<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Tentara-3726312596.jpg" alt="Personel TNI AU beraksi saat upacara peringatan HUT ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 9 April 2023. (Sumber: REUTERS/Willy Kurniawan)" width="100%">
<figcaption>Personel TNI AU beraksi saat upacara peringatan HUT ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 9 April 2023. (Sumber: REUTERS/Willy Kurniawan)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono segera memasuki masa pensiun pada akhir November 2023 mendatang. Meski sudah dekat dengan pergantian, sejauh ini bursa calon panglima masih begitu landai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang memiliki hak memilih Panglima TNI juga belum memutuskan nama. Saat ini, masih dalam proses pembahasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih dalam proses," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait isu perpanjangan masa jabatan Yudo sebagai Panglima TNI pun Jokowi enggan merespon. Dia hanya memstikan proses tengah dijalankan untuk penggantian Panglima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013047171/ayah-terduga-pelaku-penganiayaan-perempuan-yang-tewas-setelah-karaoke-di-surabaya-bukan-dari-dpr-ri-jatim">Ayah Terduga Pelaku Penganiayaan Perempuan yang Tewas Setelah Karaoke di Surabaya Bukan dari DPR RI Jatim</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya proses, kan semuanya berproses," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Yudo Margono segera memasuki masa pensiun pada akhir November 2023. Dia sudah memegang tongkat komando pasukan bersenjata Indonesia sejak 19 Desember 2022, setelah dipromosikan dari jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang memiliki hak memilih Panglima TNI juga belum memutuskan nama

Soal Bursa Calon Panglima TNI Baru, Jokowi: Masih dalam Proses 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221012_145735.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini merespons akan purna tugasnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 21 Desember 2022.  “Jadi itu hak proregatif presiden, kita tidak bisa memaksa,” kata Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (17/11).  Dave tak mempermasalahkan semua pihak memberikan saran dan masukan kepada Presiden Jokowi terkait calon pengganti Jenderal Andika. Namun, Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk calon Panglima TNI seperti yang diinginkannya.  “Jadi presiden bisa tentukan sendiri (dari kesatuan mana yang dipilih jadi Panglima TNI),” tegas Dave.  Terkait kelayakan calon Panglima TNI, seperti Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman, kata Dave, semua Kepala Staf TNI layak menjadi Panglima.  “Kalau ditanya mana yang cocok sekarang ada tiga kepala staf, AU, AD dan AL, semuanya itu layak dan mampu untuk menjadi panglima TNI. Kalau pertanyaannya mana yang cocok, itu tergantung presiden karena itu hak proregatif beliau,” ujar Dave.  Dave menambahkan, Panglima TNI pengganti Jenderal Andika akan memiliki pekerjaan rumah dan tanggung jawab yang cukup berat. Selain dituntut menyelesaikan masalah internal, Panglima TNI yang akan datang juga harus mampu menyelesaikan masalah eksternal.  “Masalah internal ya kelompok-kelompok saparatis atau ancaman dalam negeri. Eksternal seperti masalah Laut Cina Selatan, Selat Malaka atau perbatasan Papua dan Papua Nugini. Hal-hal itu yang harus menjadi perhatian TNI," papar Dave.  "Terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, kemampuan tempur (alutsista) kita. Ini PR-PR besar. Dan membangun diplomasi militer, itu tugas yang berat ke depannya,” sambungnya.  Meski demikian, lanjut Dave, hingga saat ini Komisi I DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pengganti Jenderal Andika. “Jadi dia (Jenderal Andika) masih aktif menjadi anggota TNI sampai 2023,” pungkas Dave.

Dave Laksono Tegaskan Pergantian Panglima TNI Hak Proregatif Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/empat_prajurit_1.jpg" alt="LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebutkan pihaknya sudah meminta pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintah terkait Surat Presiden (Surpres) perihal pergantian Panglima TNI. Hal ini mengingat, Panglima TNI Andika Perkasa akan purna tugas pada 21 Desember 2022.  "Surpres itu 20 hari sebelum berakhir masa sidang, DPR sudah harus mengirimkan nama tersebut kepada pemerintah. Sekarang ini DPR akan masuk masa reses tanggal 16 Desember. Artinya sebelum tanggal 24 fit and proper test calon panglima TNI baru sudah selesai," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).  Politikus PDIP ini mengungkapkan, hari ini sudah tanggal 16 November 2022 sehingga waktu fit and proper test calon Panglima TNI yang baru membutuhkan waktu paling lambat 8 hari lagi. Menurutnya, sesuai perundang-undangan, jabatan Panglima TNI tidak bisa dilakukan perpanjangan, karena tidak termasuk jabatan yang membutuhkan pengetahuan spesialis.  "Berdasarkan perundang-undangan tidak ada perpanjangan jabatan panglima TNI, kecuali mereka yang memiliki pengetahuan spesialis. Misalnya dokter spesialis jantung, atau ahli mesin. Itu biasanya hanya perwira pertama saja," terang TB Hasanuddin.  Dia menegaskan, apabila mengacu pada undang-undangan yang berlaku, maka Presiden harus segera mengirim nama calon Panglima TNI dalam pekan ini. Sehingga pekan depan, Komisi I bisa menggelar fit and proper test.  "Minggu depan harus segera fit and proper test agar terpenuhi Pasal 13 UU TNI. Bahwa 20 hari sebelum masa reses, nama panglima TNI baru harus sudah dikirim kembali ke Istana. UU mengatur hal itu," tegas Hasanuddin.  Dia mengaku sudah meminta Pimpinan DPR untuk menghubungi Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menyerahkan nama calon Panglima TNI. Sehingga bisa segera diserahkan ke DPR RI terkait Surpres pergantian Panglima TNI.  "Saya sudah sampaikan ke pak Lodewijk, dan Sekjen DPR sudah mengontak Sesneg, dan sekarang sedang di proses. Mudah-mudahan minggu ini dikirim namanya, dan minggu depan dibawa ke Bamus dan langsung diserahkan ke Komisi I DPR untuk dilaksanakan fit and proper test," ungkap Hasanuddin.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sudah menyiapkan pengganti Jenderal Andika Perkasa dari posisi Panglima TNI. Hal ini mengingat, Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.  "Segera, segera kita siapkan penggantinya," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11).  Jokowi pun menyatakan, sudah mengantongi nama Panglima TNI berikutnya. Namun, kepala negara enggan membocorkan dari matra mana yang nantinya akan mengisi Panglima TNI.  "Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf nanti segera dipilih," tegas Jokowi.  Sebagaimana diketahui, masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari. Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang.  Merujuk pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama.  Pada 21 Desember mendatang, Andika akan berusia 58 tahun. Jika dihitung sejak hari ini, Selasa (1/11) berarti masa jabatan Andika tersisa 51 hari.

Pemerintah Diminta Segera Serahkan Surpres Pergantian Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan ini merespons ungkapan Jokowi yang menyatakan sudah mengantongi nama pengganti Panglima TNI.  Pasalnya, usia jenderal Andika Perkasa sudah mencapai 57 tahun dan akan purnatugas pada 21 Desember 2022 nanti.  "Sampai saat ini Surpres Panglima TNI belum kami terima," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/11).  Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya akan segera menyampaikan ke publik bila nanti lembaga legislatif telah menerima Surpres tersebut.  "Nanti akan di-update ke media kalau sudah ada," tegas Dasco.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui sudah menyiapkan pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. "Segera, segera kita siapkan penggantinya," kata Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11).  Jokowi pun menyatakan sudah mengantongi nama Panglima TNI berikutnya. Namun, Jokowi enggan membocorkan dari matra mana yang nantinya akan mengisi jabatan Panglima TNI.  "Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf nanti segera dipilih," ujar Jokowi menandaskan.

DPR Pastikan Jokowi Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT_PRESIDEN-TINJAU-ALUTSISTA-PADA-HUT-TNI-76_MIFTAHULHAYAT-22.jpg" alt="PAMERAN ALUTSISTA: Warga melihat dari dekat kendaraan militer TNI di Istana Merdeka, kemarin. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS) Jokowi dan Ma" width="100%">
<figcaption>PAMERAN ALUTSISTA: Warga melihat dari dekat kendaraan militer TNI di Istana Merdeka, kemarin. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS) Jokowi dan Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjanjanto akan memasuki masa pensiun dari dinas ketentaraan pada 8 November 2021 mendatang. Sehingga Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera menentukan calon Panglima TNI yang baru.  Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta proses pergantian Panglima TNI yang akan berlangsung semestinya dapat digunakan oleh Presiden sebagai momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI yang saat ini stagnan.  Dalam konteks ini, lanjutnya, kandidat Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI yang semakin kuat dan profesional, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjalankan agenda reformasi TNI yang belum dijalankan.  "Proses reformasi TNI yang telah dimulai sejak 1998 hingga kini memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, dan lain sebagainya," kata Gufron dalam keterangannya, Rabu (6/10).  Namun demikian, proses tersebut masih jauh dari selesai dan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi sistem peradilan militer, penghapusan komando teritorial, dan lain-lain. Selain itu, kendati proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi sebaiknya tetap perlu mencermati serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di publik.  Karena, pemilihan Panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, penting bagi Presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan serta aspirasi masyarakat.  "Terhadap hal ini, kami memandang Presiden harus menghindari pola pergantian Panglima TNI beruansa politik kedekatan. Presiden harus menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata," tegas Gufron.  Berdasarkan pedekatan normatif, lanjut Gufron, maka pola pergantian Panglima TNI mengedepankan rotasi antar matra. Dimana Panglima TNI dijabat secara bergiliran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) UU TNI yang menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.  Karena, penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antar matra dan berdampak positif pada penguatan soliditas TNI. Selain itu, pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara prajurit akibat adanya kesan salah satu matra yang menjadi anak emas dalam tubuh TNI.  "Pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal reformasi ini tent perlu untuk dipertahanankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI," tegas Gufron.  Imparsial pun mengharapkan, calon Panglima TNI harus memiliki komitmen terhadap demokrasi, supremasi sipil dan perlindungan serta pemajuan HAM. Karena, pada konteks ini Presiden harus betul-betul mencermati rekam jejak setiap calon Panglima TNI yang ada untuk memastikan tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM.  "Adanya pemberitaan yang mengaitkan nama salah satu kandidat Panglima TNI dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay1 harus ditanggapi secara serius. Sudah seharusnya pada konteks ini Presiden melakukan penggalian informasi seralam-dalamya terhadap seluruh kandidat dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan yang tepat," pungkas Gufron.

Pergantian Panglima TNI Diharapkan Tak Beraroma Politik Kedekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-3-1.png" alt="Perempuan paro baya dari Madura ke Surabaya menangis histeris dan menolak diswab. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Perempuan paro baya dari Madura ke Surabaya menangis histeris dan menolak diswab. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat presiden (Supres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang bakal pensiun menjadi Panglima TNI pada November 2021 mendatang.  Hasanuddin juga menduga Presiden Jokowi akan mengirimkan Supres terkait nama calon Panglima TNI setelah PON XX di Papua. Pasalnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto diberikan tugas sebagai penanggung jawab pengamanan PON.  "Tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9).  Sehingga Hasanuddin menduga Surpres Jokowi tersebut dikirimkan ke DPR setelah hajatan PON berakhir, yakni pada 15 Oktober 2021.  "Maka menurut hemat saya Surat Presiden itu bisa jadi setelah PON," tuturnya.  Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku DPR bisa menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada tanggal 8-29 November 2021. Pasalnya pada 8 Oktober-7 November 2021 DPR memasuki masa reses.  "Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat. Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," katanya.  Hasanuddin menuturkan semua Kepala Staf berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Sehingga mereka tinggal menunggu saja siapa yang lebih dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menempati posisi tersebut.  "Jadi ketiganya memenuhi persyaratan. Tinggal nunggu nasib saja barangkali," ungkapnya.  Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021 itu mendatang. Hadi menjabat sebagai Panglima TNI sejak Desember 2017 silam.  Saat ini setidaknya ada dua kandidat yang bakal menjadi Panglima TNI, mereka Adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.  Jika merujuk pada matra, saat ini giliran Angkatan Laut (AL) yang mendapat giliran memegang tongkat komando orang nomor satu di TNI.

DPR Duga Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Jokowi Usai PON Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ada-manuver-politik-istana-di-balik-pergantian-gatot-soal-pilpres_m_172779.jpeg" alt="Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan salam komando." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan salam komando.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan adanya manuver politik yang dilakukan oleh istana terkait pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dilontarkan oleh Ketua Progres 98, Faizal Assegaf. Pasalnya, pergantian itu dinilai lebih cepat. Padahal jabatan Gatot Nurmantyo baru akan paripurna pada bulan Maret 2018 mendatang. &ldquo;Saya kira proses pergantian Panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi, jika hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra&rdquo; ujar Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (5/12). Hal itu, menurut Faizal memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019. "Terlebih belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan kalangan umat Islam dan merupakan jenderal titipan SBY, serta sangat loyal pada Prabowo Subianto," ujar Faizal. Apalagi, lanjut Faizal, sempat muncul isu berbau fitnah yang menyebutkan bahwa Gatot dianggap sebagai jenderal yang ada di balik gerakan penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016. Karenanya lanjut Faizal sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot. Faizal menduga, situasi ini bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional. &ldquo;Seharusnya Jokowi menahan diri, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret nanti. Sehingga pergantian Panglima TNI tidak terkesan Gatot disepak mirip Anies diusir dari Kabinet," ujar Faizal. Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron menilai penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan Undang-undang TNI. "Sekarang memang giliran diberikan kepada AU jika kita mencermati Panglima TNI dalam tiga tahun terakhir." papar Gufron. Selain hal itu menurut Gufron, Presiden juga memiliki pertimbangan kuat dan matang dalam penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. "Presiden tentu punya alasan kuat dan sudah dipertimbangkan." lanjut Gufron. Namun Gufron juga berharap DPR tetap menanggapi pencalonan tunggal ini dengan kritis. Aspek-aspek seperti kompetensi, integritas dan komitmen dalam kemajuan TNI kedepannya harus sangat dicermati. "DPR harus mencermati pencalonan tunggal ini secara kritis melalui fit and proper test nanti." pungkas&nbsp;Gufron.

Ada Manuver Politik Istana di Balik Pergantian Gatot, Soal Pilpres?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dpr-minta-jangan-ada-adu-domba-untuk-penggantian-panglima-tni_m_168435.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta adanya penggantian posisi Panglima TNI yang sejauh ini masih dipegang Jenderal Gatot Nurmantyo. Kebanyakan LSM meminta Panglima TNI berasal dari Matra Angkatan Udara (AU). Menyikapi itu, salah satu anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, banyaknya dorongan itu merupakan hal biasa sebagai bentuk aspirasi. Namun untuk dorongan matra tertentu, menurut dia semua keputusan ada di tangan presidan. &ldquo;Itu kan hak preogratif presiden, yakin kalau ada arah ke matra lain patut dicurigai apakah berkeinginan untuk mengadu-adu sesama matra di TNI?&rdquo; kata dia di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Soal dorongan matra AU, menurut itu tergantung dari keinginan presiden, tergantung dari tantangan TNI ke depan. &ldquo;Kami serahkan saja kepada presiden. Kalau menghendaki AU misalnya ya silakan itu hak preogratif presiden. Nanti akan dikirim ke DPR, kemudian akan dibawa ke paripurna. Kemudian dibawa ke komisi I untuk dilakukan capable test terhadap calon <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/12/168093/catatan-untuk-jokowi-soal-sosok-panglima-tni-pengganti-gatot-nurmantyo" target="_blank">panglima TNI</a>,&rdquo; papar dia. Bila dilihat dari kebutuhan, presiden kata dia tentu ada pertimbangan sendiri. &ldquo;Pertahanan itu harus memiliki karakteristik masing-masing, mereka yang berharap dari matra tentu memiliki tantangan yang sama, tantangan masa depan yang tidak hanya kita ukur dalam waktu 2 atau 3 tahun jabatan panglima TNI. Tetapi yang harus diukur itu 50 sampai 100 tahun yang akan datang,&rdquo; ucapnya. Saat disinggung soal pemilu, maka calon dari matra AD yang paling pas. &ldquo;Soalnya yang bersentuhan langsung kan AD. Kalau melihat tantangan indonesia sedang mengembangkan pesawat bersama Korea Selatan, yang dibahas Jokowi dan presiden Korsel yang baru kemarin berarti AU. Kalau tantangan maritim ya AL. Sama-sama pentingnya, jadi jangan diadu domba,&rdquo; tegas dia.

DPR Minta Jangan Ada Adu Domba untuk Penggantian Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/isu-pergantian-panglima-tni-menguat-ini-harapan-garda-nkri_m_167798.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu adanya pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mulai mengemuka di publik, menuai respons sejumlah pihak. Salah satunya adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda NKRI, Haris Pratama. Dirinya menilai sebaiknya pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan dengan mengacu pada pola rotasi sesuai UU TNI. &ldquo;Alangkah baiknya dilakukan rotasi&nbsp;dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Jadi akan lebih baik pengganti Gatot berasal dari angkatan udara ataupun angkatan laut," kata Haris dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (11/11). Menurut Haris, rotasi pergantian Panglima TNI secara bergiliran antarangkatan, akan bisa membangun solidaritas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI. &ldquo;Karena sebaiknya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/11/167821/jokowi-minta-kasus-agus-saut-tidak-gaduh-ini-tanggapan-polri" target="_blank">Presiden Jokowi</a> sebaiknya segera melakukan pergantian Panglima TNI dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan karena masa jabatan panglima TNI saat ini akan memasuki masa pensiun," bebernya. Haris juga menuturkan, pergantian Panglima TNI akan membutuhkan persetujuan DPR sehingga membutuhkan waktu untuk proses pergantian itu. &ldquo;Selain itu juga ini bagian dari regenerasi di dalam TNI. Tentunya proses pergantian Panglima TNI akan berdampak pada penyegaran di tubuh TNI," tandas Haris. Senada dengan Haris, Ketua bidang OKK DPP Garda NKRI Fino Mongkau menambahkan, pergantian Panglima TNI sebaiknya diselaraskan dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun kekuatan maritim. "Oleh karena itu, pengganti Panglima TNI saat ini sebaiknya dari angkatan udara atau angkatan laut," terangnya. Fino juga berharap, pergantian Panglima TNI kali ini dapat menjadi momentum untuk membangun TNI yang profesional.&nbsp; &ldquo;Sudah wajib hukumnya TNI untuk profesional tidak berpolitik, tidak berbisnis, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil,&rdquo; paparnya.

Isu Pergantian Panglima TNI Menguat, Ini Harapan Garda NKRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pergantian panglima tni

Berita Terkini