<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_Raker-Komisi-VIII-DPR-dengan-Menteri-PPPA_Salman-Toyibi-4JPG-2693337382.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membangun kolaborasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan PT BCA Tbk, Polri dan Peradi.&nbsp; Menteri PPA Arifah Choiri Fauzi menyatakan, kerja sama dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak. &ldquo;Apresiasi saya sampaikan atas komitmen dan dukungan kerja sama ini yang merupakan langkah strategis memperkuat sinergi bersama,&rdquo; kata Arifah kepada wartawan, Rabu (5/3). Ia menjelaskan, pemerintah berkewajiban melindungi seluruh rakyat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, serta berbagai regulasi lainnya. Menurut dia, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas utama, karena mereka merupakan bagian signifikan dari populasi Indonesia. Perempuan mengisi hampir setengah, sementara anak-anak hampir sepertiga dari total penduduk. Namun, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikis, dan seksual.&nbsp; Bahkan, hasil SPHPN mendapati satu dari empat perempuan usia 15 &ndash; 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau selain pasangan selama hidupnya. Sedangkan dari hasil SNPHAR, diperkirakan sekitar 11,5 juta atau 50,78 persen anak usia 13-17 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. &ldquo;Untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan dan anak, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas. Yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045, peningkatan pelayanan publik melalui call center SAPA 129, serta penguatan data perempuan dan anak berbasis desa," ucap Arifah. "Ketiga program memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan secara optimal,&rdquo; sambungnya. Ia menekankan, kerja sama itu sebagai upaya untuk meningkatkan layanan SAPA 129, sehingga dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Kerja sama dengan Polri diharapkan dapat mempercepat proses hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah kekerasan di masa depan.&nbsp; Sedangkan kerja sama dengan Peradi bertujuan memperkuat kapasitas dan penyediaan bantuan hukum yang profesional dan mudah diakses. &ldquo;Saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih ramah perempuan dan peduli anak," ujar Arifah. Sementara, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, Polri dan Kemen PPPA telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 7 Oktober 2024. Ia menegaskan kerja sama ini bertujuan mendukung program Asta Cita ke-4 Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penguatan peran perempuan dan pemuda. Selain itu, PKS ini juga berkontribusi dalam program prioritas ke-10 yang berfokus pada kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. &ldquo;Kolaborasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan serta memastikan keadilan ditegakkan secara optimal,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, juru bicara kantor komunikasi Kepresidenan Prita Laura menekankan pentingnya kolaborasi pelaksanaan program prioritas Presiden. Khususnya poin ke-10 mengenai penguatan perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan, Kabinet Merah Putih menjadikan kolaborasi sebagai napas utama dalam mengelola negara, tidak hanya antar kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan berbagai elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi perempuan serta anak di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Kolaborasi ini tidak hanya memastikan negara hadir dalam melindungi hak-hak mereka, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa turut serta dalam menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan Indonesia demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Kerja sama dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak.

Beri Perhatian Pada Perempuan dan Anak, Kemen PPPA Gandeng Polri dan Peradi untuk Tekan Angka Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1734444410559-2-2147998752.jpg" alt="Founder Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) Meiline Tenardi (tengah) di TIM, Jakarta (17/12). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Founder Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) Meiline Tenardi (tengah) di TIM, Jakarta (17/12). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan sepanjang 2024 ada 23.015 kasus kekerasan dengan korban perempuan, termasuk anak perempuan.&nbsp; Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi sorotan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB). Secara khusus, mereka menggelar kampanye Dunia Tanpa Luka. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran bersama, untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan.&nbsp; Founder KPPB Meiline Tenardi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong aksi nyata menghapus kasus kekerasan melanda perempuan dan anak. Karena bagi dia, kasus kekerasan kepada perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia. Hampir setiap hari, publik disuguhkan pemberitaan kasus kekerasan pada perempuan.&nbsp; "Bentuk nyata kepedulian bersama. Untuk terciptanya dunia tanpa luka, dunia tanpa kekerasan," katanya di sela puncak acara Dunia Tanpa Luka, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan di Taman Ismail Marzuki pada Selasa (17/12). Meiline mengatakan, pihaknya ingin mewujudkan dunia yang penuh keadilan dan bermartabat. Lewat kampanye Dunia Tanpa Luka yang berlangsung 16 hari (23 November&ndash;10 Desember), mereka ingin meningkatkan kesadaran dan aksi nyata mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender. "Kekerasan kepada perempuan dan anak adalah masalah serius dan berdampak luas," tuturnya.&nbsp; Meiline mengingatkan, kekerasan kepada perempuan dan anak tidak hanya membawa dampak fisik. Tetapi juga efek lainnya seperti dampak psikis dan sosial. Upaya pencegahan perlu dilakukan dengan kolaborasi banyak pihak. Termasuk lewat edukasi, solidaritas, dan pemberdayaan.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Psikolog Klinis Ratih Ibrahim mengatakan, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual. "Kekerasan seksual pada perempuan bukan cerita yang enak didengar. Tetapi juga bukan berita baru, karena berlangsung terus," tuturnya.&nbsp; Ratih mengatakan, di saat upaya menekan kekerasan seksual kepada perempuan dilakukan, muncul kasus baru. Dia menegaskan perempuan harus dijaga. Karena Tuhan menitipkan kehidupan lewat perempuan. Jangan sampai terus terulang kasus kekerasan kepada perempuan. Apapun bentuknya.

Data Kementerian PPPA menyebutkan sepanjang 2024 ada 23.015 kasus kekerasan dengan korban perempuan, termasuk anak perempuan.

Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Masih Tinggi, Sepanjang 2024 Tercatat Ada 23.015 Kasus Dilaporkan

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/polres_malang-2664285360.jpg" alt="Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menyampaikan informasi terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Mapolres Malang, Selasa (5/12). (ANTARA/Polres Malang)." width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menyampaikan informasi terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Mapolres Malang, Selasa (5/12). (ANTARA/Polres Malang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kepolisian Resor (Polres) Malang menetapkan enam tersangka setelah berhasil mengungkap enam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dilansir dari Antara pada Selasa (5/12), Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, menjelaskan bahwa pengungkapan itu dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim mulai (11/11) hingga (5/12). "Polres Malang mengungkap enam kasus tindak pidana dengan jumlah 6 orang tersangka, kasus di sini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kelompok rentan," ujar Gandha. Ia menuturkan dalam penanganan kasus tersebut, Polres Malang sudah memproses dua kasus persetubuhan terhadap anak, dua kasus pencabulan, dan dua kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ghanda mengatakan bahwa enam kasus tersebut dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, termasuk ayah kandung hingga suami dari korban. Enam tersangka yang diamankan dan menjadi tersangka adalah SS (23) asal Kota Surabaya dan PM (49) asal Kecamatan Dampit yang melakukan persetubuhan terhadap anak. Lalu, SR (47) berasal dari Kecamatan Tumpang menjadi tersangka setelah mencabuli anak kandungnya, KS (49) pedagang keliling dari Banten yang melakukan pencabulan dengan modus menawarkan jajanan kepada anak-anak, serta RR (27) dan YG (31) sebagai tersangka kasus KDRT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013439675/kekerasan-orang-tua-angkat-yesa-mencederai-hukum-adat-pengangkat-anak-di-kalimantan-barat">Kekerasan Orang Tua Angkat Yesa Mencederai Hukum Adat Pengangkat Anak di Kalimantan Barat</a> "Dari hasil pengungkapan, kami menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, ponsel, rekaman CCTV, serta pakaian korban," jelasnya. Sekarang, para korban menerima proses pendampingan dan pemulihan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Sementara itu, para pelaku dijerat dengan berbagai pasal sesuai dengan perbuatannya. Para tersangka akan dikenakan Pasal 81 Jo Pasal 76D sub Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian, bagi tersangka perbuatan cabul terhadap anak, pelaku dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman 12 tahun penjara. ***

Polres Malang menetapkan enam orang tersangka setelah berhasil mengungkap enam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Polres Malang Ungkap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tetapkan 6 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KAPOLRES-GRESIK-PPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Jajaran Polres Gresik resmi membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Tujuannya, merespons fenomena kekerasan dan pelecehan yang meningkat di beberapa daerah.  ’’Diperlukan respons cepat untuk mengantisipasi hal itu,’’ jelas Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Senin(29/8).  Launching dan penyematan rompi anggota satgas pun dilakukan di Mapolres Gresik. Selain penindakan, satgas juga akan berfokus ke pencegahan dan trauma healing pada korban. Azis menjelaskan, pihaknya membentuk Satgas PPA yang melibatkan berbagai pihak.  Mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Termasuk menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gresik. ’’Dengan menggalakkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan,’’ ujar alumnus Akpol 2002 itu.  Satgas PPA juga akan berfokus pada penindakan dengan melakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hingga pendampingan trauma healing bagi para korban melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Gresik. ’’Wujud inovasi kami melalui kerja sama berbagai pihak,’’ papar Azis.  Mantan Kapolres Ponorogo itu menyampaikan, ada 11 kasus yang melibatkan perempuan dan anak selama 2022. Kasus tersebut didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ’’Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi korban,’’ ungkapnya.  Upaya itu pun diapresiasi Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Gresik Nurul Haromain Ali Akhmad Yani. Dia berharap masyarakat memiliki kesamaan persepsi tentang kekerasan yang rawan terjadi. Bahwasanya tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. ’’Tetapi juga kekerasan psikis yang memiliki dampak traumatik berkepanjangan,’’ tuturnya.

Kekerasan Perempuan dan Anak, Kapolres Gresik: Perlu Respons Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gila-dua-menteri-ini-dukung-para-terdakwa-pemerkosaan-dan-pembunuhan_m_204866.jpeg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di India yang marak dilakukan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di India yang marak dilakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 104 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Surabaya sepanjang 2021. Kekerasan itu dikategorikan dalam beberapa kriteria. Salah satunya, pencabulan.  Kabid Pengarusutamaan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Anak DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Surabaya Ida Widayati mengatakan, kekerasan yang terjadi karena beberapa penyebab. Namun, paling banyak terjadi di masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.  ”Mayoritas terjadi di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kasusnya banyak dan macam-macam. Apalagi selama pandemi ini,” tutur Ida, Minggu (12/12).  Faktornya pun beragam. Mulai dari lingkungan keluarga, rumah, hingga teman.  ”Kasus terbanyak karena keluarga, pola asuh yang salah. Orang tua bilang anaknya nakal, gak mikir kalau apa yang dilakukan itu salah. Anak itu bukan nakal tapi protes dan banyak cari perhatian,” terang Ida.  Dia mengatakan, rentang usia anak yang pernah mengalami kekerasan beragam. Mulai dari usia 0 sampai 18 tahun.  ”Jadi ya sekitaran itu. SD, SMP, yang paling kecil ada yang 3 tahun. itu yang menglami kekerasan pencabulan,” ungkap Ida.  Sebagai penanganan, DP5A menyiapkan 18 orang psikolog untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surabaya. Mereka ditugaskan untuk melakuakn trauma healing kepada korban.  ”Penanganan pertama tiap ada kasus, home visit. Mereka konseling kalau nggak bisa didampingi konselor, akan kita rujuk ke psikolog profesional,” papar Ida.  DP5A juga memiliki shelter atau safe house untuk anak dan perempuan korban kekerasan. Korban akan didampingi hingga sembuh.  Ida menuturkan, masyarakat yang mengalami kekerasan bisa melapor ke PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, bisa juga melapor ke 112.  ”Di 112 itu juga ada petugas psikolog, disitu kalau by phone bisa, ke Puspaga Siola juga bisa, nggak perlu bawa KTP. Siapapun bisa,” ucap Ida.  Jika korban perlu kasusnya dibawa ke ranah hukum, korban diharuskan membawa barang bukti. Nanti, DP5A Surabaya akan mendampingi korban membawa kasus yang dialami korban itu ke Polrestabes Surabaya atau Polres Pelabuhan Tanjung Perak.  ”Kalau mereka punya kasus dan gak ada yang mendampingi saat BAP, kita bantu,” ujar Ida.

Selama 2021, Ada 104 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gandeng-hollaback-ini-cara-gojek-lindungi-perempuan-dan-anak_m_.jpg" alt="Ilustrasi sriver transportasi berbasis aplikasi GOJEK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sriver transportasi berbasis aplikasi GOJEK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan penyedia layanan ride-hailing pertama di Indonesia, GOJEK menjalin kerja sama dengan Hollaback!, sebuah gerakan global yang bertujuan mengatasi kekerasan seksual di ruang publik. Langkah ini bagian dari upaya menggerakan Anti Kekerasan Seksual di industri ride-hailing. Chief Corporate Affairs GOJEK Nila Marita mengatakan, topik kekerasan seksual menjadi salah satu perhatian masyarakat pengguna layanan transportasi online, namun edukasi mengenai topik itu sendiri seringkali dianggap tabu. &ldquo;Melihat kondisi ini, GOJEK bersama para mitra drivernya berkomitmen untuk menjadi pelopor di industri ride-hailing dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual di ruang publik,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat (15/3). Nila menjelaskan, kerjasama dilakukan melalui program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual. Materi pelatihan disusun secara komprehensif mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang harus dihindari serta langkah intervensi seperti apa yang dapat diambil apabila menghadapi kasus tersebut. &ldquo;Siklus pelatihan perdana diikuti oleh mitra driver dan pelaksana Kopdar Mitra GOJEK di wilayah Jabodetabek, Bandung, Bali dan Palembang,&rdquo; tuturnya. Co-Director Hollaback! Jakarta Anindya Restuviani mengatakan, sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi dan layanan on-demand lainnya yang mempunyai jutaan mitra, hal ini tentu membawa angin segar bagi gerakan melawan kekerasan seksual. &ldquo;Kami berharap kedepannya, mitra-mitra GOJEK tak sekedar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan menghindarinya, namun juga berperan aktif untuk mengambil tindakan dalam melawan kekerasan seksual di ruang publik,&rdquo; ucapnya. Menurutnya, perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Baik kekerasan yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Nila menambahkan, keseriusan GOJEK dalam menangani tindak kekerasan seksual, diimplementasikan pula dalam standar prosedur operasional (SOP) penanganan kasus dan laporan, yang dilakukan dengan fokus keberpihakan pada korban. Hal ini dilakukan demi mendukung komitmen GOJEK untuk menyediakan layanan transportasi yang ramah bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan anak. &ldquo;Kekerasan seksual, bukanlah kasus pelanggaran biasa. Apapun bentuk dan tingkatannya, berpotensi memberikan trauma yang mendalam kepada korban. Kami sangat berhati-hati dalam menangani kasus seperti ini dan membuat prosedur penanganan yang sensitif pada korban,&rdquo; ujar Nila. Sebagai bagian dari mitigasi risiko, setiap laporan kekerasan seksual yang masuk melalui call center GOJEK akan langsung ditangani oleh unit darurat. Unit ini bertugas untuk segera menemui korban untuk melakukan pendalaman kasus dan menawarkan bantuan yang diperlukan. Bantuan mencakup tindakan medis untuk pemeriksaan fisik, pengobatan, serta layanan pendampingan oleh psikiater sebagai bagian dari proses penyembuhan trauma. GOJEK juga siap melakukan pendampingan hukum apabila korban, baik mitra driver maupun pengguna, merasa kasus ini harus diselesaikan di jalur hukum. &ldquo;GOJEK serius menciptakan ekosistem yang andal, aman dan nyaman dalam memberikan layanan. Ke depan, kami akan terus mematangkan fitur, memberikan pelatihan kepada mitra dan menerapkan langkah mitigasi risiko, sehingga GOJEK dapat terus menjadi aplikasi handal pilihan masyarakat Indonesia,&rdquo; tandasnya.

Gandeng Hollaback!, Ini Cara Gojek Lindungi Perempuan Dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-makassar-godok-perlindungan-perempuan-dan-anak_m_.jpg" alt="Kadis P3A Tenri A Palallo (kiri) saat mendampingi bocah korban kekerasan ibu angkat di Makassar." width="100%">
<figcaption>Kadis P3A Tenri A Palallo (kiri) saat mendampingi bocah korban kekerasan ibu angkat di Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sedang menggodok kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Perumusannya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Makassar melalui metode khusus sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP). Antara lain bagaimana seharusnya melakukan pendampingan terbaik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Baik pelecehan, kekerasan, perampasan hak dan ancaman kejahatan lain yang kerap menimpa perempuan dan anak. Kepala Dinas P3A Makassar Tenri A Palallo mengatakan, perumusan kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan peran lembaga dan tim gugus tugas yang berada di bawah koordinasi DP3A. "Ini mempertemukan jejaring sosial dari berbagai unsur yang mengupayakan pencegahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," terang Tenri di Makassar, Rabu (5/12). Perumusan kebijakan sekaligus penguatan jalur koordinasi dengan seluruh elemen. Hal itu diharapkan mampu mencegah lebih dini kejahatan dengan sasaran perempuan dan anak. "Peran masyarakat diharapkan dapat membantu P2TP2A dengan melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan," tegasnya. Berdasarkan data sementara, P2TP2A melakukan pendampingan dan pengawalan dalam dua perkara dengan skala besar sepanjang Agustus hingga Oktober 2018. Umumnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Pertama, pada pertengahan Agustus lalu. Dua bocah di Makassar menjadi korban dalam perkara kejahatan narkoba. Menyusul awal September, kasus kekerasan yang menimpa 3 bocah di Makassar. Korban disekap, dianiaya hingga diterlantarkan ibu angkatnya. Terpisah, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) P2TP2A Makassar Makmur menyampaikan, pihaknya membuka lebar layanan pengaduan. Begitu pula dengan rujukan kasus sebagai upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. "P2TP2A berfungsi menangani pengaduan dan pendampingan korban kekerasan peremuan dan anak, menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban," terang Makmur. Selain itu, P2TP2A juga berfungsi dalam memfasilitasi rehabilitasi sosial, penegakan bantuan hukum, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial bagi seluruh korban. Dalam mengupayakan perlindungan, TRC P2TP2A berkoordinasi dengan jejaring sosial lainya. Baik lembaga independen, kepolisian hingga instansi dalam lingkup Pemkot Makassar.

Pemkot Makassar Godok Perlindungan Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69312_88513_gempa-aceh.jpg" alt="Suasana pasca gempa di Aceh (7/12)" width="100%">
<figcaption>Suasana pasca gempa di Aceh (7/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempa tektonik yang terjadi di Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Itu dirasakan Anggota Komisi VIII DPR Maman Immanulhaq. Namun menurut dia keprihatinan itu harus menjadi gerakan solidaritas bersama. &quot;Keprihatinan ini harus jadi gerakan bersama tentang kepedulian, solidaritas kita terhadap bencana ini,&quot; ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (7/12). Politikus PKB itu berharap agar wanita dan anak-anak menjadi priotitas penanganan. &quot;Saya minta ada prioritas untuk perempuan dan anak-anak terus dilakukan. Pencarian korban dan lakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap peristiwa bencana di Pidie,&quot; pinta Maman. Gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Karenanya menurut Maman, panggulangan bencana menjadi faktor penting. Sebab, bencana akan membuat rusaknya infrastruktur, berkursngnya fasilitas air dan wabah penyakit. Maman meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) lebih menggalakkan sosialisasi tentang pemahaman bencana ke seluruh instansi pemerintah dan masyarakat. &quot;Sehingga semua warga Indonesia selalu punya kewaspadaan yabg sama dan gerak cepat lewat koordinasi yang tepat antar institusi terkait,&quot; jelasnya. Komisi VIII DPR katanya sudah memulai pembahasan revisi UU bencana. Sehingga, BNPB menjadi koordinator yang bergerak cepat bila terjadi bncana. &quot;Kita harap juga semua elemen masyarakat terus melakukan solidaritas dan kewaspadaan secara menyeluruh karena perubahan iklim yang begitu cepat,&quot; pungkas legislator asal Jawa Barat itu. (dna/JPG)

Gempa Aceh, Politikus PKB Ini Minta Anak-anak dan Wanita Diprioritaskan