<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/Melani-Manicepro-1126272541.jpg" alt="Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) telah membacakan putusan atas terdakwa Franciska Dwi Meilani alias Melani Mecimapro. Direktur PT Melania Citra Permata itu dibebaskan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi konser TWICE dengan nilai Rp 10 miliar. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim PN Jaksel pada Senin sore (9/2). Hakim Ketua Sri Rejeki Marsinta yang membacakan putusan perkara nomor 722/Pid.B/2025/PN JKT.SEL menyatakan bahwa Melani telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, perbuatannya disebut bukan tindak pidana. &rdquo;Menyatakan terdakwa Franciska Dwi Meilani terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,&rdquo; kata hakim ketua. Atas putusan tersebut, majelis hakim meminta agar Melani segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah disampaikan dalam sidang. Tidak hanya itu, Melani juga harus dibebaskan dari dalam tahanan segera setelah putusan tersebut dibacakan. Hakim meminta agar segala hak-hak Melani dipulihkan kembali sebagaimana mestinya. &rdquo;Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan,&rdquo; lanjut hakim ketua. Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan jaksa. Yakni meminta agar Melani dihukum atas perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 327 KUHP. Tidak hanya itu, putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkara Melani harus diselesaikan di ranah perdata, bukan pada ranah pidana sebagaimana tuntutan jaksa. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Melani sebagai tersangka dan menahan yang bersangkutan atas kasus dugaan penggelapan dana penyelenggaraan konser girl band TWICE sebesar Rp 10 miliar. Masalah itu bermula saat korban WTU yang merupakan Direktur PT MIB melakukan kerja sama dengan tersangka untuk penyelenggaraan konser TWICE. Kerja sama tersebut dilakukan pada Oktober 2023. Korban tertarik bekerja sama karena dijanjikan keuntungan mencapai 23 persen. Namun sayangnya, janji tinggal janji. Uang Rp 10 miliar yang diberikan justru tak jelas rimbanya. Merasa dikecewakan, korban membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025. &nbsp;

PN Jaksel bebaskan Melani Mecimapro dari dakwaan pidana penggelapan dana konser TWICE. Putusan minta perkara diselesaikan secara perdata.

Dakwaan Terbukti Tapi Melani Mecimapro Divonis Bebas, Begini Pertimbangan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/1000012193-1566364768.jpg" alt="Denada Tambunan ( Instagram @denadaindonesia)" width="100%">
<figcaption>Denada Tambunan ( Instagram @denadaindonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Denada kini menjadi sorotan publik luas setelah digugat perdata oleh anak kandungnya, Ressa Rizky Rossano, ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, terkait perbuatan melawan hukum penelantaran anak. Nilai gugatan tersebut angkanya cukup fantastis mencapai Rp 7 miliar. Denada sudah menunjuk pengacara untuk menghadapi permasalahan hukum dengan Ressa, pria yang mengaku selama 24 tahun ditelantarkan oleh Denada. Kasus tersebut baru memasuki tahapan mediasi atau belum masuk ke dalam pokok perkara. Banyak orang memberikan atensi atas kasus ini karena Denada selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat sayang kepada buah hatinya. Dia bahkan rela membatalkan manggung hingga menjual sejumlah aset demi kesembuhan anaknya, Aisha Aurum. Selain itu, sorotan netizen juga cukup tajam terhadap Denada karena selama ini dia diketahui hanya memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Jerry Aurum. Kemunculan Ressa yang mengaku sebagai anak kandung Denada cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Untuk lebih mengenal sosok Denada, berikut profil singkatnya. <h3>Profil Denada</h3> Denada memiliki nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan. Dia adalah seorang artis berbakat di Tanah Air. Denada merupakan putri dari penyanyi legendaris Emilia Contessa dan Rio Tambunan. Dia mengawali karier di dunia hiburan pada dekade 90-an sebagai seorang rapper penuh bakat pada masanya. Di tengah kejayaannya sebagai penyanyi, Denada sempat meninggalkan kariernya sebagai penyanyi rap karena melanjutkan pendidikan ke Australia. Pada saat kembali ke Tanah Air, Denada memilih pindah genre musik jadi menekuni musik dangdut. Selain sebagai penyanyi, Denada juga terjun ke dunia akting, model, bahkan DJ. Denada menikah dengan Jerry Aurum pada 15 Februari 2012. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shakira Aurum yang kemudian berganti nama menjadi Aisha Aurum. Pernikahan Denada dengan Jerry Aurum hanya bertahan beberapa tahun. Pada 2015, mereka bercerai karena satu dan lain hal. Pada pertengahan tahun 2018, Aisha didiagnosis mengidap penyakit kanker darah atau leukemia. Denada sangat totalitas dalam merawat putrinya sampai membawanya berobat ke Singapura. Biaya pengobatan putri Denada menelan dana fantastis, membuat Denada harus membuat keputusan besar menjual beberapa properti, termasuk rumah dan apartemen miliknya. Selain itu, Denada juga menjual perhiasan demi pengobatan yang maksimal untuk sang putri. Gara-gara biaya pengobatan sang putri, Denada sampai mengalami momen dimana saldonya di ATM sudah nyaris terkuras habis. Sejumlah sahabat seperti Baim Wong dll sempat mau menggelar acara donasi untuk meringankan beban Denada. Akan tetapi, Denada menolak pemberian donasi dari kalangan selebriti. Dengan alasan, banyak orang di luar sana yang jauh lebih melarat dibandingkan dirinya. Di sisi lain, Denada merasa masih bisa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan uang. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Denada memiliki nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan. Dia adalah seorang artis berbakat di Tanah Air.

Profil Denada, Penyanyi yang Digugat Rp 7 Miliar oleh Anak Kandungnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/warisan-1470437987.png" alt="Ilustrasi warisan. (NU Online)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warisan. (NU Online)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Polemik sengketa waris keluarga almarhum H.M. Husein tak kunjung usai. Saat ini, kasus yang melibatkan anak pertama Achmad Wahyuddin (AW) dan anak ketiga Zainal Abidin (ZA) berlanjut ke ranah perdata. Berkaitan dengan gugatan perubahan akta perdamaian pembagian waris yang disebut sebagai sumber masalah. Keduanya juga sempat berselisih dalam perkara pemalsuan surat dan penggunaan dokumen palsu. Majelis hakim PN Gresik pun telah menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun kepada AW pada 23 Oktober 2025. AW mengajukan banding atas putusan tersebut. "Muncul stigma bahwa klien kami sebagai mafia tanah, tentu sepenuhnya tidak benar," ujar Denny Rudini, kuasa hukum AW. Dia menegaskan, pangkal masalah berkaitan dengan sengketa waris. Polemik pembagian waris 4 bersaudara itu berjalan alot hingga berujung saling lapor antara AW dan ZA. "Pasca sepeninggal almarhum H.M. Husein. Beliau meninggalkan 65 aset berupa tanah dan rumah untuk dibagikan kepada anak-anaknya," beber Denny. Dasar pembagian waris pun tertuang dalam akta perdamaian No: 36/Pdt. G/2024/PA yang ditandatangani seluruh anak H.M. Husein. Yakni AW, ZA, almarhum Ahmad Lutfi, dan Betty Furoidah. Dalam perjalanannya, terkuak fakta baru bahwa terdapat ahli waris lain yang tidak pernah dilibatkan. Yakni Mohammad Reza Alif Utama, anak dari istri kedua H.M. Husein. Pihaknya telah melayangkan gugatan permohonan pembatalan akta perdamaian itu ke Pengadilan Agama Gresik. Yang saat ini masih terus bergulir. "Jika disetujui, akan dibuatkan akta perdamaian baru dengan melibatkan seluruh ahli waris yang sah," papar Denny. Denny mengungkapkan, upaya saling lapor di antara para ahli waris ini tidak akan rampung apabila sumber masalahnya tidak diselesaikan. "Dengan demikian, ribut-ribut warisan ini tidak sampai bisa terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tandas Denny. Gugatan tersebut dibenarkan pihak kuasa hukum ZA, Roni Wahyono. Pihaknya pun menghormati proses hukum yang bergulir. "Sebenarnya, klien kami sangat menyayangkan. Padahal sebagai adik kandung, sudah mengikuti segala saran dari pihak penggugat," ungkap Roni. Terlebih, sebelum berpulang, almarhum sang ayah telah melakukan pembagian waris secara proposional. Melalui rapat dan kesepakatan bersama seluruh keluarga besar. "Namun, dalam proses perjalanannya tidak demikian. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim," tandas Roni.&nbsp;

Kasus sengketa waris keluarga almarhum H.M. Husein antara dua anaknya, Achmad Wahyuddin dan Zainal Abidin, berlanjut ke ranah perdata

Sengketa Waris, Kakak Beradik di Gresik Saling Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/Ma52rcxrH2sHlvWID30qniTgQSBooSQXJs6fEcBb-1-3983244355.jpg" alt="Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana&nbsp;telah dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Meski dilaporkan, Lisa tidak ada niatan untuk melaporkan balik mantan Gubernur Jawa Barat untuk tujuan memenjarakannya. Lisa Mariana lebih memilih jalan membuktikan kebenaran dengan cara bakal melakukan gugatan perdata yang akan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat dalam waktu dekat. Jhonboy Nababan selaku kuasa hukum mengatakan, gugatan perdata Lisa Mariana ke Ridwan Kamil kini sedang dipersiapkan dan akan segera dimasukkan supaya kasus ini jadi lebih terang secara hukum. "Gugatan itu intinya untuk memberikan pembelaan hak-hak LM dan anaknya," ujar Jhonboy Nababan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/4). Saat ditanya tanggal berapa gugatan perdata terhadap Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana akan diajukan, dia masih enggan bicara detailnya. Dia pun memastikan akan mengabari jika Lisa sudah membuat gugatan perdata. Sang pengacara juga menolak memberi tahu apakah gugatan perdata akan dimasukkan ke PN Bandung secara elektronik atau dengan cara datang secara langsung. "Itu teknis. Nanti saja tunggu update-nya ya. Pokoknya nanti kita update," katanya Dia juga menyatakan, gugatan perdata ini sesuai dengan apa yang diinginkan Lisa Mariana. Dia pun menegaskan, tim kuasa hukum berjalan berdasarkan apa yang memang diinginkan Lisa.

Lisa Mariana akan menggugat Ridwan Kamil secara perdata di PN Bandung, setelah dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik.

Lisa Mariana Bakal Gugat Ridwan Kamil Secara Perdata ke PN Bandung, Materi Gugatan sedang Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/oce-siswa-trauma-3-2456085578-3843655073.jpg" alt="Siswa SMPN 7 Mojokerto doa bersama di Mojokerto usai kembali dari kegiatan outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, Selasa (28/1) malam. (Indah/Jawa Pos Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMPN 7 Mojokerto doa bersama di Mojokerto usai kembali dari kegiatan outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, Selasa (28/1) malam. (Indah/Jawa Pos Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Insiden yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, tidak hanya diproses secara pidana. Selain melapor ke Polres Gunungkidul, keluarga korban kini tengah menyiapkan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Mereka menilai pemda telah lalai dalam memastikan keselamatan pengunjung, sehingga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut. Gugatan ini sedang dipersiapkan keluarga Malvein Yusuf Ad Dhuqa dan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungkidul. Bupati Gunungkidul dan Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul disebut sebagai pihak tergugat. &rdquo;Kami telah berdiskusi dengan keluarga korban bahwa selain menempuh jalur pidana, ada langkah hukum lain yang bisa dilakukan, yakni melalui gugatan perdata,&rdquo; kata kuasa hukum keluarga korban Rif&rsquo;an Hanum, dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Jumat (7/2). Menurut Rif&rsquo;an, dasar hukum gugatan ini adalah kewajiban pengelola tempat wisata dalam menjaga keselamatan pengunjung, sebagaimana diatur dalam pasal 26 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pengelola Pantai Drini tidak menjalankan kewajiban tersebut. &rdquo;Ketika kami meninjau lokasi, tidak ditemukan rambu peringatan yang menunjukkan area berbahaya bagi wisatawan, padahal kawasan ini memiliki risiko tinggi,&rdquo; ungkap Rif&rsquo;an Hanum. Dia menambahkan, kelalaian ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Meski pengelolaan pantai ini dilakukan kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemda tetap bertanggung jawab karena mengalokasikan anggaran untuk objek wisata tersebut. Pantai Drini merupakan destinasi yang ramai dikunjungi, dengan jumlah wisatawan mencapai lebih dari 10 ribu orang per tahun. Setiap pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp 15 ribu. Rif&rsquo;an menilai, pemasukan dari retribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas keselamatan bagi wisatawan. &rdquo;Dengan adanya retribusi serta anggaran daerah yang dikelola pemerintah, sudah seharusnya keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami merasa berhak untuk menggugat,&rdquo; tegas Rif&rsquo;an Hanum. Rif&rsquo;an menekankan bahwa gugatan ini bukan bertujuan untuk mencari ganti rugi secara finansial, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. &rdquo;Ketika sebuah destinasi wisata dikelola menggunakan dana negara dan menarik tarif masuk, maka sudah menjadi kewajiban untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan,&rdquo; tambah Rif&rsquo;an Hanum. Sebelumnya, pada Selasa (4/2), keluarga Malvein telah melaporkan empat pihak ke Polres Gunungkidul atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian. Pihak yang dilaporkan mencakup kepala SMPN 7 Mojokerto, wali kelas, biro perjalanan wisata, serta pengelola Pantai Drini. Malvein bersama tiga temannya, Alfian Aditya Pratama, Bayhaki Faqtyansah, dan Rifky Yoeda Pratama, tewas akibat terseret arus di area palung atau rip current pada Sabtu (28/1) pagi.

Keluarga siswa SMPN 7 Mojokerto korban Pantai Drini Jogjakarta siapkan gugatan perdata dan pidana terhadap Pemkab Gunungkidul

Keluarga Korban Siapkan Gugatan Perdata terhadap Pemkab Gunungkidul yang Dituding Lalai dalam Menjaga Keselamatan Wisatawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/begal-2467646304.jpg" alt="Maria Livia, pelaku begal taksi online, dipindahkan petugas ke tahanan khusus perempuan di Polrestabes Surabaya Rabu (2/10) lalu. Dari hasil tes urine, dia dinyatakan negatif narkoba. (Azami/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Maria Livia, pelaku begal taksi online, dipindahkan petugas ke tahanan khusus perempuan di Polrestabes Surabaya Rabu (2/10) lalu. Dari hasil tes urine, dia dinyatakan negatif narkoba. (Azami/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> SURABAYA&nbsp;&ndash; Keluarga Pudjiono, sopir taksi online yang dibegal Maria Livia, menyiapkan gugatan perdata. Itu dilakukan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Kini pihak keluarga sedang memerinci berapa nilai kerugian yang akan dituntut. Pengacara keluarga Pudjiono, Suhartono, mengatakan, Pudjiono menderita kerugian yang tidak sedikit akibat pembegalan tersebut. Sebab, korban yang kini dirawat di RSUD dr Soetomo karena luka tusuk pada leher dan dada membutuhkan banyak biaya untuk pemulihan kondisi kesehatannya. &rdquo;Pihak keluarga sempat bertanya, ini siapa yang membayar biayanya. Kalau semua dibebankan kepada keluarga korban, tentu tidak adil,&rdquo; ujar Suhartono. Pudjiono, kata Suhartono, juga berpotensi tidak bisa pulih seperti sediakala karena tusukan pelaku mengenai paru-paru dan saraf di lehernya. Luka itu bisa membuat korban tidak dapat mencari nafkah. Padahal, Pudjiono adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya. Terlebih, mobil Pudjiono juga rusak. &rdquo;Kami menggugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. Keluarga Korban Tolak Berdamai Suhartono menyatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan pengacara pelaku. Namun, keluarga Pudjiono masih menolak berdamai. Mereka ingin pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dukungan dari Perhimpunan Driver Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jatim Daniel Lukas Rorong memastikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus itu. Untuk tahap awal, dia sudah menjalin komunikasi dengan keluarga korban. &rdquo;Bentuk dukungan kami kepada teman satu profesi,&rdquo; katanya. Salah satu langkah yang disiapkan Daniel adalah memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Pihaknya juga mencoba menjembatani komunikasi antara korban dan aplikator. &rdquo;Dilihat sejauh mana tanggung jawabnya terhadap mitra,&rdquo; ujarnya. Komunikasi itu, kata Daniel, sangat diperlukan. Terlebih, korban harus menjalani perawatan medis intensif karena luka yang diderita. Dia berharap aplikator tidak lepas tangan. &rdquo;Nanti kalau pelakunya sudah diadili, kami juga akan datang ke persidangan. Harapan kami, pelaku bisa dihukum seberat-beratnya,&rdquo; tuturnya. PDOI Minta Pelaku Dihukum Berat Tuntutan agar pelaku dihukum berat itu bukan tanpa alasan. Sebab, lanjut dia, aksi pelaku sangat keterlaluan dan meresahkan. Pelaku juga memesan taksi online korban dengan akun orang lain. Fenomena itu diharapkan menjadi pelajaran bagi driver lain. &rdquo;Harus waspada kalau berada dalam situasi tersebut,&rdquo; ungkapnya. Daniel mengimbau pengemudi untuk mengawasi pemesan taksi online. Bila merasa janggal, driver bisa membatalkan pesanan. Misalnya, lokasi tujuan adalah tempat sepi atau jumlah penumpang melebihi data pesanan. &rdquo;Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gas/edi/c19/aph) POTENSI KERUGIAN PUDJIONO DAN KELUARGA - Pudjiono dan keluarga harus menanggung biaya perawatan di rumah sakit hingga pulih. - Luka di paru-paru dan saraf leher berpotensi mengakibatkan Pudjiono cacat permanen. - Terancam tidak bisa lagi mencari nafkah seperti semula sepanjang hidup. - Mobil korban yang digunakan untuk taksi online rusak. Sumber: Reportase Jawa Pos

Pengacara keluarga Pudjiono, Suhartono, mengatakan, Pudjiono menderita kerugian yang tidak sedikit akibat pembegalan tersebut.

Keluarga Pudjiono, Sopir Taksi Online yang Dibegal Maria Livia Menyiapkan Gugatan Perdata. 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/IMG-20240808-WA0068-4181111029.jpg" alt="Ilustrasi demo anti korupsi. (ICW/antikorupsi.org/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo anti korupsi. (ICW/antikorupsi.org/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, menyiapkan langkah hukum lanjutan secara perdata untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian kerugian negara terhadap ahli waris tersangka korupsi dana BOS yang meninggal dunia sebelum proses hukum kasus itu berjalan. &rdquo;Kami siap mengambil langkah hukum berupa gugatan melalui Kasi Datun (kepala seksi perdata dan tata usaha) apabila pengadilan memutuskan,&rdquo; kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Trenggalek Gigih Benah Rendra seperti dilansir dari Antara di Trenggalek. Kasus korupsi di salah satu SMP negeri Trenggalek itu kini telah bergulir ke kejaksaan setelah dilimpahkan penyidik kepolisian setempat. Hasil pulbaket (pengumpulan bahan bukti dan keterangan) yang dilakukan kepolisian, tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2017-2019. Otak kejahatan kerah putih itu diidentifikasi penyidik dilakukan oleh oknum kepala sekolah berinisial S, dibantu bendahara sekaligus pelaksana kegiatan sekolah berinisial R yang kini ditahan. S ditetapkan tersangka, namun yang bersangkutan telah meninggal. &rdquo;Tersangka kasus ini menyisakan R yang ditahan kejaksaan, beberapa waktu lalu. Dia ditahan di Rutan Trenggalek hingga pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya,&rdquo; ujar Gigih Benah Rendra. &rdquo;Kami berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta yang ada dan memastikan setiap pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal,&rdquo; imbuh dia. Untuk proses hukum terhadap S, dia menyebut masih menunggu hasil sidang untuk menentukan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing tersangka. Termasuk adanya kemungkinan langkah hukum lebih lanjut terhadap ahli waris S jika pengadilan memutuskan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi ahli waris atas kerugian negara tersebut. Sebelumnya, Satreskrim Polres Trenggalek membongkar praktik korupsi itu. Dari alokasi dana sebesar Rp 2,1 miliar, rentang waktu tiga tahun, itu merugikan keuangan negara hingga Rp 500 juta. Kasus itu menyeret dua pejabat di sekolah tersebut. Namun, tersangka S yang diduga memerintahkan R dalam pusaran kasus korupsi itu telah meninggal dunia. &rdquo;Dalam proses pengelolaannya, ditemukan tindakan melawan hukum berupa manipulasi dokumen pertanggungjawaban, kuitansi, nota, dan stempel yang dibuat oleh tersangka R atas perintah tersangka S,&rdquo; jelas Gigih Benah Rendra. Korupsi itu merugikan keuangan negara cukup signifikan hingga membuat program yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan maksimal. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi institusi pendidikan untuk mengelola dana BOS dengan transparan dan akuntabel.

Kejari Trenggalek siapkan langkah hukum perdata tuntut pengembalian kerugian negara terhadap ahli waris tersangka korupsi dana BOS

Tersangka Meninggal, Kejaksaan Siapkan Langkah Hukum Perdata Korupsi Dana BOS Trenggalek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/WhatsApp-Image-2024-05-01-at-085207-3528305607.jpg" alt="PN Tangerang kabulkan gugatan perdata No: 95/ Pdt.G/2023/PN Tng pada 29 April terkait sengketa tanah." width="100%">
<figcaption>PN Tangerang kabulkan gugatan perdata No: 95/ Pdt.G/2023/PN Tng pada 29 April terkait sengketa tanah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang, Banten, mengabulkan gugatan perdata No: 95/ Pdt.G/2023/PN Tng pada 29 April 2024. Yakni terkait 4 bidang objek sengketa tanah seluas 804 meter persegi. Gugatan itu diajukan Herman Darman selaku penggugat melawan tergugat Irvan Muliana Nugraha. Sebelumnya, tergugat mengklaim atas kepemilikan tanah di Jalan Delima Mas RT002/005 No. 25, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang menjadi objek sengketa tanah. Kuasa hukum penggugat Reza Muhamad Irfan dari Firma Hukum Madsanih Manong &amp; Rekan mengapresiasi hakim yang mengambil keputusan berdasar pertimbangan alat bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. &rdquo;Kami selaku tim kuasa hukum penggugat tentunya sangat mengapresiasi putusan hakim pada Senin (29/4). Bagi kami, hakim sudah memberikan putusan yang adil dan tepat,&rdquo; ujar Reza dalam keterangannya. Reza mengaku masih menunggu apakah ada upaya lanjutan dari tergugat terkait putusan tersebut. Dia menyatakan siap, apabila pihak tergugat mengajukan banding. &rdquo;Kami selaku penggugat akan menunggu apakah tergugat akan mengajukan upaya banding atau tidak, karena untuk pihak tidak puas atas keputusan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding dengan jangka waktu 14 hari setelah putusan,&rdquo; terang Reza. Diketahui dalam perkara itu pihak penggugat bernama Herman Darman menggugat Irvan Muliana Nugraha sebagai tergugat. Selain itu, juga ada dua turut tergugat, yakni pihak Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan.

PN Tangerang kabulkan gugatan perdata No: 95/ Pdt.G/2023/PN Tng, 29 April, terkait 4 bidang objek sengketa tanah seluas 804 meter persegi

Pengadilan Negeri Tangerang Kabulkan Gugatan Terkait Sengketa Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Screenshot-2023-08-02-090719-1204329627.jpg" alt="Korban dugaan penipuan Mario Teguh saat wawancara dengan Deddy Corbuzier. (YouTube/Deddy Corbuzier)" width="100%">
<figcaption>Korban dugaan penipuan Mario Teguh saat wawancara dengan Deddy Corbuzier. (YouTube/Deddy Corbuzier)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Syarah dan suaminya, Sunyoto Indra Prayitno, diketahui sudah membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terhadap motivator senior Mario Teguh dan istrinya, Linna Susanto, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dalam waktu dekat, Mario Teguh dan Linna Susanto juga akan diminta keterangan sebagaimana diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, kemarin, Selasa (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana, Syarah dan Sunyoto mengatakan, pihaknya juga akan menggugat Mario Teguh dan Linna secara perdata agar mereka bisa mendapatkan keadilan uangnya kembali.&nbsp; "Kita ngobrol dengan pengacara, katanya juga akan melakukan gugatan," kata Syarah dalam podcast Deddy Corbuzier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski merupakan orang biasa, Syarah tidak gentar harus melawan Mario Teguh yang sudah sangat dikenal se Tanah Air. Dia pun optimistis akan mampu melawan demi memperjuangan apa yang menjadi hak mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011821098/viral-pria-diduga-asn-di-cilegon-main-slot-netizen-ingat-kasus-cinta-mega">Viral Pria Diduga ASN di Cilegon Main Slot, Netizen Ingat Kasus Cinta Mega</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap ada keadilan di negeri ini. Harapannya supaya uangnya balik dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi ke depannya," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keberanian Syarah dan suami melawan Mario Teguh sebab mereka dikuatkan oleh pengacaranya, Djamaludin Koedoeboen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Optimis walaupun kita bukan siapa-siapa.Kita bisa sekuat ini karena lawyer kita yang menguatkan kita," tandas Syarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Permasalahan antara Syarah dan suaminya Sunyoto Indra Prayitno dengan Mario Teguh dan istrinya Linna Susanto berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama.Namun di tengah jalan terjadi permasalahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Syarah menyebut pihak Mario Teguh tidak mengerjakan tugas-tugasnya padahal sudah di-DP Rp 1 milar dan biaya cicilan Rp 100 juta setiap bulan dengan nilai kontrak kerja sama Rp 5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan pihak Mario Teguh merasa dibohongi terkait asal usul produk skincare milik Syarah dan suami. Yang diakui sebagai produk Jepang namun kenyataannya diprpduksi di Cibinong. Selian itu, pihak Mario Teguh mengkhawatirkan produk skincare milik Syarah akan membayahakan kesehatan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buntut dari permasalahan yang muncul antara mereka, kedua belah pihak sama-sama menempuh upaya hukum. Mario Teguh dan istri melayangkan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan. Sedangkan Syarah dan suaminya membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan.</div> </div>

Syarah dan Sunyoto mengatakan, pihaknya juga akan menggugat Mario Teguh dan Linna secara perdata agar mereka bisa mendapatkan keadilan.

Selain Pidana, Syarah dan Suami Juga Akan Gugat Mario Teguh Secara Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/FIRMAN-UTANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus pengeroyokan dengan korban Shoidah, 55, warga Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Gresik, pada pekan lalu (5/12), belakangan berlanjut. Ternyata, peristiwa itu bermula dari masalah utang-piutang. Yakni, antara Ma'rufah, warga Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, dengan Ajib Rianto, yang merupakan menantu Shoidah.  Pada 7 Desember lalu, Ma'rufah dilaporkan ke Polsek Bungah atas dugaan pengeroyokan Shoidah. Malam itu, Ma’rufah bersama sejumlah laki-laki sedang menagih utang di rumah mertua Ajib Rianto, di Desa Racihwetan tersebut. Sedang berupaya melindungi menantunya agar tidak menjadi korban tindak kekerasan, Shoidah mengaku menjadi korban pengeroyokan.  Buntut dari peristiwa itu, pihak Ma’rufah melaporkan balik. Jumat (16/12) kemarin, dia melayangkan surat gugatan perdata, tentang sengketa hutang piutang ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Laporan itu telah tercatat dengan nomor registrasi perkara #105/Pdt.G/2022/PN Gsk.  Menurut Firman Adi Prasetyo, kuasa hukum Ma’rufah, pihaknya melayangkan surat sengketa utang piutang dugaan wanprestasi. Sebab, kliennya memberikan utang kepada tergugat Ajib Rianto senilai Rp 205 juta sejak 2016 silam. Tergugat memberikan surat perjanjian bahwa masa utang itu dibayar dengan tempo atau angsuran selama tiga tahun.  “Jika tidak dibayarkan, tergugat menjaminkan rumah di Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Gresik," jelasnya  Namun, setelah tiga tahun berjalan, hasil rumah yang sudah dijual tergugat tidak mengurangi utang. Kliennya hanya menerima pembayaran sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, Ajib masih memiliki sisa utang senilai Rp 135 juta.  Menurut Firman, kliennya berharap ada iktikad baik untuk menyelesaikan utang piutang tersebut. Terlebih, selama kurun waktu tiga tahun, Ma’rufah sudah memberikan kemudahan untuk membayar sisa utang. "Dengan membayar semampunya setiap bulan,” jelasnya.  Pada pembayaran terakhir di tahun ini, penggugat hanya membayar sampai Juni. Setelahnya, belum dibayar. Per bulan, angsuran yang mesti dibayarkan tergugat sebesar Rp 500 ribu. Saat melakukan penagihan utang, kliennya merasakan kesulitan menagih. Sebab, tergugat Ajib tidak memiliki ponsel. “Selama ini, pihak kami menagih melalui istrinya,’’ ujarnya.  Nah, kondisi tersebut membuat pihak Ma’rufah berinisiatif menagih utang  secara langsung. Lalu, mereka mendatangi kediaman Ajib di Raciwetan.  "Malah dilaporkan kasus dugaan pengeroyokan, itu bukan pengeroyokan. Kami juga sudah mengirim surat somasi ke rumah tergugat pada Senin (12/12) lalu," ungkap Firman.  Dia menegaskan, pihaknya juga masih menunggu putusan majelis hakim tentan mekanisme pembayaran utang tersebut. Baik berkaitan dengan jumlah nominal maupun skema pembayaran yang harus dibayarkan oleh tergugat. "Biar nanti majelis hakim yang memutuskan,” pungkasnya.  Sebelumnya, kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan tiga penagih utang di Desa Raciwetan, sudah masuk dalam laporan polisi. Ceritanya, pada Senin (5/12), sekitar pukul 19.00 WIB, ada tiga orang laki-laki dan satu perempuan mencari Ajib, menantu Shoidah.  Dari pengakuan Shoidah, sejumlah tamu yang datang ke rumahnya itu marah-marah. Lalu, mereka hendak menyakiti menantunya. Shoidah pun spontan melindungi anak menantunya. Dia berfikir persoalan utang itu tidak harus dilakukan dengan cara tindak kekerasan. Ternyata, Shoidah justru menjadi korban dugaan pengeroyokan sejumlah laki-laki.  Belakangan diketahui, tiga orang yang dimaksud dan menjadi terlapor masing-masing berinisial M dan H, warga Kecamatan Bungah, serta M, warga Kecamatan Manyar, Gresik. Laporan sudah masuk ke Mapolsek Bungah dengan tanda bukti penerimaan laporan No.Pol: STPL/55/XII/2022/Polsek.  Kapolsek Bungah AKP Sujito saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengeroyokan di Desa Raciwetan tersebut. "Saat ini masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," tandasnya.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, sebetulnya antara pemberi utang dan pengutang masih ada hubungan keluarga dekat.

Berawal dari Utang Rp 205 Juta, Satu Keluarga di Gresik Saling Lapor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perdata

Berita Terkini