<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/28jbCtVoQQq2twjCXiGh2GCkskbcnC3OF5cPefnx-4182295598.jpg" alt="Praktisi komunikasi politik Ahmad F. Ridha dan sejumlah narasumber dalam diskusi publik bertajuk Polri dalam Menjaga Demokrasi di Jakarta Timur, Senin (10/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Praktisi komunikasi politik Ahmad F. Ridha dan sejumlah narasumber dalam diskusi publik bertajuk Polri dalam Menjaga Demokrasi di Jakarta Timur, Senin (10/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disorot publik setelah pemerintah membentuk Tim Reformasi Polri. Namun, pembenahan Polri tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan semata, tetapi harus menyentuh akar persoalan di level sistem dan regulasi. Praktisi komunikasi politik Ahmad F. Ridha menegaskan, Polri sejatinya merupakan instrumen sipil yang berperan penting dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, menurutnya, posisi dan fungsi Polri dalam sistem pemerintahan masih belum diatur secara tegas dalam hukum nasional. "Polisi itu sebenarnya adalah instrumen sipil dalam melaksanakan pemerintahan, terutama dalam penertiban sipil. Tapi masalahnya adalah ketidakjelasan mau menempatkan polisi ini sebagai apa," ujar Ridha dalam diskusi bertajuk Polri dalam Menjaga Demokrasi, Senin (10/11). Ridha menilai, reformasi Polri tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya penataan produk hukum yang menjadi dasar hubungan antara lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK. "Harusnya dibuat dulu satu produk hukum yang di atasnya. Jangan reformasi polisinya dulu. Karena kalau wadah hukumnya belum jelas, reformasi itu hanya akan berujung pada pergantian pimpinan saja," tegasnya. Ia juga mempertanyakan arah reformasi Polri yang dinilai belum menyentuh akar masalah kelembagaan. "Reformasi Polri jangan-jangan ini hanya untuk menyenangkan satu dua pihak. Misalnya ada kelompok yang selalu protes," tuturnya. Dari sisi masyarakat sipil, suara perubahan juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Persatuan Mahasiswa Nusantara (Permasta) Riswan Siahaan menilai, Polri harus lebih terbuka dan responsif agar kembali dipercaya publik. "Polisi dalam demokrasi itu harus lebih responsif dan terbuka. Masyarakat sering mengeluhkan penanganan kasus hukum yang lambat, sehingga muncul ketidakpercayaan," ujarnya. Riswan menegaskan, citra kepolisian sering kali rusak akibat ulah oknum. Karena itu, penegakan disiplin internal harus menjadi prioritas. "Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Polisi tidak boleh melindungi oknum-oknum pelanggar. Itu yang merusak citra institusi," ucapnya. Sementara itu, Koordinator Komrad Pancasila Antony Yuda berharap kehadiran Tim Reformasi Polri benar-benar membawa perubahan positif di tubuh kepolisian. "Diharapkan ke depannya Polri mampu menjadi institusi yang bisa menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan menjadi lebih baik dari yang sekarang," kata Antony.

Perubahan di tubuh Polri harus menyentuh akar masalah, bukan hanya pergantian pimpinan, menuntut keterbukaan dan disiplin.

Pengamat Ingatkan Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Sekadar Ganti Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-ketua-pn-jakut-gantikan-purwono-edi-jadi-ketua-pn-semarang_m_.jpg" alt="Proses pelantikan Sutaji sebagai Ketua PN Semarang yang baru di Pengadilan Tinggi Semarang, Senin (21/1)." width="100%">
<figcaption>Proses pelantikan Sutaji sebagai Ketua PN Semarang yang baru di Pengadilan Tinggi Semarang, Senin (21/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Semarang resmi memiliki ketua baru. Adalah Sutaji yang kini secara sah dilantik menggantikan Purwono Edi Santosa di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">Pengadilan Tinggi Semarang</a>, Senin (21/1). Sutaji mengikuti proses pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nommy HT Siahaan. Di mana ia turut menjelaskan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">penggantian posisi</a> ini tak ada hubungannya dengan kasus Bupati Jepara, Achmad Marzuki yang belum lama ini diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &ldquo;Ini pergantian normal saja, tidak ada kaitannya dengan itu. Normal karena beliau sudah waktunya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">mendapatkan promosi</a>,&rdquo; kata Nommy ssai acara pelantikan. Purwono Edi Santosa yang saat ini dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, di Medan, Sumut sendiri sebelum ini <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">pernah dipanggil KPK</a> sebagai saksi kasus korupsi Bupati Jepara. Ia pernah dicecar penyidik soal penunjukan Lasito sebagai hakim praperadilan Ahmad. Sutaji sendiri sebelumnya tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara. Ia pernah memimpin <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">sidang kasus perceraian</a> Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan istrinya, Veronica Tan. &ldquo;Saya pesankan kepada yang baru supaya perlu ada pengawasan intensif dan ketat, karena kita ketahui kemarin ada hakim PN Semarang yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">tersangkut KPK</a> (Lasito),&rdquo; sambung Nommy. Sedangkan Sutaji mengatakan bakal menerapkan aturan baru di kantor selama ia menjadi Ketua PN. Yakni menyiapkan ruang terbuka khusus sebagai tempat bertemu antara <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/soal-pembebasan-baasyir-ganjar-semoga-tidak-ada-hal-hal-negatif" target="_blank">hakim dan tamu.</a> Dengan cara ini, ia berujar segala tindak korupsi, macam suap dan sebagainya bisa diminimalisir. "Sehingga kalau nanti terpaksa menerima tamu di kantor, ya harus di ruang tamu terbuka itu," katanya. Pengawasan intensif tetap katanya tetap ditingkatkan. Mengantisipasi dan mengawasi gerak-gerik jajaran PN di luar lingkungan kantor. &ldquo;Tanpa sepengetahuan kita, ada apa-apa ya tanggung jawab dia,&rdquo; lanjutnya.

Eks Ketua PN Jakut Gantikan Purwono Edi Jadi Ketua PN Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/titiek-soeharto-lengser-dari-ketua-komisi-iv-ini-kata-penggantinnya_m_144121.jpeg" alt="(dari Kiri) Ade Komarudin bersama Titiek Soeharto dan adiknya Tommy Soeharto." width="100%">
<figcaption>(dari Kiri) Ade Komarudin bersama Titiek Soeharto dan adiknya Tommy Soeharto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jabatan Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang selama ini dipegang Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto &lsquo;dilengserkan&rsquo;. Penggantinya adalah Roem Kono yang dikenal sebagai loyalis Setya Novanto.  Titiek selanjutnya dipercaya menjabat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.&nbsp;  Roem Kono langsung dilantik Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kamis (13/7) di ruang Komisi IV DPR. Pelantikan itu dihadiri sepuluh perwakilan fraksi di DPR.  Agus mengatakan, pimpinan DPR menerima surat dari pimpinan FPG perihal penyampaian perubahan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dari FPG untuk posisi wakil ketua Komisi IV.&nbsp;  "Kami persilakan jubir PG untuk sampaikan usulan dan surat tersebut," kata Agus.  Anggota FPG Firman Subagyo lantas membacakan surat. Firman menegaskan, pergatian ini tidak ada motivasi apa pun.&nbsp;  "Kecuali rotasi biasa. Dari FPG mengusulkan saudara Roem Kono menggantikan Titiek Soeharto. Titiek mendapat tugas baru sebagai Wakil Ketua BKSAP," kata Firman.  Setelah mendengar pembacaan surat, Agus lantas menanyakan kepada seluruh fraksi apakah menyetujui pergantian ini. Semuanya kompak menjawab setuju.  Dalam sambutannya, Roem Kono mengaku diperintah PG menjadi Wakil Ketua Komisi IV.&nbsp;  "Bu Titiek saya hormati dan sangat baik kepada saya. Saya berterima kasih kepada Bu Titiek," kata Roem Kono.  Roem Kono mengajak seluruh Komisi IV bersama-sama memperjuangkan kepentingan negara, petani, nelayan, dan meningkatkan muruah DPR.&nbsp;   "Tolong saya dibimbing, saya belum tahu dunia persilatannya seperti bagaimana. Yang penting saya diajarkan yang baik-baik, yang jelek-jelek simpan bersama-sama," kata Roem. (boy/dms/JPG)

Titiek Soeharto Lengser dari Ketua Komisi IV, Ini Kata Penggantinnya