<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DISPENDUKCAPIL-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perekaman identitas kependudukan digital terus dilakukan percepatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Gresik. Kemarin (18/1) layanan perekaman untuk identitas digital itu dilakukan di pusat perbelanjaan di Gresik. Tujuannya, mempermudah masyarakat.  Sejumlah petugas dispendukcapil melayani masyarakat yang melakukan perekaman identitas digital. Sebagaimana KTP digital, kartu identitas anak (KIA) digital, akta kelahiran, hingga akta kematian.  Kepala Dispendukcapil Pemkab Gresik Harry Syawaluddin menyatakan, sudah saatnya pelayanan kependudukan memberikan nuansa baru layanan kepada masyarakat. Yakni, salah satunya dengan jemput bola di pusat perbelanjaan.  ’’Ada sembilan pelayanan yang kami lakukan di mal. Salah satunya, perekaman e-KTP, KTP digital KIA, dan pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun akta kematian,’’ katanya.  Harry menyebutkan, dalam sehari, petugas dispendukcapil yang melayani di mal mampu menyelesaikan 3.000 berkas. Dari jumlah itu, sebagian besar mengurus perekaman e-KTP mengingat pada Agustus 2022, masyarakat yang mengurus e-KTP kehabisan blangko dan cuma diberi surat keterangan (suket). ’’Yang paling banyak, mengurus e-KTP, terutama yang masih memegang suket,’’ paparnya.  Agus, 47, salah seorang warga asal Manyar, Gresik, mengaku dimudahkan dengan adanya pelayanan di mal karena kesibukannya sebagai pekerja proyek. Dia pun menyempatkan mampir.

Kini Warga Gresik Bisa Rekam Identitas Kependudukan di Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/REKAM-EKTP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perekaman e-KTP di Kecamatan Pabean Cantian, terutama di Kelurahan Perak Timur dan Kelurahan Perak Utara, dikebut. Bulan ini harus rampung. Sebab, pemkot akan melebur dua kelurahan itu menjadi Kelurahan Tanjung Perak.  Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal menyampaikan, ada 32 ribu kepala keluarga (KK) yang tinggal di dua kelurahan tersebut. Perinciannya, 25 ribu KK menetap di Kelurahan Perak Utara dan 7 ribu KK bermukim di Kelurahan Perak Timur.  Penggabungan dua wilayah itu berdampak pada identitas warga setempat. Kode pos, RT dan RW, serta nama kelurahan berganti. ’’Dengan perubahan itu, warga harus merekam ulang e-KTP,’’ ujar Rizal.  Pemkot menargetkan penggabungan Kelurahan Perak Timur dan Perak Utara rampung bulan ini. Perekaman ulang KTP mulai berjalan setelah adanya kode pos baru.  Kecamatan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) untuk percepatan perekaman e-KTP. ’’Kami meminta perekaman bisa digelar di permukiman. Seperti di balai RW atau lapangan serbaguna,’’ ungkapnya.  Rizal menambahkan, jumlah wajib rekam e-KTP baru di Kecamatan Pabean Cantian mencapai 55.462 orang. Sampai saat ini, sudah ada 54.177 orang atau 97,68 persen yang mengikuti perekaman. ’’Tinggal 1.285 orang yang belum rekam e-KTP. Kami targetkan Desember tuntas,’’ ucapnya.

Kebut Perekaman E-KTP sebelum Peleburan Dua Kelurahan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/hak_pilih-warga-terancam.jpg" alt="BAHAS PILKADA: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Arief Budiman menjelang rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BAHAS PILKADA: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Arief Budiman menjelang rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah warga yang terancam kehilangan hak pilih gara-gara belum merekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih tinggi. Dari data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hingga kemarin masih ada 607.256 pemilih yang masuk kategori tersebut. Jumlah itu setara dengan 0,61 persen dari total pemilih yang tercatat dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/daftar-pemilih-tetap/">daftar pemilih tetap</a> (DPT). Sebelumnya KPU di 270 daerah telah menetapkan DPT pilkada 2020 sebanyak 100.359.152 pemilih.  Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI kemarin (26/11). Para anggota dewan menyoroti kerja Kemendagri yang dinilai lambat dalam merekam dan menerbitkan e-KTP. Selain itu, mereka mengkritik <a href="https://www.jawapos.com/tag/ditjen-dukcapil-kemendagri/">Ditjen Dukcapil</a> dan penyelenggara pemilu yang kerap berbeda data.  Untuk itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR meminta Kemendagri bersama penyelenggara memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menekan jumlah pemilih tanpa e-KTP seminim mungkin. Salah satunya dengan jemput bola proses perekaman.  ”Untuk melakukan jemput pemilih dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/perekaman-e-ktp/">perekaman e-KTP</a> hingga H-1 pemungutan suara,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Selain itu, komisi II meminta koordinasi antarlembaga diperbaiki.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/mendagri-tito-karnavian/">Mendagri Tito Karnavian</a> mengatakan, belum tuntasnya perekaman disebabkan dua hal. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Dia menyebutkan, di berbagai daerah, khususnya pelosok, masyarakat belum merasa perlu memiliki e-KTP.  Faktor kedua datang dari internal dinas dukcapil. Tito mengungkapkan, masih ada sebagian birokrasi yang kerap mempersulit sehingga masyarakat terhambat. Ada juga hambatan teknis seperti alat yang terbatas. ”Mau rekam, tapi overload sehingga lama.”  Tito menambahkan, mulai besok akan ada 32 tim dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a> yang turun ke 32 provinsi yang menggelar pilkada. Tim tersebut akan memantau dan memastikan dinas dukcapil kabupaten/kota melakukan jemput bola perekaman selama dua pekan ke depan. ”Akan dilihat apa masalahnya. Misalnya printer kita (bermasalah), maka akan pinjam ke daerah tetangga yang tidak menggelar pilkada,” jelasnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisioner-kpu/">Komisioner KPU</a> RI Viryan mengatakan, pihaknya akan membantu mempercepat perekaman e-KTP. Saat ini, terang dia, para petugas telah turun untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat mau merekam e-KTP. ”Paling tidak, bisa memiliki suket (surat keterangan sudah rekam, Red),” tuturnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/06/2020/dukcapil-longgarkan-layanan-perekaman-e-ktp/">Dukcapil Longgarkan Layanan Perekaman E-KTP</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/10/2020/kpu-jatim-sebut-dpt-terbanyak-surabaya-paling-sedikit-kota-blitar/">KPU Jatim Sebut DPT Terbanyak Surabaya, Paling Sedikit Kota Blitar</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/01/2020/kemendagri-akan-ganti-dokumen-kependudukan-yang-rusak-akibat-banjir/">Kemendagri Akan Ganti Dokumen Kependudukan yang Rusak Akibat Banjir</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2020/tito-minta-semua-pihak-bantu-amankan-pilkada-serentak-2020/">Tito Minta Semua Pihak Bantu Amankan Pilkada Serentak 2020</a></li> </ul> Dalam kesempatan itu, Viryan juga mengingatkan masyarakat yang merasa namanya belum masuk DPT untuk proaktif. KPU telah menyiapkan skema khusus melalui DPT tambahan untuk mengakomodasi kelompok tersebut. ”Bisa datang ke TPS pada satu jam terakhir,” imbuhnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM&amp;t=13s

Hak Pilih 607 Ribu Warga Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Djoko-Tjandra-Buron.jpg" alt="ILUSTRASI: Buron Kejagung Djoko Tjandra (Adnan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Buron Kejagung Djoko Tjandra (Adnan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta Selatan mengakui terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, melakukan perekaman e-KTP. Disdukcapil mengakui kalau buronan Kejaksaan Agung itu membuat e-KTP secara singkat.  "Kalau bicara 30 menit, itu hal yang tidak aneh-aneh amat, karena dia rekam pada tanggal 8 Juni, setelah rekam, proses perekaman, pengambilan foto, iris mata dan sebagainya, kita kirim ke DDN (DataDirect Network) via online, via sistem," kata Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan, Abdul Haris dikonfirmasi, Senin (6/7).  "Setelah itu, jawaban bisa tercetak, statusnya udah print ready record. Jadi pada saat itu dalam waktu kurang dari satu jam memang terjawab sudah print ready record," sambungnya.  Haris menuturkan, setelah tahap tersebut pihak kelurahan bisa mencetak hasil perekaman e-KTP. Karena memang tidak ada permasalahan terhadap data Djoko Tjandra.  "Kecuali kalau dia memang datanya bermasalah. Contoh, misal pak Djoko sudah punya dan rekam e-KTP di tempat lain," ujar Haris.  Haris pun mengaku, pencetakan e-KTP Djoko Tjandra dilakukan pada 8 Juni 2020. Dia menyebut, alasan pencetakannya yang cepat karena datanya tidak bermasalah dan saat itu Djoko Tjandra belum memiliki e-KTP.  "Kenapa 30 menit, ya memang sekarang ini sepanjang data nggak bermasalah, dan lakukan jam pagi, itu kan jam belum banyak yang rekam kan, sangat mungkin cepat," beber Haris.  Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman. Hal ini terkait pembuatan e-KTP buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra.  MAKI mempertanyakan Djoko Tjandra yang diduga membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Pembuatan KTP itu diduga berlangsung singkat.  "Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTPel maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada Selasa tanggal 7 Juli 2020, bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (6/7).  Boyamin menduga, Djok Tjandra membuat e-KTP pada 8 Juni 2020. Terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu pun diduga mengubah namanya menjadi Joko Soegiarto Tjandra.  Menurut Boyamin, Djoko Tjandra bisa membuat e-KTP di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan. Tertera alamat rumah Djoko Tjandra di Jalan Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  "Semestinya Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Pasport Negara Papua Nugini. Berdasar Pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki Pasport Negara lain," cetus Boyamin.  Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar Djoko dibebaskan dari tuntutan, karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.  Tak puas putusan hakim, Kejaksaan Agung mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan denda Rp15 juta.  Bahkan, uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar harus dirampas negara. Imigrasi kemudian mencegah Djoko keluar negeri. Namun, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.  Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan. Namun, hingga kini Djoko Tjandra belum berhasil ditangkap oleh Korps Adhyaksa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Disdukcapil Jaksel Akui Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra Hanya 30 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/BLANGKO-KTP.jpg" alt="TAAT: Warga melakukan perekaman e-KTP di Mal Pelayanan Publik kemarin. (JUPRI/Jawa Pos Radar Madura)" width="100%">
<figcaption>TAAT: Warga melakukan perekaman e-KTP di Mal Pelayanan Publik kemarin. (JUPRI/Jawa Pos Radar Madura)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mulai melonggarkan layanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masyarakat umum boleh melakukan perekaman dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan.  Sebelumnya, melalui Surat Edaran Nomor 443.1/2978/Dukcapil yang diterbitkan 16 Maret 2020, kegiatan perekaman e-KTP ditunda. Layanan hanya diberikan untuk masyarakat yang berada dalam kondisi mendesak.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya melakukan pendekatan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap daerah. ”Untuk zona hijau sudah normal baru. Yang zona merah, perekaman dilaksanakan dengan protokol Covid-19 yang ketat,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (14/6).  Zudan menambahkan, guna menyambut pilkada 2020, pihaknya juga mempercepat pencetakan e-KTP untuk mengganti surat keterangan (suket). Kebetulan, stok blangko e-KTP masih cukup melimpah. Per 4 Juni, lanjut Zudan, sisa suket yang belum dicetak tinggal 525.679 atau 5,6 persen.  ”Artinya, sebanyak 94,4 persen suket sudah dicetak menjadi KTP elektronik. Sebanyak 384 daerah sudah tuntas mengganti suket dengan mencetak KTP,” kata dia.  Bagi masyarakat yang masih memegang suket, pihaknya mengimbau agar segera menghubungi dispendukcapil terdekat. ”Blangko sudah tersedia cukup karena dukcapil mendapat tambahan 25 juta keping,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Dukcapil Longgarkan Layanan Perekaman E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190416-WA0028.jpg" alt="Pelayanan Dispendukcapil Kota Malang. Fisca Tanjung" width="100%">
<figcaption>Pelayanan Dispendukcapil Kota Malang. Fisca Tanjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Kota Malang masih bisa melakukan perekaman e-KTP saat pelaksanaan Pemilu 2019, besok Rabu (17/4). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang bakal membuka pelayanan tersebut selama 4 jam.  Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny mengatakan, layanan perekaman saat pelaksanaan Pemilu dibuka sejak pukul 09.00-13.00 WIB. Nantinya, layanan perekaman ini akan digelar di Kantor Dispendukcapil Kota Malang di Perkantoran Terpadu Gedung A, Jalan Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang.  Layanan ini khusus untuk mendukung pemilu yaitu perekaman dan cetak KTP. Pihaknya telah selesai melakukan persiapan. "Persiapan layanan khusus ini telah rampung dan siap dijalankan. Cetak KTP langsung di situ, blangko aman," ujarnya, Selasa (16/4).  Meskipun membuka pelayanan pada hari libur, Eny menjamin bahwa pegawai di Dispendukcapil Kota Malang bakal tetap menggunakan hak pilihnya. "Nanti teman-teman Dispendukcapil biar nyoblos dulu ke TPS, kemudian jam 09.00 WIB ngantor," imbuhnya.  Sebelumnya Dispendukcapil Kota Malang juga telah memberikan sosialisasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat. Harapannya agar seluruh masyarakat dapat segera melakukan perekaman E-KTP.  Bahkan, pihaknya juga melakukan metode jemput bola. "Kami ke lapas-lapas, jemput bola ke sana. Terus ke orang-orang sakit, difabel, dan berkebutuhan khusus, itu kami jemput. Jadi kalau ada masyarakat menyampaikan keluarganya minta perekaman kami langsung ke sana," pungkasnya.

Warga Malang Tetap Bisa Rekam e-KTP Saat Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-pemilu-permintaan-perekaman-e-ktp-di-kota-malang-meningkat_m_.jpg" alt="Ilustrasi, layanan di Dispendukcapil Kota Malang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, layanan di Dispendukcapil Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Permintaan perekaman&nbsp;e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang meningkat menjelang Pemilu 2019. Pada Januari hingga Februari 2019, tercatat ada tambahan 1.974 jiwa. Kasi Informasi Administrasi Kependudukan (Aminduk) Dispendukcapil Kota Malang Sudarmanto mengatakan, selama dua bulan terakhir memang ada peningkatan permintaan perekaman. "Sebelumnya rata-rata perekaman yang dilakukan setiap hari di angka 50 jiwa. Tapi sekarang intensitasnya meningkat hingga 75 jiwa per hari," ujarnya, Sabtu (16/3). Menurutnya, peningkatan perekaman itu disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin menyalurkan suaranya pada Pemilu 2019. "Salah satu syarat menggunakan hak pilih kan KTP elektronik. Permintaan atau keinginan warga memang sangat meningkat," kata dia. Oleh karena itu, selain menyediakan pelayanan di kantor, pihaknya juga secara rutin melakukan jemput bola. Baik di sekolah, rumah penduduk, hingga ke lapas-lapas di wilayah Jawa Timur yang warga binaannya merupakan warga Kota Malang. Pihaknya juga mengimbau agar warga yang berusia 17 tahun bisa segera melakukan rekam data. Data perekaman e-KTP di Kota Malang selama Januari dan Februari 2019:* Januari Wajib ber e-KTP: 690.611 jiwa Sudah lakukan perekaman e-KTP: 650.372 jiwa Belum urus KTP : 40.239 jiwa Februari Wajib ber e-KTP : 691.555 jiwa Sudah lakukan perekaman e-KTP : 652.346 jiwa Belum lakukan perekaman e-KTP: 39.209 jiwa *Sumber: Disependukcapil Kota Malang

Jelang Pemilu, Permintaan Perekaman e-KTP di Kota Malang Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dispendukcapil-kota-malang-lakukan-perekaman-e-ktp-di-15-sekolah_m_.jpg" alt="Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (berpeci) saat memantau langsung kegiatan perekaman e-KTP di SMAN 10 Malang, Selasa (19/2)." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (berpeci) saat memantau langsung kegiatan perekaman e-KTP di SMAN 10 Malang, Selasa (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang&nbsp;punya target&nbsp;perekaman e-KTP di 15 SMA/SMK tahun ini. Mereka optimistis target itu bisa terpenuhi karena saat ini proses perekaman e-KTP lebih cepat dan langsung jadi. Kasi Informasi Dispendukcapil Kota Malang Sudarminto mengatakan, perekaman e KTP saat ini memang langsung jadi. Dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 7, maka bisa dilakukan pencetakan sendiri. Meski SMA/SMK saat ini dalam pengelolaan provinsi, namun pihaknya masih bisa bersinergi untuk memenuhi hak siswa yang berusia 17 tahun untuk mendapatkan e-KTP. "Dengan SIAK 7 bisa langsung jadi. Kalau bahan materialnya ada, bisa dilakukan cetak KTP langsung," ujarnya, Selasa (19/2). Perekaman e-KTP itu tampak di SMAN 10 Malang. Sebanyak 53 siswa melakukan proses perekaman. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko turut memantau langsung kegiatan perekaman e-KTP itu. "KTP nya langsung jadi. Selamat ber-KTP. Setelah itu mengurus SIM ya!" ujar Sofyan Edi ke salah satu siswa. Menurutnya, perekaman e-KTP ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Saat ini kami akan selalu jemput bola dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada warga Kota Malang" tuturnya. Dia menerangkan, siswa yang bisa mengikuti perekaman ini yakni siswa yang berasal dari Kota Malang dan berusia 17 tahun maksimal sampai awal April 2019 ini. Selain SMAN 10 Malang, beberapa sekolah lain yang dijadwalkan didatangi petugas antara lain SMAN 2 Malang, SMA Islam, SMAN 8 Malang, SMAN 9 Malang, dan SMKN 3 Malang.

Dispendukcapil Kota Malang Lakukan Perekaman e-KTP di 15 Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/baru-969-napi-yang-masuk-dpt-bawaslu-kepri-rekomendasikan-diskresi_m_.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Masih banyak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias narapidana di Kepulauan Riau yang belum tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Penyebabnya, mereka belum melakukan perekaman e-KTP.&nbsp; Dari data Divisi Pemasyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepri, baru 969 napi yang masuk ke dalam DPT. Padahal, jumlah keseluruhan napi yang mendekam di berbagai Lapas di Kepri mencapai 4.500 orang. Menanggapi permasalahan tersebut, Komisioner Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi menuturkan, tantangan terbesar adalah perekaman e-KTP. Kebanyakan napi tidak mempunyai e-KTP dan data penunjung untuk proses pembuatannya. Meskipun sudah ada layanan perekaman e-KTP di Lapas, hal tersebut juga tidak sepenuhnya memberikan jaminan atas terdatanya WBP&nbsp; dalam DPT. Belum lagi bagi mereka yang berasal dari luar daerah. "Apakah berdasarkan perekaman, Disdukcapil boleh mengeluarkan e-KTP tanpa didukung oleh misalkan, ijazah, akte kelahiran dan lain-lain. Karena untuk membuat e-KTP butuh alamat yang bersangkutan, itu kan harus tercatat," jelas Said, Selasa (12/2). Kondisi ini, membuat KPU belum bisa berbuat banyak untuk menentukan jumlah DPT di lapas. Mereka baru bisa mengambil langkah-langkah setalah ada hasil perekaman dari Disdukcapil. Untuk memaksimalkan potensi pemilih yang ada di Lapas, Bawaslu telah membuat sejumlah rekomendasi. Salah satunya menghadirkan keringanan persyaratan bagi Lapas dan rumah sakit.&nbsp; "Undang-undang memang mengatakan harus berbasis e-KTP, tapi untuk daerah-daerah tertentu seperti di Lapas dan rumah sakit kami buat diskresi. Sehingga&nbsp; KPU tidak kesulitan dalam memaknai aturan teknisnya. Bawaslu sudah mengindentifikasi masalah ini jauh-jauh hari dan sudah membuat rekomendasi. Cuma kewenangan dan kapasitasnya itu dari KPU,"&nbsp;tambah Said.

Baru 969 Napi yang Masuk DPT, Bawaslu Kepri Rekomendasikan Diskresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/napi-di-palembang-lakukan-perekaman-e-ktp_m_.jpg" alt="Perekaman yang dilakukan di dalam Rutan Pakjo" width="100%">
<figcaption>Perekaman yang dilakukan di dalam Rutan Pakjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki e-KTP untuk menyalurkan hak pilihnya. Tak terkecuali para narapidana (Napi). Karena itu, Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Palembang melakukan jemput bola dalam perekaman e-KTP bagi para napi. Perekaman ini, dilakukan terhadap napi di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang. Kabid Pendataan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Palembang, Sahlan Syamsu mengatakan, perekaman bagi para napi ini dilakukan sejak Kamis (17/1) hingga Sabtu (19/1). Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan pihaknya merupakan perintah dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan berkoordinasi dengan Bawaslu; KPU Sumsel; serta kepala rutan yang ada di Kota Palembang. "Selama dua hari ini kami telah melakukan perekaman hingga 43 orang," katanya saat ditemui di lapas Pakjo Palembang, Jumat (18/1). Menurutnya, tidak ada kendala dalam perekaman ini. Hanya saja memang sedikit khawatir, terutama saat perekaman e-KTP pada napi kriminal. Ia mengaku, tidak terlalu banyak napi yang tidak memiliki e-KTP. Hal ini membuktikan, jika pendataan yang dilakukan telah baik. Selain itu, juga ada warga daerah lain seperti dari Jawa, sehingga perekaman tidak dapat dilakukan di Sumsel. Dalam perekaman ini, pihaknya menurunkan petugas sebanyak 12 orang. Serta dibantu petugas rutan seperti Polsuspas dan lain sebagainya. Untuk peralatannya, ia mengaku sengaja dibawa langsung dari Disdukcapil ke rutan. Sehingga kondisi napi tetap aman di dalam lapas. "Kami akan genjot hari ini agar seluruhnya dapat diselesaikan perekamannya," terangnya. Ia mengaku, sebelumnya pada 27 Desember lalu, pihaknya juga telah melakukan perekaman terhadap napi wanita di Lapas Merdeka, Palembang. Sistem jemput bola ini sendiri, dilakukan serentak diseluruh Indonesia. Saat ini, pihaknya mendata perekaman e-KTP yang telah dilakukan sudah cukup baik yakni mencapai 98 persen atau sekitar 1.194.441 penduduk per 31 Desember. "Jumlah ini akan terus meningkat, karena itu kami akan terus genjot perekaman ini terutama jelang pilpres," tutupnya.

Napi di Palembang Lakukan Perekaman e-KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perekaman e-ktp

Berita Terkini