<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/PKB-25-3749573551.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menyaksikan PKB XXIII periode 2024-2026 antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menyaksikan PKB XXIII periode 2024-2026 antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia dan Tim Perunding yang berhasil menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi hubungan industrial antara manajemen dan pekerja/buruh yang telah berlangsung selama 46 tahun. "Saya kira ini bisa menjadi contoh serikat pekerja dan manajemen perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa membangun engagement antara manajemen dengan serikat pekerja/serikat buruh," kata Ida saat menyaksikan PKB XXIII periode 2024-2026 antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024). Meski demikian, Ia mengingatkan bahwa kesepakatan yang dicapai antar pihak yang dituangkan dalam PKB bukanlah akhir dari proses dialog sosial. "Karena masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu melakukan sosialisasi PKB kepada seluruh pekerja/buruh agar semua dapat memahami dan menjalankan PKB dengan sebaik-baiknya," katanya. Lebih lanjut, Ida menyampaikan sejumlah pesan kepada pekerja/buruh PT Freeport Indonesia. Pertama, pekerja/buruh harus komitmen dalam menjaga kondusivitas kerja. Kedua, mengasah dan meningkatkan kapasitas guna menghadapi dinamika era digitalisasi. Ketiga, pekerja/buruh harus mampu membuka dialog dan menjaga komunikasi yang baik dan santun kepada seluruh pekerja/buruh dan manajemen. Selain itu, Ida juga berpesan 3 hal kepada pihak manajemen. Pertama, jadikan pekerja/buruh sebagai mitra layaknya keluarga atau anak kandung sendiri. Kedua, membuka secara transparan kondisi perusahaan kepada para pekerja/buruh. Ketiga, manajemen harus terus berbenah terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini, dengan terus melalukan diversifikasi usaha dan peningkatan produktivitas usaha, karena perusahaan merupakan tumpuan harapan pekerja/buruh dalam mencari nafkah bagi keluarganya. "Kami juga berpesan PKB yang telah ditandatangani dan disosialisasikan harus dijalankan dengan baik, karena PKB adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga manajemen dan pekerja wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam PKB," tandasnya.

Menaker Ida Fauziyah mengapresiasi PT Freeport Indonesia dan Tim Perunding yang menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berkualitas.

Apresiasi PKB PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja, Menaker: ini Bisa Jadi Contoh Bagi Perusahaan Lain

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/musim-mas-gaet-perhargaan-sektor-sawit-terbanyak-di-proper-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan kelapa sawit, kini menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan kelapa sawit, kini menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan PKB Induk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) periode 2024&ndash;2025. Menurutnya, penandatanganan PKB Induk oleh kedua pihak menjadi semangat dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Selain itu, adanya PKB diharapkan mampu meningkatkan SDM dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja/buruh. &ldquo;Saya mendorong seluruh pekerja perkebunan khususnya FSPBUN untuk mengambil peran dalam program pengembangan SDM melalui reskilling dan upskilling agar dapat bersaing di era digitalisasi modern,&rdquo; kata Ida Fauziyah. Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, menyatakan bahwa PKB tersebut penting dilakukan sebagai pedoman semua pihak di lingkup PTPN Group. &ldquo;Kami yakin bahwa PKB Induk ini merupakan PKB yang terbaik untuk saat ini, khususnya bagi PTPN Group,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, PTPN Group akan melakukan aksi korporasi melalui transformasi dari 14 (empat belas) perusahaan menjadi Holding Perkebunan Nusantara yang menaungi 3 (tiga) Sub Holding di bawahnya, yakni SugarCo, PalmCo dan SupportingCo. &ldquo;Tanpa dukungan Serikat Pekerja dan seluruh karyawan Perkebunan Nusantara Group, mustahil proses transformasi ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik,&rdquo; ungkap Ghani. PKB ini merupakan kesepakatan antara Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan FSPBUN yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan PKB antara Direksi PTPN III (Persero), Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Lembaga/Badan terafiliasi PTPN III (Persero) dengan Serikat Pekerja Perkebunan tingkat perusahaan di entitas masing-masing. Adapun salah satu poin penting dalam PKB Induk Periode 2024-2025, khususnya yang berkaitan dengan proses transformasi yang sedang dijalankan, yakni kesepakatan untuk melakukan aksi korporasi. Para pihak sepakat terkait penggabungan dan peleburan perusahaan yang nantinya akan terjadi pengalihan karyawan. &nbsp;

Penandatanganan PKB PTPN III dan FSPBUN menjadi semangat dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

Menaker Apresiasi PKB PTPN III dan FSPBUN Dorong Hubungan Industrial Harmonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/wamenaker-1438980087.jpg" alt="Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor mengapresiasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Danone-AQUA dengan Serikat Pekerja AQUA Group. PKB untuk periode 2023 -2025 yang ditandatangani pada Senin (14/8) tersebut untuk mewujudkan kolaborasi dan keberlangsungan iklim investasi yang sehat. &ldquo;Kami mengapresiasi perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang telah terjalin dengan baik antara Danone-AQUA dan SPAG. Harapannya hal ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan,&rdquo; jelas Afriansyah. Afriansyah juga mengapresiasi kinerja Danone-AQUA hingga saat ini di Indonesia dengan beragam produk, inovasi dan inisiatif keberlanjutannya. &ldquo;Prestasi Danone-AQUA selama ini sangat luar biasa dan memberi kontribusi yang sangat baik bagi Indonesia. Komitmen Danone-AQUA menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan sumber daya manusia kami rasa sangat penting untuk terus dijaga,&rdquo; beber Afriansyah. Sementara itu, CEO Danone Indonesia, Connie Ang, menekankan bahwa penandatangan PKB ini merupakan bagian dari komitmen kolaborasi Danone-AQUA untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama karyawan. &ldquo;Manajemen dan SPAG memiliki visi dan komitmen untuk terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kami berharap dapat terus menjaga pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan komunikasi yang baik yang telah terjalin selama ini bersama karyawan,&rdquo; ujar Connie Ang. Pada kesempatan yang sama, Ketua SPAG, Zulkarnaen juga turut menyampaikan rasa bersyukur dan harapannya. PKB mencakup tiga entitas Bisnis sekaligus yaitu PT. Tirta Investama, PT. Aqua Golden Mississippi dan PT. Tirta Sibayakindo. Tim perunding, baik dari perwakilan manajemen maupun serikat pekerja seluruhnya mendapatkan mandat dari ketiga perusahaan tersebut, sehingga masing-masing PKB sama untuk setiap perusahaan.

PKB untuk periode 2023 -2025 ditandatangani bagian untuk mewujudkan kolaborasi dan keberlangsungan iklim investasi yang sehat.

Wamenaker Beri Apresiasi Penandatangan PKB Danone-AQUA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PUPUK-KALTIM-2.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berfoto bersama Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Rahman Pribadi dan Ketua Tim Perunding Wakil SP KKPKT Satrio Wahyu Haryoso usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2023-2025, di Jakarta, Ka" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berfoto bersama Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Rahman Pribadi dan Ketua Tim Perunding Wakil SP KKPKT Satrio Wahyu Haryoso usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2023-2025, di Jakarta, Ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri  penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2023-2025, antara PT. Pupuk Kaltim dengan Serikat Pekerja Korps Karyawan Pupuk Kaltim (SP KKPKT) Pupuk Kaltim di Jakarta, Kamis (19/1/2023).  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2023-2025 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Rahman Pribadi dan Ketua Tim Perunding Wakil SP KKPKT Satrio Wahyu Haryoso.  Dalam sambutannya, Ida Fauziyah mengatakan PKB yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. PKB membuat kepastian hukum bagi pengusaha dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja, sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat tunduk patuh dan menjalankan segala hak dan kewajibannya dengan itikad baik sesuai yang tertuang di dalam PKB.  "Penting kami ingatkan bahwa penandatangan PKB yang tadi telah kita saksikan, bukanlah bagian akhir dari pembuatan PKB. Karena masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu melakukan sosialisasi PKB kepada seluruh pekerja/buruh agar semua dapat memahami dan menjalankan PKB dengan sebaik-baiknya, " ujar Ida Fauziyah.  Ida Fauziyah berpesan apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan PKB, hendaknya selalu mengedepankan dan mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan kelompok semata. "Jangan pernah melibatkan siapapun dalam menyelesaikan permasalahan, karena tentunya pihak luar akan hanya menambah permasalahan menjadi pelik, " katanya.  Kepada kedua pihak, Ida Fauziyah meminta terus meningkatkan dialog secara Bipartit dan kekeluargaan, ciptakan kemitraan yang kokoh dan kondusif, serta kolaborasi yang lincah dan adaftif antara manajemen dan pekerja sehingga tercipta hubungan harmonis dan seirama diantara kedua belah pihak layaknya hubungan orang tua dan anak.  "Saya berharap momentum penting ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan kemitraan yang baik antara Manajemen dengan SP KKPKT sehingga harapan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan dapat tercapai dan terus terpelihara, " katanya.  Sedangkan Satrio Wahyu Haryoso yang juga Ketua Umum KKPKT mengatakan proses perundingan PKB berjalan lancar, kondusif serta berhasil merumuskan hal-hal strategis untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.  Sementara Rahman Pribadi menambahkan dengan dilaksanakannya penandatanganan PKB dapat disimpulkan bersama bahwa seluruh pihak yang terlibat telah memberikan effort terbaiknya dalam mencapai kesepahaman.

PKB Beri Kepastian Hukum dan Tingkatan Kesejahteraan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya bersama mempercepat proses transformasi perusahaan. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada Rabu (12/10).  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara manajemen dengan Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan mengedepankan dialog dalam mengeratkan komunikasi.  "Dialog sosial ini penting, komunikasi bisa jalan. Apapun yang terjadi dengan diskusi dan dialog bisa selesai. Sumbatan bisa kita selesaikan dengan arif dan bijaksana. Saya imbau bangun semua kekuatan, rangkul semuanya, ajak semua kerja sama dan membesarkan PLN ini, rumah bersama ini," ujar Afriansyah.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kesepakatan ini sebagai wujud perusahaan dalam memberikan dukungan pada pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai. Melalui kesepakatan ini juga, pegawai bisa mengembangkan kompetensi dan karir di berbagai lini bisnis PLN.  "Sekarang, dengan PKB baru, kita tegaskan lagi bahwa hak-hak dan kesejahteraan pegawai tidak akan ada yang berkurang," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.  Menurut Darmawan, PLN sebagai jantungnya Indonesia mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini tidak bisa berjalan sukses tanpa semangat dan kerja keras seluruh insan PLN. Oleh karena itu, ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk bergerak bersama. Darmawan menegaskan, dalam PKB ini juga diatur bahwa tidak ada perubahan status dari pegawai.  "Dalam proses transformasi kita harus membangun kekeluargaan yang erat sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama dengan harapan PLN akan terus berjaya di masa depan," ujar Darmawan.  Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali menjelaskan momentum kesepakatan ini menjadi terobosan baru di PLN. Sebab, sudah sepuluh tahun serikat pekerja menantikan hal ini. Melalui kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerja bisa menyelaraskan visi misi dalam mencapai tujuan PLN ke depan.  "PKB ini menyatukan visi. Kita sering berbeda pendapat antara SP dan Manajemen. Tetapi ketika kita bahas visi misi perusahaan kita ke depan, kita cari titik persamaan saat dialog. Ini bisa kita temukan, yang kita sepakati bahwa PLN adalah jantungnya Indonesia terutama dalam mengelola listrik. Kita berkolaborasi bersama untuk bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Abrar.

PLN dan Serikat Pekerja Sepakat Akselerasi Transformasi Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menteri-hanif-wujudkan-serikat-pekerja-jangan-di-saat-ruwet-bin-ruwet_m_1512400736_172472.jpeg" alt="Menaker M Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menaker M Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memberikan solusi bagi perusahaan dan tenaga kerja guna menjamin kepastian hubungan industrial yang harmonis antara keduanya. Salah satunya dengan menggagas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan Serikat Pekerja (SP). Hal itu diungkapkan Hanif dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk Periode 2018-2019 antara Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSPBUN) dan PTPN II (Persero) selaku induk Holding PTPN. Menurut Hanif, PKB penting bagi kedua belah pihak untuk mengawal kepastian manajemen hubungan industrial. "Syaratnya tentu PKB tak boleh lebih rendah dari standar kerja. PKB untuk memberikan kepastian pada tenaga kerja," katanya dalam sambutannya di Kantor Kemnaker, Senin (4/12). Hanif menambahkan World Bank mencatat seluruh perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja hanya 76 persen yang memiliki PKB. Dan sebanyak 96 persen Serikat Pekerja mengaku puas semua dengan apa yang disepakati. "Ini capaian dan prestasi. Ke depan semakin bannyak perusahaan yang membentuk PKB dan Serikat Pekerjanya. Segeralah bagi perusahaan yang belum punya Serikat Pekerja dan PKB," tukas Hanif. Hanif menjelaskan saat ini ada 7 ribu perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja, dan masih banyak yang belum mempunyai Serikat Pekerja. Menurut Hanif, pembentukan Serikat Pekerja sebaiknya segera difasilitasi jangan hanya menunggu masalah. "Kalau mau fasilitasi, jangan hanya pas ada masalah. Fasilitasilah ketika tak ada masalahnya. Maka kalau ada masalah, Serikat Pekerja hasilnya bisa ruwet bin ruwet. Dari oroknya saja masalah sudah muncul di arena konflik, bentuklah mumpung masih baik-baik saja," kata Hanif. Menurutnya saat ini semua tantangan semakin kompetitif, sehingga seluruh industri harus menambah inovasi dan daya saing. Begitupun perusahaan perkebunan. "Di Indonesia masih banyak mengandalkan komoditi saja. Ini di pasar internasional makin banyak pesaingnya. Kami berharap semua bisa jadi perusahaan yang kuat, kondusif, dan harmonis. Sehingga upaya perusahaan tingkatkan bisnisnya bisa lebih baik," tegas Hanif. Sementara itu Ketua FSPBUN Tuhu Bangun menjelaskan PKB tentu diwujudkan setelahh melalui serangkaian perdebatan. Namun dengan munculnya titik temu sehingga perdebatan tak lagi menjadi masalah. "Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Kalaupun perundingan terdapat argumen, itu bukan perlawanan. Tetapi mewujudkan yang terbaik bagi perusahaan dan karyawan," kata Tuhu.&nbsp;

Menteri Hanif: Wujudkan Serikat Pekerja Jangan di Saat Ruwet Bin Ruwet