<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Screenshot-2025-08-08-143309-578910838.jpg" alt="Kolsum Akbari didakwa meracuni para pria suaminya dengan kombinasi obat diabetes dan obat peningkat gairah seksual selama 22 tahun yang dimulai pada 2001. (Iran Wire)" width="100%">
<figcaption>Kolsum Akbari didakwa meracuni para pria suaminya dengan kombinasi obat diabetes dan obat peningkat gairah seksual selama 22 tahun yang dimulai pada 2001. (Iran Wire)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang perempuan asal Iran, Kolsum Akbari, menjadi sorotan publik dan viral di media sosial setelah muncul di pengadilan pada Rabu (7/8), atas tuduhan membunuh 11 suaminya selama lebih dari dua dekade.&nbsp; Kasus ini disebut sebagai salah satu pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah hukum di Iran. Akbari, 56, didakwa dengan 11 kasus pembunuhan berencana dan satu percobaan pembunuhan.&nbsp; Berdasarkan dakwaan jaksa, ia meracuni para korban, yang semuanya adalah pria lanjut usia, menggunakan kombinasi obat diabetes dan obat perangsang seksual, dalam rentang waktu 22 tahun sejak tahun 2000. <h2>Terbongkar Karena Kecurigaan Anak Korban</h2> Dilansir via Iran Wire, aksi Akbari terungkap pada 2023, setelah kematian mencurigakan Azizollah Babaei, seorang suami lainnya. Anaknya mulai menaruh curiga dan menyelidiki lebih dalam.&nbsp; Seorang teman keluarga mengungkap bahwa Babaei pernah hampir dibunuh oleh mantan istrinya, yang tak lain adalah Kolsum Akbari. Setelah mengenali sosok Akbari sebagai istri terakhir Babaei, pihak keluarga langsung melapor ke kepolisian. Hasil penyelidikan mengarah pada pengakuan mengejutkan: Akbari mengaku telah membunuh 11 suaminya selama lebih dari 20 tahun pernikahan beruntun. Menurut jaksa, Akbari memilih korban berusia lanjut dengan kondisi kesehatan lemah, sehingga kematian mereka tampak alami dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam beberapa kasus, ia bahkan menggunakan alkohol industri sebagai racun. &ldquo;Dia menyusun rencana dengan sangat detail, memanfaatkan kelemahan fisik para korban dan celah dalam pemeriksaan medis,&rdquo; ujar salah satu jaksa. Sidang yang digelar di Pengadilan Revolusi Sari itu dipenuhi ketegangan. Keluarga dari empat korban menuntut hukuman mati bagi Akbari sesuai hukum Islam.&nbsp; Total terdapat lebih dari 45 penggugat yang terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, pengacara Akbari berargumen bahwa kliennya mengalami gangguan mental dan memerlukan pemeriksaan psikologis.&nbsp; Namun salah satu penggugat menolak mentah-mentah pembelaan tersebut. &ldquo;Orang dengan gangguan mental tidak bisa menyusun strategi pembunuhan selama 22 tahun,&rdquo; tegasnya. Motif utama dari kejahatan berantai ini diduga adalah keinginan untuk menguasai harta dan warisan para suaminya. Dengan memanfaatkan pernikahan sebagai alat, Akbari mengeruk keuntungan dari setiap korban yang ia singkirkan secara sistematis. Pengadilan masih melanjutkan sidang untuk mendengarkan seluruh kesaksian dan bukti, sebelum akhirnya menjatuhkan vonis akhir.

Seorang perempuan asal Iran, Kolsum Akbari, didakwa membunuh 11 suaminya selama lebih dari dua dekade. Kasus ini menggemparkan publik.

Viral Perempuan Iran Bunuh 11 Suami Demi Warisan, Modus Cekoki dengan Kombinasi Obat Diabetes dan Viagra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/Iran-482375061.jpg" alt="Poster ISFA Awards yang ke-13." width="100%">
<figcaption>Poster ISFA Awards yang ke-13.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak berwenang Iran telah melarang sebuah festival film yang mengeluarkan poster promosi yang menampilkan seorang aktris yang tidak mengenakan jilbab. Keputusan untuk melarang film tersebut datang langsung dari Menteri Kebudayaan Iran Mohammad Mehdi Esmaili. Pemutaran film tersebut dijadwalkan akan diadakan pada September. Kantor berita AFP melaporkan bahwa Esmaili melarang penyelenggaraan Asosiasi Film Pendek Iran (ISFA) yang ke-13 setelah sebuah poster film 'The Death of Yazdguerd' (1982) yang menampilkan aktris Susan Taslimi tanpa hijab. "Menteri kebudayaan secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk melarang Festival Film ISFA edisi ke-13, setelah menggunakan foto seorang wanita tanpa jilbab di posternya yang melanggar hukum," kantor berita pemerintah IRNA melaporkan. Perempuan di Iran diwajibkan oleh hukum untuk menutup kepala mereka dengan menggunakan hijab di depan umum. Undang-undang ini diperkenalkan setelah Revolusi Islam 1979 di Iran di mana para ulama konservatif mengambil alih negara tersebut setelah menggulingkan monarki yang liberal dan pro-Barat. Namun, sejak September 2022, Iran diguncang oleh aksi protes yang sebagian besar dipimpin oleh perempuan yang menentang pemberlakuan hijab oleh negara. Protes ini dimulai setelah Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun dari etnis Kurdi, meninggal dunia dalam tahanan polisi moralitas Iran. Ia ditahan atas dugaan pelanggaran hukum hijab saat ia keluar bersama saudara laki-lakinya. Selama berbulan-bulan, protes meletus di seluruh Iran yang menjadi tantangan terbesar bagi rezim selama ini. Meskipun kini telah mereda, dan rezim telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk memeriksa pembangkangan, aksi-aksi perlawanan individu terus berlanjut. Awal bulan ini, polisi mengatakan bahwa patroli telah diluncurkan kembali untuk menangkap lebih banyak wanita yang mengabaikan hukum. Mengenakan jilbab, yang menutupi kepala dan leher, telah diwajibkan bagi perempuan di Iran sejak 1983, tak lama setelah revolusi Islam 1979. Namun, perempuan Iran semakin sering melanggar aturan berpakaian yang ketat sejak protes massal dimulai September lalu yang menyerukan diakhirinya kewajiban berhijab. Protes yang berlangsung selama berbulan-bulan ini dipicu oleh kematian seorang warga Kurdi Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, yang ditangkap oleh polisi karena diduga melanggar aturan berbusana Islam yang ketat. Awal bulan ini, polisi mengatakan bahwa patroli telah diluncurkan kembali untuk menangkap lebih banyak wanita yang mengabaikan hukum. Selain mengenakan hijab, perempuan juga diharuskan untuk tidak mengenakan pakaian yang terbuka dan berbaur dengan lawan jenis di tempat umum juga diatur. Sejak September 2022, ratusan pengunjuk rasa telah terbunuh dan beberapa tokoh terkenal, termasuk olahragawan dan aktor, telah melepaskan hijab sebagai bentuk protes atau menunjukkan solidaritas kepada para pengunjuk rasa dengan cara lain. Rabu pekan lalu, aktris terkemuka Afsaneh Bayegan menerima hukuman penjara dua tahun yang ditangguhkan karena tidak mengenakan jilbab di sebuah acara publik, lapor AFP. Sementara itu, Digikala, sebuah perusahaan e-commerce besar, juga sedang menghadapi tuntutan hukum karena foto-foto pegawai perempuannya yang tidak mengenakan jilbab. Tokoh-tokoh terkemuka Iran lainnya yang menentang rezim Iran terkait aturan hijab adalah pemain catur Sara Khadem dan Atousa Pourkashiyan, pemanjat tebing Elnaz Rekabi, pemain skate Niloufar Mardani, penyanyi Shervin Hajipour, dan lain-lain.

Iran telah melarang sebuah festival film yang mengeluarkan poster promosi yang menampilkan seorang aktris yang tidak mengenakan jilbab.

Iran Larang Festival Film Pendek Usai Tampilkan Poster Aktris Tanpa Hijab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Perempuan-Iran-Protes-Kematian-Mahsa-Amini.webp" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para perempuan Iran menangis histeris dan memotong rambutnya memprotes kematian Mahsa Amini. Aksi mereka terekam video yang menjadi viral di media sosial.  Beberapa pengunjuk rasa perempuan bahkan telah melepas dan membakar jilbab mereka dalam aksi unjuk rasa. Mereka berteriak dan menangis sambil memotong rambut mereka.  Internet diblokir. WhatsApp, Instagram, dan Skype telah diblokir setelah Facebook, Twitter, TikTok dan Telegram.  Berbicara atas nama Uni Eropa, kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell, mengatakan penggunaan kekuatan yang meluas dan tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa tanpa kekerasan, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima.  "Mengutuk pembatasan internet sebagai secara terang-terangan melanggar kebebasan berekspresi," tegasnya seperti dilansir dari NDTV, Senin (26/9).  Protes Meluas  Serikat guru pada hari Minggu menyerukan guru dan siswa untuk melakukan pemogokan nasional pada hari Senin dan Rabu. Protes di luar negeri telah diadakan dalam solidaritas dengan perempuan Iran di Athena, Berlin, Brussel, Istanbul, Madrid, New York dan Paris, di antara kota-kota lain.  Sutradara pemenang Oscar Iran Asghar Farhadi meminta para aktivis dan seniman di seluruh dunia untuk mendukung para pengunjuk rasa. “Saya sangat menghormati perjuangan mereka untuk kebebasan dan hak untuk memilih nasib mereka sendiri terlepas dari semua kebrutalan yang mereka alami,” kata Farhadi dalam sebuah posting di Instagram.

Viral, Para Perempuan Iran Menangis Histeris dan Potong Rambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya_m_.jpg" alt="Namun kini kegembiraan yang tersisa dari masa-masa itu makin sirna. Bahkan kekuatan pro-reformasi makin senyap, kecuali suara para perempuan" width="100%">
<figcaption>Namun kini kegembiraan yang tersisa dari masa-masa itu makin sirna. Bahkan kekuatan pro-reformasi makin senyap, kecuali suara para perempuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 40 tahun lalu Khomeini mendirikan Republik Islam Iran. Namun kini kegembiraan yang tersisa dari masa-masa itu makin sirna. Bahkan kekuatan pro-reformasi makin senyap, kecuali suara para perempuan. Keadaan saat ini jauh berbeda dengan 40 tahun lalu. Ketika itu, lebih 90 persen rakyat Iran menyetujui revolusi dan deklarasi Republik Islam Iran. Ayatollah Khomeini didaulat sebagai pemimpin revolusi dan pemimpin negara yang baru. Setelah kekalahan besar dalam perang Irak (1980-1988), kubu penguasa masih dapat mengkonsolidasikan kekuatannya. Namun muncul juga gerakan reformasi yang ingin perubahan. Tapi gerakan itu tidak mampu menghasilkan perubahan berkelanjutan. Fase pertama gerakan reformasi ditandai dengan kemenangan Mohammed Khatami dalam pemilihan presiden tahun 1997. Khatami segera mencanangkan reformasi kultural, termasuk kebebasan budaya dan hak-hak perempuan dan warga minoritas. Tetapi para Mullah konservatif segera bereaksi. Aksi-aksi protes mahasiswa menentang penutupan sebuah surat kabar di musim panas 1999 ditindas secara brutal. Ratusan orang ditangkap dan dituduh bekerjasama dengan kekuatan asing yang ingin menggulingkan kekuasaan para Mullah. Pers kritis lalu dibungkam, para intelektual moderat ditangkap, termasuk pengacara dan aktivis hak asasi ternama Shirin Ebadi, yang tahun 2003 dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Gerakan perempuan dan harapan perubahan sosial Revolusi Islam yang dicanangkan Khomeini memang tetap memberi hak pilih kepada perempuan, tetapi karena negara kemudian dipimpin oleh para Mullah, perempuan otomatis dirugikan dalam arena politik. Bahkan dalam keluarga, menurut aturan Syariah semua keputusan penting diambil oleh ayah atau suami. Setelah seorang perempuan menikah, sang suami yang memutuskan apakah istrinya boleh bekerja. Suami juga yang berhak menentukan di mana keluarga akan tinggal, dan apakah istrinya boleh bepergian ke luar negeri atau bahkan hanya meninggalkan kotanya. Tahun 2009, aksi protes kembali bergulir ketika Mahmud Ahmedinejad dinyatakan memenangkan pemilihan presiden atas calon oposisi, Hossein Mussawi. Banyak pemilih tidak percaya bahwa Ahmadnejad benar-benar memenangkan 63 persen suara dan menduga terjadi manipulasi. Ratusan ribu orang ketika itu turun ke jalan sebagai protes. Dalam setahun, aksi-aksi itu juga dibungkam oleh aparat keamanan dan Garda Revolusi Iran, yang menikmati keuntungan dari sistem yang ada. "Bagian penting dari protes ini (tahun 2009) datang dari para perempuan," kata aktivis Mansoureh Shojaee kepada DW. Dia merujuk pada sejarah panjang gerakan perempuan di Iran, yang dimulai bahkan sebelum revolusi konstitusional tahun 1906. "Terutama dalam sepuluh tahun terakhir, perempuan telah menggunakan setiap kesempatan untuk menegaskan tuntutan mereka, bahkan dari dalam penjara", tuturnya. Di bawah pemerintahan Ahmedinejad, pengacara HAM Nasrin Sotoudeh menggelar aksi mogok memrotes aturan berpakaian bagi perempuan, yang mengharuskan perempuan memakai chador, kerudung untuk seluruh tubuh. Sotoudeh akhirnya "menang", aturan itu dihapuskan bagi perempuan di dalam penjara. Namun situasi perempuan di Iran tetap berada dalam tekanan. Nasri Sotoudeh pada tahun 2018 ditangkap lagi atas tuduhan spionase dan mendukung gerakan anti-kerudung. Dia masuk penjara lagi. Tetapi dia dan aktivis perempuan lainnya tetap berjuang sambil menekankan keyakinan mereka pada perubahan melalui cara-cara damai, kata Mansoureh Shojaee. Dia menambahkan: "Gerakan perempuan di Iran sedang mencoba memperbaharui dirinya. Berusaha memperjuangkan hak-hak sipil dan mendukung tuntutan umum masyarakat untuk untuk perubahan". Banyak yang kecewa Pemilihan Presiden Hassan Rouhani tahun 2013 sempat membangkitkan harapan, namun sejauh ini tidak membawa perubahan apa pun di mata aktivis perempuan Iran. "Jika sebuah sistem politik tidak menemukan cara untuk mereformasi dirinya dan memenuhi tuntutan warganya, cepat atau lambat akan mengarah pada krisis serius, ke revolusi atau kehancuran," kata Abbas Abdi kepada DW. Dia salah satu yang ikut menyerbu Kedutaan Besar AS tahun 1979, namun kemudian menjadi pengeritik rezim para Mullah. Banyak warga Iran yang menyaksikan revolusi 40 tahun lalu kecewa, kata Abbas Abdi. "Kalau kita tahu bahwa tuntutan kita tidak terpenuhi selama 40 tahun ke depan, kita dulu tidak akan mendukung revolusi," tandasnya.

Perempuan Iran Tuntut Perubahan di Negaranya

perempuan iran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perempuan iran

Berita Terkini

Viral Perempuan Iran Bunuh 11 Suami Demi Warisan, Modus Cekoki dengan Kombinasi Obat Diabetes dan Viagra

Iran Larang Festival Film Pendek Usai Tampilkan Poster Aktris Tanpa Hijab

Viral, Para Perempuan Iran Menangis Histeris dan Potong Rambut

Perempuan Iran Tuntut Perubahan di Negaranya

Download Aplikasi JawaPos.com