<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/pergadaian-3306188265.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, Senin (13/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, Senin (13/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang industri pergadaian memiliki ketahanan tinggi terhadap dinamika ekonomi. Meski, indeks keyakinan konsumen (IKK) turun, tidak terlalu berpengaruh. Justru, menjadi opsi memperluas pembiayaan masyarakat dengan nilai ekonomis.&nbsp; Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengklaim, bisnis gadai tetap menjadi sektor favorit. Karena sifatnya yang berbasis agunan. "Industri pergadaian merupakan industri yang sifatnya secure lending. Ada underlying dan fundamental terhadap aset yang mendasari," terangnya usai peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 di Hotel Borobudur, Senin (13/10). &nbsp; Menurut dia, dalam kondisi ekonomi apa pun, usaha gadai mampu menjadi solusi likuiditas yang relatif stabil. Karena bisa menyediakan likuiditas berbasiskan barang. Tidak serta-merta terkait dengan kondisi ekonomi tertentu.&nbsp; Misalnya, masyarakat dapat mengakses dana tunai dengan menjaminkan barang elektronik atau emas. Tanpa perlu melalui prosedur perbankan yang kompleks. Hal ini menjadikan usaha gadai sebagai penjaga likuiditas yang inklusif bagi masyarakat.&nbsp; Agusman mengungkapkan, bahwa OJK saat ini tengah menyusun roadmap pengembangan industri bullion. Roadmap ini sebenarnya menjadi satu paket dengan roadmap industri pergadaian. Yang mencakup aspek gadai emas, simpanan emas, pembiayaan emas, dan pendanaan berbasis emas.&nbsp; "Artinya, usaha gadai juga memungkinkan melakukan kegiatan bullion sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku," jelasnya. Mengingat, kegiatan usaha bullion tetap harus memenuhi pada persyaratan tertentu. Termasuk aspek permodalan dan kepatuhan regulasi.&nbsp; Penyusunan roadmap tersebut diharapkan dapat memperluas peran industri pergadaian. Tidak hanya sebagai penyedia pinjaman berbasis agunan, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan emas nasional.&nbsp; Hingga Agustus 2025, penyaluran pembiayaan industri pergadaian tumbuh sebesar 28,67 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 108,30 triliun. Hanya saja, pertumbuhan itu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 30,37 YoY. Pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk Gadai sebesar Rp 90,08 triliun atau 83,17 persen dari total pembiayaan yang disalurkan.&nbsp; Survei konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2025 menunjukkan IKK berada di level 115. Lebih rendah dibanding Agustus di posisi 117,2. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga tetap berada pada tingkat optimis. Masing-masing tercatat sebesar 102,7 dan 127,2.&nbsp; "Meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 105,1 dan 129,2," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.&nbsp; Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan, pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas. Sehingga harus sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil. "Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya. &nbsp; Pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Yakni sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada 1746. Yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.&nbsp; "Jadi setelah 279 tahun, hampir tiga abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,&rdquo; beber Agusman.&nbsp; Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan. Terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya. Serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan. &nbsp; Hingga Agustus 2025, terdapat 214 perusahaan pergadaian di Indonesia yang telah berizin usaha dari OJK. Aset industri telah mencapai Rp 129,83 triliun. Dengan pertumbuhan sebesar 27,36 persen YoY. &nbsp; Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Damar Latri Setiawan mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal. Model bisnis pergadaian juga sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. "Jumlah perusahaan tumbuh 12 persen, total aset meningkat 23 persen, pendapatan tumbuh 37,5 persen, dan hasil usaha naik 9 persen," ucapnya. &nbsp; Dia menyatakan, industri gadai wajib melakukan transformasi digital. Agar mampu menjaga eksistensi dan pertumbuhannya. Melalui digitalisasi, industri gadai dapat menjaring semua kalangan termasuk anak muda.&nbsp; "Masyarakat saat ini didominasi oleh generasi muda, terutama generasi digital (Gen Z dan milenial), yang menginginkan layanan cepat, praktis, dan tanpa hambatan," tandasnya.

Industri pergadaian menunjukkan pertumbuhan positif meski kondisi ekonomi menurun, menawarkan likuiditas bagi masyarakat.

Makin Banyak Masyarakat Pilih Gadaikan Barang sebagai Opsi Pembiayaan di Tengah Ekonomi Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kredit-perbankan-jadi-topik-dominan-pengaduan-di-ojk_m_176712.jpeg" alt="EVALUASI AKHIR TAHUN : Kepala OJK Malang Widodo memaparkan beberapa evaluasi kinerja pada tahun 2017 di Hotel Tugu Malang, Kamis (21/12)." width="100%">
<figcaption>EVALUASI AKHIR TAHUN : Kepala OJK Malang Widodo memaparkan beberapa evaluasi kinerja pada tahun 2017 di Hotel Tugu Malang, Kamis (21/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama 11 bulan terakhir sedikitnya 328 pengaduan diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang. Ratusan pengaduan sepanjang Januari-November 2017 rata-rata terkait kredit perbankan. Analisa dan evaluasi (Anev) dilansir OJK Malang saat Koordinasi Program Kerja OJK 2018 dan Refleksi Keuangan Akhir 2017 dengan Stakeholder di Hotel Tugu Malang, Kamis (21/12). Kepala OJK Malang Widodo mengungkapkan, seluruh pengaduan itu merupakan akumulasi pengaduan melalui surat, telepon, maupun kunjungan langsung ke kantor OJK. Kebanyakan pengaduan berasal dari pelayanan perbankan, asuransi, pembiayaan, LKM, pergadaian, dan lainnya. ''Paling banyak masalah kredit perbankan, agunan, serta proses lelang,'' ujar Widodo. Jumlah sekian terhitung lebih banyak dibanding 2016. Hal itu karena masyarakat pada tahun sebelumnya belum terlalu mengetahui keberadaan OJK. ''Tahun lalu orang nggak tahu mau mengadu ke mana, nggak tahu OJK. Jadi sekarang istilahnya ya bagus kalau masyarakat udah mulai mau mengadu,'' jelasnya. Menanggapi banyaknya pengaduan, lanjut Widodo, sudah merespon ratusan pengaduan tersebut. Pihaknya kemudian membuat sebuah inovasi yang lebih praktis untuk proyeksi 2018. ''Akan ada inovasi by WA (Whatsapp) terkait pengaduan atau investasi yang dicurigai,'' kata Widodo. Nantinya, dari laporan itu akan didiskusikan untuk mengetahui tindak lanjut dari masalah yang diadukan tersebut. Salah satunya melihat apakah ada payung hukum, misal yang dilaporkan berasal dari produk investasi. ''Kalau ada (payung hukum), akan kami serahkan ke penegak hukum. Karena di dalam tim waspada investasi terdapat beberapa instansi terkait,'' terangnya. Dengan demikian, nantinya masalah yang diadukan oleh masyarakat dapat segera diselesaikan.

Kredit Perbankan Jadi Topik Dominan Pengaduan di OJK

pergadaian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pergadaian

Berita Terkini

Makin Banyak Masyarakat Pilih Gadaikan Barang sebagai Opsi Pembiayaan di Tengah Ekonomi Sulit

Kredit Perbankan Jadi Topik Dominan Pengaduan di OJK

Download Aplikasi JawaPos.com