<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/unnamed-2025-09-25T175019377-2644199322.jpg" alt="Para delegasi negara anggota G20. (bloomberg.com)" width="100%">
<figcaption>Para delegasi negara anggota G20. (bloomberg.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertemuan negara-negara G20 tahun ini kembali menyoroti tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pemimpin dunia menekankan pentingnya kerja sama multilateral untuk mencegah fragmentasi ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang. Dilansir dari unctad.org, laporan terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan bahwa &ldquo;ketidakpastian perdagangan yang terus berlanjut dapat menjadi rem bagi pertumbuhan global, dengan dampak negatif yang parah terutama bagi negara-negara yang paling rentan&rdquo;. Menurut data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), perdagangan barang di negara-negara G20 menunjukkan hasil yang beragam pada kuartal kedua 2025. Ekspor meningkat sebesar 2,6 persen, sementara impor relatif stagnan. Pertumbuhan signifikan justru terjadi pada sektor jasa, dengan ekspor dan impor masing-masing naik 4,7 persen dan 2,9 persen. Kondisi ini mencerminkan pergeseran dinamika perdagangan global yang semakin bergantung pada sektor jasa dan teknologi. Namun, di balik angka-angka tersebut, muncul kekhawatiran akan meningkatnya proteksionisme. Beberapa negara anggota G20 mulai menerapkan kebijakan industri dan tarif baru yang berpotensi mengganggu arus perdagangan. Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, mengingatkan bahwa &ldquo;ketidakpastian yang terus berlangsung dapat menjadi penghambat pertumbuhan global, dengan konsekuensi negatif yang serius bagi dunia, terutama bagi ekonomi yang paling rentan&rdquo;. UNCTAD juga mencatat bahwa tren seperti friendshoring dan nearshoring, adalah strategi memindahkan rantai pasok ke negara-negara sekutu atau wilayah terdekat yang semakin berkembang. Hal ini menciptakan peluang baru, namun juga menambah kompleksitas dalam jaringan perdagangan global. Beberapa negara seperti India dan Vietnam memperkuat hubungan dagang dengan mitra tertentu, sementara Uni Eropa dan Australia mulai mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Di tengah dinamika tersebut, G20 diharapkan mampu merumuskan kebijakan perdagangan yang seimbang dan inklusif. Para analis menilai bahwa keterbukaan dan kolaborasi antarnegara menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi global. &ldquo;Setiap ekonomi terbuka yang bergantung pada perdagangan akan terdampak, dan di atas itu semua, akan muncul efek psikologis negatif terhadap kepercayaan pasar,&rdquo; ujar salah satu analis dalam laporan World Economic Forum. Dengan tantangan yang terus berkembang, G20 memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tetap menjadi motor pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Dunia menanti langkah konkret dari para pemimpin global untuk menjawab ketidakpastian ini dengan kebijakan yang progresif dan kolaboratif. (*)

Pertemuan negara-negara G20 tahun ini kembali menyoroti tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.

Isu Perdagangan Internasional Jadi Sorotan G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/langkah-swasembada-pangan-tersandung-gugatan-wto_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor WTO, organisasi yang menangani permasalahan perdagangan dunia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor WTO, organisasi yang menangani permasalahan perdagangan dunia</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia dinilai memiliki jumlah Non-Tariff Barrier (NTB) dan Non-Tariff Measure (NTM) yang paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dikhawatirkan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan daya saing industri di dalam negeri. NTB dan NTM merupakan instrumen penting yang digunakan oleh banyak negara maju untuk melindungi industri nasional mereka dari serbuan produk impor. Sayangnya, Indonesia justru masih minim dalam menerapkan kebijakan tersebut. "Data menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 370 NTB dan NTM yang berlaku saat ini," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Kamis (8/5). Angka tersebut dinilai jauh tertinggal dibanding negara lain seperti misalnya Tiongkok yang memiliki lebih dari 2.800 kebijakan dan negara-negara lain (lihat grafis).&nbsp;Menurut Febri, ketimpangan jumlah instrumen proteksi tersebut menyebabkan industri nasional sering kalah bersaing di pasar domestik maupun global. "Ini adalah salah satu alasan mengapa produk-produk asing begitu mudah masuk ke pasar kita, sementara negara lain memiliki banyak hambatan dagang terutama negara maju," tambah Febri. Hal tersebut sangat terasa ketika manufaktur Indonesia melakukan ekspor memasuki pasar domestik negara mitra. Negara-negara tersebut mensyaratkan berbagai NTB dan NTM seperti standar, hasil pengujian, rekomendasi dan lain sebagainya yang harus dipenuhi produk manufaktur Indonesia agar bisa dijual di pasar domestik negara tujuan. Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong penguatan instrumen perlindungan industri melalui regulasi yang tepat, tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Kita harus dapat memanfaatkan NTB dan NTM secara optimal agar industri dalam negeri mampu tumbuh dan bersaing secara sehat," urai Febri. Kemenperin juga tengah mengkaji sektor-sektor strategis yang membutuhkan perlindungan lebih kuat melalui penerapan NTB dan NTM, seperti industri tekstil, kimia, baja, elektronik, dan otomotif. &ldquo;Tujuannya agar kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar, tetapi juga memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional,&rdquo; tegasnya. Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengamini bahwa barang impor akan mudah masuk ke Indonesia jika Non Tariff Measures (NTM) atau tindakan non tarif yang tidak kuat. Berbeda dengan negara-negara maju yang mempunyai NTM kuat sehingga menginisiasi perdagangan bebas. "Jangan dengan negara maju, dibandingkan negara pesaing kita di ASEAN misalkan Thailand, Filipina setengahnya saja tidak ada, NTM Indonesia itu kalau tidak salah cuma 300an. Thailand itu sudah 660an lebih NTM nya," urainya. Menurut dia, Indonesia merupakan pasar yang besar karena memiliki penduduk sekitar 280 juta jiwa. Berbeda dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang hanya sebagian dari jumlah penduduk Indonesia. "Jadi, besarnya pasar Indonesia inilah yang menjadi sasaran empuk bagi negara eksportir. Kalau meluber produksinya dia. Nah limpahannya ini, luapannya ini pasti masuk ke Indonesia," tegasnya.&nbsp; Gambaran Jumlah NTB dan NTM Negara-Negara Lain Negara Jumlah NTB &amp; NTM Tiongkok 2.800 India 2.500 Uni Eropa 2.300 Malaysia 1.000 Thailand 1.000 Indonesia 370 Sumber grafis: Kemenperin

Artikel ini membahas tentang minimnya penerapan Non-Tariff Barrier (NTB) dan Non-Tariff Measure (NTM) di Indonesia.

NTB dan NTM-nya Paling Sedikit di Dunia, Instrumen Proteksi Indonesia di Perdagangan Internasional Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/SUMMIT-75951083.jpg" alt="Perhelatan 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5).&nbsp;(Foto: Nuru Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perhelatan 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5).&nbsp;(Foto: Nuru Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menduduki peringkat ke-122 dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional atau International Trade Barrier Index 2025 yang dirilis oleh Organisasi pendidikan asal Washington D.C, Amerika Serikat, Tholos Foundation, pada Selasa (6/5).&nbsp; Dalam data yang dirilis, Indonesia menjadi negara terendah daripada negara tetangga Singapura yang berada diposisi nomor 2. Kemudian disusul oleh Jepang peringkat ke-5, Australia ke-7, Filipina ke-116.&nbsp; Selanjutnya, Vietnam yang berada di posisi ke-117, Thailand ke-118, dan India menduduki peringkat ke-120. Adapun peringkat pertama telah diduduki oleh Hong Kong.&nbsp; "Memang Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi&nbsp; justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Apalagi saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru," kata Analis Kebijakan Tholos Foundation, Phillip Thompson dalam acara 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5).&nbsp; Untuk diketahui, TBI sendiri merupakan indeks global yang membandingkan tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 80 perse &nbsp;populasi dunia.&nbsp; Adapun hambatan yang dinilai Tholos Foundation mencakup hambatan nontarif, pembatasan layanan, serta hambatan pada fasilitasi hingga kinerja logistik, dan hak milik.&nbsp; Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).&nbsp; "Jadi, dalam hal tarif, Indonesia memiliki tarif rata-rata yang relatif tinggi. Jumlah lini tarif yang bebas bea rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pembatasan layanan menjadi yang paling tinggi. Ini adalah cara bisnis asing dapat berpartisipasi dalam industri tertentu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dalam peluncuran TBI 2025 juga mengangkat case study kontroversi pelarangan penjualan Apple iPhone 16 di Indonesia. Dalam konteks ini, salah satu yang disoroti adalah masih adanya hambatan perdagangan yang kaku dan terlalu membatasi, khususnya persyaratan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirement (LCR).&nbsp; "Kontroversi iPhone 16 baru-baru ini adalah contoh yang jelas daripada menarik investasi yang lebih besar, penegakan LCR yang kaku di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan produksi dan ketidakpastian peraturannya. Hal itu berpotensi menghalangi jenis kemitraan dan peningkatan yang dibutuhkan negara," bebernya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Dr. Carmelo Ferlito, CEO Center for Market Educatio (CME) sekaligus pengajar di Universitas Prasetiya Mulya mengatakan fi tengah hiruk-pikuk ketegangan perdagangan dan geopolitik, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi yang kompetitif.&nbsp; "Beliau menekankan pentingnya kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi &amp; regulasi yang selama&nbsp; ini membebani pelaku usaha. Pesan ini sangat sejalan dengan misi kami, mendorong perdagangan yang lebih terbuka, arus investasi, serta inovasi," ujar Carmelo.&nbsp; "Ketiganya, jika dipadukan, akan menjadi resep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengelurkan Indonesia dari middle income trap,&rdquo; pungkasnya.

TBI  merupakan indeks global yang membandingkan tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara.

Indonesia Masuk Peringkat ke-122 Indeks Hambatan Perdagangan Internasional, Lebih Rendah Dari Singapura dan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/airlangga-2-558358402.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic. (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic. (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic. Pertemuan ini membahas upaya mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), serta memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam sembilan tahun terakhir. I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara umum, I-EU CEPA mencakup tiga pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi dan pengadaan publik, harmonisasi regulasi perdagangan, serta kerja sama dan peningkatan kapasitas. Karena itu, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan proses perundingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdapat urgensi bagi Indonesia dan UE untuk segera menyelesaikan proses negosiasi yang akan menjadi peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara anggota UE untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi," kata Airlangga, Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015645146/rencana-kemendag-untuk-ratifikasi-ijepa-mnp-dan-aanzfta-disetujui-dpr">Rencana Kemendag untuk Ratifikasi IJEPA, MNP, dan AANZFTA Disetujui DPR</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun terdapat beberapa isu tersisa pada proses negosiasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia tidak membatasi peluang untuk masuknya investasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan diselesaikannya I-EU CEPA, Indonesia berharap dapat mengundang investor asal UE untuk dapat menjajaki pasar di Indonesia," tegas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Komisioner Sefcovic menekankan pentingnya momentum dalam membahas kerangka waktu penyelesaian perundingan I-EU CEPA yang realistis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015628904/airlangga-hartarto-libatkan-kpk-dan-polri-untuk-wujudkan-transparansi-initial-memorandum-akan-diajukan-ke-oecd-juni">Airlangga Hartarto Libatkan KPK dan Polri untuk Wujudkan Transparansi, Initial Memorandum akan Diajukan ke OECD Juni</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi perdagangan global yang diwarnai perang tarif membutuhkan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE. Karena itu, pihak UE pun berharap dapat segera menuntaskan perundingan IEU CEPA pada semester pertama 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Struktur pasar dan ekonomi yang berbeda antara UE dan Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang pasar," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra.

Indonesia dan Uni Eropa Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG_7727-469400998.jpeg" alt="Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi optimistis nilai perdagangan Indonesia dengan Dubai, UEA, akan terus meningkat hingga diperkirakan menembus 10 miliar dolar AS dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Didi mengatakan, peningkatan nilai dagang itu salah satunya dipengaruhi oleh implementasi&nbsp;Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement&nbsp;(IUAE-CEPA) yang berlaku sejak 1 September 2023. "Saya bisa targetkan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan, bisa sampai USD 10 miliar," ujarnya&nbsp;usai menghadiri acara Dubai Chamber di Jakarta, Senin (6/5). Didi menyampaikan, Indonesia dan Dubai merupakan dua negara yang saling membutuhkan dalam hal perdagangan. Selain itu, Dubai juga dianggap sebagai hub yang mampu menghubungkan Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara terdekat lainnya. Lebih lanjut, Didi mengatakan Indonesia dan Dubai perlu melakukan peningkatan volume perdagangan, melalui berbagai sektor mulai dari diversifikasi perdagangan hingga transformasi perdagangan jasa untuk dapat mewujudkan target tersebut. "Kalau kita melihat dari peta perdagangan dan data-data potensial perdagangan antara dua negara, ini sangat-sangat besar," katanya. Pada 2021, nilai perdagangan Indonesia dan Dubai mencapai USD 4 miliar.&nbsp;Sedangkan pada 2022, angkanya meningkat menjadi USD 5 miliar. Namun demikian, pada 2023 nilainya turun menjadi USD 3,5 miliar. Menurut Didi, sepanjang 2023 nilai perdagangan secara global mengalami penurunan lantaran harga komoditas yang juga menurun. Namun, pada Januari dan Februari 2024, angkanya mulai merangkak naik secara signifikan. Didi pun berharap pada tahun ini Indonesia dan Dubai dapat memperluas perdagangan melalui investasi dan sektor jasa. "Kita minta mereka untuk bisa bekerja sama dari sisi membuka tidak hanya pasar dan perdagangannya saja, tapi juga investasi di sana dan juga jasa," ucapnya.

Dubai juga dianggap sebagai hub yang mampu menghubungkan Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Sempat Melempem Tertekan Harga Komoditas, Kemendag Optimistis Perdagangan RI-Dubai Bisa Tembus USD 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/WhatsApp-Image-2023-08-04-at-160503-713620094.jpg" alt="Rumput laut salah satu komoditas yang semakin menarik perhatian perdagangan internasional." width="100%">
<figcaption>Rumput laut salah satu komoditas yang semakin menarik perhatian perdagangan internasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumput laut merupakan komoditas potensial yang dimiliki Jawa Timur. Menjadi salah satu komoditas yang semakin menarik perhatian dalam perdagangan internasional. Koperasi Agar Makmur Sentosa diharapkan dapat menjadi champion bagi para pembudidaya rumput laut di kawasan Jabon dan sekitarnya, untuk menampung hasil produksi dan membantu pemasarannya baik di dalam maupun luar negeri. Dirjen Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menyebut dalam 4 tahun terakhir (2019-2022) usaha petani rumput laut dan pelaku industri telah memberikan kontribusi terhadap sektor ekspor Jawa Timur. Ekspor rumput laut rata-rata tumbuh positif sebesar 19,30 persen selama periode tersebut dengan nilai ekspor pada 2022 mencapai USD 106, 89 juta atau 68.996,29 ton. Komoditi rumput laut dari Jawa Timur telah merambah ke 23 negara. Utamanya ke negara Tiongkok, Korea, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jenis rumput laut yang dikirim selama ini meliputi rumput laut Eucheuma cottonii kering, Eucheuma spinosum kering, rumput laut jenis lain untuk konsumsi baik segar maupun kering. Rumput laut itu digunakan sebagai bahan baku pewarna, penyamakan, wewangian, insektisida, fungisida baik segar, beku, dan kering. &rdquo;Budi daya rumput laut di Sidoarjo ini sejalan dengan strategi KKP menuju Blue Economy. Saat ini ada lima komoditas budidaya yang tengah menjadi fokus KKP. Udang, kepiting, lobster, tilapia, dan rumput laut,&rdquo; kata Tb. Haeru Rahayu. Sedangkan terkait rencana ULUU membuka pabrik rumput laut di Jatim, dia meminta agar memaksimalkan tenaga kerja lokal. Sehingga tidak hanya petani yang berdaya, warga sekitar juga bisa merasakan manfaatnya. &rdquo;Kemudian perhatikan juga lingkungan dengan membuat IPAL yang baik,&rdquo; ujar Haeru Rahayu. Sementara itu, Co Founders ULUU Australia Julia mengatakan, di perusahan start up-nya, rumput laut akan digunakan sebagai bahan pengganti plastik dan berupaya untuk mengatasi masalah iklim sekaligus memberdayakan para petani tambak. &rdquo;Kami akan mendirikan pabrik di Jatim yang bernama Seasae Indonesia pada 2024. Tidak hanya mengekspor bahan baku saja, tapi kami juga mendukung program hilirisasi produk dari pemerintah. Kami sangat bersyukur bahwa dengan hal ini hubungan bersama Koperasi Agar Makmur Sentosa menjadi lebih erat dan kami sangat menantikan kerja sama kedepannya,&rdquo; kata Julia. Ketua Koperasi Agar Makmur Sentosa Herry Sudarmono menyampaikan, optimistis dengan rencana pendirian pabrik itu mampu memperluas pengembangan Koperasi Agar Makmur Sentosa. Pabrik yang didirikan ULUU nanti bahan bakunya dari koperasi. &rdquo;Harapan ke depannya setelah revitalisasi yang akan kami lakukan, koperasi tidak hanya ekspor melainkan juga bisa memproduksi tepung agar yang mampu meningkatkan nilai jual yang berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi serta petani tambak,&rdquo; kata Herry.

Rumput laut merupakan komoditas potensial yang dimiliki Jatim. Salah satu komoditas yang makin menarik perhatian perdagangan internasional

Rumput Laut Sidoarjo Masuk Komoditas Ekspor Potensial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-2.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan nilai impor pada bulan Maret 2022 yang berhasil mencapai angka sebesar USD 21,97 miliar. Nilai tersebut sekaligus merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.  Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan bahwa angka tersebut naik sebesar 32,02 persen secara bulanan (month to month/mtm), di mana sebelumnya tercatat berada di angka USD 16,64 miliar. Apabila dibandingkan secara tahunan atau year on year (yoy), terdapat kenaikan sebesar 30,85 persen dari sebelumnya USD 16,79 miliar pada Maret 2021.  "Impor yang terbesar sepanjang sejarah. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan impor minyak dan gas (migas) maupun impor non migas," kata dia secara daring, Senin (18/4).  Lebih rinci, nilai impor migas pada Maret 2022 sebesar USD 3,49 miliar atau naik 20,33 persen secara mtm dari USD 2,9 miliar. Instrumen yang mempengaruhi kenaikan impor migas adalah gas sebesar 33,81 persen mtm dan hasil minyak sebesar 31,38 persen mtm.  "Impor migas Maret 2022 senilai USD 3,49 miliar naik 53,22 persen dibanding Maret 2021 (USD 2,28 miliar)," ujarnya.  Adapun, dari sisi impor nonmigas Maret 2022 senilai USD 18,48 miliar, naik 34,50 persen dibanding Februari 2022 atau naik 27,34 persen dibanding Maret 2021 sebesar USD 13,74 miliar.  Peningkatan impor golongan barang nonmigas pada Maret 2022 adalah mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya USD 520 juta (28,23 persen). Sedangkan penurunan terbesar adalah perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia USD 4,8 juta (7,46 persen).  Sementara itu, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Maret 2022 adalah Tiongkok USD 15,79 miliar (32,76 persen), Jepang USD 4,24 miliar (8,81 persen) dan Thailand USD 3,17 miliar (6,57 persen). Impor nonmigas dari ASEAN USD 8,72 miliar (18,10 persen) dan Uni Eropa USD 2,75 miliar (5,70 persen).

Impor Maret 2022 Tercatat USD 21,97 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/frizal.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Namun, keuntungan utama dari RCEP bukan pada pembukaan akses pasar yang lebih luas.  Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, keuntungan yang harus dimanfaatkan Indonesia dengan disahkannya RCEP adalah lebih terintegrasi dalam ekonomi global dan regional termasuk pada mata rantai pasok dunia atau global value chain.  “Export is good, import is bad tidak lagi menjadi hal yang tepat, karena ekspor yang berdaya saing membutuhkan impor yang berkualitas. Harus ada nilai tambah dari global value chain,” ujar Yose Rizal saat menjadi pembicara dalam webinar “Stimulus Covid-19 dan RCEP: Pemacu Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Dunia 2021-2022” yang diselenggarakan Universitas Prasetiya Mulya, Ikaprama dan Katadata, Rabu (20/1).  RCEP merupakan perjanjian kerjasama dagang terbesar di dunia yang ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN, bersama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Kawasan yang mencakup 2,1 miliar orang (30 persen populasi dunia) ini menyumbang sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.  Tujuan kesepakatan ini untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan barang dan jasa, serta mempromosikan investasi.  Yose Rizal menjelaskan, terintegrasi dalam mata rantai pasok dunia artinya lebih banyak menggunakan impor untuk pengembangan sektor industri. Menurut dia, Backward Value Added (BVA) Indonesia masih rendah dibandingkan Forward Value Added (FVA). BVA adalah persentase ekspor yang merupakan input dari impor dan FVA adalah persentase ekspor yang menjadi input negara lain.  “Indonesia tidak dapat memanfaatkan input yang lebih efisien dari luar negeri sementara ekspor didominasi oleh sumber daya alam sebagai input negara lain. Ini terjadi karena yang diekspor sebagai besar adalah raw commodity,” jelasnya.  Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perindustrian Antonius Yudi Triantoro mengatakan, main feature RCEP adalah mendorong perluasan dan pendalaman mata rantai pasok di kawasan. Menurut dia, bahan baku/bahan intermediate yang berasal dari Negara anggota RCEP lain dapat dipertimbangkan sebagai bagian originalitas produk negara yang memproses, sehingga mempermudah dalam memperoleh tarif preferensi.  “Manfaat RCEP bagi Indonesia adalah mendorong tumbuhnya industri yang menjadi bagian dari mata rantai pasok dunia. Indonesia menjadi bagian dari jaringan produksi regional (regional value chain), dimana ada kemudahan mendapatkan bahan baku dan ketentuan asal barang (rules of origin) yang fasilitatif. Indonesia juga dapat memanfaatkan program Kerja sama Ekonomi dan Teknis,” jelasnya.  Antonius  menambahkan, RCEP masih harus menunggu proses ratifikasi terlebih dahulu. Sambil menunggu ratifikasi, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia ketika RCEP sudah mulai diimplementasikan.  “Adanya persaingan tinggi dalam memasuki pasar negara mitra serta dalam negeri, memasuki rantai pasok regional, meraih investasi, khususnya lower-cost destinations lain seperti Vietnam dan Malaysia serta terciptanya kondisi pasar yang sangat kompetitif sehingga mendorong reformasi kebijakan yang masif,” ungkapnya.  Karena itu, pekerjaan rumah terbesar Indonesia adalah meningkatkan daya saing terutama dari biaya produksi seperti biaya energi, upah, logistik dan transportasi hingga kualitas produk. Selain itu, penerapan RCEP juga harus didukung infrastruktur baik soft infrastruktur serta hard infrastruktur.  Managing Director Bank Dunia Mari Pangestu, salah seorang inisiator RCEP pada KTT Asean di Bali pada 2011 silam, kerjasama dagang ini akan menguntungkan Asean, karena kelahirannya justru dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Asia Timur (Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan).  Secara khusus, RCEP diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu bagi perusahaan dalam mengekspor produknya ke negara-negara dalam lingkup perjanjian ini. Sebab, eksportir hanya perlu menggunakan satu macam Surat Keterangan Asal (SKA) untuk bisa mengekspor ke seluruh negara anggota RCEP. Selain itu, diharapkan terdapat spill-over effect, yang memperluas jangkauan Indonesia ke negara-negara di luar anggota RCEP dan rantai pasok global.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=P3af7k-BY9c

Kesepakatan RCEP Pacu Industri Jadi Mata Rantai Pasok Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ruu-cika.jpg" alt="Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Kini Indonesia masuk kategori negara maju terkait dengan perdagangan internasional. Indonesia tidak sendirian. Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan juga ikut berubah status jadi negara maju.  Meski itu terlihat sebagai predikat yang keren, kenyataannya tidak demikian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menilai langkah AS memasukkan Indonesia ke daftar negara maju justru mendatangkan risiko. Tepatnya, mengancam stabilitas neraca perdagangan Indonesia-AS. Sangat mungkin neracanya menjadi defisit.  "Itu berkaitan dengan fasilitas perdagangan. Jadi, mungkin nanti teman-teman perdagangan yang akan jelaskan. Karena nanti konsekuensinya ke GSP (generalized system of preferences) dan lain-lain," kata pria yang akrab disapa Susi itu Senin (24/2).  GSP adalah sistem tarif preferensial yang memperbolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Banyak pelaku usaha yang menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. Dengan begitu, produk ekspor Indonesia berdaya saing di pasar AS.  Terpisah, guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memandang pencabutan status negara berkembang itu tidak lantas membuat negara kita maju. Perubahan status tersebut berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagangnya.  Keistimewaan itu berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun nontarif terhadap barang dari negara berkembang. "Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang dari Indonesia," ujarnya.  Hikmahanto menjelaskan, pemerintah AS tentu berhak melakukan hal itu atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang.  "Besar dugaan pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Presiden Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS," ucapnya.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati memandang keputusan AS itu tak memberikan banyak pengaruh bagi RI. "Sebenarnya, kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke countervailing duty (CVD)," ujarnya.

Tak Hanya Indonesia yang Dicoret dari Daftar Negara Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/RUPIAH-ANJLOK.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai tukar rupiah sejak akhir Juli lalu hingga pertengahan Agustus ini konsisten mengalami depresiasi. Pelemahan tersebut sepenuhnya dipicu faktor-faktor eksternal.  Namun, pemicu pelemahan rupiah pada bulan ini dan bulan sebelumnya berbeda.  Pada akhir Juli lalu, eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin tinggi. Ekspektasi ke depan ekonomi global yang dimotori Tiongkok akan semakin lemah.  Padahal, kita sangat banyak berhubungan dengan mereka, khususnya dari sisi perdagangan dan investasi. Hal itu membuat potensi defisit neraca perdagangan Indonesia melebar. Jika ekonomi Tiongkok terus memburuk, (ekonomi) kita juga akan semakin lemah.  Beberapa hari lalu Tiongkok mengumumkan pelemahan mata uang mereka, yuan. Karena rupiah banyak sekali berkorelasi dengan mereka, kita juga akan terkena dampak dari sisi perdagangan dan investasi. Kita mengekspor banyak barang komoditas ke Tiongkok.  Sementara itu, dari mereka, kita mengimpor capital goods, raw material, sampai barang konsumsi. Dengan nilai yuan yang semakin murah, jumlah impor kita akan barang-barang Tiongkok bakal meningkat. Melonjaknya impor tersebut bisa berdampak pada makin besarnya defisit neraca perdagangan. Hal itu akan kembali pada fundamental rupiah yang bisa melemah.  Beberapa hari terakhir ini, pemicu pelemahan rupiah agak berbeda. Yakni, hasil pra-pemilu Argentina yang di luar dugaan. Sebelumnya, Presiden Argentina (incumbent) Mauricio Macri adalah orang yang dekat dengan pasar atau free market, tetapi ternyata pada Oktober berpotensi kalah. Digantikan pemimpin oposisi Alberto Fernandez yang cenderung lebih proteksionis. Akhirnya, sangat banyak investor portofolio di Argentina yang menarik dana mereka dari negara tersebut.  Nah, biasanya, kalau para investor itu menarik dana mereka dari salah satu negara berkembang, negara berkembang lainnya akan terdampak. Kalau satu negara kena dampaknya, kita pun kena. Sebab, mereka akan menarik berbarengan dari negara berkembang. Akhirnya, yang kuat adalah dolar. Ini hampir sama dengan kejadian tahun lalu, yaitu ketika Turki mengalami depresiasi mata uang yang cukup parah.  Jadi, di satu sisi, kalau dilihat dari pasar modal di Indonesia, fluktuasi dan aliran modalnya yang bergerak keluar-masuk sangat bergantung pada kondisi global. Di sisi lain, ada PR structural dari neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang perlu dibenahi. Dengan demikian, jika hal-hal seperti itu terjadi, misalnya pelemahan lira Turki yang cukup dalam tahun lalu dan kemudian Argentina tahun ini yang terjadi pada pasar modal, rupiah tidak akan terdampak.  Kondisi sekarang, setiap kali ada keadaan luar biasa di global, rupiah pasti terkena. Salah satunya, unjuk rasa di Hongkong yang dikhawatirkan memunculkan invertensi politik dari Tiongkok. Jika pasar bereaksi atas kondisi politik tersebut, lalu terjadi outflow lagi, mata uang mereka akan melemah. Mau tidak mau, mata uang kita ikut melemah. Jadi, hal-hal campuran cerita di global itulah yang membuat rupiah melemah.  Pada dasarnya, pasar modal akan bergerak jika ada hal di luar dugaan. Jadi, pelemahan rupiah ini memang bisa disebut temporer karena ada letupan-letupan di luar dugaan. Namun, pertanyaannya, apakah letupan-letupan di luar itu hanya terjadi sekali atau berturut-turut? Itulah yang harus dicermati ke depan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perdagangan internasional

Berita Terkini