<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/perikanan-1538794557.jpg" alt="Ilustrasi: Produsen perikanan lokal garap market ekspor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Produsen perikanan lokal garap market ekspor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Salah satu pemain lokal yang bisa dibilang berhasil di industri perikanan dan olahan lainnya di market global, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) mengumumkan manajemen baru dengan penunjukan Sherley C Hadipurnomo sebagai Presiden Komisaris.&nbsp; Kehadiran Sherley diklaim menandai awal dari fase transformasi strategis perusahaan, yang diarahkan untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar secara global. Dalam 100 hari pertamanya, Sherley dan manajemen baru menginisiasi serangkaian langkah terstruktur yang mencakup penguatan kolaborasi lintas tim, peningkatan kualitas produk secara menyeluruh, optimalisasi profitabilitas, serta ekspansi ekspor ke wilayah-wilayah strategis seperti Afrika dan Amerika Utara setelah sebelumnya cukup dikenal di Asia Tenggara. "Dengan mengelola potensi kekayaan laut Indonesia, didukung teknologi rantai dingin yang mutakhir dan kemitraan strategis, kami percaya dapat menciptakan nilai tinggi bagi konsumen maupun investor," ujar Sherley C Hadipurnomo baru-baru ini di Jakarta. Memasuki masa awal kepemimpinannya sebagai Presiden Komisaris PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM), Sherley langsung mengarahkan fokus pada tiga&nbsp;prioritas utama guna mempercepat transformasi perusahaan secara menyeluruh. Langkah pertama adalah peningkatan produktivitas dan efektivitas operasional di seluruh unit bisnis. Sherley mendorong optimalisasi kinerja setiap divisi melalui kolaborasi lintas fungsi, tata kelola yang lebih adaptif, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih terukur demi mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Prioritas kedua difokuskan pada proses rebranding strategis. Dengan pendekatan&nbsp;komunikasi yang lebih kuat dan narasi merek yang relevan dengan pasar global, DPUM ingin mempertegas identitasnya sebagai perusahaan nasional dengan daya saing internasional.&nbsp; Transformasi citra ini diharapkan mampu memperkuat posisi DPUM di mata&nbsp;konsumen, mitra, dan investor. Langkah ketiga adalah pengembangan platform e-commerce sebagai kanal distribusi baru&nbsp;yang mendukung tren digitalisasi.&nbsp; Inisiatif itu diklaim dirancang untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan aksesibilitas produk, serta menjangkau konsumen dengan pengalaman&nbsp;belanja yang lebih praktis dan modern. "Kami hadir dengan semangat baru untuk membawa kebanggaan Indonesia ke meja makan dunia," pungkas Sherley.

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. menunjuk Sherley C Hadipurnomo sebagai Presiden Komisaris, memulai transformasi strategis memperluas pasar.

Produsen Perikanan Lokal Incar Market Ekspor Baru di Kawasan Afrika dan Amerika Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KAPAHIANG-1.jpg" alt="Budidaya ikan Nila memanfaatkan media Keramba Jaring Apung (KJA) di Kapahiang." width="100%">
<figcaption>Budidaya ikan Nila memanfaatkan media Keramba Jaring Apung (KJA) di Kapahiang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sekitar lima ton ikan keramba jaring apung di Danau Maninjau tepatnya di Bawah Pasar Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, mati akibat angin kencang melanda daerah itu sejak Minggu (12/1). "Sekitar Lima ton ikan jenis nila itu mati dengan berbagai ukuran," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira didampingi Penyuluh Perikanan Agam Asrul Deni Putra dikutip Kamis (16/1). Ia mengatakan, lima ton ikan ini berasal dari empat unit keramba jaring apung milik petani. Akibatnya petani mengalami kerugian sekitar Rp 125 juta dengan harga Rp25 ribu per kilogram tingkat petani. "Harga ikan nila tingkat petani Rp25 ribu per kilogram," katanya. Ia mengatakan, ikan ini mati akibat angin kencang melanda daerah itu pada Minggu (12/1) sore, sehingga terjadi pembalikan air dari dasar ke permukaan danau. Dengan kondisi itu, oksigen berkurang di dasar danau vulkanik tersebut dan ikan mengalami pusing. Pada Senin (13/1), tambahnya ikan mati dan mengapung ke permukaan danau. "Bangkai ikan mengapung ke permukaan dan kita masih melakukan pendataan jumlah kematian," katanya. Ia mengajak petani agar tidak membuang bangkai ikan ke dalam danau, sehingga mengakibatkan pencemaran air danau. Namun diminta untuk mengumpulkan dan menguburkan, sehingga air danau tidak tercemar. "Saya mengajak petani untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang bangkai ikan ke dalam danau," katanya. Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam telah membuat surat dengan Nomor 500.5.3.3/435/DKPP/2024 perihal prediksi cuaca ekstrem dan upaya pencegahan kematian ikan di Danau Maninjau. Surat tersebut dibuat pada 21 November 2024 dan diserahkan ke wali nagari atau kepala desa dan Camat Tanjun Raya. "Kita sudah mengantisipasi dan memberikan surat ke wali nagari dan camat," katanya.

Akibatnya petani mengalami kerugian sekitar Rp 125 juta dengan harga Rp25 ribu per kilogram tingkat petani.

Terdampak Angin Kencang, Lima Ton Ikan di Danau Maninjau Agam Mati, Petani Merugi Rp 125 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/HNSI-2199219152.jpg" alt="Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis. Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia. "Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target&nbsp;1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/7). Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran "Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry. Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry. Herman Herry menyatakan, ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia. "HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," tutur Herman Herry. Diketahui, Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI baru melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Setelah dilakukan pelantikan, seluruh pengurus DPD HNSI diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteran para nelayan. Pada kesempatan itu juga sekaligus dalam rangkaian penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM.

"KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028," katanya.

Ketum HNSI Herman Herry Sampaikan Empat Program Strategis untuk Kesejahteraan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/perikanan-tangkap-1671485266.jpg" alt="Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon." width="100%">
<figcaption>Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan. "Kalau kita lihat perkembangan yang terekam data statistik, nilai produksi di dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan," ujar Direktur Perizinan Kenelayanan KKP Ukon Ahmad Furkon dikutip Sabtu (18/5). <div>Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton. Berdasarkan data sementara capaian pada 2023 tercatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai lebih dari Rp227 triliun dari total produksi 7,7 juta ton.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Perkembangan terakhir yang sudah terekam di dalam data statistik, angka sementara di tahun 2023 nilai produksi kurang lebih nilai produksinya Rp 220 triliun ke atas yang dihasilkan dari 7,7 juta ton lebih,&rdquo; ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ke depan, pihaknya berharap nilai produksi perikanan tangkap kian membaik. Namun seiring dengan hal itu, dalam proses penangkapan ikan, para nelayan dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu sejalan dengan kebijakan KKP, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023. "Kami sedang melakukan berbagai upaya transformasi atau perbaikan tata kelola dalam pembangunan perikanan tangkap di Tanah Air kita mengenal kebijakan PIT dan seterusnya agar keseluruhan aspek dalam tata kelola semakin baik semakin terintegrasi," imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kebijakan PIT mengusung keterukuran, sehingga stakeholders utama perikanan harus memiliki ukuran baik dalam hal kelembagaan maupun skala usaha. Lewat kebijakan itu, juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan membangun industri perikanan nasional yang maju dan berdaya saing.</div>

Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton.

KKP Catat Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Setengah Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/arwana-super-red-2097080172.jpg" alt="Ikan hias jenis Arwana." width="100%">
<figcaption>Ikan hias jenis Arwana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistiyo mengungkapkan ikan hias arwana menyumbangkan pemasukan bagi negara sebesar USD 8 juta per tahun atau sekitar Rp 127 miliar (asumsi kurs Rp15.900). "Arwana ini termasuk komoditas ekspor kita yang cukup menghasilkan devisa negara, setiap tahun hampir 8 juta dolar AS," ujar Budi Sulistiyo, dikutip Minggu (29/10).&nbsp; <div>Negara tujuan ekspor ikan endemik asal Indonesia ini didominasi negeri Tirai Bambu. "Arwana banyaknya ke China," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun jenis ikan&nbsp;arwana yang banyak diekspor, di antaranya jenis Arwana Super Red dari Kalimantan dan Arwana Jardini dari Papua. Arwana Super Red memang sudah dikenal secara luas, sementara itu Arwana Jardini juga menyusul menjadi idola para kolektor serta menjadi komoditas unggulan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ikan predator dengan sisik perak nan unik ini, menurut Budi mampu menjadi daya tarik sehingga potensi ekspor baik Arwana Super Red maupun Arwana Jardini patut diperhitungkan. Namun demikian sisi kelestarian tak boleh dilupakan.</div> Pasalnya, ikan Arwana masuk dalam kategori CITES kategori Appendix I dengan status nasional dilindungi penuh. "Iya, izin ekspor arwana itu karena arwana termasuk ke dalam Appendix I CITE. Itu harus punya izin khusus untuk diizinkan bahwa pelepasan spesies itu keluar negeri," paparnya. Diketahui KKP&nbsp;menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Jenis Ikan yang menetapkan 20 jenis ikan bersirip sebagai jenis yang dilindungi. Penetapan status perlindungan 20 jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan. <div>Ke-20 jenis ikan tersebut meliputi pari sungai tutul, pari sungai raksasa, pari sungai pinggir putih, arwana Kalimantan, belida Borneo, belida Sumatera, belida lopis, belida Jawa, ikan balashark, dan wader goa. Selain itu, ujar dia, adalah ikan Batak, pasa, selusur Maninjau, pari gergaji lancip, pari gergaji kerdil, pari gergaji gigi besar, pari gergaji hijau, pari kai, ikan raja laut, dan arwana Irian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penetapan ini merupakan tindak lanjut pemisahan Otoritas Pengelola (Management Authority/MA) CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari semula berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beralih kewenangan pengelolaannya kepada KKP.</div>

Negara tujuan ekspor ikan endemik asal Indonesia ini didominasi negeri Tirai Bambu. "Arwana banyaknya ke China," ujarnya.

Perdagangan Ikan Arwana Sumbang Devisa hingga USD 8 Juta per Tahun, Tiongkok jadi Pasar Ekspor Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/udang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, pakan ikan mandiri merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan budi daya perikanan. Apalagi, pemerintah menargetkan produksi perikanan budi daya nasional pada 2024 sekitar 22,65 juta ton dengan 41,5 persen ikan dan udang memerlukan pakan sebanyak 12-13 juta ton.  Peneliti Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Usman menyebut, kebutuhan pakan dalam pembesaran ikan cukup banyak. Sehingga yang menjadi permasalahan yaitu banyaknya produsen pakan komersial yang menggunakan bahan baku impor, termasuk untuk pakan ikan dan udang.  "Pembudidaya ikan level kecil menganggap harga pakan pabrikan cukup mahal menjadi faktor penghambat perkembangan usaha karena untungnya yang diperoleh menjadi sangat kecil," ujarnya dalam webinar Bincang Bahari Bedah Buku secara virtual, Jumat (18/6).  Dengan demikian, Usman memaparkan, pihaknya tengah berfokus pada produksi pakan mandiri berbahan baku lokal. Sebab, dengan memproduksi bahan baku lokal atau pakan mandiri dapat menekan biaya pemeliharaan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di daerah terpencil.  Menurutnya, bahan baku lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan mandiri yang baik dan pasokannya pun melimpah. Dalam kesempatan yang sama, peneliti Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, I Nyoman Adiasmara Giri, mengaku, saat ini pembudiyaan ikan laut masih terbatas.  Jenis ikan yang umumnya dibudidayakan, yakni ikan kerapu, kakap, lobster, dan kerang abalone. Ia menyebut, sebagian besar termasuk ikan kelompok karnivora. Secara nutrisi kebutuhan protein ikan jenis ini jauh lebih tinggi dibanding ikan herbivora.  "Ini kunci dan menjadi perhatian dalam formulasi pembuatan pakan ikan untuk budi daya jenis ikan laut," ungkapnya.  Selain persoalan biaya harga pakan, kata Giri, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah manajemen pengelolaan produksi pakan ikan yang meliputi peta bahan baku pakan, standardisasi kualitas bahan baku, upaya meningkatkan kualitas bahan baku, pengendalian mutu, dan produksi berkelanjutan.

KKP: Kemandirian Pakan Tingkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Mikro