<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/IMG_20251027_171450_282-102283347.jpg" alt="Aliansi Kramatwatu melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10). (Desi Purnama Sari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aliansi Kramatwatu melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10). (Desi Purnama Sari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa yang tergabung dalam Aliansi Kramatwatu kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10), terkait penyelesaian aktivitas truk tambang di wilayah tersebut. Koordinator masa aksi Agung Permana mengatakan, aksi jilid kedua ini terpaksa dilakukan karena pemerintah belum juga menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur jam operasional truk tambang. &rdquo;Respons ada, akan tetapi terlambat. Lambatnya pemerintah hari ini untuk segera mengeluarkan peraturan,&rdquo; kata Agung seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan, kelambanan respons tersebut telah berdampak buruk bagi masyarakat. Kelambanan pemerintah terbukti setelah terjadi kecelakaan beruntun seminggu pasca aksi pertama pada 16 Oktober. &rdquo;Ketika kita aksi kemarin di tanggal 16 setelah seminggu itu terjadi lagi yang namanya tabrakan beruntun. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten sangat lambat,&rdquo; ujar Agung. Massa aksi yang terdiri dari sekitar 500 mahasiswa, pelajar, masyarakat, dan karang taruna, ini menuntut Gubernur Banten hadir menemui mereka secara langsung. &rdquo;Keinginan kami tetap, kami ingin terbitkan yang namanya jam operasional truk di Kramatwatu dan kami sepakat tidak akan bubar sebelum Gubernur Provinsi Banten itu hadir,&rdquo; tegas Agung. Dia menyoroti truk-truk over dimension over load (odol) masih melintasi di wilayah Kramatwatu. Sebab, diduga menghindari sistem pengawasan muatan yang ada di gerbang tol lain. &rdquo;Kalau di Serang Barat tidak ada sistem deteksi. Makanya truk-truk odol melintas di Kamatwatu,&rdquo; ungkap Agung. Selain menuntut Pergub, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk menutup tambang-tambang ilegal di Banten yang dinilai sebagai akar permasalahan. Aliansi Kamatwatu Melawan mengancam akan menggelar aksi jilid ketiga dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. &rdquo;Jangan sampai pada hari ini pemerintah tidak mengeluarkan Pergub, maka kita akan adakan aksi lanjutan untuk jilid ketiga. Dengan masa yang lebih banyak lagi,&rdquo; ucap Agung. &lrm;Sejumlah massa aksi tampak menutup arus lalu lintas arah Cilegon menuju Serang. Mereka secara bergiliran melakukan orasi menuntut agar truk bermuatan berlebih tidak melintas melalui jalan utama. &lrm;Tidak hanya berorasi massa aksi juga turut membakar ban bekas dan mencegat beberapa truk yang melintas. Aparat kepolisian dan TNI yang berjaga sempat berupaya menghalau massa.

Massa Aliansi Kramatwatu gelar aksi unjuk rasa terkait penyelesaian aktivitas truk tambang di Simpang Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon

Aliansi Kamatwatu Kembali Turun ke Jalan Soal Truk Tambang di Serang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/isolated-shot-retriever-dog-snuggling-with-calico-cat-front-white-background-1-532503781.jpg" alt="Ilustrasi anjing dan kucing. DPRD DKI Jakarta mendukung penerbitan Pergub terkait larangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anjing dan kucing. DPRD DKI Jakarta mendukung penerbitan Pergub terkait larangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana penerbitan peraturan gubernur (Pergub) terkait larangan perdagangan daging anjing dan kucing di Jakarta. Terlebih, sudah ada larangan dalam Undang-Undang (UU) Pangan Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa anjing dan kucing tidak boleh dikonsumsi. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menuturkan, pada dasarnya, daging anjing dan kucing itu sudah terlarang untuk konsumsi publik. Terutama bagi Umat Islam. "Sejak dulu memang sudah dilarang untuk dikonsumsi. Untuk umat tertentu barangkali tidak masalah. Tapi untuk publik, pada umumnya umat Islam ini terlarang, ini haram," ujar Khoirudin. Menurut Khoirudin, aturan larangan penjualan daging anjing dan kucing itu sangat penting diterbitkan. Tujuannya memastikan perlindungan hak-hak kaum muslimin. Khususnya praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. "Jadi pemerintah perlu mengatur, menghormati masing-masing agama, agar ini dibatasi penjualannya, keberadaannya. Untuk kaum muslimin agar terlindungi hak-haknya," tutur dia. Untuk memastikan implementasi aturan itu berjalan efektif, dia juga menekankan, perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Itu untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta. "Sementara untuk sanksi, yang ada saja. Peraturan yang ada ditegakkan, Insya Allah efektif," ucap dia. Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Francine Widjojo menuturkan, aturan larangan menjual dan mengonsumsi daging anjing dan kucing itu juga bertujuan untuk menekan potensi peningkatan risiko penularan rabies. Mengingat daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta masih belum berstatus bebas rabies. "Kita harus terus waspada, dan salah satu caranya adalah mencegah hewan rentan atau berpotensi menularkan rabies, untuk diperdagangkan maupun dikonsumsi," tambah Francine. Dia juga mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana menerbitkan Pergub. Kebijakan itu sejalan dengan target nasional untuk terbebas rabies pada 2030. Oleh karena itu, DPRD DKI disebutkannya siap mengawal rencana penerbitan pergub itu.

DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana penerbitan Pergub terkait larangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing.

DPRD DKI Jakarta Dukung Larangan Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing dan Kucing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/IMG-20250505-WA0062-3749311225.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengungkapkan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan berbasis kedisiplinan di barak militer bagi pelajar bermasalah di Jabar. Ia menekankan, program itu bertujuan untuk menanggulangi maraknya aksi kekerasan remaja dan kenakalan pelajar di wilayah Jawa Barat. "Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada," kata Dedi di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5). Program ini, kata Dedi, merupakan respons atas berbagai peristiwa kriminalitas remaja yang semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, surat edaran tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan memiliki konsekuensi terhadap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki," tegasnya. Dedi membantah bahwa surat edaran itu sebagai bentuk tekanan ke setiap daerah di Jabar. Ia menilai, pendekatan ini lebih pada bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. "Kita bukan diancam ya. Kita, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan," ujarnya. Dedi juga menggambarkan potensi dampak sosial yang terjadi jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah konkret. Menurut dia, kekerasan remaja bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga menimbulkan beban biaya dan psikologis. "Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu?" paparnya. Untuk memperkuat dasar hukum dan operasionalisasi program ini, Dedi memastikan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang telah dikirimkan. "Setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," tegasnya. Melalui rencana penerbitan Pergub ini, kata Dedi, Pemprov Jabar berharap semua kepala daerah di Jawa Barat dapat bersinergi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkarakter.&nbsp;"Pemerintah nanti mengintervensi dalam penataan ruang," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan terbitkan Pergub untuk perkuat pendidikan di barak militer sebagai tanggapan atas kekerasan remaja.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Terbitkan Pergub, Perkuat Program Pendidikan bagi Remaja Bermasalah di Barak Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/populasi-janda-duda-muda-balikpapan-meningkat-didominasi-cerai-gugat_m_167398.jpeg" alt="Ilustrasi cerai." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cerai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara perihal Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang di keluarkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi baru-baru ini. Tito mengaku telah mengkonfirmasi langsung alasan dikeluarkannya pergub itu oleh Pj Teguh. Pergub itu dikeluarkan lantaran tingginya angka perceraian ASN DKI Jakarta. &rdquo;Jadi rupanya, Pak Gubernur menjelaskan kepada saya, trigger-nya Pergub itu dibuat karena ada data banyaknya, cukup banyaknya ya, gak banyak, cukup banyaknya, relatif. Itu angka perceraian di kalangan ASN di Provinsi DKI,&rdquo; ujar Tito di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1). Tito memaparkan, pada 2024, tercatat sebanyak 116 ASN Pemprov DKI Jakarta yang mengalami perceraian. Berdasar data itu, kata Tito, Pj Gubernur Teguh mengeluarkan pergub terebut guna mencegah terjadinya perceraian. &rdquo;Tahun lalu, 2024, ada 116 yang dilaporkan, belum mungkin yang di luar itu. Nah beliau tergerak hatinya, ingin mencegah, jangan sampai terjadi perceraian. Salah satu faktor yang membuat jadi perceraian adalah, mohon maaf, hubungan antara suami dan istri,&rdquo; ucap Tito. Tito menyebut, Pergub tersebut dikeluarkan untuk mempersulit terjadinya perceraian. "Nah oleh karena itulah, Pak Gubernur membuat peraturan yang mempersulit terjadinya perceraian,&rdquo; terang Tito. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya juga menjelaskan, pergub tersebut dikeluarkan untuk mempersulit perceraian ataupun poligami, bukan mempermudah. &rdquo;Ini justru memperketat. Untuk apa, untuk melindungi hak-hak istri dan juga anak-anaknya,&rdquo; tegas dia. Dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 4 ayat (1), persyaratan untuk ASN poligami atau beristri lebih dari satu disebutkan lebih rinci jika dibandingkan PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu : <ol> <li>alasan yang mendasari perkawinan:</li> <li>istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;</li> <li>istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau</li> <li>istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan;</li> <li>mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;</li> <li>mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak;</li> <li>sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak;</li> <li>tidak mengganggu tugas kedinasan; dan</li> <li>memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.</li> </ol> Kemudian, untuk perceraian, dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 11, telah tertuang secara rinci alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan izin bercerai, yaitu: <ol> <li>salah satu pihak berbuat zina;</li> <li>salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan;</li> <li>salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;</li> <li>salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung;</li> <li>salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; atau</li> <li>antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li> </ol>

Mendagri Tito Karnavian menyebut alasan Pj Gubernur keluarkan Pergub Izin Perkawinan dan Perceraian untuk mengurangi angka perceraian ASN

Tanggapi Pergub Poligami ASN Jakarta, Mendagri Tito: Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi Capai Ratusan pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-kunjungan-wisata-tanah-lot-bali-030522-nhw-1.jpg" alt="Ilustrasi wisatawan di objek wisata Tanah Lot saat liburan Hari Raya Idul Fitri, Selasa (3/5). Nyoman Hendra Wibowo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisatawan di objek wisata Tanah Lot saat liburan Hari Raya Idul Fitri, Selasa (3/5). Nyoman Hendra Wibowo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menyebutkan, tak berencana membuat peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan daerah (perda) untuk menegaskan aturan dari pasal-pasal yang menimbulkan polemik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. ”Tidak ada pergub atau perda, sudah ada aturan undang-undang (KUHP). Kita hanya sosialisasi agar jangan sampai salah tafsir di luar,” kata Wagub yang sering dipanggil Cok Ace seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Wagub Cok Ace mengatakan, tak akan ada pihak yang menyalahgunakan KUHP baru seperti yang ditakuti masyarakat. Apalagi hal ini telah diklarifikasi Gubernur Wayan Koster sebelumnya. ”Intinya, KUHP yang baru pasal 411 dan 412 sampai dengan pasal 417 sesungguhnya, ada hal-hal yang substansinya dilihat dari peraturan sebelumnya. Justru sekarang ada penegasan terhadap subjek hukumnya, yaitu suami, istri, orang tua, dan anak. Ini lebih jelas lagi,” ujar Cok Ace. Meskipun Pemprov Bali tak mengeluarkan aturan tambahan di luar KUHP baru, Wagub Cok Ace memastikan agar wisatawan yang datang tak perlu khawatir. Lantaran pidana dapat dilakukan hanya dengan delik aduan. ”Dan itu hak daripada subjek itu sendiri,” ucap Cok Ace. Menurut dia, pasal-pasal yang ramai dibicarakan pelaku usaha pariwisata di Bali selama sepekan justru merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kemuliaan sebuah pernikahan. Sehingga, suami istri yang sah diberikan hak untuk menggugat apabila pasangannya melakukan hubungan di luar perkawinan. ”Ini kan bagus sebenarnya dan selama ini sudah kita lakukan. Seperti suami yang menangkap istrinya dengan orang lain langsung dilaporkan. Itu kan sudah berlaku dari dulu, tidak ada hal baru,” kata Cok Ace. Hingga saat ini, Wagub asal Ubud itu juga melihat tak ada dampak negatif dari KUHP baru yang disahkan DPR, Selasa (6/12). Terlihat dari kedatangan wisatawan khususnya mancanegara ke Pulau Dewata. Dia berharap kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 15 ribu-16 ribu per hari, sehingga baik untuk penutup tahun 2022. "Astungkara, kalau kita lihat dari kedatangan wisatawan dari hari ke hari khususnya setelah pengesahan KUHP baru, sebenarnya masih menunjukkan tren meningkat dan mudah-mudahan akhir tahun jumlahnya bisa meningkat dan lebih bagus lagi,” ujar Cok Ace. Dia juga menyampaikan, Pemprov Bali telah bersurat ke pelaku pariwisata untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait kedatangan wisatawan mancanegara yang hendak menyambut Natal dan Tahun Baru di Bali. ”CHSE dan keamanan juga harus diperhatikan. Kami sudah sampaikan kepada anggota-anggota kalau ada event agar melapor sesuai dengan tingkat jumlah kegiatan yang dilakukan. Ada hal-hal yang cukup dilaporkan ke Kapolres dan ada hal-hal yang harus dilaporkan ke Kapolda,” jelas Cok Ace. Perayaan tahun baru kali ini juga dipastikan Wagub Cok Ace akan terlaksana dengan baik disertai perayaan kembang api, mengingat izinnya telah dimohonkan.

Wagub Bali Sebut Tak Ada Pergub/Perda Terkait KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210113_232025.jpg" alt="Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur, khususnya pada tujuh provinsi prioritas untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis (PPKM) Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Keluarahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Tujuh provinsi yang menjalankan PPKM Mikro antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Jawa Timur, dan Bali.  Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal meminta tujuh provinsi prioritas itu menerbitkan aturan pelaksana, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Surat Edaran (SE). Para kepala daerah di daerah tersebut juga harus mendukung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro.  “Kami mengharapkan tujuh provinsi yang diberlakukan Inmendagri ini sudah menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro. Sehingga bisa kita publikasi kepada media bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring kab/kota secara berjenjang,” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (9/2).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/02/2021/jam-buka-mal-lebih-lama-pengusaha-harap-bisa-pancing-hasrat-belanja/">Jam Buka Mal Lebih Lama, Pengusaha Harap Bisa Pancing Hasrat Belanja</a>  Safrizal menuturkan, beberapa bupati/wali kota yang disebutkan dalam Inmendagri tersebut juga diminta segera menyusun Surat Edaran (SE) atau peraturan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur dalam mengatur PPKM Mikro.  Dia menyebut, hal ini juga dengan gubernur, bupati/wali kota yang diminta untuk memastikan dukungan pembiayaan terhadap program PPKM Mikro agar dapat berjalan sampai level yang lebih mikro. “Kemudian juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kecamatan dan desa yang ada di wilayahnya,” ujar Safrizal.  Safrizal mengharapkan, pada tingkat kecamatan agar segera membentuk posko kecamatan untuk mensupervisi posko desa/kelurahan hingga ke tingkat RT/RW. Di samping itu, agar dilakukan pula analisis di level kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan zona kriteria yang sudah ditetapkan.  "Monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) guna memperoleh data yang akurat," urai Safrizal.  Sebagaimana diketahui PPKM Mikro diberlakukan mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Inmendagri 3/2021 ini mengatur empat zonasi untuk menekan penularan Covid-19 dari tingkat kelurahan atau desa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

Kemendagri Minta 7 Provinsi yang Jalankan PPKM Mikro Terbitkan Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Totoar-Kebayoran-Lama-di-Kuasai-PKL-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pergub tersebut ini sedang dalam tahap penyusunan.  Hari menjelaskan, dalam aturan ini nantinya akan dijelaskan trotoar yang diperbolehkan untuk berjualan. Serta syarat PKL yang diperbolehkan jualan juga dirinci.  "Pergub ini lagi dikoreksi. Tentunya di situ yang bisa kita akomodir itu yang trotoar (lebarnya) lebih dari 5 meter," kata Hari saat dihubungi, Jumat (17/1).  Sehingga trotoar yang diperbolehkan untuk lapak PKL juga dilihat dari lebarnya. Tak semua trotoar bisa digunakan untuk berjualan.  Lantas, adakah kategori PKL yang dimuat dalam Pergub tersebut?  Untuk spesifikasi PKL, Pergub akan mengikuti Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 3, yakni pedagang yang diizinkan bukan PKL permanen. "Kemudian tidak boleh bakar-membakar. Jadi harus PKL yang benar-benar ramah lingkungan," imbuh Hari.  Kompor yang boleh digunakan harus elektrik. PKL juga dilarang melakukan aktivitas mencuci peralatan, karena akan mencemari lingkungan. PKL juga akan diatur waktu berjualannya, serta bentuk alat berjualannya pun ditentukan.  Penempatan PKL akan ditentukan melalui Peraturan Wali Kota sesuai rekomendasi Dinas Bina Marga setelah Pergub dikeluarkan. Pada dasarnya, PKL yang dibolehkan berjualan di trotoar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Termasuk bagi pergerakan penyandang disabilitas. Bagi yang melanggar maka akan langsung ditertibkan.  "Yang penting intinya tidak mengganggu pejalan kaki. Hak pejalan kaki tetap nomor satu, ini (PKL ditrotoar) hanya sebagai pelengkap," pungkas Hari.  Namun, saat disinggung kapan Pergub ini diterbitkan, Hari enggan memberi kepastian. Dia hanya berharap aturan ini bisa segera disahkan.

Akomodasi PKL Jualan di Trotoar, Pemprov DKI Siapkan Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mobil-penyandang-disabilitas-tidak-ditilang-jika-langgar-ganjil-genap_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi perhatian lebih terhadap para penyandang disabilitas atau difabel. Hal itu terlihat dari Pergub 77/2018 yang disahkannya pada Selasa (31/7). Di dalamnya tertuang bahwa kebijakan perluasan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil genap selama Asian Games 2018 mengecualikan masyarakat difabel. Pasal 4 berbunyi pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberlakukan antara lain pada huruf k, yakni kendaraan yang membawa masyarakat difabel. &ldquo;(Ganjil genap) ada pengecualian untuk penyandang disabilitas, bahwa kita menyadari untuk penyandang disabilitas kebutuhan akses mereka lebih tinggi,&rdquo; ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta. Hal tersebut juga berdasarkan pengalamannya saat berinteraksi dengan para difabel. Mereka terpaksa menggunakan mobil untuk beraktivitas sehari-hari karena keterbatasannya. Bahkan, mobil tersebut pun dirancang khusus untuk digunakannya. &ldquo;Dia (difabel) tentu tidak bisa gonta-ganti mobil, mobilnya pun sudah dirancang khusus untuk digunakannya. Jadi pakai kursi roda, tapi pakai mobil,&rdquo; kata dia. Oleh karena itu, untuk mencirikan sebuah kendaraan milik penyandang disabilitas, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu meminta pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyediakan stiker yang nantinya akan ditempelkan di mobil mereka. &ldquo;Saya sudah instruksikan pada Dishub, nanti mereka akan kasih stiker khusus yang diberikan kepada para penyandang disabilitas,&rdquo; jelasnya. Sementara saat ini, mobil difabel yang diberhentikan tidak akan ditilang. Hal itu berlaku hingga penyediaan stiker telah memenuhi. &ldquo;Jadi kalau sekarang pas diberentiin ternyata disabilitas, maka itu bukan pelanggaran. Jadi dibiarkan. Kalau penyandang lewat meskipun tidak menaati ganjil henap, mereka dibolehkan masuk,&rdquo; terang Anies. Sebagai informasi, ganjil genap secara resmi diberlakukan mulai 1 Agustus 2018 hingga selama penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018. Pelaksanaannya, yakni Senin-Minggu pukul 06.00-21.00 WIB. Artinya, sistem yang bertujuan mengurangi volume kendaraan pribadi itu akan berlaku selama 15 jam setiap hari. (yes/Yesika)

Mobil Penyandang Disabilitas Tidak Ditilang Jika Langgar Ganjil Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-segel-pulau-d-anies-terbitkan-pergub-untuk-kelola-reklamasi_m_220024.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub itu mengatur Badan Koordinasi Pengelolaan reklamasi sekaligus fungsinya. Pergub 58/2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu ditandatangani Anies pada 4 Juni 2018, dan diundangkan pada 7 Juni 2018. Saat ini, telah diunggah dan dapat diakses publik melalui https://jdih.jakarta.go.id. Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b, BKP Pantura memiliki fungsi pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta. Tugas mereka antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, pemeliharaan lingkungan reklamasi, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan adanya tugas di pasal 4, besar kemungkinan pergub itu memang untuk melanjutkan pengelolaan pulau reklamasi. Tetapi, tidak seperti rencana eksisting. Pemprov ingin pulau reklamasi yang sudah terlanjur ada dimanfaatkan dengan cara baru. Itu terlihat dari Pasal 4 ayat 2 (c) poin satu. Tertulis kalau penataan meliputi perbaikan lingkungan, pemeliharaan kampung luar batang dan kampung nelayan. Termasuk, penataan kembali lingkungan permukiman kelompok masyarakat bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum di deretan pantai utata Jakarta. Pergub terkait juga merinci pembentukan BKP Pantura Jakarta yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Terkait kemungkinan Anies melanjutkan reklamasi atas adanya Pergub tersebut belum dapat terkonfirmasi. Sekda DKI Jakarta Saefullah tidak merespons pesan singkat dan telepon yang dilayangkan JawaPos.com. Sebelumnya, Anies menyegel 932 bangunan di Pulau D reklamasi Pantai Utara Jakarta pekan lalu, Kamis (7/6). Dia mengatakan akan membentuk badan yang menangani masalah reklamasi Pantai Utara Jakarta. "Kiya akan segera menuntaskan penyusunan raperda sekaligus juga kita akan nanti membentuk semua badan-badan yang yang yang diharuskan oleh Peraturan Presiden nomor 52 tahun 95 dan juga oleh Perda yang menyangkut reklamasi," ujar Anies di Pulau D. Namun, dia belum mendetilkan pembentukan badan terkait. Padahal, Pergub BKP Pantura yang dimaksud diundangkan pada hari yang sama dengan penyegelan tersebut. "Nanti kita akan segera umumkan, timnya sudah ada orangnya semua sudah siap nanti akak kita umum kan segera.," tandasnya.

Setelah Segel Pulau D, Anies Terbitkan Pergub untuk Kelola Reklamasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pergub-transportasi-online-segera-diumumkan_m_175924.jpeg" alt="Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Guna meredam gejolak di tengah masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait angkutan berbasis online akhir tahun 2017 ini. Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran menegaskan, keputusan terkait Pergub tersebut akan dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak terkait, termasuk menerima masukan muatan-muatan dari berapa pihak untuk penyempurnaan Pergub tersebut. "Silakan koordinasikan ke Perhubungan dan Biro Hukum. Karena, satu atau dua hari ke depan kita akan rapat penyelesaian Pergub ini," kata Amran di Padang, Selasa (19/12). Untuk Pergub ini lanjut Amran, kerangkanya tidak akan banyak berubah dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang sedang dalam proses penyusunan. "Jadi, pembuatan Pergub ini tidak akan bertentangan dengan pusat karena kerangka tidak jauh dari Permenhub," terangnya. Setelah selesai, Pergub tersebut akan segera disosialisasikan pada pengusaha dan pengemudi angkutan daring. Untuk penerapannya,&nbsp;kemungkinan besar mulai dilakukan akhir Januari atau awal Februari 2018 mendatang. Dalam kerangka Pergub yang sedang disiapkan tersebut, nantinya juga memuat tarif bawah dan tarif atas untuk angkutan daring yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan gubernur. "Kemudian wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan daring ditetapkan gubernur dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya perkiraan kebutuhan atau kuota, perkembangan daerah, karakteristik daerah, dan prasarana jalan," ujarnya. Dalam draf Pergub angkutan daring itu, sambungnya, juga harus dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam bentuk PT atau koperasi yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi pemberian layanan akses aplikasi pada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin. "Dilarang untuk memberikan layanan aplikasi kepada perorangan serta melakukan perekrutan pengemudi. Perusahaan aplikasi juga dilarang untuk menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif bawah yang ditetapkan," ungkapnya. Terkait maraknya angkutan daring tanpa izin yang masih beroperasi, nasibnya akan ditentukan pada 30 Januari 2018 mendatang. Sebelumnya, Aliansi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno terkait maraknya jasa angkutan online dan nasib pengusaha jasa angkutan kota.

Pergub Transportasi Online Segera Diumumkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pergub

Berita Terkini