<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/ban-pelek-3437933991.jpg" alt="Duta&nbsp; Besar&nbsp; RI untuk&nbsp; Mesir Lutfi&nbsp; Raufsaat&nbsp; melakukan&nbsp; kunjungan&nbsp; bisnis ke Ashrafco, salah&nbsp; satu pelaku&nbsp; usaha otomotif&nbsp; di&nbsp; Kairo, Mesir,&nbsp; Minggu&nbsp; (27/8)." width="100%">
<figcaption>Duta&nbsp; Besar&nbsp; RI untuk&nbsp; Mesir Lutfi&nbsp; Raufsaat&nbsp; melakukan&nbsp; kunjungan&nbsp; bisnis ke Ashrafco, salah&nbsp; satu pelaku&nbsp; usaha otomotif&nbsp; di&nbsp; Kairo, Mesir,&nbsp; Minggu&nbsp; (27/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Produk pelek dan ban asal Indonesia semakin diminati pasar otomotif di Mesir. Kedua produk tersebut telah puluhan tahun dipasarkan di Mesir dan memiliki pangsa pasar yang tidak sedikit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal&nbsp; ini&nbsp; diungkapkan Duta&nbsp; Besar&nbsp; RI untuk&nbsp; Mesir Lutfi&nbsp; Raufsaat&nbsp; melakukan&nbsp; kunjungan&nbsp; bisnis ke Ashrafco, salah&nbsp; satu pelaku&nbsp; usaha otomotif&nbsp; di&nbsp; Kairo, Mesir,&nbsp; Minggu&nbsp; (27/8). "Produk&nbsp; pelek&nbsp; dan&nbsp; ban&nbsp; asal&nbsp; Indonesia&nbsp; telah&nbsp; puluhan&nbsp; tahun&nbsp; dipasarkan&nbsp; dan&nbsp; diterima&nbsp; oleh&nbsp; pasar Mesir.&nbsp; Ashrafco&nbsp; telah&nbsp; mengimpor&nbsp; produk&nbsp; pelek&nbsp; Indonesia&nbsp; sejak&nbsp; 1995&nbsp; dari&nbsp; Bangun&nbsp; Sarana&nbsp; Alloy (BSA)&nbsp; dan&nbsp; Prima&nbsp; Alloy&nbsp; Stell&nbsp; Universal&nbsp; (PASU)&nbsp; dengan&nbsp; pangsa&nbsp; pasar sebesar&nbsp; 38&nbsp; persen," kata Duta&nbsp; Besar&nbsp; RI untuk&nbsp; Mesir Lutfi&nbsp; Raufsaat dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lutfi menjelaskan, produk&nbsp; ban&nbsp; Indonesia&nbsp; telah&nbsp; diimpor&nbsp; sejak&nbsp; 2005.&nbsp; Di&nbsp; antaranya&nbsp; merek&nbsp; Accelera&nbsp; dari&nbsp; Elang&nbsp; Perdana Tyre yang mendominasi pasar ban Mesir sekitar 15-20 persen. Untuk memudahkan proses pembayaran&nbsp; kegiatan&nbsp; ekspor&nbsp; impor tersebut, Western Union Egypt telah siap memfasilitasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, transfer dapat dilakukan dengan mata uang pound Mesirdan diterima di Indonesia dengan mata uang rupiah. "Kami akan mengatur pertemuan&nbsp; lebih&nbsp; lanjut&nbsp; antara&nbsp; pelaku&nbsp; usaha&nbsp; Mesir&nbsp; dengan&nbsp; pihak&nbsp; Western&nbsp; Union&nbsp; Egypt&nbsp; untuk membahas hal ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CEO Ashrafco&nbsp; Tire&nbsp; &amp;&nbsp; Auto&nbsp; Service&nbsp; Khaled&nbsp; Hammad menambahkan,&nbsp; meski&nbsp; terdapat&nbsp; permasalahan kelangkaan&nbsp; dolar&nbsp; di&nbsp; pasar&nbsp; Mesir,&nbsp; hingga&nbsp; saat&nbsp; ini&nbsp; pihaknya&nbsp; tetap dapat&nbsp; lancar&nbsp; melakukan repeat order produk&nbsp; ban&nbsp; dan&nbsp; pelek&nbsp; dari&nbsp; Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut tak lain berkat dukungan perusahaan mitranya&nbsp; di&nbsp; Dubai sebagai sistem pendukung dalam pembayaran barang impor. "Pelek dan suku cadang kendaraan Indonesia termasuk produk yang diminati dan terus merambah pasar Mesir. Pada September nanti akan&nbsp; dibuka showroom ke-10 di&nbsp; New Cairo dengan layanan penjualan secara daring dan layanan istimewa dari pintu ke pintu," ungkap Khaled.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam&nbsp; kunjungan bisnis ini,&nbsp; turut&nbsp; dibahas&nbsp; pula tindak&nbsp; lanjut Komite Perdagangan&nbsp; Bersama (Joint Trade Committee/JTC)&nbsp; Indonesia-Mesir&nbsp; yang&nbsp; diharapkan&nbsp; sesegera&nbsp; mungkin&nbsp; melakukan&nbsp; sidang putaran pertama dan akan membahas penjajakan kerjasama perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) Indonesia-Mesir skema transaksi dagang imbal dagang dan upaya bersama untuk saling melengkapi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut&nbsp; &nbsp;Atdag Kairo&nbsp; &nbsp;M.&nbsp; &nbsp;Syahran, kerangka&nbsp; &nbsp;kerjasama&nbsp; &nbsp;dagang&nbsp; &nbsp;Indonesia-Mesir tersebut diharapkan&nbsp; &nbsp; mencapai&nbsp; &nbsp; kesepakatan&nbsp; &nbsp; pada Persetujuan&nbsp; &nbsp; Kemitraan&nbsp; &nbsp; Ekonomi Komprehensif (Comprehensive&nbsp; &nbsp;Economic Partnership&nbsp; &nbsp;Agreement/CEPA)&nbsp; &nbsp;atau FTA antara&nbsp; &nbsp;Indonesia-Mesir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, kendala tarif seperti tarif ban kendaraan yang mencapai 20 persen ditambah 14 persen PPN/VAT&nbsp; dapat&nbsp; ditiadakan&nbsp; dan&nbsp; menjadikan&nbsp; Mesir&nbsp; sebagai&nbsp; hublogistik&nbsp; produk&nbsp; Indonesia di Mesir dan negara sekitar," pungkas Syahran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kedua produk tersebut telah puluhan tahun dipasarkan di Mesir dan memiliki pangsa pasar yang tidak sedikit.

Produk Pelek dan Ban Indonesia jadi Primadona di Mesir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Burhanuddin-Antara.jpg.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW selama 20 hari ke depan. Penahanan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah IWW diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.  "IWW dan MPT masing-masing di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan terhitung hari ini sampai 8 Mei. Sisanya di cabang Kejari Jaksel," ujar Burhanuddin dalam jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4).  Burhanuddin mengungkapkan, selain IWW yang ditetapkan sebagai tersangka, ada tiga orang pihak swasta. Mereka adalah MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Burhanuddin menambahkan ketiga tersangka dari swasta ini diyakini bersama dengan Dirjen PLN Kemendag IWW turut memberikan persetujuan ekspor kepada mereka. Padahal tidak memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).  "Jadi, mereka telah melakukan pemufakatan atau pemohon dan pemberi izin penerbitan ekspor, padahal perizinan ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat," kata Burhanuddin.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Ditetapkan jadi Tersangka, Dirjen PLN Kemendag Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MENARA-KADIN.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Manaar Kadin, tempat Kadin Indonesia berkantor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Manaar Kadin, tempat Kadin Indonesia berkantor. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid menyebut, potensi pasar negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika cukup menggiurkan untuk menggairahkan kembali perdagangan luar negeri Indonesia, di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.  “Kerja sama perdagangan tidak harus selalu dengan Eropa. Timur Tengah dan Afrika juga punya peluang besar, terlebih Arab Saudi ingin mendatangkan investor banyak karena adanya proyek pemindahan ibu kota," ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/4).  Dirinya yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk mengungkapkan, investor menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19. Apalagi, dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja, diyakini dapat memudahkan investor asing yang dapat berujung pada perluasan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.  Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi untuk melakukan kunjungan para pengusaha Arab Saudi ke Indonesia.  Menurutnya, Arab Saudi telah membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk mendirikan usaha di Arab Saudi yang mendukung berjalannya ibadah haji dan umrah.  Ia menyebut, saat ini pemerintah Arab Saudi kini tengah membangun kota baru bernama Neom yang ditujukan sebagai kota untuk menarik pariwisata. Nantinya, visa yang diterbitkan Arab Saudi tak lagi hanya untuk beribadah, tetapi untuk turis.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/27/01/2021/mendag-akui-perdagangan-luar-negeri-ri-sering-direcoki-negara-lain/">Mendag Akui Perdagangan Luar Negeri RI Sering ‘Direcoki’ Negara Lain</a>  Selain itu, tahun 2030 mendatang, pemerintah Arab Saudi juga berencana akan menambah kuota jamaah haji dan umroh yang semula hanya 2 hingga 4 juta, menjadi 10 juta. Kuota ini akan diprioritaskan untuk jamaah dari Indonesia.  “Roda ekonomi diharapkan akan dapat kembali berputar kembali di tengah pandemi ini utamanya dengan adanya kedatangan dari berbagai investor,” tuturnya.

Caketum Kadin Ungkap Daya Tarik Kerjasama Dagang di Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/indonesia-pakistan-sepakati-join-negotiating-committee_m_150284.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Indonesia dan Pakistan sepakat untuk membentuk Joint Negotiating Committee (JNC). Kesepakatan ini dicapai saat Pertemuan ketiga Komite Bersama Review Indonesia - Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) yang berlangsung pada 10&mdash;11 Agustus 2017 di Jakarta. Pada pertemuan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo, sementara Delegasi Pakistan dipimpin oleh Joint Secretary for Foreign Trade, Ministry of Commerce of Pakistan Taimur Tajammal. "Pertemuan ketiga review IP-PTA berhasil menyelesaikan beberapa isu strategis dan kedua negara sepakat membawa PTA ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu hasil keputusan pertemuan adalah pembentukan Joint Negotiating Committee (JNC) yang nantinya akan membahas perluasan cakupan IP-PTA," jelas Imam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/8). Pertemuan pertama JNC, lanjut Iman, akan dilakukan dengan membahas modalitas, batasan waktu (timeframe), dan penjajakan indikasi permintaan/penawaran kedua negara. "Kedua negara memiliki komitmen kuat untuk memperluas dan memperdalam akses pasar di kedua negara yang tetap berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Indonesia menghargai semangat kerja sama yang muncul dalam pertemuan review ini. Diharapkan keputusan untuk memperluas PTA ini dapat mengoptimalkan potensi ekspor masing-masing negara,&rdquo; terangnya. Selain itu, pada pertemuan review ini juga dibahas isu-isu strategis yang diangkat pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung Februari 2017 lalu di Islamabad, Pakistan. "Isu-isu strategis tersebut antara lain akses pasar produk kelapa sawit, hortikultura, importasi daging sapi, dan isu pengamanan perdagangan (trade remedy) kertas Indonesia," ungkapnya. Menurut Iman, review ke-3 ini penting untuk menentukan apakah kedua negara akan melakukan ekspansi pendalaman perjanjian dengan menambahkan pertukaran beberapa tambahan pos tarif. "Syarat untuk melakukan perluasan adalah menyelesaikan isu dagang dan menegaskan kembali komitmen kerja sama ekonomi yang berkesinambungan dan saling menguntungkan,&rdquo; tandasnya.

Indonesia - Pakistan Sepakati Join Negotiating Committee