<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/mangrove-3666613448.jpg" alt="Mangrove memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir salah satunya pencegahan erosi dan abrasi." width="100%">
<figcaption>Mangrove memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir salah satunya pencegahan erosi dan abrasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup tengah merumuskan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove. Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan tentunya memperkuat benteng ekologis pesisir Jakarta di tengah ancaman abrasi, rob, dan perubahan iklim. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan bahwa kondisi mangrove Ibu Kota membutuhkan intervensi serius. Dari total 608,22 hektare (Ha) luasan mangrove pada 2024, tercatat 36,54 Ha berada pada kategori jarang. Selain itu, pemantauan di 25 lokasi menunjukkan 9,95 persen tegakan mangrove telah rusak akibat sampah kiriman laut, limbah domestik, dan gangguan fisik seperti dahan patah hingga terjangan rob. "Kita perlu memperkuat ekosistem Mangrove karena memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Karena itu diperlukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan," ujar Asep, Jumat (5/12).&nbsp; Ia menambahkan, Pergub tersebut akan menjadi landasan pengaturan pemanfaatan Mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Regulasi juga akan memuat mekanisme pengendalian kerusakan melalui penanggulangan, rehabilitasi, restorasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Upaya ini diharapkan menjaga fungsi Mangrove sebagai pelindung pesisir yang vital bagi Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang diwakili oleh Koordinator Pelaksana Geospasial Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Zaid Ibnu Awwal menerangkan bahwa Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya merupakan bagian dari penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Provinsi. "Dokumen ini menjadi fondasi akademik untuk memastikan Pergub yang sedang dirumuskan berada dalam satu kerangka yang selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, " kata Zaid.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rumuskan regulasi untuk lindungi dan rehabilitasi ekosistem mangrove dari kerusakan ekologis.

Banyak Tegakan Mangrove Rusak Akibat Sampah dan Rob, Pemprov DKI Rancang Pergub Pengendalian Kerusakan Ekosistem

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/WhatsApp-Image-2025-06-05-at-223531-1447022972.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri penandatanganan perjanjian antara PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis (5/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri penandatanganan perjanjian antara PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis (5/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru yang mengatur setiap Rukun Tetangga (RT) di Ibu Kota wajib memiliki satu alat pemadam api ringan (APAR). Kebijakan ini diambil menyusul seringnya terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk Jakarta. Terbaru, kebakaran hebat terjadi&nbsp; di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (8/6). Dalam insiden ini, sebanyak 485 bangunan semi permanen hangus terbakar.&nbsp; Sebanyak 800 Kepala Keluarga dengan 3.200 jiwa terdampak. 1.900 orang pun harus mengungsi di tempat pengungsian sementara. &ldquo;Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR,&rdquo; ujar Pramono usai meninjau pengungsian kebakaran di Kapuk Muara, Minggu (8/6). Pramono mengatakan, penyediaan APAR merupakan upaya preventif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kebakaran tidak meluas dan bisa ditangani sejak dini, khususnya pada kawasan permukiman padat. &ldquo;Tetapi seringkali kejadian yang seperti ini kan tidak terduga dan tidak terencanakan,&rdquo; kata Pramono. Politikus PDIP itu juga menyampaikan bahwa saat ini belum semua RT memiliki APAR di kawasan kebakaran Kapuk Muara. Jika tidak ada kendala, seluruh RT di Jakarta ditargetkan sudah memiliki APAR pada bulan Agustus 2025 mendatang. &ldquo;Dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani,&rdquo; imbuh Pramono. </div>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Pergub terbaru yang mengatur setiap RT adi Ibu Kota wjib punya APAR

Gubernur Pramono Teken Pergub Baru: Setiap RT di Jakarta Wajib Punya APAR! Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220930_220648346.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9). Dalam pernyataannya di depan massa aksi, Ariza sapaan akrabnya, berjanji bahwa Pergub Nomor 207 Tahun 2016 yang disebut-sebut melegalkan penggusuran akan dicabut sebelum lengser pada 16 Oktober.  "Tadi sudah saya sampaikan, insya Allah sebelum 16 Oktober Pergubnya sudah dicabut," ujarnya di hadapan massa aksi KRMP, Jumat (30/9).  Menanggapi hal itu, orator di atas mobil komando mengatakan bahwa jika janji tersebut tidak ditunaikan, maka massa aksi akan menduduki gedung Balai Kota. "Jika dalam dua minggu tidak dicabut, kami pastikan kami sendiri yang akan menduduki Balai Kota," teriak salah satu demonstran.  Menurut Ariza, meneruskan pesan dari Biro Hukum DKI Jakarta, pencabutan Pergub 207 era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sudah proses finalisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  "Dalam satu minggu ke depan, mudah-mudahan bisa selesai pencabutan. Permintaan Pak Gubernur sejak awal mau mencabut Pergub tersebut, hanya proses administrasinya membutuhkan waktu karena pencabutan tersebut belum masuk dalam program penyusunan Pergub tahun 2022," jelasnya.  Sebelumnya, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jihan Fauziah yang ikut tergabung dalam KRMP mengatakan bahwa perjalanan panjang sudah dilalui pihaknya untuk memberikan waktu bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Pergub 207/2016.  "7 bulan telah berlalu sejak Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melayangkan surat permohonan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Namun, hingga hari ini, warga justru digantung atas ketidakpastian pencabutan Pergub tersebut," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/9) di lokasi aksi.  Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Gubernur DKI Jakarta segera mencabut Pergub yang membuat warga Jakarta dapat dengan mudah digusur. Apalagi mengingat bahwa pemerintahan periode Anies akan berakhir tinggal hitungan hari.  "Selama ini tidak ada transparansi dalam proses permohonan pencabutan Pergub DKI 207/2016 yang telah dilakukan sejak Februari lalu. Padahal KRMP telah melakukan korespondensi kepada pihak Gubernur untuk mendapatkan informasi terkait pencabutan Pergub DKI 207/2016," tegasnya.  Oleh karena itu, pihaknya menuntut dua hal kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama, mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 yang melegitimasi penggusuran paksa dengan menggunakan kekerasan dari aparat.  "Dua, bersama masyarakat merumuskan Peraturan Gubernur tentang peta jalan reforma agraria di DKI Jakarta berdasarkan prinsip pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati sesuai UU Pokok-pokok Agraria," tandasnya.

Ariza Janji Pergub Penggusuran Era Ahok Dicabut Sebelum Anies Lengser

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Salah satu aturannya yakni terkait penggunaan masker.  Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga di Jakarta wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Baik itu di tempat umum maupun fasilitas umum.  Bagi yang melanggaran akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Selain itu, pelanggar juga disanksi melakukan kerja sosial.  "Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi," tulis Anies dalam Pergub tersebut.  Selain kerja sosial, adapula sanksi berupa denda administratif. Nominalnya berkisar Rp 100 ribu untuk paling rendah. Sedangkan denda maksimal Rp 250 ribu.  Dalam aturan ini, pemberian denda menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Atau bisa didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Tak Pakai Masker Bisa Didenda Hingga Rp 250 Ribu dan Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/wow-1500-kendaraan-bertambah-setiap-harinya-di-jakarta_m_152873.jpeg" alt="Ilustrasi kemacetan Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemacetan Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, bahwa siklus pertambahan kendaraan roda dua dan roda empat di Ibu Kota sangat signifikan. Tercatat, ada 1200 sepeda motor dan 300 mobil bertambah&lrm; setiap hari. "Setiap hari ada peningkatan kendaraan 1500 tiap hari. Anda bayangkan, 1500 kali 30 hari, ada 45000 perbulan," tutur Djarot, Rabu (23/8). Oleh karena itu, Djarot menegaskan, pembatasan sepeda motor dari Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Senayan ditujukan untuk mengalihkan masyarakat agar naik kendaraan umum. Selain itu, pembatasan juga berfungsi untuk&nbsp;mengurai kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta. "Tujuannya untuk mendorong mereka (pengendara sepeda motor) naik kendaraan umum. Kedua, untuk mengurangi kemacetan ketika&lrm; pembangunan besar-besaran," kata Djarot. Mantan Wali Kota Blitar itu telah memanggil Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk melakukan sosialisasi tujuan dari perluasan pembatasan sepeda motor tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi itu dimaksudkan agar masyarakat tidak bingung dan mengetahui kawasan-kawasan mana yang dilarang melintas dan mana yang menerapkan sistem ganjil-genap. "Saya bilang tolong sosialisasikan dan lakukan secara bertahap (pembatasan) itu. Kendaraan masih bisa masuk Kuningan, mungkin tahap pertama bisa diatur aturan ganjil genap," ujar dia. Selain itu, Djarot juga meminta di ruas jalan Sudirman-Thamrin ada penambahan bus Transjakarta dan KRL, yang akan dikukuhan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Nanti akan kita buatkan Pergubnya. Ini kan belum, masih nunggu masukan-masukan dan kajian," jelas Politikus PDI Perjuangan itu. Sebagai informasi, perluasan larangan kendaraan sepeda motor dari Monas-Bundaran Senayan akan diuji coba mulai 12 September hingga 10 Oktober 2017

Wow,  1500 Kendaraan Bertambah Setiap Harinya di Jakarta