<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/tuna-2695930703.jpg" alt="Sektor perikanan Tuna di Indonesia dinilai punya potensi besar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sektor perikanan Tuna di Indonesia dinilai punya potensi besar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Permintaan tuna berkelanjutan di pasar premium dunia terus meningkat dan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok utama.&nbsp;</p> <p>Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor tuna Indonesia menembus USD 680 juta pada 2022, sementara minat pasar Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris terhadap tuna yang ditangkap secara bertanggung jawab tumbuh lebih dari 15 persen per tahun.</p> <p>Di pasar Eropa dan Inggris saja, kebutuhan tuna yang ditangkap menggunakan metode berkelanjutan huhate atau pole and line telah melampaui 26.000 ton. Tren ini dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kembali praktik perikanan tradisional tersebut agar mampu mempertahankan daya saing produk di pasar global.</p> <p>Pada peringatan World Fisheries Day akhir pekan lalu, Indonesia Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole &amp; Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menegaskan bahwa metode huhate memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi pesisir.&nbsp;</p> <p>Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi nasional yang dihadiri sekitar 30 jurnalis dan kreator konten.</p> <p>Sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia disebut memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan praktik penangkapan yang menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian laut.&nbsp;</p> <p>Teknik huhate yang telah berlangsung selama puluhan tahun dianggap efektif karena bersifat selektif, minim tangkapan sampingan, dan menghasilkan kualitas tuna lebih baik.</p> <p>&ldquo;Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional,&rdquo; kata Thilma Komaling, Program Lead Indonesia Tuna Consortium.&nbsp;</p> <p>Ia menilai bahwa metode penangkapan one-by-one ini mendukung terbentuknya rantai pasok yang kredibel dan memenuhi standar keberlanjutan yang menjadi syarat utama akses pasar global.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan bahwa sebagian besar usaha pole and line melibatkan unit usaha kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.&nbsp;</p> <p>Produk tuna yang ditangkap dengan metode tersebut juga memiliki nilai jual 15&ndash;30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan internasional.</p> <p>&ldquo;Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil,&rdquo; lanjutnya.</p> <p>TC dan AP2HI juga menilai bahwa penguatan perikanan berbasis sains dan praktik ramah lingkungan penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang sektor perikanan nasional. Upaya ini dinilai dapat memperkokoh reputasi Indonesia sebagai pemasok tuna berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tawar produk di tingkat global.</p> <p class="class-paragraph">Melalui peringatan World Fisheries Day ini, media juga diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai peran perikanan tradisional yang terbukti ramah lingkungan dan memiliki dampak besar terhadap ekonomi pesisir.</p>

Permintaan tuna berkelanjutan di pasar global meningkat, membuka peluang bagi Indonesia sebagai pemasok utama.

Permintaan Tuna Berkelanjutan Melonjak, Indonesia Didorong Perkuat Penangkapan Huhate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/perikanan-1538794557.jpg" alt="Ilustrasi: Produsen perikanan lokal garap market ekspor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Produsen perikanan lokal garap market ekspor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Salah satu pemain lokal yang bisa dibilang berhasil di industri perikanan dan olahan lainnya di market global, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) mengumumkan manajemen baru dengan penunjukan Sherley C Hadipurnomo sebagai Presiden Komisaris.&nbsp;</p> <p>Kehadiran Sherley diklaim menandai awal dari fase transformasi strategis perusahaan, yang diarahkan untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar secara global.</p> <p>Dalam 100 hari pertamanya, Sherley dan manajemen baru menginisiasi serangkaian<br />langkah terstruktur yang mencakup penguatan kolaborasi lintas tim, peningkatan kualitas produk secara menyeluruh, optimalisasi profitabilitas, serta ekspansi ekspor ke wilayah-wilayah strategis seperti Afrika dan Amerika Utara setelah sebelumnya cukup dikenal di Asia Tenggara.</p> <p>"Dengan mengelola potensi kekayaan laut Indonesia, didukung teknologi rantai dingin yang mutakhir dan kemitraan strategis, kami percaya dapat menciptakan nilai tinggi bagi konsumen maupun investor," ujar Sherley C Hadipurnomo baru-baru ini di Jakarta.</p> <p>Memasuki masa awal kepemimpinannya sebagai Presiden Komisaris PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM), Sherley langsung mengarahkan fokus pada tiga&nbsp;prioritas utama guna mempercepat transformasi perusahaan secara menyeluruh.</p> <p>Langkah pertama adalah peningkatan produktivitas dan efektivitas operasional di seluruh unit bisnis. Sherley mendorong optimalisasi kinerja setiap divisi melalui kolaborasi lintas fungsi, tata kelola yang lebih adaptif, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih terukur demi mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.</p> <p>Prioritas kedua difokuskan pada proses rebranding strategis. Dengan pendekatan&nbsp;komunikasi yang lebih kuat dan narasi merek yang relevan dengan pasar global, DPUM ingin mempertegas identitasnya sebagai perusahaan nasional dengan daya saing internasional.&nbsp;</p> <p>Transformasi citra ini diharapkan mampu memperkuat posisi DPUM di mata&nbsp;konsumen, mitra, dan investor. Langkah ketiga adalah pengembangan platform e-commerce sebagai kanal distribusi baru&nbsp;yang mendukung tren digitalisasi.&nbsp;</p> <p>Inisiatif itu diklaim dirancang untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan aksesibilitas produk, serta menjangkau konsumen dengan pengalaman&nbsp;belanja yang lebih praktis dan modern.</p> <p>"Kami hadir dengan semangat baru untuk membawa kebanggaan Indonesia ke meja makan dunia," pungkas Sherley.</p>

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. menunjuk Sherley C Hadipurnomo sebagai Presiden Komisaris, memulai transformasi strategis memperluas pasar.

Produsen Perikanan Lokal Incar Market Ekspor Baru di Kawasan Afrika dan Amerika Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/perikanan-indonesia-1790323674.jpg" alt="Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama dengan tiga perusahaan di Jakarta, Senin (17/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama dengan tiga perusahaan di Jakarta, Senin (17/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Perikanan Indonesia member of ID FOOD secara resmi menggandeng tiga perusahaan lokal dan internasional untuk melakukan sejumlah inovasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan di dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Signing Ceremony PT Perikanan Indonesia dengan AST Oceanics, PT Nusantara Resour Sinergi (Haitai Solar), dan International Marine Development Investment Co.Ltd, di Jakarta, pada Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono mengatakan bersama dengan perusahaan asal Inggris, yakni AST Oceanic, pihaknya akan bekerja sama untuk membuat kapal penangkap ikan yang modern.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya kapal tersebut nanti kita desain dari awal, dari scratch, dari zero, untuk kita desain dengan apa namanya, teknologi yang modern, dimana begitu ikan kita tangkap, langsung naik ke kapal, kita bisa langsung proses di atas kapal," kata Sigit saat ditemui usai penandatanganan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, peran dari kapal penangkap ikan itu akan menjadi penting lantaran seluruh prosesnya akan dilakukan di sana. Mulai dari penangkapan hingga pengolahan guna memastikan ikan hasil tangkap tersebut tetap fresh sampai ke darat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, tidak menunggu sampai di darat dulu (untuk diolah), karena ikan itu kunci utamanya semakin fresh, semakin nilainya semakin tinggi. Jadi, kapal ini akan didesain secara teknologi akan bisa membuat produk (ikan) kita itu <em>value added</em>-nya tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sigit juga menuturkan bahwa kerja sama antara PT Perikanan Indonesia ini merupakan salah satu implementasi dari beberapa poin hasil lawatan bisnis Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024 lalu. Seperti diketahui, salah satu isu yang dibahas dalam lawatan itu yaitu sektor perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tahap pertama, Sigit mengatakan, pihaknya akan membuat dua buah prototype kapal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan total 20 kapal sesuai yang direncanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, biaya investasi kapal tersebut lebih kurang USD 2 juta untuk setiap kapal nya. Adapun sumber dananya berasal dari dukungan pembiayaan yang diperoleh dari UK <em>export credit facility</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, dari UK itu kan ada kredit, beberapa negara itu selalu ada kredit ekspor, nah kita dapat <em>support</em> dari UK Credit Export Financing," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dua kerja sama lainnya dilakukan dengan International Marine Development Investment Co., Ltd untuk mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur pelabuhan perikanan Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas ekspor perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan dengan Nusantara Resour Sinergi (Haitai Solar Group) pihaknya akan merumuskan kerja sama dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri perikanan di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerja sama akan berupa pembangunan infrastruktur energi melalui penyediaan listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri perikanan dengan nilai investasi USD 5 juta," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pihaknya akan membuat dua buah prototype kapal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan total 20 kapal sesuai yang direncanakan.

Bangun Kapal Penangkap Ikan hingga Modernisasi Pelabuhan, BUMN Gandeng Tiga Perusahaan Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182410-389364099.jpg" alt="Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga, Prof Muhammad Amin Alamsja. (Humas Unair)" width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga, Prof Muhammad Amin Alamsja. (Humas Unair)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga, Prof Muhammad Amin Alamsja mengungkapkan pandangannya, terkait pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu juga memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hingga kini, polemik pagar laut di Tangerang masih menjadi buah bibir di masyarakat.</p> <p>"Aksi memasang pagar laut HGB ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam perspektif kelautan, tindakan ini berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Prof Amin, Rabu (29/1).</p> <p>Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.&nbsp;</p> <p>Artinya, wilayah laut tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perusahaan. Selain melanggar konstitusi, dengan adanya pagar laut juga berisiko merusak ekosistem perairan. Salah satunya mempercepat sedimentasi.</p> <p>"Juga mengurangi carrying capacity wilayah perairan. Dampak jangka panjangnya yakni merusak nursery ground dari benih ikan dan mengancam habitat biota laut seperti terumbu karang dan padang lamun,&rdquo; serunya.</p> <p>Pakar Kelautan itu juga menyoroti dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat pesisir. Tidak dipungkiri bahwa sehari-hari, para nelayan menggantungkan mata pencaharian hidupnya pada sumber daya laut.&nbsp;</p> <p>Dengan keterbatasan akses karena pagar laut, para nelayan harus memutar otak dan mencari wilayah baru. Tidak menutup kemungkinan akan lebih jauh dari rumah dan membutuhkan biaya operasional lebih besar.</p> <p>&ldquo;Kawasan pesisir yang menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional bisa terdegradasi. Akibatnya, produktivitas perikanan menurun, dan mata pencaharian masyarakat terganggu,&rdquo; tandas Prof Amin.</p> <p>&nbsp;</p>

Dalam perspektif kelautan, tindakan ini berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Prof Amin.

Jangan Anggap Remeh! Dekan FPK Unair: Pagar Laut Ancam Terumbu Karang dan Nelayan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/taman-laut-pandanan-3140262662.jpg" alt="Hasil dari rehabilitasi terumbu karang Taman Wisata Laut Pandanan satu tahun setelah proses transplantasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bersama Pokmaswas Pandanan dan BPSPL." width="100%">
<figcaption>Hasil dari rehabilitasi terumbu karang Taman Wisata Laut Pandanan satu tahun setelah proses transplantasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bersama Pokmaswas Pandanan dan BPSPL.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus mewujudkan komitmennya dalam menjaga selaraskan proses bisnis dengan konsep Environmental, Sustainability, dan Governance (ESG). Salah satunya dari program PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang yang melakukan aksi pemulihkan kerusakan terumbu karang di Taman Laut Pandanan, Lombok Utara NTB dengan libatkan masyarakat setempat. Inisiatif ini pun telah membuahkan hasil dan menciptakan manfaat ganda.</p> <p>Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, Taman Laut Pandanan menjadi salah satu lokasi binaan PLN IP UBP Jeranjang dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan di sekitar wilayah pembangkit. Caranya yaitu dengan memperbaiki kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan dengan bom pencongkel terumbu karang. Selain itu juga melakukan penataan sektor pariwisata di wilayah tersebut.</p> <p>"PLN IP UBP Jeranjang memiliki Program Pandanan Marine Techno Park, dari program ini banyak yang telah kami lakukan mulai dari perbaikan ekosistem laut khususnya terumbu karang sampai manajemen operator penyedia jasa wisata," kata Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).</p> <p>Edwin mengungkapkan, dalam menjalankan program perbaikan Taman Laut Pandanan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pandanan. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Blue Reef Revival meliputi pembuatan kebun bibit karang, transplantasi karang, penelitian dan pengembangan, pembuatan media transplantasi karang, serta pemeliharaan terumbu karang.</p> <p>Selain itu juga ada kegiatan Blue Economy Pandanan, kegiatan tersebut meliputi penyediaan material dan infrastruktur penunjang wisata, promosi paket wisata dan peningkatan kapasitas peran masyarakat. "Dalam kegiatan peningkatan kapasitas kami melakukan beragam kegiatan mulai dari memberikan sertifikasi selam untuk menunjang kegiatan operasional pariwisata bahari bawah laut dan kelembagaan serta digital marketing untuk memperluas pemasaran dalam meningkatkan kunjungan wisatawan," jelas Edwin.</p> <p>Untuk memperbaiki karang yang rusak PLN IP UBP Jerangjang juga akan mengajak instansi lain untuk berpartisipasi agar perbaikan terumbu karang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pasalnya, dari 30 hektare karang yang mengalami kerusakan, saat ini yang telah melakukan perbaikan baru 800 meter persegi.</p> <p>Ketua Pokmaswas Pandanan Muhammad Syukur mengungkapkan habitat terumbu karang di Taman Laut Pandanan sempat mengalami kerusakan.&nbsp;Kerusakan tersebut diakibatkan eksploitasi karang dan pencarian ikan dengan cara pengeboman dan pencongkelan pada pertengahan tahun 1990-an oleh penduduk sekitar.</p> <p>Atas kondisi tersebut membuat para penduduk terpanggil untuk melakukan perbaikan dengan melakukan transplantasi karang. "Atas kerusakan karang-karang itu ya dapat dibilang hanya tinggal 20 persen atau 10 persen hidup. Sehingga kami dapat dibilang memperbaiki terhadap kondisi yang ada," tutur Syukur.</p> <p>Syukur melanjutkan, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Jeranjang telah memberikan banyak pembinaan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang. Selain itu juga dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan jasa pariwisata.</p> <p>"Untuk program-programnya sendiri sebenarnya pembekalan sudah cukup komplit, mulai dari pengembangan SDM nya, dari peralatannya dan fasilitas sudah komplit," ungkapnya.</p> <p>Syukur pun mengaku saat ini pembinaan tersebut telah memberikan dampak yang positif, di sisi lingkungan ekosistem bawah air taman laut sudah mengalami perbaikan, kondisi ini pun membuat biota laut semakin beragam. Dengan biota laut yang beragam dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun internasional.</p> <p>Dari kedatangan para wisatawan tersebut tentu dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun perhitungnya yaitu sekali perjalanan wisatawan ditetapkan tarif Rp 350 ribu, dalam sebulan rata-rata ada 8 kali perjalanan.</p> <p class="class-paragraph">"Sebetulnya mereka datang kesini yang dilihat ya pertumbuhan karang dan penyu, bahkan kemarin juga saya semoat diminta testimoni dengan bulenya," tutupnya.</p>

Blue Reef Revival meliputi pembuatan kebun bibit karang, transplantasi karang, penelitian dan pengembangan, pembuatan media transplantasi.

PLN IP Bantu Konservasi Terumbu Karang di Taman Laut Pandanan Lombok yang Rusak Akibat Eksploitasi dan Bom Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/HNSI-2199219152.jpg" alt="Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis.</p> <p>Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.</p> <p>"Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target&nbsp;1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/7).</p> <p>Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran</p> <p>"Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.</p> <p>"Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry.</p> <p>Herman Herry menyatakan, ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.</p> <p>"HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," tutur Herman Herry.</p> <p>Diketahui, Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI baru melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Setelah dilakukan pelantikan, seluruh pengurus DPD HNSI diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteran para nelayan. Pada kesempatan itu juga sekaligus dalam rangkaian penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM.</p>

"KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028," katanya.

Ketum HNSI Herman Herry Sampaikan Empat Program Strategis untuk Kesejahteraan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/perikanan-tangkap-1671485266.jpg" alt="Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon." width="100%">
<figcaption>Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan. "Kalau kita lihat perkembangan yang terekam data statistik, nilai produksi di dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan," ujar Direktur Perizinan Kenelayanan KKP Ukon Ahmad Furkon dikutip Sabtu (18/5).</p> <div>Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton. Berdasarkan data sementara capaian pada 2023 tercatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai lebih dari Rp227 triliun dari total produksi 7,7 juta ton.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Perkembangan terakhir yang sudah terekam di dalam data statistik, angka sementara di tahun 2023 nilai produksi kurang lebih nilai produksinya Rp 220 triliun ke atas yang dihasilkan dari 7,7 juta ton lebih,&rdquo; ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ke depan, pihaknya berharap nilai produksi perikanan tangkap kian membaik. Namun seiring dengan hal itu, dalam proses penangkapan ikan, para nelayan dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu sejalan dengan kebijakan KKP, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023. "Kami sedang melakukan berbagai upaya transformasi atau perbaikan tata kelola dalam pembangunan perikanan tangkap di Tanah Air kita mengenal kebijakan PIT dan seterusnya agar keseluruhan aspek dalam tata kelola semakin baik semakin terintegrasi," imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kebijakan PIT mengusung keterukuran, sehingga <em>stakeholders</em> utama perikanan harus memiliki ukuran baik dalam hal kelembagaan maupun skala usaha. Lewat kebijakan itu, juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan membangun industri perikanan nasional yang maju dan berdaya saing.</div>

Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton.

KKP Catat Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Setengah Juta Ton

<div id="m#msg-f:1786124408855130397" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/Ganjar-Pranowo-ke-Majalengka-5-3457062096.jpeg" alt="Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa masyarakat di di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Sabtu (23/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa masyarakat di di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Sabtu (23/12/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya akan memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang sering dialami oleh para nelayan. Hal ini dikatakan Ganjar merespons aduan dari seorang nelayan di Indramayu, Jawa Barat, bernama Amirudin yang kerap dimintakan uang keamanan oleh preman dan biasa disebut sebagai bajak laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu termasuk pungli yang masuk dalam hitungan kami, dan akan kita sikat," tegas Ganjar saat berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengapresiasi keberanian Amirudin secara gamblang menceritakan persoalan yang mereka hadapi terutama terkait pungli. "Menarik kejujuran mereka menyampaikan bajak laut ini preman. Karena saya tanya petugas apa bukan, (nelayan menjawab) dia preman yang mengamankan para nelayan," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menekankan, dirinya akan menampung keluh-kesah nelayan tersebut. Apalagi, hal ini harus menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ataupun pihak keamanan yang semestinya berpatroli demi menjaga ketertiban di laut Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah tugas dari Kementerian Keluatan dan dari dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita, seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum," tegas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban padahal itu nggak ada. Kalau pengamanan itu Pol Air akan mengamankan, maka nanti akan kita cek kalau itu praktik terjadi maka penegakan akan di sana," imbuh Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Amirudin mengeluhkan soal praktik pungutan liar yang dialami saat berlayar untuk mencari ikan dirinya bersama nelayan lainnya kepada Ganjar Pranowo. Ia menuturkan biasanya menyetorkan uang sebesar Rp 2-5 juta ke bajak laut dan sebagai bentuk menjaga keamanan mereka ketika melaut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amirudin merasa senang ketika keluhan yang dialaminya dapat didengarkan langsung oleh Ganjar Pranowo. Terlebih Ganjar merupakan calon orang nomor satu di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Insya Allah</em> kalau jadi Presiden (Ganjar) bajak laut enggak ada dan angkatan laut harus ada razia biar aman dan (bajak laut takut). Nelayan kalau ada bajak laut pasti lari kalau kelihatan," pungkas Amirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Biasanya menyetorkan uang sebesar Rp 2-5 juta ke bajak laut dan sebagai bentuk menjaga keamanan mereka ketika melaut.

Nelayan Indramayu Keluhkan Pungli oleh 'Bajak Laut', Ganjar: Kita Sikat!

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/kapal-ikan-3746793312.jpg" alt="Salah satu kapal ikan yang ditertibkan KKP." width="100%">
<figcaption>Salah satu kapal ikan yang ditertibkan KKP.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan tiga kapal ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 Perairan Laut Aru Sebelah Barat Kei Besar karena beroperasi tidak sesuai Daerah Penangkapan Ikan (DPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Adin Nurawaluddin mengatakan dari hasil pemeriksaan pada saat penghentian kapal oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14, ketiga kapal dengan izin daerah tersebut diduga menangkap ikan di luar zona penangkapannya, yakni di atas 12 mil laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami langsung tertibkan, sebagai langkah represif KKP atas kelanjutan dari upaya persuasif yang sedang gencar dilakukan," kata Adin dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adin menjelaskan,&nbsp; selain melakukan penertiban kapal perikanan melalui operasi Kapal Pengawas, KKP melalui Ditjen PSDKP telah melakukan pendataan kapal-kapal izin daerah yang diduga kerap beroperasi di atas 12 mil untuk diberikan pemahaman mengenai batas wilayah penangkapan ikan sesuai izinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kapal dengan izin daerah hanya diperbolehkan beroperasi hingga 12 mil laut. Sehingga dalam hal ini, Adin menegaskan bahwa apabila kapal perikanan dengan izin daerah hendak beroperasi di atas 12 mil, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dengan bermigrasi menjadi izin pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah 22 kapal perikanan yang ditangkap Kapal Pengawas telah kami perintahkan untuk migrasi izin. Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada nelayan juga kami lakukan agar segera migrasi ke izin pusat," jelas Adin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adin menuturkan bahwa per tanggal 30 Juli 2023, sejumlah 818 kapal perikanan yang tersebar di 14 UPT Ditjen PSDKP telah didorong untuk migrasi perizinannya. Di sisi lain, Adin menyebutkan bahwa terdapat juga pemilik kapal yang secara sukarela mengurus migrasi izin sendiri ke Pangkalan/Stasiun PSDKP. Sehingga, sebanyak 466 kapal perikanan tercatat telah diproses untuk migrasi perizinan berusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengaturan zona penangkapan ikan merupakan hal yang penting untuk dilakukan supaya ikan hasil tangkapan dapat sesuai dengan kuota izin daerah penangkapannya, sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat terkendali dan terbebas dari overfishing," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak terlaporkan (IUU Fishing).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya mendorong jajaran Ditjen PSDKP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan yang berpotensi melanggar jalur penangkapan serta DPI guna menyukseskan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan mendukung Tata Kelola Perikanan Nasional yang berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kami langsung tertibkan, sebagai langkah represif KKP atas kelanjutan dari upaya persuasif yang sedang gencar dilakukan," kata Adin.

Beroperasi Tak Sesuai Daerah Penangkapan, 3 Kapal Ikan di Perairan Laut Aru Ditertibkan KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Lobster-Air-Tawar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petani lobster air tawar menunjukkan lobster siap jual di tempat budidaya lobster air tawar BFC Mini Farm di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/8/2021). Lobster air tawar asal Australia tersebut dijual seharga Rp60 ribu hingga 500ribu untuk memen" width="100%">
<figcaption>Petani lobster air tawar menunjukkan lobster siap jual di tempat budidaya lobster air tawar BFC Mini Farm di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/8/2021). Lobster air tawar asal Australia tersebut dijual seharga Rp60 ribu hingga 500ribu untuk memen</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VI DPR RI Endang Setyawati Thohari menyayangkan masih terjadi penyelundupan ekspor benih lobster ke luar negeri. Padahal sejak Juni 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono telah meneken aturan terkait pengelolaan tersebut.<br /> <br /> Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia. Ia menuturkan, kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Lombok, Pandeglang, Banyuwangi, Jambi, Palembang, Banten dan sebagainya.<br /> <br /> "Karena itu, kami dari Fraksi Partai Gerindra memohon adanya pengawasan yang lebih baik dan penindakan tegas," jelas dia, Rabu (1/6).<br /> <br /> Selain persoalan benih lobster, sorotan juga diberikan pada realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP tahun 2022 yang belum mencapai target dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa mengejar target PNBP juga berdampak kesejahteraan para nelayan.<br /> <br /> "Juga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk program penanganan pasca Covid-19. Karena yang kita ketahui nelayan kita masih alami kesulitan," ujar politikus Partai Gerindra itu.<br /> <br /> Menurutnya, KKP harus memberikan penjelasan alasan tidak mencapai target PNBP sebesar Rp 49,5 miliar, khususnya di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Lalu, di Setjen KKP baru mencapai 14,74 persen dari target, di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan baru mencapai 18,76 persen.<br /> <br /> Demikian juga di direktorat jenderal lainnya dan badan karantina bervariasi dari 30,47 sampai dengan 49,81 persen. "Untuk itu kami ingin dapatkan keterangan akurat mengenai hal tersebut," lanjutnya.<br /> <br /> Namun, dia mengapresiasi Inspektorat Jenderal yang tidak memberi target tapi telah memberi realisasi PNBP sebesar Rp 9,7 miliar. "Nah ini juga suatu keistimewaan," pungkas dia.

Politikus Gerindra Pertanyakan Setoran PNBP KKP Jauh dari Target

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perikanan tangkap

Berita Terkini