<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan memberikan kelonggaran penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/masker/">masker</a> di tempat terbuka. Itu dilakukan seiring makin melandainya persebaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Di Jatim, kebijakan tersebut juga diberlakukan.  Meski demikian, pemprov memastikan kebijakan penanganan pandemi tetap dilanjutkan. Salah satu target utamanya adalah menyelesaikan program <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksinasi</a> hingga dosis ketiga.  Hal itu diungkapkan Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/tag/khofifah-indar-parawansa/">Khofifah Indar Parawansa</a>. Dia menginstruksi satgas Covid-19 (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk tetap melanjutkan percepatan maupun perluasan cakupan vaksinasi.  ’’Masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jatim</a> juga kami imbau untuk mengikuti tahapan ini. Sempurnakan (vaksinasi, Red) hingga dosis ketiga atau booster,’’ ujar Khofifah, Rabu.  Dia menegaskan, kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> sudah tepat karena menambah optimisme menuju era new normal. Namun, pandemi virus korona belum berakhir. Potensi persebaran virus tersebut masih ada. ’’Karena itu, vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi warga,’’ ujar tokoh kelahiran Surabaya tersebut.  Instruksi Khofifah juga tidak terlepas dari cakupan vaksinasi di Jatim. Dari sekitar 31,8 juta sasaran, cakupan vaksinasi dosis pertama di provinsi ini mencapai 29,6 juta warga (93 persen). Sementara itu, vaksinasi dosis kedua sudah menyasar 25,2 juta warga (79 persen).  Yang masih cukup rendah adalah cakupan vaksinasi dosis ketiga. Data terakhir hingga kemarin, realisasinya baru mencapai 5,49 juta sasaran (17 persen). ’’Layanan tetap akan digelar dan dimaksimalkan. Masyarakat kami minta aktif berpartisipasi,’’ ujar tokoh yang juga ketua PP Muslimat <a href="https://www.jawapos.com/tag/nahdlatul-ulama/">NU</a> itu.  Di sisi lain, kebijakan pelonggaran pemakaian masker diperkirakan tidak memicu lonjakan kasus baru. Sebab, saat ini situasi pandemi di provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut sudah makin melandai.  Salah satu indikatornya, pertambahan kasus harian di Jatim sudah berkurang drastis. Dalam beberapa pekan terakhir, sudah berada di bawah 50 kasus per harinya. Dari 575.966 kasus selama pandemi berlangsung di Jatim, hingga kemarin tinggal 155 pasien yang masih menjalani perawatan.  Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim Makhyan Jibril memaparkan, situasi itu konsisten berlangsung selama dua pekan terakhir. ’’Pasien yang masih positif mayoritas hanya mengalami gejala ringan,’’ paparnya.  Selain itu, sejauh ini prediksi terjadinya peningkatan kasus pascamudik Lebaran belum terbukti. Cukup tingginya cakupan vaksinasi memberikan kontribusi signifikan terhadap situasi tersebut.  Sementara itu, meski situasi pandemi di Jatim sudah makin melandai, seluruh rumah sakit/ layanan kesehatan tetap mempersiapkan fasilitas penanganan terhadap pasien Covid-19. Ruang isolasi maupun ICU tetap disiagakan.  ’’Itu sesuai instruksi Kementerian Kesehatan. Yang sampai saat ini kewenangannya belum dicabut,” kata Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/persi-jatim/">Persi</a>) Jatim Hendro Soelistijono.  Selain itu, penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit masih tetap diberlakukan. Termasuk pemberlakuan swab test untuk penanganan tertentu terhadap pasien. ’’Tapi, tak semua rumah sakit. Ada juga yang hanya diwajibkan mengantongi vaksinasi booster,’’ ujarnya.

Jatim Tetap Lanjutkan Vaksinasi Covid-19 hingga Dosis Ketiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Swab-PCR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas Kesehatan mengambil sampel usap warga saat mengikuti tes swab PCR di kantor Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/1/2020). Swab PCR gratis bagi warga tersebut sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, dikarenakan Depok berstatus" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan mengambil sampel usap warga saat mengikuti tes swab PCR di kantor Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/1/2020). Swab PCR gratis bagi warga tersebut sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, dikarenakan Depok berstatus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mematok biaya tes swab PCR maksimal Rp 495 ribu. Meski demikian, belum semua laboratorium kesehatan mematuhi ketentuan tersebut. Dibutuhkan sanksi tegas agar biaya tes PCR sesuai ketentuan pemerintah.  Hingga Kamis (19/8) sore, biaya layanan PCR di sebuah aplikasi kesehatan belum turun. Biaya tes PCR di sebuah laboratorium masih dipatok Rp 975 ribu. Sedangkan tarif tes PCR di Sidoarjo masih dipatok Rp 950 ribu.  Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim Dodo Anondo juga memastikan biaya tes PCR di rumah sakit saat ini sudah sesuai surat edaran, yakni Rp 495 ribu per tes. ”Sudah berlaku di rumah sakit di Jatim sejak 17 Agustus kemarin,’’ jelasnya.  Dodo berharap penyesuaian biaya tes PCR diimbangi penurunan harga reagen. Selama harga reagen PCR belum turun, rumah sakit harus melakukan sejumlah strategi untuk menekan biaya. Misalnya, penggunaan hazmat saat ini dihitung per kelompok 1–50 orang, tidak lagi per individu.  PPNI Usul Tambah Vaksinator  Menurunnya jumlah kasus meringankan beban tenaga kesehatan (nakes) yang berjibaku menganani pasien Covid-19 di Jatim. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim merekomendasikan para nakes diperbantukan sebagai vaksinator yang membutuhkan lebih banyak personel.  Sekretaris PPNI Jatim Misutarno mengatakan, saat ini beban kerja nakes di berbagai rumah sakit rujukan mulai berkurang. Nakes bisa intens memberikan pelayanan kepada pasien yang dirawat.  Selain perpindahan tugas, PPNI Jatim juga mengusulkan perpindahan penugasan nakes ke penanganan sektor hulu, terutama petugas vaksinator. Alasannya, beberapa daerah saat ini sudah menghubungi PPNI Jatim terkait kebutuhan personel vaksinator. ’’Mereka meminta ada dari perawat sebagai petugas vaksinator,’’ katanya.  Karena jumlah perawat terbatas, PPNI Jatim mengusulkan agar relawan lulusan pendidikan profesi keperawatan (ners) diperbantukan sebagai vaksinator. ’’Jadi, tidak harus mereka yang punya surat tanda registrasi saja yang boleh jadi relawan,’’ jelasnya.  Misutarno meyakini minat lulusan perawat untuk menjadi vaksinator lebih tinggi dibandingkan merekrut relawan untuk penanganan Covid-19 lantaran risiko pekerjaannya lebih tinggi.  Kebutuhan vaksinator sangat tinggi. Jatim diprediksi membutuhkan 7.300 vaksinator penuh waktu untuk bisa menjangkau 70 persen populasi dalam waktu setahun. Bila target herd immunity dipercepat menjadi delapan bulan, Jawa Timur setidaknya membutuhkan 12 ribu vaksinator penuh waktu. Saat ini jumlah vaksinator di Jatim diprediksi baru tersedia 4 ribu orang.  SIASAT RS PANGKAS BIAYA TES PCR  - Memilih merek alat swab dengan paling terjangkau  - Mengurangi honor petugas PCR dengan skema subsidi silang  - Tes rombongan 1-50 orang untuk menekan biaya hazmat  - Melakukan tes setelah jumlah sample sesuai kapasitas alat  - Menerapkan biaya jasa konsultasi dokter setelah tes PCR  - Menetapkan biaya tambahan jika hasil keluar lebih cepat

Turunkan Tarif PCR, Persi Jatim Sebut RS Siasati Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Utang BPJS Kesehatan kepada beberapa rumah sakit (RS) terus membengkak. Menurut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), hingga September lalu, utang mereka Rp 17 triliun. Namun, menurut catatan BPJS Kesehatan yang dilaporkan saat rapat dengan Komisi IX DPR pekan lalu, kini utang telah bertambah menjadi Rp 21 triliun.  Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto mendesak agar utang tersebut segera dilunasi. ”Agar rumah sakit tidak sakit,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (13/11). Sebab, dana yang belum dibayar itu bakal digunakan untuk keperluan operasional RS. Karena BPJS Kesehatan telat membayar pengajuan klaim, pembayaran tenaga medis dan nonmedis di RS ikut tertunda. Begitu pula pembayaran kepada pihak farmasi.  Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi kemarin menyampaikan, kenaikan iuran mungkin dapat membantu BPJS Kesehatan lebih tepat waktu dalam pembayaran. Yang terdekat adalah penerimaan dana dari PBI. Menurut perhitungan perempuan yang akrab disapa Ani itu, lembaganya akan menerima Rp 11,04 triliun. ”Perhitungan dari Rp 23 ribu dikali 5 bulan dikali lagi dengan jumlah peserta PBI,” jelasnya.  Namun, ada hal-hal yang harus dicermati pemangku kebijakan. Sebab, menurut catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), ada dampak negatif dari kenaikan iuran tersebut. Antara lain peningkatan jumlah peserta tidak aktif dan adanya peserta yang turun kelas atau bahkan enggan mendaftar BPJS Kesehatan. ”Tentu harus ada langkah mitigasinya. Seperti meningkatkan kepatuhan dan peningkatan kualitas yang langsung dirasakan peserta,” tuturnya.  Peningkatan kualitas pelayanan itu bukan hanya kerja BPJS Kesehatan. Melainkan kerja sama lintas sektor seperti Kemenkes, pemilik RS, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesti Widiastoeti mengatakan, Kemenkes tengah melakukan perbaikan. ”Kami sedang mapping rumah sakit. Masing-masing memiliki keahlian apa,” ucapnya.

Utang BPJS Kesehatan Membengkak, Kini Menjadi Rp 21 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengusulkan pemerintah untuk mengucurkan dana lebih setiap bulan. Dana itu sebesar Rp 2 triliun. Diharapkan dana tersebut bisa menutupi selisih antara premi iuran dengan klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke faskes.  Usulan ini menjadi salah satu poin solusi jangka pendek yang diajukan Persi ke pemerintah. Banyak faskes yang sulit beroperasi lantaran tidak kunjung ada dana sebagai pelunasan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).  "Kami memahami masalah defisit ini, tapi Persi juga mempertimbangkan dampak yang terjadi kalau RS tidak dibayar tepat waktu," jelas Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Budi Wibowo, Kamis (18/7).  Dampak berantai seperti seretnya kebutuhan obat dan anggaran untuk gaji karyawan dikhawatirkan semakin mengurangi kualitas pelayanan bagi pasien itu sendiri. Daniel menjelaskan, setidaknya perlu Rp 2 triliun setiap bulan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.  "Pemerintah bisa subsidi sampai Desember 2019, kecuali jika ada bauran penghematan yang bisa menurunkan klaim," lanjutnya.  Terkait kabar bakal seretnya dana BPJS Kesehatan bulan depan, Persi memilih pengajuan subsidi dari pemerintah agar segera dilaksanakan. Tanpa itu, daya beli rumah sakit bakal menurun akibat kekurangan cash flow. "Maka Persi mendesak pemerintah untuk menyediakan atau mengalihkan anggaran agar bisa menutupi klaim," tegas Daniel.  Sementara itu, skema pembayaran supply chain financial (SCF) masih dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Meski sudah sejak awal tahun diterapkan, hasilnya belum kelihatan signifikan. Banyak rumah sakit masih perlu mengencangkan ikat pinggang karena tidak bisa memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dari bank. Sehingga Persi meminta agar pemerintah meninjau ulang skema pembiayaan SCF tersebut. "Tidak semua rumah sakit bisa memanfaatkan SCF," ungkap Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto.  Kondisi saat ini, seperti yang dijelaskan BPJS Kesehatan Selasa lalu (16/7), utang selama semester pertama 2019 mencapai Rp 7,1 triliun per 8 Juli 2019. Angkanya diklaim sudah turun dalam berita acara BPJS Kesehatan per tanggal 14 Juli 2019 menjadi tinggal Rp 6,5 triliun. Jumlahnya sendiri masih terbilang besar karena ada akumulasi dengan tahun 2018.  "Totalnya Rp 28 triliun, tetapi itu ada akumulasi dengan tahun lalu," jelas Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman.

Klaim Faskes Telat Dibayar BPJS, Persi Usul Kucuran Dana Rp 2 T