan pada 2035 untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat C. Namun, bahkan meskipun semua negara memenuhi target mereka saat ini, pengurangan tersebut diproyeksikan hanya mencapai sekitar 15 persen, menurut laporan tersebut. "Selama 10 tahun Perjanjian Paris, telah terjadi penurunan suhu yang cukup besar," kata laporan itu. "Oleh karena itu, komunitas internasional sebaiknya mempercepat aksi iklim... Namun, kemauan politik untuk melakukannya masih kurang". Sekarang, fokusnya akan beralih ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang dikenal sebagai COP30, di Brasil bulan ini, terkait apakah diskusi di sana dapat menghasilkan penguatan langkah-langkah.

Tiongkok memiliki pengeluaran emisi tertinggi pada 2024, yaitu 15,6 miliar ton. Amerika Serikat menyusul dengan 5,9 miliar ton.

Emisi GRK Global Cetak Rekor Tertinggi pada 2024 capai 57,7 Miliar Ton, Tiongkok Kontributor Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/gov-sum-3802032218.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto berbicara secara virtual di forum yang digelar di Dubai itu pada Kamis (13/2) sore. (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto berbicara secara virtual di forum yang digelar di Dubai itu pada Kamis (13/2) sore. (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi konservasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mengharapkan RI tidak keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) karena menjadi bagian solusi global mengatasi perubahan iklim, setelah Amerika Serikat memutuskan hengkang dari komitmen tersebut. "Kami berharap langkah itu tidak ikut diambil," kata Direktur Program Iklim dan Transformasi Pasar WWF Indonesia Irfan Bakhtiar di sela Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (13/2). Menurut dia, posisi kedua negara berbeda dalam perjanjian iklim yang sepakat diadopsi oleh 195 negara pada 2015 itu. Indonesia, lanjut dia, merupakan negara yang dapat memberikan solusi, sedangkan Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dengan posisi tersebut, ujar Irfan, seharusnya AS membayar kepada Indonesia atas kontribusi dalam penanggulangan emisi karbon. "Kalau Indonesia keluar, kita kehilangan daya tawar di dalam Paris Agreement," ucapnya. Selaku pegiat konservasi, ia menyayangkan aksi AS tersebut karena sebagai salah satu negara penghasil gas rumah kaca, negara tersebut memiliki kewajiban membayar kompensasi sekaligus komitmen menurunkan emisi. Bahkan keluarnya AS itu diperkirakan memengaruhi program energi ramah lingkungan, salah satunya melalui Kemitraan Transisi Energi Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). JETP yang salah satunya dipimpin oleh AS, adalah komitmen pendanaan senilai USD 20 miliar&nbsp; (sekitar Rp 301 triliun) untuk program transisi energi di Indonesia yang disepakati saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Perjanjian Paris dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, mendorong ia akan mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. "Kita jangan sampai terjebak. Makanya, kita harus hitung dengan baik. Ini (pengembangan energi baru dan terbarukan) antara gas dan rem, seperti mengelola Covid-19,&rdquo; ucap Bahlil. Meski begitu, ia menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas lingkungan. AS rencananya secara resmi keluar pada Januari 2026 dari perjanjian yang salah satunya bertujuan menekan peningkatan suhu rata-rata global itu.

WWF mengharapkan RI tidak keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) karena menjadi bagian solusi global mengatasi perubahan iklim.

WWF Berharap Indonesia Tak Mundur dari Paris Agreement

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/1730976549_img-trumpnext-4-year-1239997795.jpg" alt="Donald Trump. (Observer Research Foundation)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump. (Observer Research Foundation)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Uni Eropa menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Presiden Donald Trump sebelumnya telah menandatangani perintah eksekutif untuk keluar dari Perjanjian Paris. "Uni Eropa menyesalkan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Kesepakatan Paris. Kesepakatan ini tetap menjadi harapan terbaik bagi kita semua," kata Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic dalam sidang pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Selasa (21/1). Dia menjelaskan, lebih dari satu dekade Uni Eropa telah bekerja dengan Amerika Serikat untuk melaksanakan Perjanjian Paris. Bahkan perusahaan-perusahaan dari keduanya telah memberikan dukungan pada aksi iklim. "Perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika sama-sama berinvestasi dalam aksi iklim, teknologi bersih, dan membawa manfaatnya kepada warga mereka," kata dia. Oleh karena itu, Uni Eropa akan tetap memastikan Perjanjian Paris terus berlanjut, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Bersama dengan negara-negara dalam Perjanjian Paris lainnya. &ldquo;Bersama semua negara yang ingin melindungi alam dan menghentikan pemanasan global," tukas Sefcovic. Sebagai informasi, Pemerintahan Trump telah mengungkapkan prioritas pertama mereka di Amerika Serikat setelah dilantik. Beberapa diantaranya difokuskan pada industri otomotif dan lingkungan. Perkembangannya diperkirakan akan terjadi dengan cepat. Tetapi Gedung Putih ingin membuat Amerika menjadi lebih terjangkau dan kembali mendominasi energi. Sebagai bagian dari upaya ini, Trump akan mengakhiri kebijakan &lsquo;ekstremisme&rsquo; iklim Biden. Rinciannya terbatas, tetapi pemerintahannya menjanjikan proses perizinan yang lebih efisien. Termasuk peninjauan terhadap semua peraturan yang memberikan beban yang tidak semestinya pada produksi dan penggunaan energi, termasuk penambangan dan pemrosesan mineral non-bahan bakar. Presiden juga akan menarik diri dari Paris Agreement dan mengakhiri penyewaan untuk ladang angin besar yang merusak lansekap alam dan gagal melayani konsumen energi Amerika. Lebih jauh, Gedung Putih akan menghentikan sementara peraturan yang memberatkan dan radikal yang belum berlaku sebagaimana diumumkan Biden.

"Uni Eropa menyesalkan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Kesepakatan Paris," ucap Sefcovic.

Uni Eropa Sesalkan Keputusan Amerika Serikat untuk Tarik Diri dari Paris Agreement

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/NOAA-1892059386.jpg" alt="Perubahan iklim itu nyata, dibutuhkan peranan aktif setiap orang untuk mencegahnya." width="100%">
<figcaption>Perubahan iklim itu nyata, dibutuhkan peranan aktif setiap orang untuk mencegahnya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam satu dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia sedang menggencarkan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah fenomena perubahan iklim atau climate change. Walaupun Perjanjian Paris menargetkan untuk mencegah kenaikan suhu hingga dua derajat Celsius, sebuah studi menunjukkan bahwa pada tahun 2035, dunia akan melewati titik kritis, dimana setelah itu, semua upaya untuk mengatasi perubahan iklim tidak akan cukup untuk mencegah kenaikan temperatur dua derajat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mencegah hal tersebut, transisi ke penggunaan sumber energi bersih harus meningkat minimal dua persen setiap tahunnya. Jika tidak, kenaikan suhu tersebut bisa membawa bencana yang lebih besar, mulai dari heatwave (gelombang panas), kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia sendiri telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 32 persen pada tahun 2030 dan penerapan Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya mengakselerasi penggunaan sumber daya terbarukan dan mendorong pelaku bisnis untuk ikut mengurangi emisi karbon dari proses produksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk membantu pelaku bisnis dalam transisi ini, startup climate tech TruClimate hadir menawarkan solusi enterprise untuk pelaporan dan pengurangan emisi melalui TruCount dan TruCarbon. Dengan TruCount, pelaku bisnis bisa memonitor emisi Gas Rumah Kaca (GRK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, para pengguna juga mendapatkan laporan inventarisasi GRK otomatis yang siap diaudit, serta mendapatkan saran pengurangan emisi berdasarkan data. Di sisi lain, TruCarbon memfasilitasi pendanaan dan pengembangan proyek karbon berkualitas tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TruClimate membantu para pelaku bisnis untuk bertransisi ke pengurangan emisi. Pertama-tama, kami membantu menghitung dan memonitor emisi melalui TruCount," kata Debby Reynata, Co-Founder dan CEO TruClimate di Jakarta, Senin (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Debby melanjutkan, setelah mendapatkan data tersebut, pelaku bisnis pun bisa berpartisipasi dalam proyek karbon melalui TruCarbon, yang akan mempercepat transisi perusahaan ke Net Zero Emissions. "Perpaduan solusi inilah yang membuat TruClimate mitra komprehensif bagi semua pelaku bisnis yang ingin berkontribusi memperbaiki perubahan iklim," imbuh Debby.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Didirikan pada bulan Desember 2022 oleh Debby dan co-founder Jeffrey Dharmawan (kini menjabat sebagai CTO), TruClimate juga mengumumkan partisipasinya dalam program residensi 'Day Zero' dari perusahaan modal ventura global, Antler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Antler ini dirancang untuk mendukung perjalanan founder sejak tahap awal, mulai dari mempertemukan para founder dengan co-founder potensial, memberikan pendanaan pre-seed, menghadirkan mentor berupa entrepreneur berpengalaman, hingga membuka akses ke jaringan kemitraan dan penasehat global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Debby, yang saat itu belum memiliki pengalaman dan eksposur tentang lanskap startup, mendapatkan banyak pelajaran dari bimbingan Antler sejak hari pertama. Beberapa diantaranya adalah berpartner dengan Jeffrey sebagai salah satu co-founder yang memiliki visi yang sama dan kapabilitas teknis yang tepat, memvalidasi TruClimate sebagai startup, serta menyusun rencana bisnis yang menarik untuk klien dan investor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada akhir program, TruClimate berhasil mendapatkan pendanaan awal sebesar USD 100.000 atau sekitar Rp 1,5 miliar. "Program 'Day Zero' Antler berperan seperti bootcamp intensif yang membantu kami sebagai founder untuk merancang pondasi bisnis yang kokoh dan produk digital yang komprehensif Bekal inilah yang terus kami pegang dalam perjalanan membesarkan TruClimate," tutur Debby.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam waktu kurang dari setahun, TruClimate mengklaim pihaknya telah dipercaya oleh 15 klien sebagai mitra pengurangan emisi karbon, mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BAPPENAS, Sambu Group, Merdeka Copper Gold, hingga DCI Indonesia. Kedepannya, tim TruClimate akan berfokus untuk menggencarkan sosialisasi TruCount ke kalangan bisnis B2B yang lebih luas.</div>

Pelaku bisnis pun bisa berpartisipasi dalam proyek karbon melalui TruCarbon, yang akan mempercepat transisi perusahaan ke Net Zero Emissions

Pakai Fitur Canggih, Startup Climate Tech Ini Bantu Tekan Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PLTU-Bukit-Asam111-1.jpg" alt="Ilustrasi PLTU Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Zabur Karuru/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLTU Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Zabur Karuru/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga negara terbesar yang membiayai proyek energi fosil di Asia Tenggara. Sebanyak 123 gigawatt (GW) pembangkit batu bara yang beroperasi di luar Tiongkok, mendapat dukungan finansial ataupun dukungan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dari negeri tirai bambu.  Proyek energi fosil tersebut sebagian besar dibangun dalam dua dekade terakhir. Pada September 2021, Presiden Xi Jinping menjanjikan untuk mendukung negara berkembang yang akan bertransisi energi ke energi terbarukan. Ia juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan membiayai lagi pembangunan PLTU batu bara baru di luar negeri.  Sejak janji ini dikumandangkan sebanyak PLTU 12,8 GW batu bara yang semula direncanakan akan dibangun, dibatalkan. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan dan institusi keuangan dalam negeri Tiongkok juga menghentikan pembiayaan untuk proyek batu bara.  Misalnya, Bank of China (BOC) yang berhenti membiayai proyek pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri, kecuali untuk proyek-proyek yang telah menandatangani perjanjian pinjaman. Lalu ada Tsingshan Holding Group, pemain utama di kawasan industri luar negeri, terutama di industri baja, mengumumkan tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri.  Analis Center for Research on Energy and Clean Air, Isabella Suarez mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya pernyataan Presiden Xi ini dituangkan pada kebijakan dalam negeri Tiongkok. Tidak hanya itu, berkembang pula wacana untuk mengembangkan secara bersama implementasi pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiatives.  Menurut Isabella, hal yang perlu Tiongkok lakukan untuk memastikan janjinya terlaksana adalah menentukan jangka waktu dan target pencapaiannya. Di sisi lain, negara yang selama ini mendapat pembiayaan proyek energi fosil perlu memulai untuk melakukan pembatalan pembangunan PLTU batu bara.  "Selain itu perlu pula mengarahkan pembiayaan internasional ke energi terbarukan yang lebih hijau dan infrastruktur dan efisiensi jaringan, serta mengimplementasi pembangunan hijau dalam Belt and Road Initiatives," kata Isabella dalam webinar Status Transisi Energi di Asia Tenggara, yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), baru-baru ini.  Program Lead for Climate Finance Solutions for Our Climate (SFOC) Dongjae Oh memaparkan, selain Tiongkok dan Jepang, Korea Selatan juga menjadi negara terbesar ketiga di dunia yang membiayai proyek PLTU batu bara. Sebanyak 87 persen (USD 8,7 miliar) pembiayaan hilirisasi batu bara dari Korea Selatan berada di kawasan Asia Tenggara (2011-2020).  Pada April 2022, Presiden Korea Selatan mendeklarasikan untuk menghentikan pembiayaan baru bagi proyek PLTU batu bara di luar negeri. Namun menurut Dongjae, Korea Selatan masih sangat bergantung pada energi fosil lainnya yakni minyak dan gas.  "Jika dibandingkan pembiayaan batu bara yang hanya mencapai USD 10 miliar, pembiayaan minyak dan gas bisa mencapai USD 127 miliar dalam jangka waktu 10 tahun," ungkap Dongjae.  Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima pembiayaan terbesar dari Korea Selatan untuk  industri minyak dan gas. Investasi ini akan membuat kawasan Asia Tenggara beralih menggunakan minyak dan gas.  Dongjae menambahkan jika hal tersebut terjadi maka kawasan Asia Tenggara akan gagal mencapai target Persetujuan Paris dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh gas. Selain itu, mempertahankan energi fosil dengan penggunaan CCS hanya akan membuat harga bahan bakar fosil lebih mahal.  Seperti energi fosil umumnya, volatilitas harga akan membuat daya saing tenaga gas yang rendah dibandingkan energi terbarukan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan bagi perusahaan utilitas di tingkat regional.  "Pemerintah Korea Selatan dan Asia Tenggara harus bekerja sama untuk meningkatkan penghentian pengoperasian batu bara dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Di lain pihak, Korea Selatan harus menghentikan dana atau investasi batu bara dan gas, mengingat harga energi terbarukan semakin murah," tegas Dongjae.  Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, Lisa Wijayani mengungkapkan bahwa penghentian pendanaan terhadap energi fosil dari Tiongkok dan Korea Selatan merupakan langkah konkret dalam mendukung transisi energi secara global. Menurutnya, Indonesia seharusnya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan pembangunan energi terbarukan.  "Taksonomi hijau dan kebijakan terkait investasi hijau yang jelas hendaknya mampu menarik minat investor untuk mengalihkan pendanaan mereka ke sektor hijau seperti energi terbarukan," ujarnya.

Penghentian Pembiayaan Energi Fosil Bisa Mempercepat Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/global-warming.jpg" alt="SINDIRAN: Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk" width="100%">
<figcaption>SINDIRAN: Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk</figcaption>
</figure>Industrialisasi menjadikan negara maju sebagai penyumbang terbesar pemanasan global. Namun, yang menuai dampak negatifnya adalah negara miskin dan berkembang.  ---  ’’INI adalah kenormalan baru.’’ Pernyataan Direktur NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) Gavin Schmidt itu tidak berhubungan dengan pandemi Covid-19. Melainkan dengan pemanasan global yang terjadi saat ini. Menurut NASA GISS, 2020 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah. Rekor sebelumnya terjadi pada 2016.  Para peneliti menegaskan, suhu permukaan bumi terus naik karena besarnya gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Meningkatnya suhu di atmosfer dan air mengakibatkan gletser mencair. Imbasnya, permukaan air laut naik serta bisa memicu badai yang lebih kuat dan merusak.  Negara-negara maju menjadi dalang utama di balik terus meningkatnya suhu udara. Ironisnya, mereka juga tahu yang terdampak dari kenaikan air laut adalah negara-negara kecil. Terutama negara-negara kepulauan di wilayah Pasifik.  Dalam kesepakatan perubahan iklim di Paris, Prancis, akhir 2015, negara-negara maju sepakat membantu negara yang terdampak perubahan iklim. Besarannya mencapai USD 50 miliar atau setara Rp 700,6 triliun. Dana yang disalurkan itu dipakai untuk mitigasi bencana pada masa depan dan membantu negara kecil beradaptasi dengan situasi planet bumi.  ’’Orang-orang paling miskin di dunia tidak bertanggung jawab atas krisis perubahan iklim, tapi merekalah yang terdampak paling parah,’’ ujar John Nordbo dari lembaga CARE Denmark sebagaimana yang dikutip The Guardian.  Sayangnya, janji tinggal janji. Negara-negara kaya berusaha menyiasati program-program yang mereka lakukan dan mengklaimnya sebagai bantuan untuk perubahan iklim.  Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengungkapkan, pada 2018, para pendonor baru mengumpulkan USD 16,8 miliar atau Rp 235,4 triliun. Namun, berdasar analisis CARE, jumlahnya bahkan lebih kecil lagi. Hanya USD 9,7 miliar atau Rp 135,8 triliun.  CARE dan beberapa organisasi partner mereka di Afrika dan Asia Tenggara meneliti 122 proyek adaptasi perubahan iklim yang didanai 25 pendonor. Nilainya hanya setara dengan 13 persen dari total laporan pendanaan adaptasi pada 2013–2017.  Selain itu, mereka menemukan bahwa pendanaan di proyek-proyek tersebut dilaporkan lebih tinggi 42 persen daripada realisasinya. Misalnya, pendanaan untuk proyek konstruksi dan jalan. Program yang tidak berhubungan dengan perubahan iklim itu ikut dimasukkan dalam dana bantuan adaptasi. ’’Mereka juga mencoba memberikan gambaran bahwa mereka telah membantu lebih banyak daripada yang seharusnya,’’ kata Nordbo.  CARE juga khawatir karena bantuan yang diberikan itu bukanlah dana hibah. Melainkan dalam bentuk utang. Misalnya saja, proyek yang berjalan di Ghana dan Ethiopia. Sebanyak 28–50 persen dari total kontribusi diberikan dalam bentuk utang. Karena itulah, dalam laporannya, CARE mendesak negara-negara maju lebih transparan terkait dengan laporan finansial untuk dana bantuan adaptasi perubahan iklim.  ’’Mengingat sudah akutnya kondisi krisis perubahan iklim dan negara-negara yang rentan sudah menuai dampaknya, kami tidak bisa menerima jika pendanaan untuk adaptasi dilaporkan secara berlebihan dan tidak akurat,’’ tegas Sonam Wangdi, ketua blok negara berkembang di negosiasi iklim PBB. <h3>Galang Petisi hingga Ciptakan Aplikasi</h3> Lizzie A. resah. Bocah 9 tahun, yang namanya tidak mau diungkap lengkap oleh pihak keluarga itu, merasa negaranya tidak adil. Itu terjadi karena pemerintah Inggris mengirim sampah plastik untuk dibuang ke negara-negara berkembang.  Tak ingin praktik tersebut terus berlangsung, Lizzie membuat petisi. Intinya meminta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhenti mengirim sampah plastik ke negara-negara berkembang. Petisi di change.org itu mendapatkan 72 ribu tanda tangan setelah diunggah kurang dari sepekan.  Lizzie mulai tertarik dengan lingkungan setelah mempelajari polusi plastik. Petisi itu dibuat setelah ibunya, Esther, menunjukkan berita di The Guardian tentang keputusan Inggris untuk tetap membuang sampah plastiknya ke negara lain. Padahal, Uni Eropa (UE) melarang praktik serupa sejak awal bulan ini. Partai Konservatif yang digawangi Boris Johnson juga sudah berjanji untuk tidak membuang limbah plastik ke negara yang nonanggota Organisasi untuk Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD).  ’’Saya sangat terkejut mengetahui bagaimana Boris Johnson berjanji dan tidak memenuhinya. Kita sangat malas mengurus sampah plastik kita sendiri,’’ ujar siswa yang bercita-cita menjadi ahli biologi kelautan itu. Setiap hari Inggris menghasilkan rata-rata 300 ton sampah plastik. Jika diekspor, sampah itu hanya akan menjadi polusi di negara barunya.  Tidak hanya petisi, Lizzie juga menulis surat ke anggota parlemen dari Partai Konservatif Simon Jupp. Lizzie meminta Jupp untuk mendesak pemerintah memenuhi janjinya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/22/01/2021/kapok-percaya-kemenkes-menteri-budi-saya-nggak-mau-2-kali-ketipu/">Kapok Percaya Kemenkes, Menteri Budi: Saya Nggak Mau 2 Kali Ketipu</a>  Shashank Arun juga memiliki kepedulian serupa. Bedanya, bocah 12 tahun asal India tersebut lebih memilih jalur media sosial untuk kampanye tentang pemanasan global. Kanal YouTube miliknya berisi gambar kartun tentang perubahan iklim. Arun memberikan informasi tentang lingkungan di tiap unggahannya. Dia selalu tampil dengan kostum superhero.  Arun juga membuat aplikasi Captain Environment vs Global Warming. Di aplikasi itu, ada berbagai aktivitas terkait lingkungan yang bisa dilakukan anak-anak. Salah satunya, menghitung emisi karbon dari lampu atau kipas angin yang digunakan di rumah. Dia memaparkan aplikasinya di Thailand dan menerima pendanaan Rp 9,6 juta. Pada 2019 dia juga mendapatkan penghargaan Kid Entrepreneur of the Year dari South Indian Entrepreneur Awards untuk aplikasi miliknya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dOMmKzivHO0  &nbsp;

Upaya Memperlambat Perubahan Iklim, Si Kaya Ingkari Janji di Paris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/hawking-tuding-trump-hancurkan-bumi_m_180828.jpeg" alt="Stephen Hawking" width="100%">
<figcaption>Stephen Hawking</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ilmuwan Stephen Hawking memberi peringatan terkait perubahan iklim. Ia mengatakan, nanti suhu bumi bisa berubah seperti Venus yang sangat panas bila fenomena pemanasan global terus menunjukkan progresivitasnya seperti sekarang. Dalam episode kedua serial 'Favourite Places', Hawking mendeskripsikan suatu hari nanti bumi bisa menyerupai Venus dengan suhu 460 derajat Celcius (860 Fahrenheit) bila tak kunjung mengurangi emisi gas kaca. Venus merupakan planet terdekat kedua dengan matahari, setelah Merkurius. Meski begitu, tekstur Venus pernah mirip dengan bumi pada empat miliar tahun yang lalu. Lengkap dengan air di permukaan dan suhu ringan yang serupa dengan bumi. "Bila kalian bertemu dengan orang yang tidak percaya pemanasan global, bilang pada mereka saya akan membayar ongkos perjalanannya ke Venus," ujar Hawking. Oleh karena itu Hawking menyayangkan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena menarik diri dari Perjanjian Paris. Hawking menyebut tindakan Trump itu sebagai penghancuran terhadap bumi. Pada tahun 2015, sekitar 195 negara menandatangani kesepakatan yang menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah kenaikan suhu lebih dari dua derajat dalam 50 tahun ke depan. Namun Trump mengumumkan pada Juni 2017 untuk menarik keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan membuat AS memiliki kerugian ekonomi. "Saya tidak menyangkal pentingnya memerangi perubahan iklim dan pemanasan global. Tidak seperti Donald Trump yang mungkin telah mengambil keputusan yang paling serius dan salah tentang perubahan iklim yang telah dilihat di depan mata sendiri," jelas Hawking. Hawking menambahkan, umat manusia harus menemukan rumah baru di luar angkasa dalam 200 sampai 500 tahun mendatang jika kita ingin bertahan. Dia meminta negara-negara terkemuka untuk mengirim astronot ke bulan pada tahun 2020 dalam upaya untuk menyalakan kembali eksplorasi luar angkasa. "Menyebarkan ke luar angkasa akan benar-benar mengubah masa depan umat manusia. Saya harap ini akan menyatukan negara-negara kompetitif dalam satu tujuan tunggal, untuk menghadapi tantangan bersama bagi kita semua," ujarnya beberapa waktu lalu seperti dilansir Dailymail.

Hawking Tuding Trump Hancurkan Bumi!