<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/IMG-20240704-WA0019-1906763790.jpg" alt="QS WUR 2025 menobatkan Petra Christian University sebagai salah satu universitas bereputasi internasional. (Dok. PCU)" width="100%">
<figcaption>QS WUR 2025 menobatkan Petra Christian University sebagai salah satu universitas bereputasi internasional. (Dok. PCU)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Petra Christian University (PCU) kembali mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Lembaga pemeringkatan terbaik di dunia Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2025 menobatkan PCU sebagai salah satu universitas bereputasi internasional. Posisi tersebut semakin meningkatkan kredibilitas PCU menjadi perguruan tinggi kelas dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi resminya yang sudah di launching awal bulan Juni ini di <a href="https://www.topuniversities.com/world-university-rankings" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.topuniversities.com/world-university-rankings&amp;source=gmail&amp;ust=1720164781931000&amp;usg=AOvVaw0KZhhiiWVUgCqNPBtO2Oc5">https://www.topuniversities.com/world-university-rankings</a>, tercatat pemeringkatan tahun 2025 merupakan pemeringkatan yang terbesar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 1.503 institusi yang berasal dari 106 negara termasuk 26 kampus Indonesia. Tak ayal, berita bahagia ini menjadikan PCU sebagai PTS swasta terbaik di Jawa Timur dan No.20 se-Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/IMG-20240704-WA0021-1760001894.jpg" alt="Ilustrasi: Petra Christian University. (Dok. PCU)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petra Christian University. (Dok. PCU)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rektor PCU, Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng., mengungkapkan rasa bahagianya atas pencapaian ini. &ldquo;Puji Syukur kepada Tuhan, PCU kembali mendapatkan predikat PTS No.1 di Jawa Timur. Dua tahun berturut-turut kami mendapatkan prestasi ini. Artinya kami mampu mempertahankan prestasi ini. Ini semua merupakan buah kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari seluruh sivitas,&rdquo; kata Prof. Djwantoro di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Chandra Pratama Setiawan., M.Sc., sebagai Ranking Manager-Task Force, ada sembilan indikator yang menjadi kriteria dalam penilaian QS WUR 2025, yaitu Academic Reputation, Citations per Faculty, Employer Reputation, Employment Outcomes, Faculty Student Ratio, International Faculty, International Research Network, International Students, dan Sustainability.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/IMG-20240704-WA0020-1191435679.jpg" alt="Kegiatan di Petra Christian University. (Dok. PCU)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan di Petra Christian University. (Dok. PCU)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Unsur yang membedakan dalam pemeringkatan tahun 2025 ini adalah adanya tambahan indikator Sustainability. Tahun ini, PCU telah mendapatkan poin pada indikator tersebut dibanding tahun sebelumnya," tambah Chandra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posisi ini tak membuat kampus yang berada di daerah Siwalankerto itu berpuas diri, melainkan malah semakin mendorong PCU untuk terus melakukan berbagai inovasi pembelajaran, agar lulusannya mampu menjawab tantangan masa depan. Proficiat PCU!</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2025 menobatkan PCU sebagai salah satu universitas bereputasi internasional.

Pertahankan Peringkat Dunia, PCU Tetap Jadi PTS Nomor 1 di Jawa Timur Versi QS WUR 2025

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/IMG-20240424-WA0048-1495686035.jpg" alt="Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi (kanan) bersama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana di kampus UAJ Cisauk, Banten (24/4). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi (kanan) bersama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana di kampus UAJ Cisauk, Banten (24/4). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hampir 1.000&nbsp;unit Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terancam dicabut izinnya. Pasalnya kondisi kampus-kampus tersebut tidak sehat secara operasional. Jika tidak bisa memperbaiki kinerjanya, ancaman pencabutan izin operasional itu benar-benar akan dieksekusi oleh pemerintah.&nbsp; Informasi banyaknya PTS yang terancam dicabut izinnya itu disampaikan Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi. "Di Agustus ini, 982 PTS bakal dicabut (izin operasionalnya)," katanya saat halal bi halal dengan wartawan di kampus Atma Jaya BSD Cisauk, Banten pada Rabu (24/4).&nbsp; Linus yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia itu menegaskan, izin operasional PTS tadi dicabut jika tidak bisa memperbaiki performanya. Dia mengakui bahwa kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Linus mengatakan memang ada PTS yang sulit untuk bisa survive atau bertahan hidup.&nbsp; Dia menjelaskan salah satu faktor yang bisa membuat kampus swasta sehat adalah memiliki mahasiswa yang cukup. "Jika (jumlah) mahasiswanya kurang, PTS kolaps," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa di sejumlah PTS.&nbsp; Menurutnya persoalan keberlanjutan kampus PTS itu adalah persoalan bangsa. Dia menitipkan kepada Presiden atau pemerintahan yang baru nanti, untuk menciptakan kebijakan terkait keberlangsungan nasib PTS. Dia menegaskan kampus Atma Jaya bukan berarti ingin meminta-minta hibah kepada pemerintah.&nbsp; Tetapi yang dia tekankan adalah kebijakan yang sama, antara kampus negeri dengan kampus swasta. "Di awal-awal (pemerintahan baru) nanti kan masih greget. Segera putuskan kebijakan yang baik, supaya keberlanjutan PTS bisa terjaga," katanya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana menyampaikan beberapa hal untuk pemerintah baru. Diantaranya adalah pentingnya aspek pelayanan kesehatan dan ketahanan pangan. Dia menyambut baik jika pemerintahan Prabowo-Gibran nanti menaruh perhatian pada dua kepentingan itu.&nbsp; Berikutnya adalah fleksibilitas kurikulum perguruan tinggi seperti sekarang patut untuk dilanjutkan. Dia mengatakan sebelumnya kurikulum pendidikan tinggi sangat detail. "Sekarang fleksibel. Tetapi tidak menurunkan kualitas perkuliahan," katanya. Kedekatan antara kampus dengan industri juga harus terus dibangun.

Hampir 1.000 unit Perguruan Tinggi Swasta terancam dicabut izinnya karena kondisi kampus swasta tersebut tidak sehat secara operasional.

Sebanyak 982 Unit Kampus Swasta Terancam Dicabut Izinnya Agustus Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pohon-natal-petra.jpg" alt="POHON NATAL UNIK: Sejumlah pengunjung melihat dan mengabadikan pohon Natal yang bertema Worldwide Christmas Tree di Gedung Radius Prawiro Perpustakaan Universitas Kristen Petra Surabaya Senin (12/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>POHON NATAL UNIK: Sejumlah pengunjung melihat dan mengabadikan pohon Natal yang bertema Worldwide Christmas Tree di Gedung Radius Prawiro Perpustakaan Universitas Kristen Petra Surabaya Senin (12/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada banyak lembaga pemeringkatan untuk perguruan tinggi di seluruh dunia, salah satunya Edurank. Edurank merupakan peringkat berbasis independen dari 14.131 perguruan tinggi dari 183 negara. Sejatinya lembaga peringkat hadir sebagai acuan untuk mengetahui kualitas sebuah kampus, dan ini merupakan hal penting bagi calon mahasiswa baru (camaba) untuk mencari referensi perguruan tinggi terbaik. Dan, Edurank yang berbasis di Amerika Serikat menjadi salah satu lembaga pemeringkatan kampus yang kredibel. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam data Edurank, seluruh perguruan tinggi dapat dilihat di sini. Tak terkecuali kampus swasta yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki kualitas yang baik dengan peringkat yang tidak kalah dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Melansir laman resminya untuk menentukan peringkat perguruan tinggi, Edurank menggunakan hasil penelitian (45%), keunggulan non-akademik (45%), dan pengaruh alumni (10%). Pemeringkatan tersebut ditentukan dengan menganalisis 1.3 juta kutipan yang diterima oleh 805 ribu publikasi akademik, yang dibuat oleh 562 perguruan tinggi di Indonesia, popularitas 552 alumni yang diakui, dan basis data referensi terbesar yang tersedia. Pada Juli 2023, Edurank telah mengeluarkan data peringkat kampus terbaik di Indonesia yang diperbarui. Dapat dilihat dari 100 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat tujuh kampus swasta terbaik di Jawa Timur. 7 Kampus Swasta Terbaik di Jawa Timur Edisi Juli 2023 <ol> <li>Universitas Kristen Petra, Surabaya</li> </ol> Peringkat Nasional 44 Peringkat Global 2929 <ol start="2"> <li>Universitas Surabaya</li> </ol> Peringkat Nasional 58 Peringkat Global 3656 <ol start="3"> <li>Universitas Merdeka Malang</li> </ol> Peringkat Nasional 67 Peringkat Global 4308 <ol start="4"> <li>Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya</li> </ol> Peringkat Nasional 85 Peringkat Global 6239 <ol start="5"> <li>Institut Teknologi Nasional Malang</li> </ol> Peringkat Nasional 94 Peringkat Global 7007 <ol start="6"> <li>Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik</li> </ol> Peringkat Nasional 96 Peringkat Global 7120 <ol start="7"> <li>Universitas Widyagama Malang</li> </ol> Peringkat Nasional 99 Peringkat Global 7307

Ada banyak lembaga pemeringkatan untuk perguruan tinggi di seluruh dunia, salah satunya Edurank yang memberikan peringkat perguruan tinggi.

7 Kampus Swasta Terbaik di Jawa Timur Versi Edurank Edisi Juli 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> ULAH&nbsp;nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS-PTS yang bermasalah. Pada tahun 2023 ini, dilaporkan ada 52 PTS yang disemprit Kemendikbudristek. Sebanyak 23 lembaga, termasuk universitas dan sekolah tinggi, itu bahkan dijatuhi sanksi terberat, yakni pencabutan izin operasional. Mereka tidak lagi diperbolehkan menyelenggarakan proses pembelajaran dan tidak boleh mewisuda lulusan. Pelanggaran itu di antaranya PTS yang memiliki program studi (prodi) yang tidak terakreditasi, tapi nekat mengeluarkan ijazah. Bahkan terlibat dalam praktik jual beli ijazah, tentu tidak bisa ditoleransi. Tindakan PTS yang terlibat dalam praktik curang seperti itu, jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak mencoreng marwah institusi pendidikan tinggi yang mulia. Dosa PTS Bagi Kemendikbudristek, menutup atau mencabut izin operasional sejumlah PTS yang bermasalah sebetulnya adalah pilihan terakhir yang tidak mudah dilakukan. Keputusan mencabut izin operasional PTS bisa dipastikan akan merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan berbagai pihak yang tidak terlibat dalam praktik culas itu. Kalau berbicara idealnya, keberadaan PTS tidaklah berbeda dengan institusi pendidikan tinggi lain. PTS adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pilihan alternatif orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah demi meraih gelar sarjana. Seperti perguruan tinggi negeri (PTN), PTS juga memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kampus-kampus yang terbaik, PTS-PTS yang bermasalah sering kali menunjukkan kelakuan yang memalukan. Di berbagai PTS yang bermasalah, sering kali dosa yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, di berbagai daerah, sudah bukan rahasia jika ada PTS yang didirikan memang didesain untuk melakukan praktik culas. Alih-alih berusaha memenuhi standar nasional pelaksanaan pendidikan tinggi, seperti penerapan kurikulum, proses belajar-mengajar, dan penilaian yang berkualitas, justru dalam pelaksanaannya kerap terjadi PTS-PTS itu menyimplifikasi kegiatan belajar sesuai keinginan mahasiswa tertentu. Kegiatan kuliah jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan, tapi setiap akhir semester nilai ujian yang diumumkan senantiasa bagus-bagus. Kedua, praktik culas yang dilakukan sejumlah PTS di Indonesia yang paling memalukan ketika ada pihak-pihak tertentu di kampus yang terlibat dalam praktik bisnis jual beli ijazah, penyimpangan KIP kuliah, dan tidak melaksanakan praktik belajar-mengajar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Praktik jual beli ijazah hingga kini belum berhasil dihapuskan karena yang berlaku adalah hukum pasar: ada permintaan, ada penawaran yang saling menguntungkan kedua pihak. Ketiga, ketika PTS-PTS tertentu yang bermasalah terlibat dalam praktik penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana lembaga yang tidak transparan. Tidak ada catatan yang tegas membedakan aset pribadi dan aset lembaga. Tidak ada pula transparansi dalam pengelolaan keuangan. Seperti penyimpangan dalam program pemberian beasiswa KIP kuliah dan layanan yang tidak sesuai standar pendidikan tinggi. Juga tidak jarang terjadi konflik internal yayasan dengan keluarga pendiri PTS yang ujung-ujungnya menyebabkan kegiatan perkuliahan berjalan tidak kondusif. Nasib Mahasiswa dan Dosen Meski ada sebagian mahasiswa yang menikmati praktik jual beli ijazah di PTS abal-abal, bagaimanapun harus diakui masih ada banyak mahasiswa lain yang memiliki semangat kuliah dengan benar. Di 23 PTS yang ditutup, patut dipertimbangkan bagaimana menangani nasib 10 ribu lebih mahasiswa dan sekitar seribu dosen serta karyawan pendidikan yang kini nasibnya terkatung-katung karena kampus tempat mereka kuliah tiba-tiba ditutup. Meski sudah ada komitmen dari Kemendikbudristek untuk memfasilitasi proses pemindahan mahasiswa ke PTS-PTS lain sesuai prasyarat yang berlaku, tentu ada banyak aspek teknis yang tidak mudah dilakukan. Demikian pula bagaimana kita menangani nasib dosen dan karyawan yang kini kehilangan tempat untuk bersandar. Menyalurkan kembali seribu dosen dan karyawan agar dapat melanjutkan menafkahi diri serta keluarganya tentu membutuhkan perhatian tersendiri. Menutup PTS nakal yang sudah berkali-kali diingatkan tetapi tetap tidak memperbaiki diri tentu sudah seharusnya dilakukan Kemendikbudristek. Masalahnya adalah bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Belajar dari kasus penutupan 23 PTS yang dilakukan Kemendikbudristek pada 2023 ini, peran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) perlu dilihat sebagai mitra untuk melakukan pembinaan PTS di tanah air. Seperti diungkap Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko, dalam kasus penutupan 23 PTS, Aptisi ternyata tidak pernah diajak duduk bersama untuk mendiskusikan pemecahan masalahnya. Bahkan, PTS-PTS yang izinnya dicabut sebagian mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan sebelumnya. Terlepas sejauh mana hal itu benar, kebijakan apa pun yang diputuskan Kemendikbudristek, yang perlu dipertimbangkan bukan sekadar kesalahan administrasi dari pengelola PTS. Yang tak kalah penting adalah nasib dan kepentingan terbaik para mahasiswa. Jangan sampai terjadi, di balik upaya memberantas praktik culas PTS abal-abal, justru mahasiswa kemudian yang menjadi korban paling menderita akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BAGONG SUYANTO,&nbsp;Dekan FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ulah nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS bermasalah.

Di Balik Penutupan PTS Abal-Abal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-204906-941912706.jpg" alt="Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu. Bahrul memang tidak menampik bahwa universitasnya sempat diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, masa berlaku sanksi itu sudah lewat. Sanksi itu diberikan pada Agustus 2022. Kemudian, sanksi dicabut kembali setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan-perbaikan. &rdquo;Jadi selama empat bulan, Agustus hingga Desember 2022, kami berbenah hingga sanksi dicabut,&rdquo; ujar Bahrul. Apa saja yang diperbaiki? Bahrul menyebutkan, pihaknya mulai memperbaiki pangkalan data, data mahasiswa yang tidak riil dihilangkan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Termasuk penambahan dosen hingga sumber daya manusia. &rdquo;Setelah Desember 2022, kami sudah dapat mahasiswa baru lagi. Bantuan dosen juga sudah, jadi saya menyampaikan bahwa sanksi untuk Universitas WR Supratman selesai, tidak ada lagi,&rdquo; tegas Bahrul Amiq. Sebelumnya diberitakan, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi.

Rektor Universitas WR Supratman menyatakan, sanksi dari Kemendikbudristek sudah dicabut setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan

Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/STKIP-PURNAMA-3139537336.jpg" alt="Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cat bernuansa hijau muda-krem mendominasi gedung tempat belajar-mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari luar gerbang, cat gedung itu tampak sudah banyak yang terkelupas. <div dir="auto">STKIP Purnama merupakan salah satu dari 23 perguruan tinggi swasta yang izin pendirian perguruan tingginya dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com di lokasi, warna hitam bekas lumut dan air membuat cat itu tampak lebih berantakan. Sementara itu, plang tulisan STKIP Purnama yang terbuat dari kayu tampak ditempel jauh dari gerbang utama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01919056/uni-eropa-sumbang-rp-480-juta-untuk-akses-internet-gratis-kuliah-online">Uni Eropa Sumbang Rp 480 Juta Untuk Akses Internet Gratis Kuliah Online</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Papan nama dengan dominasi warna biru itu menempel di belakang salah satu ruangan di gedung yang paling tinggi. Tulisannya hanya samar-samar terlihat "KAMPUS STKIP PURNAMA Jalan Tirtayasa V Kebayoran Baru JAKARTA".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di dalam gedung tak banyak aktivitas yang terjadi. Beberapa karyawan Yayasan Purnama yang memiliki SMP hingga SMK itu masih terlihat ada di dalam kelas. Namun begitu, semua karyawan itu tak ada yang terlibat dalam kegiatan STKIP Purnama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kelas pembelajaran kampus itu terletak di ujung gedung tersebut. Terlihat pintu kayunya sudah banyak yang keropos dan dalam keadaan terkunci. Lorong-lorong ruangan itu tampak kumuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dari tahun lalu STKIP gak beroperasi," kata salah satu penjaga kampus yang gabung dengan SMP-SMA itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya alasan tak beroperasi, ia mengaku tak tahu dan tak mau menjawab pertanyaan dari JawaPos.com lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01918627/jelang-hut-bhayangkara-polda-metro-jaya-gelar-khitanan-masal-gratis">Jelang HUT Bhayangkara, Polda Metro Jaya Gelar Khitanan Masal Gratis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ada 52 perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, 23 di antaranya dijatuhi sanksi pencabutan izin operasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kampus-kampus nakal itu diketahui dari laporan masyarakat. Sejak Mei tahun lalu, ada 53 pengaduan kasus perguruan tinggi yang masuk ke Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek. Ada yang mengadukan kampus yang menjalankan kuliah fiktif. Ada juga yang melaporkan praktik jual beli ijazah, penyimpangan pemberian beasiswa KIP kuliah, layanan tidak sesuai standar pendidikan tinggi, dan konflik yayasan sehingga perkuliahan tidak kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam turut prihatin atas kasus pencabutan izin operasional PTS tersebut. &rdquo;Janganlah tujuan mulia penyelenggara pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dicemari manipulasi data,&rdquo; katanya.</div>

STKIP Purnama merupakan salah satu dari 23 perguruan tinggi swasta yang izin pendirian perguruan tingginya dicabut oleh Kemendikbudristek.

PTS Dicabut Izinnya oleh Kemendikburistek, STKIP Purnama Sudah Tidak Beroperasi 1 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Untitleddd-1373671838.jpg" alt="Universitas Kartini Surabaya." width="100%">
<figcaption>Universitas Kartini Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Kartini Surabaya sempat menjadi primadona sekitar tahun 2000. Jumlah mahasiswanya mencapai ratusan orang. &rdquo;Saya orang baru di sini, baru setahun lalu masuk kerja di Universitas Kartini Surabaya ini,&rdquo; terang salah seorang sekuriti Universitas Kartini Surabaya saat dikunjungi JawaPos.com, Senin (12/6). Sekuriti itu menambahkan, terakhir kali mewisuda pada Desember 2021. Saat itu, lebih kurang ada 400 mahasiswa yang diwisuda. Dari total tiga fakultas, teknik, ekonomi, dan hukum. &rdquo;Setelah itu, kami berhenti beroperasi pada Agustus 2022. Setelah wisuda itu, Desember 2021 tidak ada aktivitas lagi. Katanya ada masalah tapi saya kurang jelas,&rdquo; papar sekuriti itu. Meski izin sudah dicabut, Universitas Kartini tak lantas ditutup seketika. Kampus masih buka untuk membantu layanan administrasi mahasiswa. Sebelumnya, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi. Sebanyak 23 di antaranya dijatuhi sanksi terberat yaitu pencabutan izin operasional. Lantas, apakah ada PTS di Surabaya yang ikut terseret? Berdasar data yang dihimpun, ada 6 PTS yang dikenai sanksi dari Kemendikbudristek. Keenam kampus itu yakni Universitas Kartini (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas W.R. Supratman Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi magister manajemen dan program magister administrasi publik), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas Merdeka Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi S1 ilmu keperawatan), Universitas 45 Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan), dan Universitas Doktor Nugroho Magetan Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi matematika program sarjana). Data PTS yang dijatuhi sanksi itu disampaikan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman pada 8 Juni. PTS yang dijatuhi sanksi dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, PTS dari Mamuju juga tak luput dari sanksi pemerintah. &rdquo;Paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Untuk namanya tidak bisa kami berikan. Hanya gambaran kota dan wilayah,&rdquo; kata Lukman. Berdasar pantauan JawaPos.com, Senin (12/6), di Universitas Kartini Surabaya itu tak ada aktivitas mahasiswa sama sekali. Ruang parkir hanya ada 4 motor. Sementara itu, di ruang administrasi hanya ada satu petugas perempuan. Di depan universitas, dijaga satu sekuriti. &rdquo;Sudah tidak terima pendaftaran di sini,&rdquo; kata sekuriti itu ketika kali pertama wartawan JawaPos.com datang. Gedung kelas pun terlihat dikunci. Beberapa kursi belajar tampak ditumpuk sebagian di dekat toilet. Tulisan Universitas Kartini masih terpasang. &nbsp; Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022 Sementara itu, Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu. Bahrul memang tidak menampik bahwa universitasnya sempat diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, masa berlaku sanksi itu sudah lewat. Sanksi itu diberikan pada Agustus 2022. Kemudian, sanksi dicabut kembali setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan-perbaikan. &rdquo;Jadi selama empat bulan, Agustus hingga Desember 2022, kami berbenah hingga sanksi dicabut,&rdquo; ujar Bahrul. Apa saja yang diperbaiki? Bahrul menyebutkan, pihaknya mulai memperbaiki pangkalan data, data mahasiswa yang tidak riil dihilangkan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Termasuk penambahan dosen hingga sumber daya manusia. &rdquo;Setelah Desember 2022, kami sudah dapat mahasiswa baru lagi. Bantuan dosen juga sudah, jadi saya menyampaikan bahwa sanksi untuk Universitas WR Supratman selesai, tidak ada lagi,&rdquo; tegas Bahrul Amiq.

Universitas Kartini Surabaya sempat menjadi primadona sekitar tahun 2000. Jumlah mahasiswanya ratusan orang dan terakhir gelar wisuda 2021

Sebelum Izin Perguruan Tinggi Swasta Dicabut, Universitas Kartini Surabaya Terakhir Mewisuda Mahasiswa 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Untitledd-2811105552.jpg" alt="Universitas Kartini Surabaya." width="100%">
<figcaption>Universitas Kartini Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) menertibkan 52 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan beragam sanksi. Salah satunya pencabutan izin operasional atau penyelenggaraan. Nah, 6 di antaranya PTS di Surabaya. Salah satunya Universitas Kartini di Surabaya Jawa Timur. Berdasar pantauan JawaPos.com, Senin (12/6), di Universitas Kartini Surabaya itu tak ada aktivitas mahasiswa sama sekali. Ruang parkir hanya ada 4 motor. Sementara itu, di ruang administrasi hanya ada satu petugas perempuan. Di depan universitas, dijaga satu sekuriti. &rdquo;Sudah tidak terima pendaftaran di sini,&rdquo; kata sekuriti itu ketika kali pertama wartawan JawaPos.com datang. Gedung kelas pun terlihat dikunci. Beberapa kursi belajar tampak ditumpuk sebagian di dekat toilet. Tulisan Universitas Kartini masih terpasang. Sekuriti universitas menyampaikan, universitas berhenti beroperasi pada Agustus 2022. Sejak itu, tak ada lagi aktivitas belajar di Universitas Kartini. Sebelumnya, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi. Sebanyak 23 di antaranya dijatuhi sanksi terberat yaitu pencabutan izin operasional. Lantas, apakah ada PTS di Surabaya yang ikut terseret? Berdasar data yang dihimpun, ada 6 PTS yang dikenai sanksi dari Kemendikbudristek. Keenam kampus itu yakni Universitas Kartini (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas W.R. Supratman Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi magister manajemen dan program magister administrasi publik), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas Merdeka Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi s1 ilmu keperawatan), Universitas 45 Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan), dan Universitas Doktor Nugroho Magetan Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi matematika program sarjana). Data PTS yang dijatuhi sanksi itu disampaikan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman pada 8 Juni. PTS yang dijatuhi sanksi dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, PTS dari Mamuju juga tak luput dari sanksi pemerintah. &rdquo;Paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Untuk namanya tidak bisa kami berikan. Hanya gambaran kota dan wilayah,&rdquo; kata Lukman. &nbsp; Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022 Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu. Bahrul memang tidak menampik bahwa universitasnya sempat diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, masa berlaku sanksi itu sudah lewat. Sanksi itu diberikan pada Agustus 2022. Kemudian, sanksi dicabut kembali setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan-perbaikan. &rdquo;Jadi selama empat bulan, Agustus hingga Desember 2022, kami berbenah hingga sanksi dicabut,&rdquo; ujar Bahrul. Apa saja yang diperbaiki? Bahrul menyebutkan, pihaknya mulai memperbaiki pangkalan data, data mahasiswa yang tidak riil dihilangkan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Termasuk penambahan dosen hingga sumber daya manusia. &rdquo;Setelah Desember 2022, kami sudah dapat mahasiswa baru lagi. Bantuan dosen juga sudah, jadi saya menyampaikan bahwa sanksi untuk Universitas WR Supratman selesai, tidak ada lagi,&rdquo; tegas Bahrul Amiq. &nbsp;

Universitas Kartini Surabaya dapat sanksi Kemendikbudristek berupa sanksi administratif berat pencabutan izin pendirian perguruan tinggi

Kondisi Universitas Kartini, Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang Ditutup Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek memang secara resmi tidak mengumumkan nama-nama perguruan tinggi swasta (PTS) yang dicabut izinnya. Tetapi, di website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), PTS nakal yang dicabut izinnya itu sudah disematkan keterangan tutup. Saat dicek tadi malam, beberapa nama PTS yang dicabut izinnya sudah resmi tertera keterangan tutup. Di antaranya, STISIP Kartika Bangsa di Jogjakarta, STIE Islamiyah di Kota Tangerang Selatan, dan STIE Tribuana di Kota Bekasi. Secara keseluruhan, ada 52 PTS bermasalah dan dijatuhi sanksi. Sanksi terberat adalah pencabutan izin, dijatuhkan pada 23 PTS. Jawa Pos mendapat salinan nama-nama PTS tersebut. Namun, Kemendikbudristek menyatakan data itu bersifat internal. &rsquo;&rsquo;Iya (data), itu harusnya tidak tersebar luas. Hanya kalangan terbatas dan jangan sampai dirilis ke publik,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman saat diklarifikasi. Sementara itu, perwakilan salah satu PTS yang dijatuhi sanksi pencabutan izin akhirnya bersuara. Dia adalah Suroyo, pemilik Yayasan STIE Tribuana Kota Bekasi. Suroyo belum terima kampusnya dinyatakan bersalah sampai dicabut izinnya. Ada beberapa poin klarifikasi yang dia sampaikan. Yakni, terkait tuduhan menyelewengkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, perkuliahan fiktif, dan praktik jual beli ijazah. Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu, tim dari Itjen Kemendikbudristek datang untuk melakukan investigasi di kampusnya. Tim Itjen Kemendikbudristek turun karena ada temuan tiga mahasiswa yang memperoleh KIP dobel. Selain dari kampus STIE Tribuana, mahasiswa itu juga mendapat KIP dari kampus lain. Dari hasil investigasi tersebut, Itjen Kemendikbudristek mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya, kampus harus mengembalikan kerugian negara. &rsquo;&rsquo;Sudah kami eksekusi beberapa bulan lalu. Sudah dibayarkan ke kas negara. Sudah selesai kasusnya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Soal tudingan STIE Tribuana menyelenggarakan kuliah fiktif, dia juga menampiknya. Menurut Suroyo, kampusnya sudah menyelenggarakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Jadi, mahasiswa hanya kuliah di kampus pada semester 1&ndash;4. Pada semester 5 dan 6, mahasiswa melakukan magang dengan mitra kampus. Lalu, pada semester 7, mahasiswa melakukan perkuliahan lintas prodi di perguruan tinggi lain. Selanjutnya, pada semester 8, mahasiswa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Sehingga jurnal absensi mahasiswa yang dipegang kampus hanya untuk semester 1&ndash;4. Meski begitu, kampus memegang laporan kegiatan magang mahasiswanya. Sedangkan untuk absensi mahasiswa lintas prodi, yang pegang adalah kampus lain yang dipilih mahasiswa. &rsquo;&rsquo;Tim EKA (evaluasi kinerja akademik) seolah-olah mahasiswanya 500, kok yang terlihat 200 orang. Kami menerapkan MBKM, apanya yang salah. Mahasiswa belajar berkebun sendiri juga bisa dinilai,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia menegaskan, skema MBKM yang dijalankan kampus sesuai dengan arahan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Lalu, soal dugaan jual beli ijazah, Suroyo menyebut pemerintah sampai saat ini tidak bisa membuktikannya. Dia mengatakan akan menindak tegas jika ada civitas di kampusnya yang terbukti terlibat praktik kotor itu. Bahkan, sebagai pemilik yayasan, dia bersedia menutup yayasan jika terbukti ada oknum di tingkat yayasan yang terlibat praktik jual beli ijazah. (wan/c18/oni)

Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek memang secara resmi tidak mengumumkan nama-nama perguruan tinggi swasta (PTS) yang dicabut izinnya.

Klaim Tak Ada Kuliah Fiktif, Pemilik Yayasan Protes Penutupan Perguruan Tinggi Swasta

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/dari-15-ribu-hanya-1560-orang-diterima-sebagai-calon-mahasiswa-unair_m_229200-1004682634.jpeg" alt="ILUSTRASI: Hasil Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah diumumkan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Hasil Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah diumumkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ada 52 perguruan tinggi swasta (PTS) yang melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. Bahkan, 23 di antaranya&nbsp; dijatuhi sanksi pencabutan izin operasional. <div dir="auto">Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek Lukman mengungkapkan, jika terdapat pihak kampus yang merasa keberatan atas penjatuhan sanksi, maka bisa melakukan protes atau upaya banding. Langkah itu bisa langsung ke Mendikbudristek atau ke PTUN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sanksi berdasarkan SK mekanisme banding lewat menteri, kalau pembatalan pencabutan izin harus lewat PTUN," kata Lukman kepada JawaPos.com, Minggu (11/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukman menjelaskan, pihak kampus yang merasa mendapatkan sanksi harus benar-benar mendapatkan informasi yang valid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak pernah mengumumkan nama-nama perguruan tinggi yang dicabut kecuali kalau dikonfirmasi, kita bilang iya atau tidak," ucap Lukman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam turut prihatin atas kasus pencabutan izin operasional PTS tersebut. &rdquo;Janganlah tujuan mulia penyelenggara pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dicemari manipulasi data,&rdquo; katanya.</div> Modus kejahatan lainnya adalah menerbitkan ijazah tanpa proses pembelajaran yang baik. Serta, ada yang mengadukan kampus menjalankan kuliah fiktif hingg juga yang melaporkan praktik jual beli ijazah, penyimpangan pemberian beasiswa KIP kuliah, layanan tidak sesuai standar pendidikan tinggi, dan konflik yayasan sehingga perkuliahan tidak kondusif.

Lukman mengungkapkan, jika terdapat pihak kampus yang merasa keberatan atas penjatuhan sanksi, maka bisa melakukan protes atau upaya banding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perguruan tinggi swasta

Berita Terkini