<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/driveee-2316262840.jpg" alt="Warga Surabaya Kini Bisa Urus Izin Lewat Drive Thru, Proses Cepat dan Tanpa Antre. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Warga Surabaya Kini Bisa Urus Izin Lewat Drive Thru, Proses Cepat dan Tanpa Antre. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Surabaya. Urus dokumen kini lebih cepat dan tanpa antre berkat layanan Drive Thru Perizinan yang diluncurkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Plt Kepala DPMPTSP Surabaya, Lasidi mengatakan layanan ini adalah komitmen pemkot dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Layanan ini pun resmi beroperasi di Sentra Pelayanan Publik (SPP) Menur. "Drive thru ini dirancang khusus untuk memangkas antrean dan waktu tunggu masyarakat, sehingga pengambilan dokumen dan pembayaran dilakukan tanpa turun dari kendaraan," tutur Lasidi, Minggu (26/10). Layanan Drive Thru ini juga jawaban atas kebutuhan masyarakat kota akan layanan yang cepat dan adaptif. "Kami ingin memastikan pengurusan dokumen perizinan menjadi praktis dan bebas hambatan," lanjutnya. Layanan drive thru di SPP Menur akan fokus melayani tiga jenis perizinan, yakni pembayaran retribusi IPT (Izin Pemakaian Tanah), layanan pengambilan dokumen terkait IPT, serta pengambilan SIP (Surat Izin Praktek) atau Surat Izin Kerja bagi tenaga profesional, seperti dokter dan apoteker. &ldquo;Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini cukup mendekati loket drive thru dengan berkendara, menyerahkan berkas, dan menunggu penyelesaian proses dalam waktu singkat. Petugas khusus telah disiagakan di loket untuk melayani pemohon,&rdquo; terang Lasidi. Lebih lanjut, Lasidi mengatakan bahwa layanan ini sangat fleksibel karena pemohon dapat mengambil dokumen perizinan di SPP Menur, meskipun proses pengurusannya dilakukan di kantor SPP yang berbeda.&nbsp; &ldquo;Ketika pemohon mendapatkan notifikasi bahwa dokumen perizinan sudah selesai diproses, mereka bisa langsung mengambilnya di loket drive thru. Untuk SIP, petugas mencetakkan dokumen dan memberikannya di loket,&rdquo; ucapnya. Meskipun saat ini layanan drive thru masih dalam tahap awal operasional sebelum diresmikan secara penuh, masyarakat sudah dapat memanfaatkannya. Layanan ini dibuka di hari kerja dan akhir pekan.&nbsp; Untuk hari kerja, Senin hingga Kamis, layanan drive thru dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga sore hari pukul 15.00 WIB. Sementara pada hari Jumat, jam pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Bagi warga yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan, DPMPTSP tetap membuka layanan ini pada hari Sabtu. Dibuka setiap pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tengah hari pukul 12.00 WIB. "Dengan layanan drive thru ini, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya untuk mentransformasi birokrasi menjadi lebih modern, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,&rdquo; pungkas Lasidi. (*)

Layanan Drive Thru Perizinan di Surabaya kini hadir untuk mempermudah urusan dokumen tanpa antre dan lebih cepat.

Warga Surabaya Kini Bisa Urus Perizinan Lewat Drive Thru, Proses Cepat dan Tanpa Antre!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/IMG_20240716_115715-3760731966.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah tegas terhadap enam tempat hiburan malam (THM) dan satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar berupa penyegelan dan pemberian teguran langsung. Enam THM disegel dan satu hotel di Makassar, mendapat peringatan dan pembinaan karena aktivitasnya dinilai tidak sesuai izin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Azis menjelaskan, tindakan tegas ini diambil setelah melalui serangkaian proses pembinaan dan pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). &rdquo;Penyegelan setelah prosedur teguran dijalankan. Langkah ini merupakan bagian dari operasi terpadu penegakan peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021,&rdquo; kata Andi Arwin Azis seperti dilansir dari Antara. Andi Arwin menjelaskan, beberapa pelaku usaha mengantongi izin, tetapi dokumennya tidak lengkap atau tidak diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi. &rdquo;Ada yang mengantongi izin tapi tidak lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bahkan ada yang terbit izinnya tapi tidak melalui verifikasi ke instansi atau perangkat daerah terkait berdasarkan kewenangan daerah provinsi. Makanya kami turun bersama tim terpadu,&rdquo; jelas Arwin. Dia menambahkan, sebagian tempat hiburan malam telah menyalahi surat pernyataan kepatuhan yang mereka tandatangani sebelumnya. &rdquo;Jadi, kami tidak langsung melakukan penyegelan, tetapi sudah menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) yang seharusnya kami lakukan terhadap pelaku usaha. Terutama dari sisi izin usaha yang harus terpenuhi dalam menjalankan usahanya,&rdquo; tegas Andi Arwin Azis. Satu hotel yang dikenai teguran, lanjut dia, diduga melakukan pelanggaran berdasar laporan masyarakat terkait aktivitas di lantai 21. Terdapat peralatan Disk Jockey (DJ) yang digunakan. Sedangkan izinnya hanya untuk restoran, bukan bar atau diskotek. &rdquo;Ternyata terdapat peralatan DJ di sana. Dibawa orang yang menyewa tempat tersebut dan sifatnya hanya satu kali event pada saat itu. Kami berikan teguran untuk tidak melakukan kembali karena izinnya hanya izin restoran, tidak ada izin bar dan diskotek,&rdquo; ujar Andi Arwin Azis. Kegiatan penertiban ini mengacu pada pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Sulsel Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan usaha tertentu agar senantiasa memperhatikan aspek ketenteraman dan ketertiban. Pemeriksaan dokumen dilakukan Kepala Dinas DPMPTSP Asrul Sani selaku penanggung jawab dari Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tim terdiri atas perangkat daerah terkait dan difungsikan untuk memastikan pelaku usaha tidak melanggar ketentuan legal formal. Menurut dia, penutupan THM ilegal itu juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja panjang antara DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang digelar pada Rabu (7/5). &rdquo;Yang tidak kalah paling penting hal ini juga sejalan dengan arahan Bapak Gubernur menindaklanjuti aduan dan keresahan masyarakat terhadap beberapa tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa mengantongi izin sebagaimana yang dipersyaratkan,&rdquo; jelas Andi Arwin Azis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menaati ketentuan perizinan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya mencerminkan komitmen pada hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Pemprov Sulsel segel enam tempat hiburan malam (THM) dan tegur satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar

Pemprov Sulsel Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Tak Berizin di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/6wtRmypUaKMpTY56bU7BOLbz1VdDCPDLPhdVyBUN-1-3120715590.jpg" alt="Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku Sound Horeg di Jawa Timur menyambut baik rencana pemberian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang disampaikan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur. &ldquo;Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang menjadi inisiasi dari Kemenkumham Jatim," tutur Pembina Seduluran Sound Balap Kediri (SSBK), Heri Setiawan, dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), Minggu (27/4). Heri menuturkan bahwa Sound Horeg saat ini cukup populer di Kediri. Terbukti dengan antusias masyarakat menghadiri acara musik yang menampilkan audio rakitan bervolume keras dan penuh getaran itu. Ia berharap, bila rencana pemberian HAKI terealisasi, pemerintah daerah turut memberikan dukungan dari segi payung hukum. Baik berupa peraturan daerah maupun peraturan wali kota/bupati. "Karena keberadaan perda dan perbup yang menaungi kegiatan dari sound horeg akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan," tutur Heri yang juga pemilik Brengos Pro Audio itu. Selain dari segi regulasi, SSBK yang menaungi 40 persen pengusaha Sound Horeg juga berharap adanya edukasi dari pemerintah ke komunitas, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa terganggu. "Pada intinya SSBK siap memberikan dukungan dan langkah-langkah penting agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya pawai budaya yang diiringi Sound Horeg, warga mendukung kegiatan dengan pakta integritas," ucap Heri. Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto menilai Sound Horeg sebagai sebuah karya anak bangsa yang layak diapresiasi. Oleh karena itu, pihaknya berencana memberikan HAKI. "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu adalah hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Meski begitu, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang akan didaftarkan tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas Sound Horeg. Haris menyebut Sound Horeg berpotensi mendapatkan HAKI atas hak cipta dan hak desain industri karena perangkat sistemnya yang terbilang unik dan menjadi ciri khas budaya daerah. "Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (sound horeg)," imbuhnya.

Sound Horeg mendapatkan dukungan unuk memperoleh HAKI dari Kemenkumham Jatim, apresiasi untuk kreativitas lokal.

Sambut Baik Usulan Pemberian HAKI, Pelaku Sound Horeg di Jawa Timur Minta Dukungan Perda agar Mudah Dapat Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/dok-Paparan-Sekretaris-DPM-PTSP-Surabaya-Lasidi-2JPG-2042923251.jpg" alt="Sekretaris DPM-PTSP Surabaya, Lasidi saat memaparkan inovasi layanan perizinan untuk mendongkrak inovasi di Kota Pahlawan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPM-PTSP Surabaya, Lasidi saat memaparkan inovasi layanan perizinan untuk mendongkrak inovasi di Kota Pahlawan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus berupaya mendongkrak kinerja&nbsp;investasi di Kota Surabaya. Salah satunya dengan inovasi layanan perizinan drive thru. "Untuk penyediaan fasilitas layanan perizinan drive thru, kami akan membuat jalur yang aman dan efisien untuk pelanggan," ujar&nbsp;Sekretaris DPM-PTSP Kota Surabaya, Lasidi di Balai Kota, Selasa (11/3). Dengan demikian, pelanggan dapat mengambil berkas perizinan di kantor PTSP Surabaya tanpa harus keluar dari kendaraan. Area parkir sementara juga akan disediakan bagi pelanggan yang menunggu giliran di layanan drive-thru. "Termasuk pula menyiapkan desain area drive thru yang dapat mengakomodasi kendaraan roda empat dan roda dua dengan lancar," imbuhnya dalam seleksi lelang jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya. Selain inovasi drive thru,&nbsp;DPM-PTSP juga akan mengaplikasikan&nbsp;Artificial intelligence (AI) dalam proses penapisan (pemeriksaan) perizinan kegiatan usaha. "Sistem AI menghasilkan informasi jenis izin yang wajib dimiliki oleh pemohon secara riil, sehingga dapat&nbsp;memudahkan pemohon dalam pemenuhan izin kegiatan usaha," papar Lasidi. Menurutnya, inovasi AI ini wujud kerja sama lintas dinas karena menghubungkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Misalnya,&nbsp;data kelas jalan dan izin amdal lalu lintas dari Dinas Perhubungan. Kemudian data tata ruang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP); data jenis dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitannya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Terakhir, DPM-PTSP akan menciptakan&nbsp;layanan Chatbot berupa SIPINTAR (Sistem Informasi Perizinan dan Investasi Kota Surabaya). Program ini akan menjawab pertanyaan umum secara otomatis. "Jadi mempercepat waktu respons. Selain itu, layanan Chatbot ini dapat beroperasi sepanjang waktu, sehingga memberikan akses kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi kapan saja," tandasnya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024, DPM-PTSP berhasil melampaui target investasi dengan mencapai Rp 40,47 Triliun. Karena pencapaian itu, target untuk tahun 2025 dinaikkan menjadi Rp 42,69 Triliun.&nbsp;(*)

DPM-PTSP terus berupaya mendongkrak kinerja investasi di Kota Surabaya. Salah satunya dengan inovasi layanan perizinan drive thru.

Perizinan Drive-Thru dan AI Akan Diterapkan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-08-at-173516-1711948684.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penggunaan air tanah oleh pelaku usaha, Rabu (8/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penggunaan air tanah oleh pelaku usaha, Rabu (8/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggunaan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu pemicu turunnya permukaan tanah. Karena itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mewanti-wanti kepada kalangan industri dan pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan penggunaan air tanah. Yuliot menjelaskan, fakta di lapangan menunjukkan beberapa wilayah sudah mengalami kondisi air tanah yang terbatas. itu tidak lkepas dari pengambilan air tanah yang berlebihan. &rsquo;&rsquo;Ketersediaan air tanah ini ada zona-zona yang harus kita perhatikan. Untuk berapa daerah di Indonesia, masuk zona kritis,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat launching Perizinan Air Tanah di kantor Kementerian ESDM, Rabu (8/1). Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Yuliot menyebut, di beberapa cekungan air tanah (CAT) terjadi pengambilan air tanah yang intensif. Hal itu terindikasikan di beberapa CAT yang masuk dalam kondisi Rawan, Kritis, hingga Rusak. CAT yang masuk kondisi rawan di antaranya CAT Metro Kotabumi, Lampung; CAT Karanganyar &ndash; Boyolali, Jateng; dan CAT Yogyakarta. Kemudian, CAT Kritis adalah CAT Brantas, Jatim; CAT Denpasar-Tabanan, Bali; CAT Palangkaraya-Banjarmasin di Kalimantan. &rsquo;&rsquo;Sementara ada beberapa daerah Di Jawa Barat, Jakarta, itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di CAT Karawang&ndash;Bekasi, CAT Bogor, CAT Serang&ndash;Tangerang, CAT Bandung&ndash;Soreang, CAT Pekalongan&ndash;Pemalang, juga termasuk CAT Semarang itu masuk dalam cadangan air tanah yang rusak,&rsquo;&rsquo; jelas Yuliot. Dengan kondisi itu, perlu upaya konservasi berupa pengendalian penggunaan air tanah. Yuliot memastikan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada zona-zona yang dieksploitasi berlebihan. Yakni dengan membatasi pemberian perizinan bagi industri yang melakukan eksplorasi air tanah secara berlebihan. &rsquo;&rsquo;Dari Badan Geologi Kementerian ESDM itu ada instrumen untuk mengukur. Untuk daerah-daerah tersebut kalau berdasar pengukuran yang dilakukan dinyatakan kritis, maka kita lakukan pengetatan terhadap perizinannya,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Selain itu, Yuliot menyebut bahwa pengenaan sanksi juga akan diberikan. Sanksinya berupa kewajiban pembuatan sumur resapan hingga pencabutan izin usaha. &rsquo;&rsquo;Ada kewajiban mereka juga untuk membuat sumur resapan. Jadi untuk sumur resapan, sebagian dari air tanah yang dimanfaatkan ini harus dikembalikan lagi ke tanah. Ada teguran juga untuk upaya perbaikan, kemudian kalau itu tidak diindahkan, izin pemanfaatan air tanah akan kita cabut,&rsquo;&rsquo; tegasnya.

Wamen ESDM Yuliot Tanjung mewanti-wanti kepada kalangan industri dan pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan penggunaan air tanah.

Peringatkan Pelaku Usaha yang Gunakan Air Tanah Berlebihan, Wamen ESDM Yuliot: Kita Lakukan Pengetatan Terhadap Perizinannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-165445-3715420783.jpg" alt="BPOM merilis program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. (BPOM untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BPOM merilis program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. (BPOM untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tahun ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Industri obat bahan alam dan kosmetik memberikan pendampingan kepada UMKM dalam hal peningkatan pengetahuan terkait perizinan, standar sarana, dan mutu produk, teknologi, hingga pemasaran. Plt Kepala BPOM L. Rizka Andalusia berharap UMKM mampu memenuhi ketentuan dan dapat berkembang lebih cepat serta berdaya saing tinggi. BPOM bekerja sama dengan lintas sektor terus mendukung pertumbuhan industri wellness Indonesia termasuk industri kecantikan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing di pasar global. &rdquo;Kami berharap program orang tua angkat UMKM dapat menjadi salah satu bukti nyata dukungan terhadap pertumbuhan industri wellness dan peningkatan perekonomian Indonesia,&rdquo; ucap Rizka melalui siaran pers yang dibagikan. Salah satu orang tua angkat yang terpilih yakni KGI (PT Kosmetika Global Indonesia). KGI menandatangani komitmen dalam memberikan pendampingan untuk orang tua angkat dari BPOM. Sementara itu, Founder J99 Corp Shandy Purnamasari menyatakan, penandatanganan akta itu merupakan salah satu wujud nyata komitmen KGI dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Indonesia. &rdquo;Di bawah naungan J99 Corp, KGI memegang teguh nilai champion yang salah satunya adalah nilai tanggung jawab di mana kami senantiasa berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung pertumbuhan dan kemajuan perusahaan hingga saat ini,&rdquo; ujar Shandy Purnamasari. &rdquo;Partisipasi KGI sebagai orang tua angkat UMKM kosmetik yang diprakarsai BPOM adalah bentuk komitmen KGI dalam melaksanakan CSR dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, khususnya di bidang manufaktur kosmetik dan skincare,&rdquo; tutur dia.

Industri obat bahan alam dan kosmetik dampingi UMKM dalam peningkatan pengetahuan terkait perizinan, standar sarana, dan mutu produk

BPOM Rilis Nama Orang Tua Angkat UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/WhatsApp-Image-2024-06-24-at-140232-2982482747.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Joko Widodo meresmikan terobosan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (24/6). Presiden berharap hal tersebut bukan sekadar website layanan, namun menjadi sebuah penyederhanaan birokrasi yang transparan dan efisien untuk penyelenggaraan acara level nasional hingga internasional. &rdquo;Betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, memotong birokrasi kita, sehingga memunculkan cost yang lebih murah dan transparan,&rdquo; ujar Jokowi. Regulasi yang mengatur perizinan daring yang telah diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dapat dimanfaatkan para pemohon. Terutama dari kalangan penyelenggara event. Peraturan tersebut adalah Peraturan Kepolisian No. 7/2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Hingga saat ini, digitalisasi pelayanan yang dikembangkan dimulai dengan pelayanan perizinan konser musik. Kurangnya perencanaan dan kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari menjadi masalah utama penyelenggaraan event di Indonesia. &rdquo;Jadi saya minta kepada para penyelenggara event mengajukan jauh-jauh hari, 6 bulan, 1 tahun sebelumnya. Artinya, ada manajemen perencanaan yang baik,&rdquo; papar Jokowi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada jajaran Polri atas upaya melakukan digitalisasi pelayanan untuk memangkas proses birokrasi dalam penyelenggaraan event. Sehingga, memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan event. &rdquo;Kementerian PANRB mengapresiasi upaya dari Pak Kapolri untuk memangkas proses bisnis perizinan dan kami berharap sekali ini bisa berjalan dengan optimal,&rdquo; ujar Anas. Anas mengatakan, pada awalnya tidak mudah melakukan integrasi dan sekaligus pemangkasan proses bisnis layanan penyelenggaraan event. Instruksi tersebut diberikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke jajarannya. Integrasi harus dilakukan karena selama ini penyelenggara event harus mengurus dokumen perizinan kegiatan ke beberapa pihak, mulai dari pemilik venue, dinas pariwisata, hingga kepolisian. Sebagian prosesnya pun masih manual. Dengan transformasi digital yang dilakukan, proses yang ada menjadi terintegrasi. Pengisian formular, redudansi data, dan upload dokumen berkurang secara signifikan. Proses yang berjalan pun dilakukan secara terpadu, daring (tidak face-to-face), dan menggunakan digital payment. &rdquo;Dengan segala detail yang kompleks, tidak mudah untuk melakukan integrasi dan pemangkasan proses bisnis. Dan ternyata sekarang bisa terintegrasi dan proses bisnisnya terpangkas signifikan, sehingga izin bisa lebih cepat. Oleh karena itu, kami mengapresiasi Pak Kapolri yang memberikan atensi besar terhadap reformasi birokrasi terkait perizinan event ini,&rdquo; ujar Anas. Dengan perizinan event yang kian mudah, Anas optimistis akan semakin menggeliatkan sektor ekonomi kreatif di Tanah Air. &rdquo;Penyelenggaraan event membawa multiplier effect yang luar biasa, mulai UMKM makanan, transportasi, akomodasi, oleh-oleh, dan sebagainya,&rdquo; ujar Anas. Layanan digital penyelenggaraan event, lanjut Anas, menjadi satu dari sembilan layanan prioritas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di mana Kementerian PANRB menjadi koordinatornya. &rdquo;Sesuai arahan Presiden Jokowi, tahap awal ada sembilan layanan prioritas yang semuanya akan terintegrasi. Selain perizinan event, ada layanan terkait seperti pendidikan, kesehatan, hingga manajemen ASN,&rdquo; ujar Anas. Tahap permulaan digitalisasi penyelenggaraan event dapat dilakukan pada tujuh venue wilayah hukum Polda Metro Jaya: 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seluruh Venue Gelora Bung Karno 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; JIEXPO Kemayoran 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jakarta Convention Center (JCC) 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beach City International Stadium (BCIS) Ancol 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Community Park PIK 2

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas apresiasi Polri atas upaya digitalisasi pangkas proses birokrasi dalam penyelenggaraan event

Layanan Digital Perizinan Event Terintegrasi Diluncurkan, Menteri PANRB Apresiasi Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-141908-2578018846.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan staf perizinan di seluruh lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, di Convention Hall Siola. Bukan hanya staf, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengumpulkan jajaran sekretaris daerah (sekda), asisten, dan kepala perangkat daerah (PD). Pada 2024, Wali Kota Eri Cahyadi menyatukan semua perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Tujuannya, mempermudah masyarakat ketika ingin mengurus izin. Selain itu, juga untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. &rdquo;Jadi, prosesnya (perizinan) itu ada di sini (Mal Pelayanan Publik Siola) mulai awal sampai akhir. Pak Afghani (Kepala DPMPTSP) dan Pak Lasidi sebagai sekretaris (DPMPTSP) mulai hari ini tidak ada izin yang terlambat keluar dari tanggal yang sudah kita tentukan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menyampaikan pesan kepada Kepala DPMPTSP Kota Surabaya M. Afghani Wardhana dan Sekretaris DPMPTSP Kota Surabaya Lasidi, jangan sampai ada perizinan yang tidak tepat waktu. Wali Kota Eri juga tak ingin, perizinan yang sudah masuk justru lebih banyak dikembalikan hanya karena tidak dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan. &rdquo;Kalau ada perizinan (berkasnya) kurang, orangnya dipanggil untuk melengkapi, kalau itu tidak fatal loh ya. Kalau misal, persyaratannya harus ada KTP, tapi tidak dilengkapi KTP-nya, nah itu fatal. Kalau hanya sedikit, panggil orangnya suruh melengkapi,&rdquo; papar Eri. Wali Kota Surabaya yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu ingin pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik Siola dilengkapi dengan layanan hotline. Tujuannya, untuk mempermudah pemohon ketika berkas perizinan ada yang kurang lengkap. &rdquo;Nanti ditelepon yang bersangkutan dikasih tahu, suruh melengkapi besoknya. Kalau sampai tidak dilengkapi, berkas perizinan akan dikembalikan. Itu nanti rekaman suaranya tersimpan di aplikasi,&rdquo; ujar Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan staf perizinan. Pada 2024, wali kota menyatukan semua perizinan di DPMPTSP Kota Surabaya

Pesan Penting Wali Kota Surabaya ke Seluruh Staf Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/WhatsApp-Image-2023-12-10-at-161757-117897347.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersikap tegas dan serius ingin mewujudkan reformasi birokrasi yang gesit di Surabaya. Salah satunya terkait layanan administrasi kependudukan. Orang nomor satu di Surabaya itu sebelumnya meminta agar layanan administrasi kependudukan bisa tuntas sehari. Jika tidak, Eri akan memotong tunjangan kinerja pejabat Pemkot Surabaya jika lambat melayani adminduk dalam satu hari. Pemkot Surabaya sudah melakukan perubahan pelayanan masyarakat perizinan maupun mengurus kependudukan agar lebih cepat. Yakni, semua pengurusan berada di masing-masing Balai RW. &rdquo;Pelayanan KTP, Akta kematian, perubahan dan masukan akta itu sehari harus jadi. Sehingga sudah masuk ke balai RW, masuk ke aplikasi maka maksimal besok 24 jam harus selesai,&rdquo; tambah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.&nbsp; &rdquo;Ada sanksinya (kalau telat) pemotongan tunjangan kinerja. Karena (pelayanan) izin itu gak lama,&rdquo; tambah Eri Cahyadi. Sebelumnya, Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran petinggi di dinas dan OPD di Surabaya pada malam akhir tahun untuk refleksi bersama. Dia menyampaikan beberapa keinginan dan targetnya pada 2024. Salah satunya mengenai perizinan dan adminduk sehari jadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan memotong tunjangan kinerja pejabat pemkot jika lambat melayani administrasi kependudukan

Tegas, Wali Kota Eri Cahyadi Potong Tunjangan Kinerja PNS Surabaya Jika Tidak Bisa Cepat Layani Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/WhatsApp-Image-2023-12-10-at-161757-117897347.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan sistem perizinan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013471339/buntut-bentrok-di-laut-china-selatan-filipina-dan-tiongkok-saling-tuding">Buntut Bentrok di Laut China Selatan, Filipina dan Tiongkok Saling Tuding</a> Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan, semua perizinan akan dijadikan satu sehingga tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). "Jadi, tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat," katanya.&nbsp; &nbsp; Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi perizinan itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang.&nbsp;&nbsp; Dia berencana akan menuangkan aturan baru ini ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya sehingga perizinan akan menjadi cepat. Wali kota yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu menjelaskan, selain memangkas birokrasi yang terlalu panjang.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Cak Eri juga ingin memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.&nbsp; &nbsp; "Tidak ada aplikasi lain-lainnya, sehingga ini akan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah," kata Cak Eri.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Cak Eri memaparkan, reformasi birokrasi ini dijalankan sesuai dengan tujuannya dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya. "Yang menjadi visi saya adalah terkait kemiskinan dan investasi. Karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam. Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti," katanya. Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi saja, ia mengungkapkan, di tahun 2024 akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), seperti halnya ketika ada warga yang ingin mengurus KTP atau Kartu Keluarga (KK), hingga akta kematian, maka dalam waktu seminggu sudah harus jadi. Menurutnya, reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 justru akan memudahkan dan terkontrol secara baik. "Jadi mengontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga akan fokus pada programnya, kalau dia di bidang pendidikan ya fokus terhadap pendidikan, cipta karya fokus pada tata ruang, sehingga tidak terpecah dengan adanya perizinan,&rdquo; katanya.&nbsp;&nbsp; Ia menambahkan, sebelumnya sempat mengajukan konsep reformasi birokrasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas serta jajaran KEMENPAN-RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013471328/selain-bikin-lebih-awet-berikut-manfaat-mengganti-oli-motor-secara-rutin">Selain Bikin Lebih Awet, Berikut Manfaat Mengganti Oli Motor Secara Rutin</a> "Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun depan," katanya. (*)

Surabaya menyatakan sistem perizinan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2024.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perizinan

Berita Terkini