<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/west-cancer-center-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-2-951294744.jpg" alt="Merry Khristianti (kiri) mencoba area kemoterapi di Ciputra Comprehensive Cancer Center di Ciputra Hospital, (12/7). Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk penanganan kanker." width="100%">
<figcaption>Merry Khristianti (kiri) mencoba area kemoterapi di Ciputra Comprehensive Cancer Center di Ciputra Hospital, (12/7). Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk penanganan kanker.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meningkatnya tren warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, menjadi alarm bagi dunia kesehatan nasional. Meski fenomena ini tak selalu berarti pelayanan medis dalam negeri buruk, evaluasi tetap diperlukan. Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe, mengatakan ada banyak faktor dari sekadar pelayanan, yang akhirnya membuat warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Mulai dari biaya yang lebih murah, antrean yang mengular, hingga jumlah pasien yang diobati dalam satu rumah sakit. "Itu saya kira one stop service, persoalan yang memang harus diselesaikan oleh manajemen rumah sakit," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (13/8). Namun begitu, ia mengaku tak merasa keberatan dengan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang melancong ke luar negeri untuk berobat. Alasannya sederhana. Selama ini rumah sakit tak pernah 'sepi' pasien. "Sebetulnya buat kami, kami kan masih kewalahan, (artinya) kita tidak kekurangan pasien. Jadi doa saya itu malah kalau ada ya Allah jangan banyak-banyak pasien, supaya kita bisa komunikasi lebih banyak (sehingga pelayanan menjadi maksimal)," imbuhnya. Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu juga mengimbau agar WNI tak lagi lari ke RS luar negeri. Ia menganjurkan agar pemerintah perlu membuat regulasi yang menguntungkan, sehingga alat atau teknologi kesehatan lebih mudah dan murah didapatkan. "Seperti contoh barang yang dianggap pajaknya terlalu tinggi, sehingga unit cost-nya menjadi lebih mahal. Kenapa kalau di Penang, misalnya di Malaysia, itu pemeriksaan laboratorium bisa lebih murah, dan seterusnya, ya kan berhubungan dengan itu," serunya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/Dokumentasi-RS-Hermina-1754076581.jpg" alt="Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe.</figcaption>
</figure> Senada, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno, menegaskan, fenomena maraknya WNI berobat ke luar negeri tidak mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia buruk.&nbsp; <hr /> <h2 style="text-align: center;">"Kalau lingkungan kesehatan di Indonesia disamakan dengan luar negeri, kualitas SDM, dalam artian dokter dan Nakes (tenaga kesehatan) kita tidak kalah dengan yang ada di luar negeri, saya berani menjamin," ujar Sutrisno.</h2> <hr /> Pria berkumis ini menegaskan lingkungan kesehatan yang ia maksud adalah dari segi kelengkapan dan kecanggihan peralatan, fasilitas rumah sakit dalam negeri, sistem, hingga kesejahteraan para tenaga kesehatan. "Kesejahteraan saya sebut terakhir, tetapi sebenarnya ini pangkal semua masalah. Itu kalau disamakan mirip mereka (RS luar negeri), saya tegas saja menjamin kualitas dokter-dokter di Indonesia tidak kalah," sambungnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/8). Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini menyoroti sistem BPJS Kesehatan di Indonesia. Ia mencontohkan, pasien kaya datang ke rumah sakit tipe A menggunakan BPJS. Ada pembatasan tindakan medis, sekalipun si pasien rutin membayar iuran setiap bulannya. Akibatnya, banyak hal-hal yang secara keilmuan penting dilakukan, tidak bisa terlaksana karena plafon klaim BPJS. Sementara jika pasien datang ke Penang, Malaysia dan mengatakan "I will pay all from my pocket", maka rumah sakit tersebut memberikan pelayanan terbaik. "Makanya itu tidak bisa dipandang hanya Indonesia ke luar negeri saja. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang berobat ke Penang, ke Singapura, begitu uangnya habis, dia kembali ke Indonesia menggunakan BPJS. Coba Anda pikirkan, harus adil melihatnya," seru Sutrisno. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan BPJS Kesehatan memberi peluang seluas-luasnya bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan melayani pasien di luar plafon. Dengan begitu, kualitas layanan dapat maksimal. Klaim BPJS Kesehatan juga harus ditingkatkan. Sebab saat ini hanya meng-cover layanan dasar dengan kualitas standar. Kalau klaimnya dibuat lebih bagus, rumah sakit memiliki kelonggaran untuk memberikan layanan primer. <hr /> <h2 style="text-align: center;">"Jangan memaksakan semua jenis penyakit di-cover BPJS, karena bagaimana bisa memberikan ring jantung bagus dengan harga murah? bagaimana kemoterapi bagus dengan harga murah? saya kira hukum ekonomi itu berlaku di mana saja,"&nbsp;pungkas Sutrisno.</h2> <hr /> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/Meyliana-Eka-Riyanti-JawaPoscom-3129396539.jpg" alt="Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno." width="100%">
<figcaption>Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno.</figcaption>
</figure> (*) Artikel ini merupakan seri&nbsp;ketiga&nbsp;dari lima tulisan&nbsp;Liputan Khusus JawaPos.com yang membahas tantangan ekosistem kesehatan Indonesia untuk mengantisipasi maraknya pasien dalam negeri yang berobat ke luar negeri. Selanjutnya, apa yang sebenarnya ditawarkan rumah sakit luar negeri sehingga pasien Indonesia memilih berobat disana? Simak wawancara dengan Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia di&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/topik-khusus">Topik Khusus</a>&nbsp;JawaPos.com <hr /> Tentang penulis: <ul> <li><a href="https://www.jawapos.com/author/144/Tazkia-Royyan-Hikmatiar">Tazkia Royyan Hikmatiar</a></li> </ul> Mengawali karier sebagai wartawan politik dan metropolitan di JawaPos.com sejak 2022. Lulusan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan dan Lulusan Pers Mahasiswa Poros ini sekarang meliput di desk Kesehatan dan sebagai SEO Writer. <ul> <li><a href="https://www.jawapos.com/author/9888/Novia-Herawati">Novia Herawati</a></li> </ul> Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019. Sejak mahasiswa, sudah aktif di dunia broadcasting. Mengawali karier sebagai wartawan&nbsp;pada&nbsp;2018 di Humas Kampus. Saat ini, fokus menggarap isu politik dan kota Surabaya di JawaPos.com.

Meningkatnya tren warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, menjadi alarm bagi dunia kesehatan nasional.

Blak-blakan Membedah Alasan WNI Berobat ke Luar Negeri: Dari Harga, Fasilitas, hingga Regulasi BPJS

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia

Berita Terkini

Blak-blakan Membedah Alasan WNI Berobat ke Luar Negeri: Dari Harga, Fasilitas, hingga Regulasi BPJS

Download Aplikasi JawaPos.com