<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/IMG_20241010_185457-273506646.jpg" alt="Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komnas HAM merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa peristiwa kerusuhan 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM pada 2003, disebutkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu bentuk pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama terkait dengan pernyataan Pak Yusril, saya ingin menegaskan bahwa Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 98 pada tahun 2003, hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kerusuhan Mei 98," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada JawaPos.com, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anis menjelaskan, dugaan pelanggaran HAM berat itu terjadi lantaran pada saat itu terjadi berbagai tindakan kejahatan, berupa terjadinya serangan sistematis dan meluas dalam bentuk pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan dan penderitaan fisik. Anis memastikan, hasil penyelidikan Komnas HAM itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Hasil penyelidikan tersebut sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung," ucap Anis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Anis menekankan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diharapkan hasil penyelidikan itu dapat ditindaklanjuti secara serius. Ia tidak ingin adanya impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman, yang sangat tidak memberikan keadilan bagi keluarga korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015225083/ketua-ma-sunarto-resmi-ucap-sumpah-di-hadapan-presiden-prabowo-subianto">Ketua MA Sunarto Resmi Ucap Sumpah di Hadapan Presiden Prabowo Subianto</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komnas HAM pada pemerintahan baru ini mendorong agar hasil penyelidikan Komnas HAM bisa ditindaklanjuti melalui penegakkan hukum, melalui pengadilan HAM, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak atas keadilan, korban mendapatkan hak atas kebenaran, korban mendapatkan hak untuk tidak terjadinya peristiwa yg sama atau berulang kembali dan mendapatkan hak atas pemulihan," pungkas Anis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM pada 2003, disebutkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu bentuk pelanggaran HAM berat.

Respons Pernyataan Yusril, Komnas HAM Tegaskan Peristiwa Mei 98 Kasus Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/pameran-peristiwa-98-1-2730943028.jpg" alt="JARUM DAN BENANG: Monumen untuk mengenang peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah korban kerusuhan dimakamkan di sana." width="100%">
<figcaption>JARUM DAN BENANG: Monumen untuk mengenang peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah korban kerusuhan dimakamkan di sana.</figcaption>
</figure> KEBEBASAN berekspresi, menguatnya kontrol sosial dan politik yang lebih transparan merupakan buah manis peristiwa Mei 1998. Namun, tidak semua sadar dan ingat bahwa ada pengorbanan di balik kebaikan itu. Maka, ingatan atas peristiwa tersebut harus terus dijaga sebagai pembelajaran. Tahun ini, tepat 25 tahun reformasi, Komnas Perempuan menggulirkan memorialisasi bertajuk Napak Reformasi Tragedi Mei 1998. Sasaran utamanya adalah institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi. "Karena kampus juga menjadi bagian dari gerakan reformasi,&rdquo; ujar Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang saat diwawancarai Jawa Pos pekan lalu. Kampus, lanjut Very, menjadi lokasi kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa tersebut. Para korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tapi juga seksual dan psikis. Akibatnya, para korban mengalami trauma berkepanjangan. Tidak sedikit yang kemudian gagal menamatkan studi. &rdquo;Hal ini yang membuat Komnas Perempuan melihat bahwa memorialisasi penting dilakukan di kampus,&rdquo; imbuhnya. Dari sisi akademis, memorialisasi bisa diupayakan dengan memasukkan peristiwa Mei 1998 ke dalam kurikulum. Dengan demikian, generasi muda mendapatkan informasi yang utuh. &rsquo;&rsquo;Bisa juga dengan membuat kajian dan literasi atau karya sastra tentang tragedi Mei &rsquo;98 yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa di kampus masing-masing pada waktu itu,&rdquo; tutur Very. Di Universitas Negeri Medan misalnya. Sejak 2020, Komnas Perempuan rutin menyelenggarakan diskusi dan kuliah umum terkait reformasi. "Rencananya, akan dibuat juga monumen sebagai situs Mei &rsquo;98 di Medan,&rdquo; ungkapnya. Di Surabaya, Universitas Ciputra juga secara berkala menggelar diskusi tentang kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998 tersebut sejak 2021. Sementara itu, Universitas Airlangga mengagendakan pameran foto tentang tragedi kemanusiaan tersebut pada tahun ini. &rsquo;&rsquo;Di kampus lain juga banyak agenda untuk memperingati 25 tahun reformasi tahun ini. Ini merupakan bentuk memorialisasi, merawat ingatan,&rdquo; kata Very. Terpisah, Sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) DKI Jakarta Zia Ulhaq menyatakan bahwa memorialisasi serupa juga diterapkan pada level sekolah. Peristiwa Mei 1998 tertuang dalam salah satu materi pelajaran sejarah. &rdquo;Di Permendikbud 37 Tahun 2018, tertuang jelas kok. Jadi salah satu kompetensi dasar,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, anggota MGMP DKI Jakarta Dimas Eka mengaku masih ada materi pelajaran yang perlu disempurnakan. "Masih ada narasi yang fakta-fakta sejarahnya belum terbuka secara jelas,&rdquo; tegasnya. (far/c6/hep)

KEBEBASAN berekspresi, menguatnya kontrol sosial dan politik yang lebih transparan merupakan buah manis peristiwa Mei 1998.

Memorialisasi Peristiwa Mei 1998 lewat Diskusi dan Materi Pelajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/selendang-98-1237598147.jpg" alt="Selendang persahabatan dikreasikan jadi angka 98." width="100%">
<figcaption>Selendang persahabatan dikreasikan jadi angka 98.</figcaption>
</figure> MULANYA Hartati Adiarsa mendesain selendang bercorak batik itu sebagai atribut pelengkap seragam Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa (Pinti). Rupanya, perpaduan apik simbol-simbol budaya Indonesia dan Tionghoa dalam selendang itu mempererat pertalian Pinti dengan Komnas Perempuan. Kini kain bernama selendang persahabatan itu menjadi bagian dari upaya merawat ingatan publik terhadap peristiwa Mei 1998. Sesuai namanya, selendang itu diharapkan memperkukuh persahabatan umat manusia di bumi pertiwi. Motif mega atau awan menaungi motif melati suci yang berbaur dengan kawung. Ada pula motif sayap Garuda yang bersisian dengan phoenix. Semuanya sarat makna dan harapan. &rdquo;Garuda yang juga lambang negara RI ini disandingkan dengan phoenix, yang juga salah satu lambang penting dalam kultur Tionghoa,&rdquo; ungkap Ketua Pinti Pusat Metta Agustina saat dihubungi Jawa Pos pada Kamis (18/5). Mega, menurut dia, bermakna awan yang memayungi pertiwi dan memberikan kesejukan serta kesuburan lewat curah hujannya. Melati suci sebagai pagar bangsa disandingkan dengan kawung yang menjadi lambang persaudaraan. Artinya, persaudaraan merupakan pagar penyelamat utama yang hakiki. &rdquo;Motif selendang persahabatan adalah percampuran kebudayaan Indonesia dan Tionghoa. Campuran dua budaya tersebut sangat indah dan saling melengkapi,&rdquo; papar Metta. Komnas Perempuan yang konsisten bekerja sama dengan Pinti dalam mengupayakan keadilan untuk para penyintas dan keluarga korban peristiwa Mei 1998 menjadikan selendang persahabatan sebagai ikonnya. Karena itulah, selendang persahabatan identik dengan para perempuan pembela HAM serta pemimpin komunitas lintas etnis dan agama. &rdquo;Ini tidak diperjualbelikan,&rdquo; sambungnya. Metta meminta peristiwa Mei 1998 menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat, terutama generasi muda. Pinti berharap supaya peristiwa kelam itu tidak pernah terulang lagi. (mia/c6/hep) <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/pameran-peristiwa-98-merawat-3421446814.jpg" alt="PINTI: Metta Agustina di depan angka 98 yang dikreasikan dari selendang persahabatan." width="100%">
<figcaption>PINTI: Metta Agustina di depan angka 98 yang dikreasikan dari selendang persahabatan.</figcaption>
</figure>

MULANYA Hartati Adiarsa mendesain selendang bercorak batik itu sebagai atribut pelengkap seragam Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa.

Selendang 98 Merawat Ingatan, Melukis Persahabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/pameran-peristiwa-98-1692253700.jpg" alt="MENOLAK LUPA: Seorang gadis menyaksikan pameran foto 25 Tahun Reformasi di Graha Pena 98, Jakarta, pada Kamis (11/5). Tak banyak gen Z yang mengetahui peristiwa Mei 1998." width="100%">
<figcaption>MENOLAK LUPA: Seorang gadis menyaksikan pameran foto 25 Tahun Reformasi di Graha Pena 98, Jakarta, pada Kamis (11/5). Tak banyak gen Z yang mengetahui peristiwa Mei 1998.</figcaption>
</figure> Peristiwa Mei 1998 adalah sejarah kelam bangsa. Para penyintas dan keluarga korban masih menyimpan duka dan trauma akibat kerusuhan itu. Komunitas korban kebakaran Mal Klender mendirikan Monumen Jarum Mei 1998 di Kampung Jati, Jakarta Timur. Monumen serupa ada di TPU Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, tempat para korban dimakamkan massal. EKA Budianta merupakan sosok yang terlibat aktif dalam upaya bersama untuk memonumenkan ingatan atas peristiwa yang merenggut lebih dari 400 nyawa itu. Bukan sebagai lambang dendam, melainkan sebagai ikhtiar untuk menjahit luka bangsa. Sekaligus validasi bahwa peristiwa keji itu memang terjadi. Bersama Kamala Chandrakirana dan Ester Jusuf, Eka menghadirkan Monumen Jarum Mei Klender. Prasasti berwujud benang dan jarum itu terletak di tengah perkampungan padat penduduk di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung. Bagi Eka, peristiwa Mei 1998 lebih dari sekadar tragedi kemanusiaan. Kerusuhan itu merupakan memori personal yang tak ingin dia ulang. Pada 16 Mei 1998, Melani Budianta, istri Eka, turut serta dalam aksi di Senayan. Melani nekat bertolak ke kompleks parlemen untuk membentengi Emil Salim agar tidak ditangkap. Sebagai suami, Eka jelas cemas dan khawatir. &rdquo;Saya ketakutan di rumah,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos pada Jumat (19/5) malam. Pikiran Eka melayang jauh. Dia mendoakan Melani sembari menyaksikan berita tentang lautan massa yang menggugat penguasa sembari meneriakkan perombakan besar bernama reformasi. Sebagai sastrawan yang ikut merasakan transisi Orde Baru ke era reformasi, Eka tahu benar peristiwa Mei 1998 itu menyakiti hati rakyat. Sampai sekarang pun, Eka masih merinding tiap kali mendengar detail peristiwa tersebut dari para penyintas ataupun saksi mata. Kerusuhannya, penjarahannya, pembakarannya, pemukulannya, pemerkosaannya, semuanya terasa pedih bagi Eka. Dia tidak percaya semua pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi di negara yang berlandasan Pancasila. &rdquo;Itu yang saya kira berat buat kami. Kok bisa orang Indonesia yang punya Pancasila dengan sila kemanusiaan di dalamnya melanggar sendiri,&rdquo; sesalnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/pameran-peristiwa-98-1-2730943028.jpg" alt="JARUM DAN BENANG: Monumen untuk mengenang peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah korban kerusuhan dimakamkan di sana." width="100%">
<figcaption>JARUM DAN BENANG: Monumen untuk mengenang peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah korban kerusuhan dimakamkan di sana.</figcaption>
</figure> Dalam upayanya membalut luka dan mengusir trauma, Eka bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menghadirkan Monumen Jarum Mei 1998. Dia menyebutnya sebagai ikhtiar sederhana untuk menjahit luka bangsa. &rdquo;Bahwasanya bagaimana jarum yang kecil ini bisa menjahit luka bangsa,&rdquo; tegasnya. Monumen tersebut sengaja diletakkan di Kampung Jati karena sebagian besar korban kebakaran Mal Klender tadinya bermukim di sana. &rdquo;Kita tahu bersama di Klender itu 426 orang meninggal,&rdquo; tambah Eka. Monumen Jarum Mei 1998 memang biasa-biasa saja. Bukan berwujud patung besar sebagaimana banyak dijumpai di tengah-tengah kota. Monumen sederhana itu terletak di perkampungan kecil. Kendati demikian, monumen itu adalah lambang semangat para penyintas dan keluarga korban yang tetap berteguh pada pendirian mereka bahwa pelanggaran HAM tersebut harus dipertanggungjawabkan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/pameran-peristiwa-98-2-584958870.jpg" alt="KAMPUNG MEI: Monumen Jarum persembahan Eka Budianta tadinya berada di pinggir kali di Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ini." width="100%">
<figcaption>KAMPUNG MEI: Monumen Jarum persembahan Eka Budianta tadinya berada di pinggir kali di Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ini.</figcaption>
</figure> Januari lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui terjadinya 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satunya peristiwa Mei 1998. Meski negara masih harus menyelesaikan banyak hal terkait pelanggaran tersebut, Eka termasuk yang mengapresiasi pernyataan presiden. &rdquo;Kini negara mengakui 12 peristiwa di luar batas kemanusiaan. Ini hal yang baru,&rdquo; tandasnya. (syn/c19/hep)

Peristiwa Mei 1998 adalah sejarah kelam bangsa. Para penyintas dan keluarga korban masih menyimpan duka dan trauma akibat kerusuhan itu.

Monumen Jarum Jadi Pengingat Peristiwa Mei 1998: Ikhtiar Sederhana Menjahit Luka Bangsa