<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/wXKtqwvv3RXdNYo2qOcLP7pwWlb2erg1XVGn1o4U-521853472.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federatif Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federatif Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federatif Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan delapan dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerja sama strategis antara kedua negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10). Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Lula ke Indonesia yang menjadi tindak lanjut dari kunjungan balasan usai dirinya berkunjung ke Brasilia pada Juli 2025 lalu. &ldquo;Sekali lagi ini adalah kehormatan besar untuk kami menerima yang mulia, setelah kunjungan saya ke Brasilia pada bulan Juli yang lalu," kata Prabowo. "Saya ucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik yang saya terima waktu saya berkunjung ke Brazil dalam kunjungan kenegaraan, dan sekarang yang mulia Presiden Brazil membalas kunjungan kenegaraan itu dan kami terima kasih sekali,&rdquo; sambungnya. Prabowo menegaskan, kunjungan timbal balik antara dirinya dan Lula mencerminkan semakin kuatnya hubungan persahabatan kedua negara. Ia menilai, momentum tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang strategis. &ldquo;Kunjungan kenegaraan kita berdua adalah bukti bahwa hubungan persahabatan antara kedua negara kita semakin erat, dan itulah yang kita inginkan untuk mempererat hubungan persahabatan dan lebih penting kerja sama di segala bidang,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan delapan perjanjian kerja sama strategis yang mencakup bidang energi dan pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antara pelaku usaha dan kamar dagang dari kedua negara. Kesepakatan tersebut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan badan usaha, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Karantina Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, turut berpartisipasi pula badan usaha dan asosiasi nasional seperti PLN, Pertamina, Danantara, serta KADIN Indonesia. Melalui langkah ini, Indonesia dan Brasil meneguhkan komitmen untuk memperdalam kemitraan strategis, memperkuat fondasi kolaborasi di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan inovasi, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kedua bangsa.

Presiden Prabowo dan Lula menandatangani 8 kerja sama strategis di Jakarta, memperkuat hubungan kedua negara.

Terima Kunjungan Balasan Presiden Brasil, Prabowo-Lula Saksikan Penandatanganan 8 Kerja Sama Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/PEGADAIAN-20-3607782819.jpg" alt="PT Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Kejaksaan Negeri Batang pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Kejaksaan Negeri Batang pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Kejaksaan Negeri Batang pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025. Acara tersebut dihadiri Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Tegal, Susatya Pramana, SH, MM dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab Batang, Dr Efi Paulin Numberi, SH, MH Beserta seluruh Jajaran JPN ( Jaksa Pengacara Negara). Dalam kesempatannya, Susatya Pramana menyampaikan bahwa, kerja sama ini dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pegadaian. Pihaknya menjelaskan, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PT Pegadaian berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat yg dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi maupun pemanggilan serta penagihan kepada nasabah yg menunggak. &ldquo;Ini tentunya sebagai upaya penyelamatan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta kewibawaan Pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi,&rdquo; ucapnya. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut adalah pelaksanaan yang keempat. Sebelumnya telah dilaksanakan bersama Kejaksaan Kabupaten Tegal, Kejaksaan Kabupaten Brebes dan Kejaksaan Kota Tegal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan dengan Kejaksaan Kota Pekalongan, Kejaksaan Kabupaten Pemalang dan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan.

Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara akan memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara mewakili PT Pegadaian.

PT Pegadaian Kanwil Semarang Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Batang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/PERBARINDO-2672930433.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, termasuk BPR DP Taspen, yang menjadi salah satu dari tujuh BPR yang telah memenuhi syarat untuk menandatangani PKS ini. Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menekankan pentingnya standar sistem manajemen keamanan informasi bagi seluruh BPR. &ldquo;ISO 27001: 202 adalah kunci untuk memastikan bahwa semua BPR memenuhi regulasi perlindungan data pribadi. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data,&rdquo; ujar Tedy. Tedy menambahkan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. &ldquo;Sekarang berbeda, eranya 5.0 di mana sudah artificial intelligence. Kita berharap dan mohon dukungan bapak-Ibu," tegasnya. Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh anggota Perbarindo bisa mendapatkan akses ke layanan identitas kependudukan digital dari Dukcapil. &ldquo;Ini adalah komitmen kami untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan,&rdquo; tutup Tedy. Sementara itu, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memperkuat platform digitalisasi layanan di sektor BPR. &ldquo;Ini adalah langkah persiapan kami untuk masuk ke era digitalisasi, khususnya dalam hal layanan keuangan, sesuai tag line kami "#mudah dan nyaman". Kerjasama dengan Dukcapil difasilitasi oleh Perbarindo, dan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah,&rdquo; ujar Iwan kepada Jawapos.com usai acara. Iwan menambahkan, kerjasama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time. Hal ini sangat membantu dalam memastikan keaslian data dengan lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan. "Di Dukcapil itu kan data semua masyarakat Indonesia itu kan sudah ada, nah disitu nanti bisa adanya KYC (Know Your Customer). Jadi bagaimana kita mengautentifikasi data pribadi tersebut," ujarnya. BPR DP Taspen, yang telah memulai transformasi digital sejak 2024, melihat kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas layanan digital mereka. "Nah, dengan adanya peradatanganan ini, ini menambah lagi kita untuk bagaimana kita dengan channeling-channeling yang digital juga," kata Iwan. Iwan berharap kerjasama ini akan mendorong BPR DP Taspen dan BPR lainnya untuk terus mengadopsi teknologi canggih. &ldquo;Semua BPR ini harus bisa mendapatkan sertifikasi ISO dan Dukcapil sebagai pintu untuk masuk data-data yang dilindungi oleh negara ke masyarakat. Jadi menambah (layanan keuangan) BPR itu lebih baik lagi,&rdquo; pungkasnya.

Industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital.

 Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/JCC-05-4191944704.jpg" alt="Ilustrasi pameran di Jakarta Convention Center (JCC). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pameran di Jakarta Convention Center (JCC). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Graha Sidang Pratama (GSP), investor dan pengelola Jakarta Convention Center (JCC) menegaskan pihaknya tetap berpegang teguh pada kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) yang ditandatangani. PT GSP yang sebelumnya bernama PT Indobuildco menandatangani kesepakatan dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS menyepakati sejumlah klausul yang mengikat kedua pihak. Pasal 8.1 Perjanjian menyebut PT GSP harus menyerahkan Gedung JCC setelah berakhirnya perjanjian pada 21 Oktober 2024. Pada pasal 8.2 menyebutkan PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian. "Kami telah menguji adanya pengingkaran perjanjian tahun 1991 yang dilakukan oleh PPKGBK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pengingkaran klausul perjanjian pasal 8 ayat 2 itu. Sebagai investor dan pengelola JCC tentu kami punya hak untuk menagih janji pemerintah atas kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak di tahun 1991 lalu," tegas Amir Syamsudin, kuasa hukum PT GSP di Jakarta, Sabtu (4/1/2025). Menurut Amir, langkah PPKGBK menutup JCC dengan dasar perjanjian pasal 8.1 jelas menunjukkan adanya pengingkaran hukum. Karena fakta hukumnya terdapat klausul lain yang menjadikan PT GSP memiliki hak untuk memperpanjang pengelolaannya di JCC. "Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini jelas menjadi ancaman terhadap investor dan pelaku usaha. Jangan sampai kepentingan sepihak dan jangka pendek menghancurkan ekonomi Indonesia," kata dia. Amir menegaskan, PT GSP tidak sedang melawan negara. Perusahaan justru patuh terhadap setiap kewajiban kepada negara dan tidak pernah wanprestasi. "Kami hanya ingin klausul perjanjian dipatuhi para pihak. Bukan dengan tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan negara karena bisnis MICE bisa hancur akibat ulah PPKGBK," tuturnya. PT GSP sesuai dengan perjanjian tahun 1991, telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan kontribusi ke negara yang menurut perusahaan sangat baik. Namun proposal itu justru ditolak dan sekarang JCC diambil alih dengan mengabaikan hak-hak investor yang nyata dilindungi oleh perjanjian. General Manager JCC Edwin Sulaeman mengaku kaget atas langkah PPKGBK menutup akses ke JCC dan sebagai pengelola. Dia mengatakan, pihak JCC berharap kegiatan yang sudah berkontrak dapat berjalan. Karena tindakan yang dilakukan oleh PPKGBK menutup akses ke JCC telah menimbulkan kepanikan dari para mitra bisnis dan klien yang sudah menetapkan jadwal kegiatannya di JCC pada tahun ini. "Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan kepada mitra bisnis JCC kita akan tetap menjalankan kegiatan sesuai kontrak yang telah disepakati," ujar Edwin. Ia juga mengingatkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai koridor hukum hanya akan menghancurkan JCC dan industri MICE Indonesia yang dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Edwin juga menegaskan JCC akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam memajukan industri MICE nasional agar berkontribusi semakin besar terhadap ekonomi. &nbsp;

Ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati akan menjadi ancaman terhadap investor dan pelaku usaha.

Investor dan Pengelola JCC Komit Tetap Tunduk Pada Perjanjian Kerja Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-090450-3926196429.jpg" alt="Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati tanda tangani perjanjian kerja sama." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati tanda tangani perjanjian kerja sama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. PKS itu tertuang dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan PKS dilakukan Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati. Didik mengatakan, penandatanganan PKS itu adalah komitmen SIER terhadap kepatuhan hukum korporasi dalam pengembangan bisnis. Termasuk, sebelum dengan kejati, dilakukan PKS dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kejari Sidoarjo, Kejari Pasuruan. &rdquo;Ke depan dengan Kejari Ngawi, di mana kawasan industri yang dikelola SIER dan rencana pengembangannya berada. Kami menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang dapat mencakup seluruh kawasan industri yang sudah dan akan dikembangkan SIER,&rdquo; papar Didik Prasetiyono. Menurut dia, itu sekaligus memastikan bahwa semua operasi dan praktik bisnis dijalankan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. SIER bekerja sama dengan kejaksaan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi-induk dan menghindari potensi pelanggaran. Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia itu mengatakan, para investor baik dalam maupun luar negeri ingin mendapatkan lingkungan investasi yang stabil. Yakni dengan jaminan peraturan hukum akan ditegakkan secara konsisten. Tanpa kepastian itu, investor menjadi enggan menanamkan modal. &rdquo;Kepastian hukum berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Dengan PKS ini, investor yang sudah dan akan beroperasi di kawasan industri PT SIER memiliki rasa aman dan percaya bahwa investasi mereka terjamin dan terlindungi,&rdquo; ungkap Didik Prasetiyono. Kerja sama PT SIER dan Kejati Jatim, kata Didik, memiliki dampak positif menciptakan lingkungan yang mengedepankan kepastian hukum, mendorong iklim investasi yang menguntungkan. Hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi, pembentukan lapangan kerja, dan penciptaan nilai tambah, bagi masyarakat. &rdquo;Saya berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka menjaga kondusivitas dan perlindungan hukum atas pengelolaan kawasan industri dapat tercapai,&rdquo; ucap Didik Prasetiyono. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kerja sama itu, kejaksaan akan memiliki legal standing membantu SIER yang juga sebagai badan usaha milik pemerintah dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. Mia menuturkan, badan usaha membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar, tetapi yang lebih penting adalah solutif. Sehingga mampu memberikan solusi terbaik di setiap permasalahan. Kejaksaan bisa bertindak, memberikan legal audit dan legal opinion apabila dibutuhkan. &rdquo;Harapannya kejaksaan dapat memberikan manfaat bagi SIER, salah satunya untuk mendukung langkah dari bisnis SIER membuka kawasan industri di Kabupaten Ngawi. Kejaksaan merasa perlu untuk mendukung kinerja dari SIER yang sudah hampir 50 tahun berdiri dan membawa manfaat dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Tentu saja, keinginan kita semua bahwa ini adalah langkah preventif, jangan sampai ada masalah di kemudian hari,&rdquo; papar Mia.

PT SIER tanda tangani perjanjian kerja sama dengan Kejati Jawa Timur dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara

Dorong Komitmen Kepatuhan Hukum, SIER Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/zulhas-di-mesir-ist-4101837930.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh di Kairo, Mesir, Senin (15/5). Dalam pertemuan itu disepakati penandatanganan Join Trade Commitee (JTC), mencapai kontrak dagang senilai Rp 12,88 triliun. Pejabat yang biasa disapa Zulhas itu mengatakan, kesepakatan perdagangan atau total transaksi bisnis dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir mencakup sejumlah hal. Seperti Apical 300.000MT RBD Palm Oil senilai USD 330.000.000 dan Wilmar 480.000MT RBD Palm Oil senilai USD 528.000.000. Sedangkan imbal dagang yakni mencakup PT PPI berupa kurma, anggur dan delima senilai USD 505.000 dan kontrak dagang On the Spot senilai USD 580.000. &rsquo;&rsquo;Total USD 859.085.000. Equivalen Rp 12,88 triliun,&rdquo; kata Zulhas. Zulhas bersama Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pembentukan Komite Perdagangan Bersama atau JTC. JTC Indonesia&ndash;Mesir merupakan forum bilateral antara Indonesia dan Mesir yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara. &rsquo;&rsquo;Selain penandatanganan MoU JTC, kedua Menteri juga melakukan pertemuan bilateral untuk membahas beberapa isu peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, antara lain kemungkinan dimulainya pembahasan Indonesia-Mesir Preferential Trade Agreement (Indonesia-Mesir PTA),&rdquo; tegasnya. Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan, JTC dibentuk berdasarkan Pernyataan Bersama (Leaders&rsquo; Joint Statement) Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi saat kunjungan ke Jakarta pada 4 September 2015. &rsquo;&rsquo;Forum JTC akan dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal, yakni Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bagi Indonesia dan First Secretary of Egyptian Commercial Services bagi Mesir,&rdquo; ucap Zulhas. Bentuk kerja sama perdagangan dalam forum JTC tersebut, bertujuan untuk promosi serta meningkatkan kerja sama bilateral perdagangan kedua negara. Antara lain melalui identifikasi dan penerapan langkah-langkah peningkatan hubungan perdagangan, penyelesaian masalah atau hambatan perdagangan, serta sebagai media konsultasi dan pertukaran informasi perdagangan. "Forum JTC ini, diproyeksikan menjadi media yang dapat mengakomodasi aspirasi dan masukan dari komunitas pelaku usaha kedua negara," pungkas Zulhas. (*) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh di Kairo, Mesir, Senin (15/5).

Bertemu Menteri Mesir, Zulhas Teken Kontrak Dagang Senilai Rp 12,8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PARKIR-MOTOR-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perjanjian kerjasama (PKS) pengelolaan parkir antara Pemkab Sidoarjo dengan pihak swasta, tidak berakhir manis. Awalnya, kerja sama perparkiran itu diharapkan dapat melambungkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dalam perjalanannya, tak seindah hitung-hitungan di atas kertas.  Karena itu, Pemkab Sidoarjo melalui dinas perhubungan (Dishub) mengambil langkah baru. Memutus kontrak kerja sama dengan PT Indonesia Sarana Service-Kerja Sama Operasi (ISS-KSO), selaku pihak swasta. Namun, pemutusan kontrak tersebut tampaknya masih akan berbuntut.  Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga mengungkapkan, pihaknya memang telah mengirimkan surat pemutusan kontrak kerja sama kepada PT ISS-KSO pada Senin pekan lalu (2/1). “Putus kontrak per 9 Januari,” jelasnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (8/1).  Benny menjelaskan, alasan pemutusan itu karena tidak ada titik temu tentang PKS yang telah dilakukan. Tidak ada kata sepakat lagi. Atas pemutusan kontrak itu juga, Dishub meminta pihak ketiga untuk menyerahkan kembali sejumlah titik parkir yang tengah dikelola. “Paling lambat Senin (9/1), Yang jelas diserahkan dulu,” katanya.  Kebijakan pemutusan kontrak kerja sama itu disebut Benny sudah bulat. Bahkan, Dishub juga siap menempuh langkah mediasi di pengadilan jika nanti pihak ketiga tidak mau diputus kontraknya.  Meski begitu, lanjut Bennyi, sejauh ini masih belum menentukan langkah lanjutan tentang pengelolaan parkir setelah kerja sama dengan PT ISS-KSO itu resmi diakhiri. Apakah kembali menggunakan skema lama berupa pencetakan karcis parkir ataukah bakal ada kerja sama baru. “Nanti dilihat perkembangannya. Yang jelas, ini selesai dulu,” tegasnya.  Sementara itu, Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto menyebut, kerja sama yang sudah dilakukan dengan pemkab itu tidak bisa diputus sepihak. Menurut dia, PKS itu tentu didasari kesepakatan para pihak. Karena itu, pengakhirannya juga perlu dengan kesepakatan para pihak. “Tidak dapat diputuskan secara sepihak,” tuturnya.  Sebagaimana pernah diberitakan, selama ini setoran parkir ke PAD di Sidoarjo, selalu rendah. Jauh dari hitung-hitungan potensi. Dari kalkulasi kasar, potensi parkir di Sidoarjo diperkirakan mencapai Rp 92 miliar per tahun. Namun, realiasinya sangat jauh panggang dari api. Penyebabnya, diduga terjadi banyak kebocoran.  Karena itu, pemkab pun berinisiatif melakukan terobosan. Yakni, menggandeng pihak ketiga. Kemudian, pada 25 April 2022, akhirnya Pemkab Sidoarjo meneken kerja sama dengan PT ISS-KSO. Pelaksanaan kerja sama baru mulai berjalan 18 Juni 2022.  Nah, sejak saat itu, layanan perparkiran menjadi tanggung jawab PT ISS-KSO. Berdasarkan hitungan, total jumlah setoran pendapatan dari parkir yang mesti dibayarkan oleh pihak swasta itu ke pemkab sebesar Rp 32,09 miliar.  Pembayaran dilakukan setiap bulan. Jika 18 Juni perhitungan mulai berjalan, maka uang dari PT ISS-KSO diberikan ke pemkab pada 18 Juli. Setiap bulannya Rp 2,674 miliar.  Namun, dalam perjalanannya, ternyata kerja sama tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa kendala di lapangan. Harapan pemkab mendapat PAD dari parkir sebesar Rp 32,09 miliar itupun hanya di atas kertas. Entah jadi berapa uang yang disetorkan pihak ketiga dari PKS yang berakhir ’’perceraian dini’’ itu.

Kerja Sama Parkir di Sidoarjo Berakhir Perceraian Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BJB-REVISI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb dan Bank Bengkulu melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), sebagai rencana bersama untuk melakukan pengembangan bisnis kedua belah pihak. PKS antara bank bjb dengan Bank Bengkulu dilakukan di Menara bank bjb, Lantai 7, Jalan Naripan, Kota Bandung, Jumat (29/7/2022).  Hadir melakukan penandatanganan Direktur Komersial &amp; UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dengan Komisaris Independen Bank Bengkulu Ridwan Nurazi dan Direktur Utama Bank Bengkulu Ahmad Irfan. Turut hadir menyaksikan proses penandatanganan Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania beserta jajaran dan Direktur Kepatuhan Bank Bengkulu Jufrizal Eka Putra beserta jajaran.  Penandatanganan PKS oleh kedua belah pihak, merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Bengkulu tanggal 27 Juli 2022 yang telah menyetujui rencana Bank Bengkulu untuk dapat menjadi anggota KUB bank bjb dimana bank bjb akan melakukan setoran modal secara bertahap sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250 miliar. Pelaksanaan KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu ini adalah upaya untuk memperkuat sinergi dengan BPD-BPD yang berada di luar jaringan bank bjb, dimana saat ini bank bjb telah memiliki jaringan di 14 provinsi di Indonesia.  Diketahui, rencana KUB Bank Bengkulu ke bank bjb diawali dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 11 Januari 2022 lalu di Jakarta. Saat itu kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam rangka pengembangan usaha kedua belah pihak  Saat ini, bank bjb telah melakukan penempatan dana kepada Bank Bengkulu sebesar Rp 100 miliar, yang akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dilakukan pencatatan sebagai modal Bank Bengkulu. Selanjutnya, akan dilakukan proses sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan OJK dalam rangka pembentukan KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu, bersamaan dengan pelaksanaan setoran modal tahap selanjutnya yang direncanakan akan dilakukan di tahun 2023.  Sementara itu secara terpisah, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, KUB dengan sesama BPD di Indonesia adalah upaya bersama memajukan ekonomi bangsa. "Ini adalah upaya kami melakukan pengembangan bisnis, tak hanya di lingkup regional Jabar dan Banten, tetapi juga lingkup nasional, melengkapi jaringan kantor cabang kami yang telah berada di 14 provinsi di Indonesia, " jelas dia.  Menurut dia, KUB akan mempermudah perbankan dalam mengembangkan bisnis. Baik untuk melakukan transformasi dan akselerasi digitalisasi maupun sinergi perbankan yang dapat meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan.  “bank bjb sangat terbuka untuk kolaborasi, tidak terbatas pada Bank Bengkulu saja, tidak menutup kemungkinan bank bjb akan melakukan KUB dengan BPD yang lainnya juga dalam waktu dekat. "Tentunya dengan ber-KUB haruslah memberikan sinergi dan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak, jadi dalam kerangka pengembangan bisnis bersama sama, " pungkas dia.  Lebih spesifik, kerja sama sinergi dengan Bank Bengkulu dilakukan dalam bentuk pembiayaan kredit sindikasi, transformasi layanan digital, sharing infastruktur IT, pengembangan sumber daya manusia melalui bjb University dan berbagai hal lainnya. bank bjb juga memiliki berbagai layanan digital yang membantu pelayanan pemerintah daerah seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor online bjb e-samsat, pembayaran PBB online, bjb e-tax yang dapat dikerjasamakan dengan Bank Bengkulu untuk menggarap potensi di wilayahnya.  Dengan dilakukannya sinergi, dari sisi kemampuan pembiayaan akan meningkat mengingat bank bjb dengan modal yang jauh lebih besar akan mampu menyerap kebutuhan kredit dengan nilai yang lebih besar. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur daerah maupun project strategis dengan skema pembiayaan bersama.

Sah, bank bjb Tandatangani PKS Penyertaan Modal KUB ke Bank Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BJB-JALIN.jpg" alt="Kerja sama bank bjb dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan wujud konkret bank bjb dalam mengakselerasi digitalisasi perbankan di Indonesia dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang diselenggarakan 11 - 15 Juli 2" width="100%">
<figcaption>Kerja sama bank bjb dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan wujud konkret bank bjb dalam mengakselerasi digitalisasi perbankan di Indonesia dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang diselenggarakan 11 - 15 Juli 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb melakukan kolaborasi dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) untuk mendorong inklusi keuangan nasional melalui digitalisasi perbankan. Kolaborasi bank bjb dengan Jalin tertuang dalam penandatanganan perjanjian bersama dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang diselenggarakan 11 - 15 Juli 2022 di Bali.  Dalam kesempatan terpisah, Direktur Information Technology, Treasury &amp; International Banking bank bjb Rio Lanasier mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud konkret bank bjb dalam mengakselerasi digitalisasi perbankan di Indonesia.  “Kerja sama ini tidak hanya membawa nilai bisnis bagi bank bjb, namun juga dapat dirasakan oleh para nasabah. Sebagai member Jalin, ke depan bank bjb dapat memberikan solusi-solusi keuangan digital dan turut mengembangkan literasi keuangan di daerah,” ujar Rio.  bank bjb mendapatkan layanan dari Jalin untuk tahap awal meliputi jaringan switching Link ATM yang mempermudah interkonektivitas bagi para nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Layanan tersebut akan mencakup fitur-fitur mendasar seperti cek saldo, tarik tunai, transfer di ATM maupun mobile banking dan internet banking, serta di agen Laku Pandai (Mini ATM).  Untuk tahap selanjutnya, bank bjb dan Jalin memiliki inisiatif kerja sama dalam rangka inovasi layanan digital yang terakomodir dalam fitur ATM seperti tarik tunai tanpa kartu (cardless withdrawal) dan lain-lain.  "bank bjb senantiasa terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah bagi nasabah," kata Rio.  Direktur Utama Jalin, Boyke Yurista mengapresiasi kepercayaan bank bjb untuk memperkuat layanan digital berbankan. Kolaborasi bank bjb dan Jalin diharapkan dapat menjadi dorongan inklusi keuangan yang berangkat dari daerah.  Menurutnya, bank bjb yang merupakan salah satu member BPD terbesar di Jalin dapat lebih fokus melakukan transformasi digital dengan memperkuat infrastruktur teknologi sistem pembayaran sebagai anchor optimalisasi pendapatan.  Hal ini juga dapat digunakan sebagai jembatan kolaborasi dengan nilai tambah yang sangat luas bagi kedua belah pihak baik dari segi efisiensi operasional maupun business process sehingga bank bjb bisa fokus terhadap pengembangan bisnis berbasis layanan maksimal kepada nasabahnya.  “Dengan pola perilaku masyarakat saat ini yang sudah mulai beralih kepada transaksi digital, kami terus berupaya meningkatkan inovasi produk dan layanan untuk terus menggenjot pertumbuhan yang dituangkan dalam roadmap The National Digital Highway. Hal ini juga selaras dengan agenda Pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dalam presidensi G20,” kata Boyke.  Jalin merupakan perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan yang mengelola jaringan switching LINK dan memiliki market share terbesar di kategori produk debet switching. Dengan menyandang status sebagai lembaga Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), Jalin mulai bertransformasi menjadi digital enabler yang menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non finansial dengan visi menjadi The National Digital Highway.”

bank bjb Gaet Jalin Pacu Inklusi Keuangan Nasional Lewat Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Mou-Honeywell-antara.jpeg" alt="Suasana perjanjian kerja sama Honeywell dengan PT Armindo Mandiri sebagai distributor komputer, solusi pemindai suara dan pemasok perangkat lunak (ANTARA/HO)" width="100%">
<figcaption>Suasana perjanjian kerja sama Honeywell dengan PT Armindo Mandiri sebagai distributor komputer, solusi pemindai suara dan pemasok perangkat lunak (ANTARA/HO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Honeywell mengumumkan perjanjian bersama PT Armindo Mandiri sebagai distributor komputer, solusi pemindai suara dan pemasok perangkat lunak untuk membantu memenuhi ekspektasi konsumen dan menahan gangguan rantai pasokan yang tidak terduga. ’’Kami bekerja dengan partner strategis seperti Armindo Mandiri sehingga bersama-sama kami dapat membantu pelanggan kami mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mencapai pertumbuhan dan kesuksesan dalam bisnis mereka," kata Presiden Honeywell Indonesia Roy Kosasih Kamis (21/4). PT Armindo Mandiri adalah salah satu distributor produk Automatic Identification and Data Capture (AIDC) dan mesin kasir terbesar di Indonesia yang menyediakan solusi untuk konsumen ritel, pemerintah, manufaktur, sekolah, dan industri lainnya. ’’Kami bangga dapat bermitra dengan Honeywell dan memasarkan produk dan solusi mereka di Indonesia," ujar General Manager Distributorship PT Armindo Mandiri Irwan Tan. Dia mengatakan, saat ini pelanggan di berbagai industri seperti perdagangan elektronik, transportasi dan logistik, ritel, gudang, serta manufaktur membutuhkan teknologi dan solusi yang tepat untuk membantu mereka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pihaknya optimis bahwa baik Armindo Mandiri dan Honeywell akan mengembangkan bisnis sebagai pemimpin pasar produk AIDC di Indonesia. Head of Distributorship PT Armindo Mandiri Teddy Lee mengatakan perangkat keras dan perangkat lunak Honeywell AIDC telah dibuktikan oleh perusahaan di banyak industri di seluruh dunia untuk memaksimalkan produktivitas pekerja, mengoptimalkan kinerja bisnis, dan meningkatkan laba investasi. "Ini adalah teknologi digital yang sangat penting yang dibutuhkan oleh perusahaan di era IR 4.0 untuk meningkatkan efisiensi secara akurat dan konsisten, memungkinkan kinerja yang lebih tinggi dengan manajemen biaya yang lebih baik, dan mampu beradaptasi dengan cepat oleh perubahan pasar dan mempertahankan pertumbuhan,” kata Teddy. Bisnis solusi pelayanan Honeywell menciptakan komputer seluler, printer, dan perangkat pengambilan data yang meningkatkan produktivitas pekerja di ribuan perusahaan dari semua level di seluruh dunia. Honeywell membantu memelopori pasar pemindaian kode batang, dan selama bertahun-tahun inovasi barunya telah membantu para pengecer, pusat distribusi, transportasi dan logistik, dan organisasi perawatan kesehatan guna mencapai peningkatan yang signifikan dalam efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam operasi mereka. (*) &nbsp;

Honeywell Perluas Jaringan Distributor Perangkat Seluler dan Lunak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perjanjian kerja sama

Berita Terkini