<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-6-1172639079.jpg" alt="Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para pelajar DKI Jakarta penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebaiknya tidak coba-coba berperilaku menyimpang. Seperti merokok, termasuk rokok elektrik, tawuran, pinjaman online (pinjol), apalagi terlibat judi online dan penyalahgunaan narkoba. Ancamannya jelas, Pencabutan KJP Plus. Hal itu disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat bertemu pelajar di di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Heru menyampaikan data bahwa Indonesia darurat perokok. Jumlah perokok Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Tiongkok dan India. ''Maka dari itu, kita bersama-sama segala lapisan, kita Pemprov DKI Jakarta dan orang tua harus mencegah anak-anak (agar) tidak merokok,'' jelasnya. Khusus rokok elektrik, Heru mengingatkan bahwa itu sama saja dengan rokok konvensional, bahkan lebih berbahaya. Karena rokok elektrik rentan dimasuki cairan-cairan terlarang. ''Oleh karena itu, jika ada siswa yang merokok akan saya cabut KJP Plus-nya,'' tegas Heru. Saat ini, ujar Heru, anggaran untuk jaringan pengaman sosial (JPM) atau social safety net di Jakarta mencapai Rp 18,2 triliun. Termasuk di dalamnya KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ancaman serupa juga ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan yang terlibat tawuran, narkoba, judol, dan pinjol. Heru mengklaim telah mengantongi data peserta didik dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang terlibat judol dan pinjol. Data dari Kemenko Polhukam itu sangat detail, by name by address. Termasuk perincian siapa saja yang baru kali pertama atau coba-coba, juga yang sudah berulang kali terlibat judol dan pinjol. Pembinaan akan dilakukan hingga tiga kali, termasuk memanggil orang tua penerima bantuan. ''Jika tidak terpaksa, sekali lagi KJP Plus-nya kami cabut, termasuk KJMU-nya untuk mahasiswa,'' tegasnya.

Pelajar penerima bantuan pendidikan KJP Plus jangan coba-coba merokok, karena KJP Plus-nya bisa dicabut bila ketahuan.

Awas, Pelajar yang Dapat Bantuan Pendidikan jangan Merokok, KJP Plus-nya Bisa Dicabut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211207_141341.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jogjakarta AKBP Roberto G.M. Pasaribu.  Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jogjakarta AKBP Roberto G.M. Pasaribu.  Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jogjakarta Ajun Komisaris Besar Polisi Roberto G.M. Pasaribu menyebutkan, tersangka kasus pembuatan video asusila di Yogyakarta International Airport (YIA) memiliki trauma masa lalu.  ”Setelah kami melihat secara perilaku dari (pemeriksaan) psikolog bahwa yang bersangkutan ini mengalami trauma masa lalu yang menyebabkan memiliki perilaku menyimpang,” kata Roberto seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jogjakarta, Selasa (7/12).  Menurut dia, trauma masa lalu tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan motif pelaku berinisial FCN, 23, tersebut melakukan tindakan menyimpang dengan membuat video asusila di YIA. Kandati demikian, dia enggan menjelaskan trauma masa lalu yang dialami perempuan kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur itu.  ”Ini bakal menjadi materi yang akan disampaikan di persidangan. Yang kami sampaikan adalah itu menjadi salah satu bagian memunculkan motif karena tidak serta merta perbuatan pidana terjadi tanpa adanya motif,” ucap Roberto.  Berdasar pemeriksaan psikologi, menurut dia, tindak pidana pornografi yang dilakukan tersangka juga didasarkan motif dorongan hasrat seksual yang menyimpang dengan gemar memamerkan alat vitalnya di tempat publik. Pelaku, mendatangi YIA dengan mengendarai mobil pada 8 Juni, kemudian merekam aksi tidak senonoh secara mandiri di salah satu area bandara.  ”Ada satu motif dorongan hasrat seksual ketika melihat suatu hal yang menarik, baik itu lokasi, orang, tempat, maupun waktu. Ini menyebabkan pelaku melakukan sendiri dengan menggunakan sarana telepon genggamnya di salah satu lokasi di dalam YIA,” tutur Roberto.  Selain itu, Roberto melanjutkan, tersangka mengunggah video asusilanya di sejumlah situs daring yang memiliki basis di luar negeri atas dasar motif ekonomi selama 2017 hingga 2021. Dari mengunggah konten porno itu, pendapatan tersangka FCN diperkirakan mencapai di atas Rp 20 juta per bulan.  ”Hasil penelusuran kami pelaku sudah mendapatkan pendapatan kotor hampir mencapai Rp 2 miliar selama proses 2020 sampai 2021,” ungkap Roberto.  Polda Jogjakarta, kata dia, telah melakukan penyelidikan sejak 3 Desember. Kemudian menangkap tersangka di Stasiun Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (4/12). Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang mendukung tindakan pidana tersangka.  Beberapa di antaranya laptop atau komputer jinjing, ponsel, sejumlah uang dolar AS, emas, rambut palsu, lampu, kamera, hingga cambuk. Atas perbuatannya, FCN disangkakan melanggar pasal 29 juncto pasal 4 ayat (1) dan/atau pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun serta denda paling banyak Rp 6 miliar.  Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Polda Jogjakarta telah melakukan proses pemblokiran konten-kontan terkait FCN di berbagai sarana daring bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Bareskrim Polri.

Polisi Sebut Tersangka Kasus Video Asusila Punya Trauma Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/korban-gilang-bungkus.jpg" alt="PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persoalan Gilang, mahasiswa Universitas Airlangga yang melakukan pelecehan seksual menuai berbagai respons. Gilang ramai diberitakan via media sosial setelah banyak yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Gilang memiliki ketertarikan seksual yang nyeleneh.  Menurut dr Onassis Sp.And (K), spesialis andrologi RS Bhayangkara Polda Jatim dan RS Siloam Surabaya, hal yang dialami Gilang bukan semata mata fetish melainkan parafilia. Dia menjelaskan, parafilia kelain termasuk ketertarikan terhadap objek, situasi, maupun hal-hal yang harusnya tidak menimbulkan rangsangan seksual.  ”Pelaku bisa disebut sebagai pengidap parafilia kalau terangsang secara seksual pada benda atau bagian tubuh dan ataupun situasi yang sewajarnya tidak menimbulkan rangsangan pada kebanyakan orang. Untuk kasus Gilang, kita harus lebih menyelami lebih lanjut,” ujar Onassis pada Senin (3/8).  Menurut dia, sebenarnya sah-sah saja jika ada fantasi seksual nyeleneh pada seseorang sepanjang masih bisa dikendalikan sendiri serta tidak mengganggu partner seks maupun orang lain. Parafilia menjadi suatu gangguan yang perlu diobati ketika dalam keseharian, konsentrasi penderitanya terganggu dan sulit memperoleh orgasme karena terbayang hal tersebut.  ”Apalagi kalau sampai melakukan serangan atau pelecehan seksual yang cenderung memaksakan kehendak dan keinginan seksnya terhadap orang lain. Minimal keluhan yang mengganggu ini sudah berlangsung 6 bulan sebelum dikategorikan parafilia disorder,” tutur Onassis.  Onassis menilai, Gilang memiliki beberapa parafilia. Bukan hanya fetish, tapi juga dacryphilia, erotic asphixiation, BDSM dalam hal ini bondage, serta fetishtic disorder yang belakangan sering dilekatkan pada Gilang.  ”Parafilia punya banyak kategori. Ada yang suka mengintip atau voyeur, froteuristic yang suka menggesekkan alat kelamin ke orang lain, atau sexual sadism yang suka menyakiti, fetish yang terangsang dengan benda-benda tertentu, dan masih banyak lagi,” ungkap Onassis.  Dia menilai, Gilang memiliki pemahaman psikologi yang dipergunakan untuk menekan korban korban. ”Bisa dilihat dari caranya yang terstruktur untuk menjerat korban. Seperti mengatakan untuk urusan akademi hingga membuat korban merasa bersalah dengan mengatakan sering kumat vertigonya bila memikirkan tugas akhir yang belum selesai selesai bila tidak dibantu para korban,” tutur Onassis.  Onassis menyarankan, individu yang merasakan ketertarikan seksual atau fantasi seksualnya sulit dikendalikan terhadap hal-hal yang abnormal, agar menghubungi dokter ahli di bidang seksologi. ”Cara mengendalikan dengan terapi perilaku secara psikologis. Kalau sudah parah biasanya akan disarankan juga menggunakan obat untuk menekan libido. Jadi pikiran ke arah parafilianya bisa menurun,” ujar Onassis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Gilang Bukan Semata-mata Fetish Melainkan Parafilia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-aksi-terorisme-berikut-ciri-ciri-perilaku-radikal-versi-pbnu_m_213882.jpeg" alt="Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah kontrakan di Desa Jemaras, Kidul Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon." width="100%">
<figcaption>Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah kontrakan di Desa Jemaras, Kidul Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya aksi teror akhir-akhir ini membuat seluruh pihak waspada dan mencurigai gerak-gerik mencurigakan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan kajian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), ada ciri-ciri yang menonjol pada pribadi atau pengikut paham radikal. Hal ini tentunya perlu diwaspadai bersama dan menjadi perhatian publik. Sekretaris Lakpesdam PBNU, KH. Marzuki Wahid mengatakan, perilaku teror biasanya cenderung menutup diri dengan lingkungan sekitarnya, bahkan keluarganya sendiri. Identifikasi perilaku terorisme pun biasanya tidak menerima kedaulatan bangsa Indonesia, bahkan menolak menerima azas ideologi negara. Marzuki mengatakan, pelaku terorisme kerap menganggap hukum dari proses demokrasi itu kafir. "Kelompok teroris biasanya, tidak mau upacara bendera, apalagi menghormati bendera merah putih. Mereka menganggap sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan kafir, thaghut dan sebagainya," kata Marzuki kepada JawaPos.com, Sabtu (19/5). Selanjutnya, Marzuki pun mencirikan gerak-gerik pelaku teror tidak cair dengan masyarakat. Bahkan, menutup diri dengan para tetangganya. Sikap anti sosial itu menjadi karakter pelaku teror agar gerak-geriknya tidak terbongkar. Hal lain yang menjadi ciri kelompok pelaku teror adalah mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda, suka membid'ahkan dan intoleran kepada orang-orang yang berbeda keyakinannya. "Mereka cenderung merasa paling benar sendiri atas keyakinannya. Bahkan, kelompok teroris itu melakukan pengeboman, kerusakan atas nama agama. ini sangat kacau sekali," katanya. Menurutnya, kelompok teroris juga membenci ulama moderat yang sering mengajak masyarakat untuk toleran kepada sesama manusia, menjaga tanah air sebagai bagian dari iman, dan hidup berdampingan dengan berbeda agama. Marzuki pun menegaskan, kelompok teroris pun memilih berafiliasi dengan organisasi yang mengarah ke radikalisme. Termasuk yang memiliki jaringan dengan kelompok teroris ISIS, seperti Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Selanjutnya, Marzuki mengatakan, kelompok teroris itu cenderung itu membenci ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok jaringan teroris tidak suka dengan NU dan Muhammadiyah yang setia menjaga NKRI. "Karena NU dan Muhammadiyah dianggap&nbsp; mengganggu tujuannya menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, mereka terus menebarkan kebencian kepada NU dan Muhammadiyah," ungkapnya. Terakhir, Marzuki pun mencirikan kelompok teroris sangat gencar dalam melakukan pembalikan fakta dengan cara penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Menurutnya, metode itu digunakan kelompok teror untuk mengajak kepada masyarakat untuk mengikuti propagandanya. "Mereka (kelompok teror) sangat gencar mengoperasikan medsos. Bahkan, untuk merekrut pengikutnya. Kelompok teroris cukup dengan medsos," pungkasnya.

Marak Aksi Terorisme, Berikut Ciri-ciri Perilaku Radikal Versi PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zulkifli-hasan-lgbt-tetap-harus-dikriminal_m_184359.jpeg" alt="Zulkifli Hasan saat memberikan pidato di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (27/1)." width="100%">
<figcaption>Zulkifli Hasan saat memberikan pidato di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ( LGBT) merupakan perilaku menyimpang dan tetap harus dikriminal. "LGBT menurut saya perilaku yang menyimpang. Apakah terhadap anak-anak yang di bawah 18 tahun, atau dewasa di atas 18 tahun. Dia (LGBT) perilaku menyimpang, tetap harus dikriminal," tegasnya di Pekanbaru, Sabtu (27/1) siang.&nbsp; Zukifli mencontohkan, untuk seorang pria yang tinggal dengan wanita yang bukan suami istri saja dilarang, apalagi seorang pria yang menjalin hubungan spesial dengan pria. "Begitu juga baik di&nbsp;ruang terbuka, publikasi atau ruang tertutup. Kalau ruang tertutup boleh berarti&lrm; kita memperbolehkan LGBT kan. LGBT pokoknya tidak, mau terbuka atau tertutup, mau dipromosikan atau gak dipromosikan gak boleh. Nolak LGBT jangan pakai tapi,"&nbsp;paparnya. &lrm;Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini, salah satu faktor pemicu terjadinya LGBT dikarenakan seseorang itu tidak mengenal budaya dan adat istiadat dimana dia lahir. "Kalau kita mau kuat, kita harus mengenal daerah dimana kita lahir. Mengenal itu budaya, masyarakat, apa yang terjadi, mengerti sejarah bangsanya baru dia kokoh. Kalau tempat lahir dia lupakan dan tidak kenal, bangsanya tidak tau, ya itu bisa LGBT," urainya. Lebih lanjut Zulkifli menegaskan, persoalan LGBT harus diawasi. Nantinya ia akan melihat bagaimana pendapat dari DPR RI menanggapi tentang masalah ini. "&lrm;Soal LGBT diawasi, partai-partai yang sudah menyatakan semua menolak itu nanti bagaimana pendapatnya pada tanggal 29 di fraksi komisi III DPR RI," katanya.

Zulkifli Hasan: LGBT Tetap Harus Dikriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/sumbar-rancang-perda-penolakan-perilaku-lgbt_m_181020.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dianggap bertentangan dengan nilai adat dan norma yang selama ini terjaga di bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama DPRD dan stakeholder terkait sepakat menolak&nbsp;perilaku LGBT di Minangkabau. Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin menjelaskan, Pemprov sepakat untuk menentang perluasan perilaku LGBT di Sumbar. Sebab, perilaku LGBT berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang salah satu dampaknya menularkan HIV/AIDS. "Semuanya sepakat menentang. Mulai dari tokoh agama, adat, dan stakeholder terkait. Sekarang tinggal bagaimana semangat menentang itu ditularkan pada seluruh masyarakat. LGBT boleh dianggap sama dengan narkoba, keduanya sama-sama penyakit perilaku. Upaya penangkalan pertama adalah membangun ketahanan keluarga,&rdquo; kata Syafruddin, Jumat (12/1). Kamis (11/1) lalu, Pemprov Sumbar telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan LGBT di Sumbar. Rakor tersebut dihadiri seluruh stakeholder terkait. Mulai dari Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Sumbar, alim ulama, niniak-mamak, bundo kanduang, dinas kesehatan, Konselor HIV/AIDS, perwakilan LSM, akademisi, hingga perwakilan organisasi lainnya. Setidaknya lanjut Syafruddin, hingga Bulan Maret 2018 nanti, telah didapatkan kerangka jelas di Provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kesepakatan penangkalan perluasan LGBT di Sumbar. Pihaknya meminta, tim yang dibentuk melalui Balitbang untuk melakukan survei LGBT di Sumbar, serta pihak terkait lainnya, dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mengumpulkan data dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil. &ldquo;Ada usulan membuat Perdanya, ada usulan merevisi Perda Anti Maksiat (Perda Nomor 11 Tahun 2010) dan memasukkan penangkalan LGBT di dalamnya, tapi itu perlu pengkajian lagi. Bappeda juga harus mengkaji ini, karena tentu ada penganggarannya. Setidaknya sampai Maret nanti kita sudah dapat informasi data yang akurat, sehingga cepat mengambil langkah meminimalisir keadaan yang terjadi,&rdquo; katanya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, ada kecenderungan masalah ekonomi ikut melatarbelakangi berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Karena itu, LGBT harus menjadi masalah bersama, dan penangkalannya pun menjadi aksi yang harus dilakukan bersama.&nbsp; &ldquo;Sekarang masalahnya di aksi. Seluruh pihak sudah jelas sikapnya. Untuk itu regulasinya harus ada. Kalau tidak, tidak ada penganggaran. Kita punya Perda Anti Maksiat, apakah opsinya itu yang direvisi atau ada Perda baru. Jika naskah akademik revisi Perda Anti Maksiat segera masuk, 2 atau 3 bulan bisa selesai. Dan harus melibatkan masyarakat,&rdquo; kata Hidayat. Polisi Pamong Praja (Pol PP) lanjut Hidayat, juga bisa dimaksimalkan untuk bergerak melakukan pekerjaan ini, tapi tentu dengan adanya support yang jelas kepada satuan tersebut. Selain itu, Hidayat juga mengusulkan agar Masjid Raya Sumbar dalam pengelolaannya juga harus menyedikan pos tempat menyampaikan kegelisahan umat. Sehingga masyarakat tidak mencari jalan lain untuk curhat. &ldquo;Harus ada ahli agama yang standby mendengarkan masyarakat di masjid raya Sumbar. Ini bentuk penangkalan juga, dan bukti pemerintah hadir untuk masyarakat,&rdquo; katanya. Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumatera Barat Katherina Welong mengatakan, informasi estimasi keberadaan lebih dari lima ribu Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) di Sumatera Barat bukan angka yang berlebihan, karena hampir sesuai dengan data LSL yang melakukan konseling pada konselor VCT HIV di Sumbar. &ldquo;Yang melakukan pemetaan LSL itu KPA. Estimasinya ada 5.000 kalau kita sinkronkan dengan data yang dikonseling konselor di kabupaten/kota, jumlahnya memang mendekati,&rdquo; ungkapnya. Data memprihatinkan itu patut menjadi perhatian, apalagi hasil rembuk dari para konselor, ditemukan perubahan paradigma pada pelaku seks menyimpang LSL. Banyak pelaku LSL yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan seks, kini berubah posisi menjadi perempuan. &ldquo;Melihat perubahan ini, bisa jadi sedang terjadi pengkaderan LSL. Mereka mencari anak-anak usia sekolah yang mengalami disorientasi seks agar mengisi peran sebagai top atau laki-laki dalam hubungan seks. Ini yang meresahkan, dan patut dicegah agar anak-anak kita tidak masuk ranah itu,&rdquo; ulasnya.

Sumbar Rancang Perda Penolakan Perilaku LGBT