<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/tg-priok-1237450021.jpg" alt="ILUSTRASI Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (dok. PTP)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (dok. PTP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dokumen Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) telah menunjukkan progres yang menjanjikan. Senin (11/8), pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama tersebut rampung dibahas, disepakati, kemudian diteken oleh kedua belah pihak dalam waktu yang relatif cepat, yaitu setelah dua negara berunding selama 14 bulan. Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyampaikan, nilai total perdagangan Indonesia&ndash;Peru pada 2024 tercatat sebesar USD 480 juta dengan rata-rata pertumbuhan 15,08 persen per tahun selama 2020&ndash;2024. Ekspor Indonesia ke Peru mencapai USD 329,4 juta, terdiri dari kendaraan bermotor, alas kaki, minyak kelapa sawit, dan lemari pendingin. Wamendag menegaskan IP-CEPA menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan Peru. Roro menambahkan, penandatanganan IP-CEPA merupakan tonggak bersejarah yang tidak hanya akan meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat, mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia dan Peru. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga sempat menegaskan bahwa kesepakatan perjanjian tersebut akan membuka akses pasar bagi sejumlah komoditas unggulan yang akan menguntungkan Indonesia. "Perjanjian-perjanjian ini sifatnya bertahap. Artinya, CEPA ini kerangkanya, kemudian nanti bertahap," ujar Budi. Dia mengatakan, perjanjian tersebut berpotensi membuka peluang peningkatan transaksi dagang kedua negara dari capaian tahun lalu sebesar USD480 juta dan Indonesia mengalami surplus USD181 juta. Budi menjelaskan, kesepakatan ini bersifat bilateral, tapi Peru berpotensi menjadi hub produk Indonesia untuk kawasan Amerika Latin. Hal itu dimungkinkan karena Indonesia juga telah memiliki perjanjian dagang dengan Chile. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie optimistis bahwa perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia dan Peru (IP CEPA) memberikan banyak manfaat untuk mendongkrak ekspor Indonesia ke wilayah Amerika Latin. Anindya menyampaikan para pengusaha Indonesia menilai Peru sebagai potensi pasar yang besar. Selama ini Indonesia telah melakukan ekspor untuk produk-produk seperti otomotif, alas kaki, minyak kelapa sawit serta produk pertanian lainnya. "Dengan CEPA ini harusnya bisa lebih besar lagi dan sangat-sangat bermanfaat bagi usaha kita, perusahaan-perusahaan kita," ujar Anindya. Anindya juga menyatakan bahwa Peru mengharapkan Indonesia bisa menjadi pusat sertifikasi dan hub industri halal Amerika Latin, khususnya Peru, agar dapat menjangkau pasar Asia. Peru disebut akan mengirimkan berbagai produk untuk bisa mendapat sertifikat halal dan proses sosialisasinya. "Mereka (Peru, red) menginginkan Indonesia menjadi pusat untuk menyertifikasi produk halal dan mensosialisasikannya," ujarnya. Selain itu, Kadin melihat adanya peluang yang besar untuk sektor ritel di Peru. Anindya pun mengajak pelaku usaha Indonesia untuk masuk pasar tersebut, sehingga nantinya juga dapat berkembang ke wilayah lainnya di Amerika Latin. Beberapa anggota Kadin, sebut Anindya, telah melakukan investasi di Peru, di antaranya pada sektor pertambangan dan fosfat, yang sedang dalam proses. "Saya rasa ini suatu hal yang baik. Karena kita bisa menjadi navigator Peru di ASEAN, dan sebaliknya Peru menjadi navigator buat kita di Amerika Latin," tegasnya.

Indonesia dan Peru telah menyepakati IP-CEPA, yang berpotensi meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

IP-CEPA Tuntas Dibahas, Indonesia Bidik Peru jadi Hub Produk ke Amerika Latin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/menhut-18-2197970870.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Administrator USAID Samantha Power menandatangani kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Administrator USAID Samantha Power menandatangani kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengumumkan peluncuran kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi yaitu Perjanjian Bilateral Kerangka Kerja Bilateral FOLU Net Sink. Perjanjian bilateral ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Administrator USAID Samantha Power di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Kesepakatan ini akan mendukung upaya-upaya Indonesia untuk mencapai tujuan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat Konferensi COP 26 di Glasgow pada November 2021 dan telah dituangkan ke dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Menteri LHK di bulan Februari 2022. Pada bulan Mei 2022, KLHK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan USAID Indonesia sebagai wujud dukungan Amerika Serikat terhadap implementasi Rencana Operasional tersebut, dan ini menjadi MoU yang pertama dari sejumlah MoU bilateral lainnya yang mendukung FOLU Net Sink 2030. Selama Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan di bidang konservasi hutan, penurunan laju deforestasi hingga 65 persen dalam tujuh tahun terakhir, menjadi yang terdepan di dunia dalam meningkatkan perlindungan hutan. Kemitraan baru ini akan terus dibangun berdasarkan pencapaian-pencapaian tersebut. &ldquo;Perjanjian Bilateral yang baru ini merupakan tindak lanjut dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Biden saat pertemuan bilateral di KTT G20 di Bali tahun lalu,&rdquo; demikian kata Menteri Nurbaya. Menteri Nurbaya menekankan bahwa Perjanjian Bilateral tersebut merepresentasikan peranan pendanaan iklim untuk mendukung upaya-upaya Indonesia selama ini dalam mencapai agenda FOLU Net Sink 2030. Agenda ini membutuhkan pengeluaran yang diproyeksikan sebesar USD 14,57 miliar, yang hingga saat ini terutama bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. &ldquo;Perjanjian Bilateral ini akan membantu upaya-upaya Indonesia yang telah berjalan dalam pencegahan degradasi hutan; rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut; serta perlindungan satwa liar Indonesia yang luar biasa,&rdquo; kata Administrator USAID Samantha Power. &ldquo;Dukungan ini akan melanjutkan upaya yang dilakukan Indonesia selama tujuh tahun terakhir untuk mengurangi deforestasi hingga hampir dua pertiga. Dan dukungan ini akan membantu melestarikan sumber daya vital yang diberikan oleh hutan Indonesia yang indah dan menakjubkan: penyerap karbon yang sangat penting untuk menstabilkan iklim.&rdquo; Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim, menyatakan, &ldquo;Perjanjian Bilateral ini memperkuat kemitraan kami untuk mendukung ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan untuk meningkatkan konservasi dan keanekaragaman hayati, termasuk melindungi spesies ikonik Indonesia seperti orangutan.&rdquo; Melalui Perjanjian Bilateral yang baru ini, USAID bermaksud memberikan kontribusi hingga 50 juta dolar AS selama lima tahun guna mendukung Tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dalam agenda FOLU Net Sink 2030.

Perjanjian Bilateral Indonesia-AS kelanjutan dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Biden di Bali tahun 2022

Pemerintah Indonesia Dan Amerika Serikat Luncurkan Kemitraan Baru Di Bidang Iklim Dan Konservasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/zzcMzFmXYGbg66o7veEZfrky5NN9bJVp87gjxyHh-156805421.jpg" alt="Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement/ BTA). Zulhas menjelaskan, sejak pertama kali berlakunya BTA pada 24 Agustus 1970, BTA diperbarui dengan pertimbangan kondisi dan perubahan terbaru, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengaturan mekanisme, serta peningkatan pengawasan pelaksanaannya. Peninjauan ulang BTA pertama kali dilakukan pada 21&ndash;22 Juli 2009 di Bandung, hingga akhirnya mencapai kesepakatan secara substansi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 2022. Penandatanganan dilakukan di Perdana Putra, Putrajaya, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mendag mengatakan bahwa kedua negara menyambut baik penandatanganan perjanjian ini yang diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan. "Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden sangat gembira atas penyelesaian pembaruan BTA yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan warga negara kita yang berada di perbatasan," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6). Ke depan, kata Zulhas, tindak lanjut penyelesaian persetujuan ini memerlukan perhatian. Khususnya dalam hal ratifikasi, sosialisasi, dan pengawasan implementasinya sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah berlakunya pembaruan ini, maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar dapat memahami serta memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, seluruh lapisan pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama melakukan pengawasan implementasinya. "Saya berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam kedua hal tersebut (sosialisasi dan pengawasan),&rdquo;" imbuh Mendag Zulkifli Hasan. Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan bahwa BTA berbeda dengan bentuk kerja sama perdagangan seperti Free Trade Agreement, meskipun kedua negara merupakan anggota ASEAN yang seharusnya diberlakukan bea nol persen. "Secara faktual, jika kita hanya terbatas melihat dalam kerangka skema ASEAN, maka seharusnya bea masuk terhadap barang dari Indonesia-Malaysia sudah nol persen. Namun, dalam BTA diberikan beberapa pengecualian ketentuan ekspor dan impornya dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat kita di perbatasan," ujar Djatmiko. Setelah ditandatangani, kedua negara akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara sebelum BTA diberlakukan dan dapat memfasilitasi masyarakat di perbatasan.&nbsp;

"Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini," kata Mendag.

Mendag Teken Pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/putin1.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin. Xinhua/Kremlin/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin. Xinhua/Kremlin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jepang meminta Rusia memulai negosiasi tahun ini mengenai perjanjian bilateral soal pemancingan ikan untuk mencegah kapal-kapal negara Asia tersebut disita petugas Rusia di perairan dekat kepulauan yang disengketakan dekat Hokkaido.  Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, dalam konferensi pers, mengatakan, Rusia pada Kamis (19/1) memberi tahu Jepang bahwa mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai tanggal yang cocok untuk menyelenggarakan negosiasi tahunan pakta antar pemerintah kedua negara. Dia menyatakan, respons Rusia tersebut tidak dapat diterima.  ”Kami akan secara tegas meminta Rusia untuk melakukan pembicaraan antara pemerintah supaya operasi perikanan kami dapat dimulai sesegera mungkin pada 2023,” kata Matsuno seperti dilansir dari Antara.  Perjanjian tersebut, yang mencakup perairan di sekitar kepulauan yang dikendalikan Moskow dan diklaim Tokyo, dikenal sebagai wilayah utara di Jepang, diselesaikan pada 1998. Perjanjian itu dicapai usai serangkaian kejadian terkait kapal-kapal pancing Jepang, yang disita dan terkadang ditembak para petugas Rusia.  Perjanjian dibuat agar para nelayan Jepang diizinkan menangkap beberapa spesies laut, seperti makerel Atka dan gurita, di sekitar kepulauan kecil, yang disebut Kuril Selatan di Rusia. Sebagai gantinya, Jepang harus membayar uang kerja sama kepada pihak berwenang Rusia. Persyaratan menyangkut penangkapan dan operasi ditentukan melalui negosiasi tahunan.  Pada Juni 2022, Rusia menangguhkan pakta tersebut karena alasan pembekuan pembayaran oleh Jepang untuk sebuah proyek pembangunan di Sakhalin. Tindakan tersebut dilakukan di tengah perselisihan antar kedua negara setelah Jepang mengikuti sanksi yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Rusia terkait invasi Rusia ke Ukraina.  Namun, operasi pemancingan ikan dilanjutkan setelah Jepang membayarkan dana untuk proyek tersebut kepada Rusia mengingat manfaatnya bagi nelayan Jepang. Jepang menganggap Uni Soviet secara ilegal menyita kepulauan tersebut setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Moskow, sementara itu, berpendapat bahwa aksi tersebut sah.  Perselisihan atas kepulauan kecil telah menyebabkan kedua negara enggan menandatangani perjanjian damai pascaperang. Moskow telah mengumumkan bahwa pihaknya akan menangguhkan negosiasi yang telah berjalan puluhan tahun menyangkut isu tersebut, setelah Jepang mengenakan sanksi terhadap Rusia akibat perang di Ukraina.

Jepang Minta Rusia Rundingkan Izin Operasi Pemancingan Ikan