<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo (Jokowi)</a> menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> ataupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan juga luar negeri (LN) yang sudah mendapatkan dosis <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid  -19</a> secara lengkap.  "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> maupun antigen," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyampaikan, pelonggaran kebijakan tersebut karena kondisi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia yang sudah semakin terkendali. Kepala Negara juga memutuskan untuk memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker jika sedang beraktivitas di luar ruangan atau di kawasan terbuka yang tidak padat.  "Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," imbuhnya.  Sedangkan, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyarankan tetap menggunakan masker saat beraktivitas. "Demikian juga bagi masyarakat yang punya gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas," tutur <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>. (*)

Sudah Vaksin Lengkap, Perjalanan Domestik-LN Tak Perlu Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/63.jpg" alt="Ilustrasi calon penumpang pesawat lapor diri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3). Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon penumpang pesawat lapor diri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3). Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Epidemiolog dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-gadjah-mada/">Universitas Gadjah Mada</a> (UGM) dukung kebijakan pemerintah mencabut aturan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tes-pcr/">tes PCR</a> dalam perjalanan domestik. Berdasar aturan itu pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen untuk mendeteksi penularan Covid-19.  ”Kalau dari saya seharusnya sejak dulu sudah dicabut,” kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/epidemiolog/">Epidemiolog</a> Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (8/3).  Bayu berpendapat, pemberlakuan syarat pemeriksaan RT-PCR maupun tes antigen tidak efektif diterapkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Sebab, menurut hasil penelitian pemeriksaan yang hanya dilakukan satu kali masih memungkinkan orang yang terserang <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> lolos dari pengecekan. Apalagi, hasil PCR pelaku perjalanan masa berlakunya hingga tiga kali 24 jam.  ”Banyak yang kebobolan, ada fault negative, negatif tapi tidak dominan negatif, atau hasil tes dipalsu, dia tidak tes tapi ditulis negatif. Itu kan sering juga dan sampai sekarang masih ada,” papar Bayu.  Namun, Bayu mengatakan, kewajiban menunjukkan hasil negatif pemeriksaan PCR atau tes antigen masih relevan diberlakukan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dari maupun ke luar negeri. Sebab, mereka harus menjalani beberapa kali pemeriksaan, pada saat berangkat dari negara asal, setelah tiba di negara tujuan, dan setelah menjalani karantina.  ”Ibaratnya risiko orang kena makin kecil. Tapi kalau (perjalanan) di dalam negeri itu kan ya risikonya cenderung sama tiap daerah, jadi buat apa dites,” ujar Bayu.  Bayu menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang tidak lagi mewajibkan pelaku perjalanan di dalam negeri menunjukkan hasil negatif tes Covid-19.  ”Di Amerika itu mereka hanya mewajibkan tes kalau belum vaksin. Tapi katanya sudah diubah karena sudah banyak yang vaksin jadi benar-benar tidak lagi pakai tes,” tutur Bayu.  Meski tes Covid-19 sudah tidak lagi diwajibkan bagi pelaku perjalanan, Bayu mengatakan, vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebaiknya tetap dipersyaratkan bagi warga yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri.  ”Paling tidak vaksinasi (pelaku perjalanan) sudah dua kali,” ucap Bayu.  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghapus persyaratan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen bagi pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/perjalanan-domestik/">perjalanan domestik</a> yang paling tidak telah mendapat suntikan dua dosis vaksin Covid-19. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 8 Maret 2022.  Penghapusan persyaratan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen berlaku pada pelaku perjalanan domestik pengguna moda transportasi udara, laut, dan darat, yang menggunakan kendaraan pribadi, sarana transportasi umum, angkutan penyeberangan, serta kereta api antarkota dari dan ke daerah.

Epidemiolog UGM Dukung Pencabutan Aturan Tes PCR Perjalanan Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-22.32.13.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti intruksi dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan transportasi perjalanan jauh tanpa tes Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, langkah tersebut merupakan masa transisi dari pandemi ke endemi.  “Itu kebijakan pemerintah pusat. Kami akan taat untuk mengikuti kebijakan pusat. Kita ini sedang akan memasuki masa endemi,” kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/3).  Riza mengatakan, beberapa pekan ini kebijakan di negara lain pun sudah mengarah pada transisi dari pandemi ke endemi. Bahkan, di Arab Saudi tidak ada lagi kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dan tes hasil negatif Covid-19.  “Bisa ibadah, umrah, bisa sa'i. Syaratnya cuma satu pakai masker dan vaksin,” ucapnya.  Selain itu, lanjutnya, di beberapa negara Eropa juga sudah tidak mewajibkan masyarakatnya memakai masker. “Beberapa di negara lain, di Eropa juga sudah, bahkan di Eropa sudah buka masker, sudah maju lagi,” imbuhnya.  Riza menambahkan, pihaknya sendiri masih memantau pergerakan varian Omicron dan mencoba menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat. “Kita lihat dari kasusnya yang ada Omicron memang terjadi percepatan penularan tapi bobotnya di bawah flu,” pungkasnya.

Perjalanan Domestik Tanpa Antigen, Wagub DKI: Masuki Masa Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211119114753-1.jpg" alt="Antrean penumpang di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Antrean penumpang di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pks/">PKS</a>) Alifudin mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus syarat tes <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> bagi pelaku perjalanan domestik. Karena itu, Alifudin mendorong segera percepat mengeluarkan Surat Edaran (SE) dalam kebijakan tersebut.  "Saya apresiasi atas keputusan hapus syarat pcr dalan perjalanan, karena itu merupakan aspirasi saya saat harga PCR masih mahal harganya, dan pada keputusan ini untuk anak dibawah umur jangan dibedakan" kata Alifudin kepada wartawan, Selasa (8/3).  Ia pun menambahkan, bahwa penyampain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) <a href="https://www.jawapos.com/tag/luhut-binsar-pandjaitan/">Luhut Binsar Pandjaitan</a> saat rapat terbatas evaluasi PPKM harus ditindak lanjuti Kementerian atau Lembaga lain.  "Jadi, yang harus digalakan yaitu vaksinasi, jika belum vaksinasi kedua segera lakukan vaksinasi, jika sudah vaksin dua, lakukan vaksin booster, walau tidak tes antigen atau PCR, tapi target vaksinasi tercapai," tegas Alifudin.  Disaat yang sama, Alifudin menegaskan kepada pemerintah, keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/penghapusan-syarat-pcr/">menghapus syarat PCR</a> pada penerbangan sudah tepat. Karena akan mengurangi stigma negatif dari masyarakat terkait sekelompok perusahaan yang mengambil keuntungan disaat pandemi.  "Semoga dari keputusan ini, masyarakat yang belum vaksin dua atau booster, akan berbondong dan segera vaksin, serta saya menghimbau kepada pemerintah agar mengeluarkan surat edaran resmi terkait hal ini dan harus kita kawal bersama keputusan ini" tambah Alifudin.  Sebelumnya, Pemerintah menghapus syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Hal itu diputuskan setelah Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI <a href="https://www.jawapos.com/tag/joko-widodo/">Joko Widodo</a> (Jokowi).  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ketentuan baru ini berlaku bagi penumpang jalur darat, laut, dan udara. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.

DPR Minta Pemerintah Buat Surat Edaran Hapus Syarat Tes PCR-Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PERJALANAN-KERETA-ANAK-DIBAWAH-12-TH-WAJIB-PCR_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu per satu syarat perjalanan di masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-dilonggarkan/">pandemi dilonggarkan</a>. Terbaru, pemerintah mencabut kewajiban tes antigen maupun PCR pada pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN). Itu berlaku untuk semua moda transportasi: darat, kereta api, laut, maupun pesawat terbang.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/luhut-binsar-pandjaitan/">Luhut Binsar Pandjaitan</a> menjelaskan, PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap (dua dosis) tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun PCR. ”Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran (SE) yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait dalam waktu dekat,” katanya kemarin (7/3).  Selain PPDN, Luhut menjelaskan beberapa perubahan aturan untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Dalam rapat terbatas (ratas) bersama presiden kemarin, diputuskan dilakukan uji coba <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanpa-karantina/">tanpa karantina</a> bagi PPLN yang datang ke Provinsi Bali sejak 7 Maret 2022.  Namun, ada beberapa kewajiban yang dipenuhi. PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia (WNI). Kemudian sudah <a href="https://www.jawapos.com/tag/divaksin-lengkap/">divaksin lengkap</a> (dua dosis maupun booster) dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai yang sudah ditentukan.  PPLN yang bersangkutan juga harus melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. ”Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a>,” kata Luhut.  Beberapa event internasional yang akan dihelat di Bali selama masa uji coba tersebut bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar G20. Diikuti dengan penerapan visa on arrival (VOA) untuk 23 negara. Pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, itu menyebutkan, saat ini akselerasi vaksin booster di Bali mencapai 30 persen dalam satu minggu ke depan. ”Bila uji coba ini berhasil, kita akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada 1 April 2022 atau lebih cepat,” terang dia.

Perjalanan Domestik Bebas Antigen-PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PERJALANAN-KERETA-ANAK-DIBAWAH-12-TH-WAJIB-PCR_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bakal menetapkan sejumlah kebijakan baru dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menko-marves/">Menko Marves</a>) Luhut Binsar Pandjaitan.  Salah satu kebijakan yang di maksud adalah soal perjalanan domestik yang tidak lagi akan menyertakan surat tes antigen atau PCR negatif. Hal ini berlaku bagi perjalanan darat, udara dan laut.  "Pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/perjalanan-domestik/">perjalanan domestik</a> dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif," terang dia dalam telekonferensi pers, Senin (7/3).  Adapun kebijakan ini akan segera resmi diberlakukan setelah kementerian terkait menerbitkan aturan yang mengikat.  "Hal ini diterbitkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat," tutur dia.  Ia mengungkapkan alasan mengapa hal ini dilakukan. Salah satunya adalah pergerakan mobilitas masyarakat yang sudah kembali meningkat dengan capaian vaksinasi yang hampir merata.  "Mobilitas masyarakat juga kembali meningkat cukup tinggi, hal ini terlihat dalam pergerakan data <a href="https://www.jawapos.com/tag/google-mobility/">Google Mobility</a> yang kami ambil dalam sepekan terakhir," imbuhnya.  Untuk itu, agar semua wilayah dapat menerapkan kebijakan ini, dirinya meminta agar masyarakat dapat segera melakukan vaksin, baik itu dosis pertama, kedua ataupun booster. Luhut juga menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengakselerasi vaksinasi untuk lansia.  "Seiring dengan membaiknya kondisi dan meningkatkan mobilitas masyarakat, pemerintah terus mendorong tingkat kekebalan masyarakat dengan capaian <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-dosis-kedua/">vaksinasi dosis kedua</a>, utamanya bagi lansia," tutup dia.

Perjalanan Domestik Darat, Laut, dan Udara Bakal Bebas Antigen/PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628234585152_copy_800x450.jpg" alt="Kepala BNPB Ganip Warsito di tempat isolasi terpusat (isoter) Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Jumat (6/8). Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Ganip Warsito di tempat isolasi terpusat (isoter) Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Jumat (6/8). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini berlaku efektif pada Kamis, 21 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.  Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  “Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” kata Kasatgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito dalam keterangannya, Kamis (21/10).  Ganip menjelaskan, syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM Level 3 dan 4 harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama. Kemudian, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.  Sementara itu, syarat perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah Level 4 dan PPKM Level 3 juga wajib memperlihatkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama. Selain itu, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.  Ganip menuturkan, syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil, dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.  Meski demikian, terdapat tiga opsi yang dapat dipilih sebagai syarat perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pertama, kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.  Kedua, martu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.  Ketiga, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.  Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 tahun 2021, Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan empat Surat Edaran yang mengatur tentang Syarat Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Covid-19, baik menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.  “SE Kemenhub mengatur hal-hal teknis sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator prasarana dan sarana, maupun bagi para calon penumpang di semua moda transportasi terkait perjalanan orang dalam negeri,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati.  Adita mengutarakan, untuk transportasi udara, kapasitas penumpang dapat lebih dari 70 persen, namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi seat row yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19.  "Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal," ucap Adita.  Kemudian, untuk transportasi darat, di daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4 diterapkan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70 persen dan 100 persen untuk untuk daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan Level 2. Lalu, utuk transportasi laut, di daerah dengan kategori PPKM level 4 diterapkan kapasitas maksimal 50 persen, di level 3 70 persen, dan level 1 dan 2 bisa sampai 100 persen.  Sementara itu untuk kereta api, kapasitas penumpang kereta api antarkota maksimal 70 persen untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, maksimal 32 persen untuk Kereta Rel Listrik (KRL), dan maksimal 50 persen untuk Kereta Api Lokal Perkotaan.  Lebih lanjut Adita menjelaskan, pengawasan terhadap Surat Edaran ini dilakukan melalui Otoritas di tiap-tiap moda transportasi, bekerja sama dengan unsur terkait yakni Satgas Penanganan Covid-19 di daerah, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, serta TNI/Polri yang juga akan melakukan pengawasan atas implementasi ketentuan ini sekaligus memastikan penumpang mentaati protokol kesehatan.  “Kami juga meminta kepada operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan ini. Selain itu, kami juga memnta operator dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan ikut melaksanakan pengawasan penerapan prokes dari penumpang,” pungkas Adita.

Satgas Covid-19 Terbitkan Aturan Baru Perjalanan Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210920-WA0034-1.jpg" alt="Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Humas Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Humas Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan keluarkan ketentuan mengenai syarat melakukan perjalanan domestik bagi warga dalam upaya mengendalikan persebaran Covid-19.  Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.2/9037/DISKES tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Pandemi Covid-19.  ”Surat edaran yang mengatur pelaku perjalanan domestik akan tetap dievaluasi setiap pekan,” kata Pelaksana Tugas  Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (24/9).  Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Muhammad Ichsan Mustari mengatakan, surat edaran yang diterbitkan 20 September itu berlaku mulai 21 September sampai 4 Oktober. Surat edaran itu mencakup ketentuan mengenai persyaratan melakukan perjalanan domestik menggunakan mobil pribadi, motor, dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api, sesuai dengan level PPKM.  Di wilayah PPKM level 3, menurut ketentuan itu, pelaku perjalanan domestik diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi (minimal vaksinasi dosis pertama) serta hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dua hari sebelum keberangkatan bagi pengguna pesawat udara. Selain itu, hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil sehari sebelum keberangkatan untuk pengguna mobil pribadi, motor, bus, kereta api, dan kapal laut.  Pelaku perjalanan antarkota atau kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan pesawat udara diminta menunjukkan hasil negatif tes antigen bagi yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif tes PCR jika baru mendapat vaksinasi dosis pertama. Menurut ketentuan, pelaku perjalanan domestik juga harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  ”Kewajiban memiliki kartu vaksinasi dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya,” terang Andi Sudirman Sulaiman.  Sementara itu, di daerah PPKM level 2 dan 1, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan pesawat udara menuju ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diminta menunjukkan hasil negatif tes antigen bagi yang sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif tes PCR bagi yang baru memperoleh vaksinasi dosis pertama. Pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat udara menuju ke luar Provinsi Sulawesi Selatan juga harus menunjukkan hasil negatif pemeriksaan Covid-19 menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  ”Pelaku perjalanan antarkota atau kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan pesawat diminta menunjukkan hasil negatif tes antigen bagi yang sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif tes PCR bagi yang baru memperoleh vaksinasi dosis pertama,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.  Dalam penggunaan sarana transportasi umum lain seperti kendaraan umum, angkutan masal, taksi, ojek, dan kendaraan sewa, jumlah penumpang dan jam operasional, menurut ketentuan harus diatur agar tidak sampai menimbulkan kerumunan. Sebab, hal itu bisa meningkatkan risiko penularan virus korona.  ”Selain itu, protokol kesehatan harus dijalankan di dalam sarana angkutan umum,” ucap Andi Sudirman Sulaiman.  Di Sulawesi Selatan, daerah penerapan PPKM level 2 meliputi Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto,Takalar, Gowa, Bone, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Wajo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Toraja Utara, Makassar, Parepare, dan Palopo. Sedangkan Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Soppeng, Pinrang, Tana Toraja, dan Luwu Timur, masuk dalam kategori PPKM level 2.

Pemprov Sulsel Keluarkan Ketentuan Soal Syarat Perjalanan Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Cek-Suhu-Tubuh-Penumpang-Pesawat-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Calon penumpang pesawat saat di cek suhu tubuhnya di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk menyiapkan s" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat saat di cek suhu tubuhnya di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk menyiapkan s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kini, semua penerbangan domestik tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Hal tersebut disampaikan oleh Executive General Manager, Angkasa Pura II, Bandara Soekarno Hatta Agus Haryadi.  "Hanya health alert card, hasil tes PCR atau rapid yang negatif dan tiket, itu saja. Terbang sudah relatif sangat simpel," ujarnya dalam Youtube BNPB Indonesia, Senin (27/7).  Bahkan, surat keterangan dari PCR yang belaku 7 hari dan untuk rapid test selama 3 hari, kini semuanya menjadi 14 hari. Kemudian, rapid test dapat dilakukan di bandara itu sendiri.  "Sekarang rapid test juga bisa dilakukan di Bandara Soetta, di semua terminal. Para calon penumpang kan maunya one stop service, satu kali datang, langsung terbang, ini kami tangkap bahwa fasilitas itu memang diperlukan dalam bandara," ujarnya.  Untuk protokol kesehatan, masih tetap sama. Di mana diharuskan untuk memakai masker, menjaga sanitasi hingga melakukan physical distancing.  "Proses pada saat masuk, sebenarnya kan sudah di screening melalui thermal scanner, mereka yang di dalam juga memiliki indikatif sehat dengan rapid test, tapi tetap jaga jarak," kata Agus.  Fasilitas less contact di bandara pun semakin dimasifkan. Khususnya bagi area yang berpotensi disentuh oleh banyak orang, seperti area parkir hingga lift.   "Alat-alat yang potensi di sentuh orang banyak, seperti hand rail, itu kita lakukan proses disinfeksi, atau kita lakukan sterilisasi dengan UV. Di check-in juga kita buatkan pembatas," pungkasnya.

Perjalanan Domestik, Penumpang Hanya Perlu Hasil PCR dan Tiket

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perjalanan Domestik

Berita Terkini