<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/4KbLuYSPayN1NY5BLls8iYGHZpb0O6ELoR8TLXHa-1-1375828799.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese. Pertemuan digelar di Istana Merdeka Jakarta pukul 10.00 WIB. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, agenda diawali dengan upacara penyambutan di Istana oleh Presiden. Setelah mengikuti rangkaian upacara penyambutan, Prabowo dan Albanese akan melakukan pertemuan t&ecirc;te-&agrave;-t&ecirc;te dan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi masing-masing negara. "Usai pertemuan, kedua pemimpin rencananya akan menyampaikan keterangan pers bersama terkait sejumlah poin pembahasan yang telah dibicarakan pada saat pertemuan," katanya pada Rabu (15/5).&nbsp; Kunjungan ini menegaskan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Australia di kawasan Indo-Pasifik. Tidak hanya itu, pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Albanese diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Australia yang telah mencapai taraf kemitraan strategis komprehensif.&nbsp; Albanese sendiri tiba di Indonesia pada Rabu, (14/5) pukul 18.30 WIB. Kehadiran PM Albanese di Tanah Air menandai dimulainya kunjungan resmi yang rencananya akan berlangsung selama tiga hari mulai dari 14 s.d. 16 Mei 2025.&nbsp; &nbsp; Kedatangan PM Albanese turut disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, dan Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Bruce Brazier.

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu PM Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka untuk membahas hubungan strategis kedua negara.

Pertemuan Bilateral, Prabowo Terima Kunjungan Perdana Menteri Australia Albanese di Istana Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/Referendum-1320212108.jpg" alt="Seorang wanita di Australia menunjukkan tanda dukungan" width="100%">
<figcaption>Seorang wanita di Australia menunjukkan tanda dukungan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengajukan permohonan terakhirnya untuk memilih mengakui masyarakat adat dalam konstitusi, lewat referendum yang diputuskan pada Sabtu (14/10), ketika jajak pendapat menunjukkan hasil pemungutan suara. Warga Australia memiliki dua pilihan, antara 'Ya' atau 'Tidak' ketika ditanya apakah mereka setuju untuk mengubah konstitusi yang telah berusia 122 tahun untuk mengakui masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, membentuk sebuah badan Masyarakat Adat, yang disebut Suara untuk Parlemen, yang akan berfungsi untuk memberikan suara kepada Parlemen, memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai permasalahan masyarakat adat. Sekitar lima juta warga Australia telah memberikan suaranya lewat tempat pemungutan suara, melalui pos, dan tidak ketinggalan warga Australia yang tinggal di luar negeri pun turut berpartisipasi. Jajak pendapat terbaru yang dirilis pada Kamis (12/10) memperkirakan kubu 'Tidak' unggul sebesar 56% dibandingkan kubu 'Ya' yang berjumlah 38%, dan sekitar 6% masih ragu. "Kebaikan tidak memerlukan biaya apa pun," kata Albanese dalam pidatonya saat konferensi pers dari Adelaide pada Jumat (13/10). "Inilah saatnya warga Australia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan semangat kemurahan hati yang saya lihat dalam karakter warga Australia, di mana pada saat-saat terburuk kita selalu melihat sisi terbaik," ujarnya. Penduduk asli Australia, yang berjumlah sekitar 3,8% dari 26 juta total penduduk, telah mendiami wilayah tersebut selama sekitar 60.000 tahun, namun tidak disebutkan dalam konstitusi dan mereka berada di bawah rata-rata nasional dalam sebagian besar untuk ukuran sosial-ekonomi. Pada 1967, referendum untuk memasukkan masyarakat pribumi sebagai bagian dari penduduk Australia sukses besar karena mendapatkan dukungan politik dari dua kubu. Sedangkan, referendum 2023 belum mendapatkan titik temu, karena para pemimpin partai-partai besar konservatif berkampanye untuk memberikan suara 'Tidak'. Referendum sulit dilakukan di Australia, dengan hanya delapan dari 44 referendum yang disetujui sejak Australia menjadi sebuah negara pada 1901. Perubahan konstitusi memerlukan suara mayoritas secara nasional dan setidaknya di empat dari enam negara bagian. Dukungan terhadap referendum tersebut, yang merupakan referendum pertama sejak para pemilih menolak proposal pembentukan republik pada 1999, telah surut dalam beberapa bulan terakhir. Para pendukung yang setuju berpendapat, bahwa suara mereka akan membawa kemajuan bagi penduduk asli Australia. Sementara, beberapa penentang mengatakan bahwa memasukkan satu kelompok ke dalam konstitusi akan menimbulkan perpecahan. Ribuan sukarelawan 'Ya' dikerahkan di seluruh negeri pada Jumat (13/10) untuk berinteraksi dengan warga Australia yang belum mengambil keputusan dilansir dari Reuters.

Anthony Albanese mengajukan permohonan terakhirnya untuk memilih mengakui masyarakat adat dalam konstitusi, lewat referendum.

PM Australia Perjuangkan Hak Masyarakat Adat dalam Referendum 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/2022-04-20T105039Z_1368853211_RC2YQT901XZV_RTRMADP_3_AUSTRALIA-ELECTION-DEBATE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Partai Buruh, Anthony Albanese, pada Senin (23/5) dilantik sebagai perdana menteri ke-31 Australia. Albanese menggantikan Scott Morrison.  Albansese yang dibesarkan di perumahan rakyat oleh ibunya seorang diri yang mengandalkan pensiun disabilitas, diambil sumpah oleh Gubernur Jenderal David Hurley dalam upacara di ibu kota Australia, Canberra.  "Ini hari penting dalam hidup saya. Hari penting juga bagi negara ini, ketika kita berganti pemerintah," kata Albanese kepada para wartawan, di luar kediamannya di pinggiran kota Sydney, menjelang upacara pelantikan.  "Saya ingin menyalurkan kesempatan yang kita miliki untuk membentuk perubahan agar kita membawa rakyat bersama kita untuk berjalan menuju perubahan. Saya ingin membawa negara ini bersama-sama," ujarnya.  Pelantikan Albanese dilakukan kendati suara hasil pemilihan masih terus dihitung dan pemerintah baru belum selesai dibentuk. Dengan demikian, sang perdana menteri baru Australia bisa menghadiri pertemuan utama kelompok keamanan "Quad" di Tokyo pada Selasa (24/5). Albanese pada pertemuan itu akan didampingi Menteri Luar Negeri Penny Wong, yang juga baru dilantik.  Albanese mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu (22/5). Ia juga mengatakan menantikan perjumpaan dengan Biden serta perdana menteri Jepang dan India pada pertemuan tersebut.

Anthony Albanese Dilantik jadi PM Australia Gantikan Scott Morrison

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janji-pm-baru-australia-mengatasi-kekeringan-sebagai-tugas-pertama_m_.jpg" alt="PM Baru Australia, Scott Morrison Berjanji Mengatasi Kekeringan Sebagai Tugas Pertamanya. NPR" width="100%">
<figcaption>PM Baru Australia, Scott Morrison Berjanji Mengatasi Kekeringan Sebagai Tugas Pertamanya. NPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah rentetan hujatan, Australia akhirnya berubah pikiran. Jumat (7/5) Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison memutuskan bahwa larangan penerbangan dari India tidak akan diperpanjang. Larangan tersebut berakhir pada 15 Mei nanti. Setelahnya, proses repatriasi penduduk Australia di India akan dilakukan.  ”Kemarin (Kamis, Red) Komite Keamanan Nasional bertemu dan setuju untuk tidak memperpanjangnya,” ujar Morrison seperti dikutip BBC. Menurut dia, kebijakan biosekuriti yang ditetapkan hingga 15 Mei tersebut efektif. Karena itu, kebijakan tersebut akan tetap dijalankan tanpa perubahan.  Pemerintah Australia akan menyediakan penerbangan khusus untuk memulangkan penduduknya dari India. Yang diutamakan adalah penduduk kategori rawan. Misalnya saja lansia dan mereka yang sakit. Dari sekitar 9 ribu penduduk yang terjebak di India, 900 orang masuk golongan rawan. Mereka akan diterbangkan lebih dulu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/05/2021/larangan-ekstrem-australia-ke-warganya-di-india-disebut-berbau-rasisme/">Larangan Ekstrem Australia ke Warganya di India Disebut Berbau Rasisme</a>  Semua pengaturan penerbangan dan kru berasal dari Australia. Sebelum terbang, tiap orang yang dipulangkan akan dites Covid-19 dulu. Saat tiba, mereka harus menjalani karantina lebih dulu selama 14 hari di Howard Springs, Northern Territory. Bakal disediakan sekitar 2 ribu tempat tidur di area tersebut untuk menampung mereka.  Pemerintah menawarkan pada negara bagian yang mau menerima penduduk yang direpatriasi. Tiga negara bagian mengulurkan tangan. Yaitu, New South Wales, Victoria, dan Queensland. Ketiga wilayah siap menyediakan semua kebutuhan karantina. Total akan ada enam penerbangan untuk memulangkan penduduk Australia dari India.  Meski pemerintah membuka jalur untuk repatriasi, tidak demikian halnya untuk penerbangan komersial. Semua penerbangan dari India masih ditutup total.  Pemerintah Australia sebelumnya dihujat gara-gara melarang semua penerbangan dari India. Kebijakan itu bahkan berlaku bagi penduduk yang ingin pulang. Jika melanggar, bisa didenda hingga ancaman 5 tahun penjara. Aturan ketat itulah yang disorot. Bahkan, isu rasisme muncul. Penduduk Australia berdarah India merasa mereka sebagai warga kelas dua. Legalitas kebijakan yang diambil pemerintahan Morrison itu digugat di pengadilan federal. Proses dengar pendapat akan dilakukan Senin (10/5).  Pelonggaran kebijakan yang dipaparkan Morrison kemarin tidak berlaku untuk anak-anak tanpa orang tua yang masih di India. Total ada 173 anak-anak Australia yang terjebak di India tanpa kedua orang tuanya. Mereka tinggal bersama dengan kakek nenek atau kerabat lainnya.  Pada banyak kasus, mereka datang ke India bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya pulang ke Australia lebih dulu dan berencana menjemput mereka. Atau ada pula yang dijadwalkan balik ke Australia bersama kakek neneknya. Sayang, perbatasan internasional Australia keburu ditutup dan mereka tidak bisa kembali.  Berdasar aturan, anak-anak itu tidak bisa kembali ke Australia tanpa orang tuanya. Mereka tidak masuk dalam rombongan repatriasi. Orang tuanya serbasalah karena mereka pun tidak bisa terbang ke India untuk menjemput.  Senator Kristina Keneally dari Partai Buruh menekan pemerintah agar mengirimkan penerbangan khusus untuk anak-anak tersebut. Namun, perwakilan Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Lynette Wood hanya menyatakan mereka akan memulangkan penduduk semaksimal mungkin tanpa memastikan nasib anak-anak tersebut.  Salah satu dari anak-anak yang terpisah itu adalah Ziva Narang. Dia masih berusia 19 bulan. Narang terpisah dari ibunya, Muneet, lebih dari setahun. Rencananya, Narang kembali bersama neneknya, tapi pintu perbatasan keburu ditutup.

Dihujat, PM Morrison Melunak, Warga Australia di India Bisa Pulang