<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/rizki-nur-fadhilah-3853605571.jpg" alt="Nenek korban, Imas Siti Rohanah, 52, menjelaskan kronologi hilangnya Rizki Nur Fadhilah, 18. (eko sutrisno/radar bandung)" width="100%">
<figcaption>Nenek korban, Imas Siti Rohanah, 52, menjelaskan kronologi hilangnya Rizki Nur Fadhilah, 18. (eko sutrisno/radar bandung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harapan seorang remaja asal Kabupaten Bandung untuk meniti karier sepak bola berubah menjadi mimpi buruk. Rizki Nur Fadhilah, 18, warga Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dijanjikan untuk tanda tangan kontrak dengan sebuah Sekolah Sepak Bola (SSB) di Medan. Namun nahas, bukannya menjadi pemain sepak bola, Rizki diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan saat ini diketahui berada di Kamboja. Dikutip dari Radar Bandung (JawaPos Group), nenek korban, Imas Siti Rohanah, 52, mengaku terpukul setelah mengetahui kondisi cucunya yang disebut kerap mengalami kekerasan. "Saya berharap cucu kesayangan dapat segera ditemukan dan dipulangkan," ujarnya, Selasa (18/11). Menurut Imas, keluarga awalnya percaya saat Rizki menerima tawaran seleksi di sebuah klub besar di Medan oleh seseorang yang mengaku bagian dari manajemen tim. Namun semuanya berubah drastis setelah keberangkatannya. "Namun setelah berangkat, komunikasi tiba-tiba terputus dan keluarga justru diberi kabar bahwa Rizki telah berada di Kamboja," ungkap dia. <h3>Dipaksa jadi Operator Penipuan Daring</h3> Imas menuturkan, Rizki dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online yang menyasar korban luar negeri. Dalam pesan singkatnya, Rizki mengaku sering disiksa karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas. Ia bahkan harus bersembunyi di kamar mandi saat mengirim kabar kepada keluarga. "Sebelumnya, kami telah melapor ke aparat setempat, Disnaker, Dinsos, hingga ke KBRI. Namun karena kondisi cucunya terus memburuk, keluarga memutuskan mengungkapkan situasi tersebut melalui media sosial demi mendapatkan perhatian lebih luas," ucapnya. <h3>Profil Rizki Dikenal sebagai Pemain Bola Aktif</h3> Di Bandung, Rizki dikenal sebagai remaja yang aktif berlatih sepak bola. Ia pernah bergabung dengan SSB Hesebah, bahkan sempat mengikuti Diklat Persib Bandung sebagai penjaga gawang. Sehari-hari, Rizki tinggal bersama pamannya di Baleendah. Ayahnya bekerja di Kota Bandung, sedangkan ibunya menjadi PMI di Hong Kong. <h3>Kapolda Jabar: Laporan Lisan pun akan Ditindaklanjuti</h3> Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan TPPO tersebut. Ia meminta keluarga segera membuat laporan agar proses penyelidikan bisa berlangsung cepat. "Kalau ada dugaan peristiwa TPPO, silakan menyampaikan laporan kepada kami. Tidak harus formal, lisan pun akan kami tindak lanjuti," kata Rudi. Ia menyebut, Polda Jabar memiliki unit khusus untuk menangani perdagangan orang dan akan berkolaborasi dengan Imigrasi, DPPPA, hingga lembaga terkait lainnya. "Data SIMFONI PPA mencatat lebih dari 2.000 korban TPPO dari tahun 2021 hingga pertengahan 2025, dengan modus yang terus berkembang dari eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, adopsi ilegal, hingga kejahatan siber," ujar dia. Rudi menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus baru TPPO, termasuk rekrutmen palsu berkedok kesempatan kerja atau seleksi olah raga.

Seorang remaja asal Bandung, Rizki Nur Fadhilah, diduga jadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Diiming-imingi tawaran kontrak sepakbola

Remaja Bandung jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja, Berawal dari Tawaran Kontrak Sepak Bola di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pengungkapan dilakukan pada 4 Februari lalu. Mereka mengamankan dua orang tersangka&nbsp; dan mendapati perputaran uang dari tindak kejahatan itu mencapai Rp 1 miliar.&nbsp; Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menyampaikan hal itu pada Rabu (19/2). Dia menyatakan bahwa dua orang tersangka yang ditangkap adalah mucikari dan pembantu mucikari. Masing-masing berinisial SM dan TR. Martuasah menyebut, modus para pelaku adalah menawarkan pekerjaan kepada korban. Namun, bukannya dapat pekerjaan, para korban malah dijadikan pekerja seks komersial atau PSK. Mereka menutupi kejahatan tersebut dengan dalih terapis pijat panggilan. Bahkan, status para korban juga disamarkan sebagai pegawai warung makan.&nbsp; &rdquo;Kedua tersangka ini menawarkan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual, menjemput serta mengantar korban ke lokasi, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut,&rdquo; kata Martuasah. Berdasar hasil penyelidikan, para tersangka hanya memberi korban uang Rp 100 ribu - Rp 200 ribu setiap kali transaksi. Sementara tarif yang mereka patok untuk setiap transaksi mencapai Rp 2 juta. Pendalaman yang dilakukan oleh penyidik mendapati bahwa perputaran uang selama enam bulan belakangan mencapai Rp 1 miliar.&nbsp;Melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, total ada 16 korban yang berhasil mereka selamatkan. Beberapa diantaranya bahkan masih di bawah umur. Selain itu, mereka juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, uang tunai, telepon genggam, dan alat komunikasi lainnya.&nbsp; &rdquo;Dari keterangan tersangka, diketahui jumlah korban yang terjerat dalam praktik TPPO tersebut diduga mencapai 30 orang. Para tersangka sengaja menerapkan sistem kredit hutang sehingga para korban terpaksa harus terus melakukan pekerjaan tersebut,&rdquo; ujar Martuasah.&nbsp; Atas pengungkapan kasus tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengaku sangat prihatin. Sebab, para korban tidak hanya ditipu, mereka juga diperbudak oleh kedua tersangka. Bahkan, mereka diikat dengan utang. Sehingga mau tidak mau harus terus bekerja.&nbsp; Oleh polisi kedua tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 76F juncto Pasal 83 dan atau Pasal 76 juncto Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP berkaitan dengan praktik prostitusi dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan.

Modus para pelaku adalah menawarkan pekerjaan kepada korban. Namun, bukannya dapat pekerjaan, para korban malah dijadikan PSK.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Selamatkan 16 Korban Human Trafficking, Temukan Perputaran Uang Rp 1 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Screenshot_20250112-103341_Gmail-275873411.jpg" alt="Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 11 Januari diperingati sebagai Hari Kesadaran Perdagangan Manusia.&nbsp; Hari Kesadaran Perdagangan Manusia diperingati sebagai upaya memerangi pelanggaran HAM berat. Hari Kesadaran Perdagangan Manusia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern.&nbsp; Dikutip dari laman organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)&nbsp;perdagangan manusia dapat dimaknai sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang menggunakan ancaman, kekuasaan, atau bentuk paksaan lain seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, pemberian /penerimaan pembayaran atau keuntungan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas korban, dengan tujuan mengeksploitasi.&nbsp; Pada eksploitasi dapat bermakna lebih luas, yaitu kegiatan prostitusi, pekerja paksa, layanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, perhambaan, dan pengambilan organ tubuh.&nbsp; Kenapa hari kesadaran terhadap perdagangan manusia menjadi penting? Kejahatan perdagangan terhadap manusia merupakan masalah yang serius. Terutama di zaman digital ini. Seseorang dapat lebih mudah untuk melakukan komersial seksual dengan media digital.&nbsp; Komersial seksual seperti prostitusi, eksploitasi pada anak, pornografi, dan perdagangan seksual termasuk ke dalam bentuk perbudakan modern. Kondisi ini tentu menjadi persoalan yang&nbsp; serius, karena korban kebanyakan menyasar kepada anak-anak.&nbsp; Korban&nbsp; akan diancam dengan kekerasan agar mau bergabung ke dalam bisnis ini, kemudian dipaksa bekerja tanpa henti dengan upah yang sangat kecil. &nbsp; Selama bekerja, korban tidak diizinkan melarikan diri dari pekerjaannya, dan jika mencoba melarikan diri, mereka akan diancam.&nbsp; Kemajuan teknologi saat ini memunculkan cara-cara baru dalam perbudakan modern. Pelaku akan berpura-pura menjadi perekrut (HR) dan memanfaatkan iklan pencarian kerja yang disebarkan di media sosial. Sasaran utamanya adalah orang yang sedang mencari pekerjaan (jobseeker). Modus penipuan ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjebak sebagai korban perdagangan manusia.&nbsp; Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini? #WearBlueDay Dilansir dari&nbsp;<a href="https://www.dhs.gov/blue-campaign/wearblueday" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.dhs.gov/blue-campaign/wearblueday&amp;source=gmail&amp;ust=1736619259106000&amp;usg=AOvVaw1mlVHb7sp-fx5scFBfrUsM">www.dhs.gov</a>, Anda dapat meningkatkan kesadaran terhadap fenomena perdagangan terhadap manusia, dengan melakukan kampanye. Kampanye ini disebut sebagai Wear Blue Day. kenapa warna biru yang digunakan? Karena warna biru merupakan lambang internasional untuk kesadaran terhadap perdagangan manusia.&nbsp; Selanjutnya, Anda dapat menggunakan tagar #EndHumanrafficking dan #WearBlueDa pada media sosial Anda, untuk meramaikan hari Kesadaran Terhadap Perdagangan Manusia. Bagikan dan ikuti tantangan foto mengenakan pakaian biru untuk mendukung kampanye ini.&nbsp; Terakhir, Anda bisa mendonasikan dana ke&nbsp;United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking,&nbsp;untuk membantu PBB menyelesaikan permasalahan di negara-negara yang tinggi akan perdagangan manusia. PBB akan menerapkan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku-pelaku perdagangan manusia.&nbsp;

Hari Kesadaran Perdagangan Manusia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual, kerja paksa, dan perbudakan.

11 Januari 2025 Wear Blue Day, Bersama Kita Memperingati Hari Kesadaran Perdagangan Manusia