<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/etEqDASRQ5cSH6QKDvJcBDvmM9WgDEde0a0lOFu3-801030155.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan empat orang anak dalam kasus perdagangan anak yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Pelaku dalam kasus ini adalah orang tua kandung dari keempat anak tersebut. Saat ini, korban berada di rumah aman milik dinas sosial untuk mendapatkan penanganan medis dan proses pemulihan psikis. &nbsp; Kasus berhasil diungkap berkat kerja sama antara Polda Metro Jaya, Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Barat, serta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Proses evakuasi yang dilakukan petugas tidak berjalan mulus, karena mereka sempat menghadapi perlawanan dan upaya penghambatan dari pihak terkait untuk menghalangi penyelamatan anak-anak tersebut. &nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan dua fokus utama penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan masa depan anak-anak sebagai korban. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi fisik keempat anak dalam keadaan baik. Sedangkan kondisi psikis mereka dinilai sesuai dengan usia dan terus mendapatkan perawatan untuk mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan. &nbsp; "Kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dalam perdagangan orang ini. Kami menyampaikan bahwa masa depan anak ini sangat penting makanya kepolisian, pemerintah terkait, stakeholder yang ada menjadi konsen untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak ini dari hal-hal yang tidak baik," ujarnya, Selasa (10/2).&nbsp; &nbsp; Ia juga mengajak kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mencegah kasus serupa. "Kami juga menghimbau karena terjadi ini adalah di lingkungan terdekat di mana pelaku itu adalah orang tua dari anak itu sendiri. Nah ini ada kesadaran bagi kita semua tetangga, saudara untuk bisa melihat apabila hal-hal ini terjadi bisa melapor," tambahnya.&nbsp;

Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan empat anak dalam kasus sindikat perdagangan anak di Jakarta Barat.

Polda Metro Jaya Selamatkan Empat Anak di Kasus Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/1fc19778-3889-478a-9cad-a1d8c5bbca8c-1236784482.jpg" alt="Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO di wilayah Jakbar yang menjual balita. (Polda Metro Jaya)" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO di wilayah Jakbar yang menjual balita. (Polda Metro Jaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar). Lewat pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil menyelamatkan empat anak balita dan menetapkan sepuluh orang tersangka. Mereka melakukan praktik perdagangan anak secara berantai. Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakbar, kasus perdagangan anak tersebut bermula dari kecurigaan keluarga, saat menanyakan kondisi anak korban berinisial RZ yang dirawat oleh saksi berinisial CN. Kasatreskrim Polres Metro Jakbar AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelusuran, CN bertemu dengan tersangka IG. Kepada CN, IG menyebutkan bahwa RZ berada di Medan. Karena merasa janggal, saksi CN membawa IG ke Polsek Taman Sari untuk dilakukan klarifikasi. Berdasar pendalaman oleh polisi, IG mengakui telah menjual RZ kepada pihak lain. Di Medan, korban terus diperjualbelikan secara berantai dengan harga yang terus naik dari satu tangan ke tangan lainnya. &rdquo;Anak tersebut kemudian diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat, mulai sekitar Rp 17,5 juta, kemudian Rp 35 juta, hingga mencapai Rp 85 juta,&rdquo; ungkap Arfan dikutip pada Sabtu (7/2). Dalam jaringan perdagangan anak itu, salah seorang pelaku diketahui berperan sebagai perantara yang membawa anak-anak ke wilayah pedalaman Sumatera. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut, tim gabungan dari Polres Metro Jakbar Ditreskrimum, Ditres PPA dan PPO, serta kepolisian setempat bergerak melakukan penyelamatan. &rdquo;Meski dihadapkan pada kendala geografis. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan para tersangka serta menyelamatkan anak korban RZ bersama tiga anak lainnya, yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke Jakarta,&rdquo; kata dia. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, penanganan kasus tersebut mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Identitas dan hak-hak korban dilindungi secara ketat, Sementara proses hukum berjalan beriringan dengan upaya penyelamatan, perlindungan, dan pemulihan terhadap para korban. &rdquo;Pengungkapan ini adalah komitmen Polri melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang melanggar hak asasi dan merusak masa depan anak,&rdquo; tegasnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Polisi mengingatkan bahwa pengangkatan anak wajib dilakukan secara resmi melalui lembaga berizin dan ditetapkan melalui penetapan pengadilan. &nbsp;

Polda Metro Jaya ungkap jaringan perdagangan anak di Jakbar, selamatkan 4 balita dan ungkap jual beli berantai seharga hingga  Rp 85 juta.

Ngeri! Jaringan Perdagangan Anak di Jakbar Jual Balita Secara Berantai, Harganya Rp 17,5 Juta-Rp 85 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_2613-2205906906.jpeg" alt="Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seksual di tengah penyelidikan baru atas jejaring perdagangan manusia lintas negaranya (Middle East Eye)" width="100%">
<figcaption>Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seksual di tengah penyelidikan baru atas jejaring perdagangan manusia lintas negaranya (Middle East Eye)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pembukaan penyelidikan resmi oleh jaksa Turki terhadap dokumen Jeffrey Epstein menandai eskalasi baru dalam skandal global yang menguji batas akuntabilitas politik, perlindungan anak, dan kerja sama hukum lintas negara.&nbsp; Kasus ini bukan sekadar penelusuran arsip lama, melainkan momentum politik dan hukum yang berpotensi mengubah cara negara menanggapi kejahatan perdagangan manusia yang berjejaring internasional. Secara strategis, langkah Turki menunjukkan pergeseran dari sikap reaktif menuju penyelidikan proaktif di tengah tekanan publik global. Rilis besar-besaran dokumen Epstein files oleh Amerika Serikat telah mengubah narasi Epstein dari tragedi kejahatan individual menjadi persoalan tata kelola global yang melibatkan banyak negara. Dilansir dari Middle East Eye, Rabu (4/2/2026), Kantor Kejaksaan Umum Ankara kini menelaah sekitar tiga juta dokumen baru yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice/DOJ) pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan dugaan perdagangan anak Turki oleh jaringan Epstein. Penyelidikan ini bermula pada Desember 2025 setelah seorang anggota parlemen dari oposisi Partai İyi menyoroti rujukan dalam gugatan perdata terhadap Jeffrey Epstein pada 2008, yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia diduga "mengangkut gadis-gadis di bawah umur dari Turki, Republik Ceko, Asia, dan berbagai negara lain, yang sebagian besar tidak dapat berbahasa Inggris," sehingga memicu dorongan resmi bagi kejaksaan Ankara untuk membuka penyelidikan lebih luas. Masuknya jutaan dokumen baru memperluas cakupan penyelidikan dari kasus hukum lama menjadi audit nasional terhadap potensi kegagalan negara melindungi warganya. Jaksa tidak hanya mencari bukti pidana, tetapi juga pola jaringan, alur perantara, dan kemungkinan keterlibatan lokal. Sejalan dengan itu, tekanan politik di Ankara meningkat. Partai İyi menilai penyelidikan kejaksaan perlu dilengkapi mekanisme parlemen agar lebih transparan dan memiliki daya paksa politik yang lebih kuat. Juru bicara Partai İyi, Bugra Kavuncu, menegaskan urgensi langkah ini dengan pernyataan yang lugas, "Kami mengusulkan pembentukan komisi parlemen secara mendesak untuk menyelidiki apakah ada anak-anak Turki yang menjadi korban dalam kasus Epstein, serta nasib mereka, rehabilitasi mereka, dan perlindungan mereka jika masih hidup dan dapat diakses." Ia menempatkan isu ini di atas kepentingan politik dengan menambahkan, "Isu-isu semacam ini, di atas segalanya, ini adalah soal kemanusiaan, bukan permainan politik." Nada ini menandai framing moral yang kuat dalam perdebatan domestik Turki. Di sisi lain, anggota parlemen Dogan Bekin dari Partai Yeniden Refah telah mengajukan pertanyaan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial. Ia meminta penjelasan apakah ada anak yang "menjadi korban geng kriminal Epstein" serta apakah pemerintah telah melakukan inspeksi di sekolah dan panti asuhan. Bekin mengutip data Institut Statistik Turki yang menunjukkan 104.531 anak dilaporkan hilang antara 2008&ndash;2016, mayoritas anak-anak perempuan yang usianya masih di bawah umur. Angka ini, menurutnya, menuntut pemeriksaan serius terhadap kemungkinan keterkaitan dengan jaringan perdagangan manusia internasional. Ia menegaskan, "Dokumen Epstein yang terungkap dan tuduhan yang beredar dengan jelas menunjukkan perlunya pemeriksaan cermat, baik pada tingkat lokal maupun internasional." Bekin juga menanyakan apakah Epstein pernah berhubungan dengan pejabat tinggi Turki. Di panggung global, rilis dokumen ini telah mengguncang sejumlah negara. Di Inggris, mantan diplomat dan bangsawan Peter Mandelson mengundurkan diri setelah bukti kedekatan jangka panjangnya dengan Epstein terungkap ke publik. Tokoh publik di AS, Israel, Uni Emirat Arab, dan Slovakia turut disorot, menunjukkan bahwa skandal ini bersifat sistemik, bukan insidental. Dalam konteks pemerintahan Turki, beberapa pejabat senior memang disebut dalam dokumen, tetapi sejauh ini tidak ada bukti langsung soal keterlibatan mereka dalam kejahatan Epstein. Namun, penyebutan nama mereka tetap memicu pertanyaan politik dan diplomatik. Salah satu temuan sensitif berasal dari email pengusaha AS Tom Pritzker yang tampak mengatur pertemuan antara Epstein dan Menteri Luar Negeri Turki saat itu, Ahmet Davutoglu, pada 2010. Pritzker menulis, "Saya baru saja mendapat balasan dari Davutoglu. Ia meminta Anda menghubunginya. Ia hanya akan berada di tempat hingga tengah hari." Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Partai Gelecek (Future Party), Mustafa Gozel, membantah adanya pertemuan substantif antara Ahmet Davutoglu dan Epstein. Ia menegaskan bahwa kontak yang terjadi hanyalah pertemuan singkat terkait diplomasi Turki di Amerika Serikat, seraya menyatakan, "Ketua kami menjelaskan bahwa pertemuan itu sebatas percakapan singkat untuk mendukung langkah Kementerian Luar Negeri menghadapi lobi Armenia di AS, dan ia tidak pernah meminta ataupun memiliki pertemuan sebelumnya dengan Jeffrey Epstein." Dokumen lain menunjukkan email Epstein pada 2011 yang menyebut kemungkinan menemui Presiden Recep Tayyip Erdogan sebelum berangkat ke Bodrum, tetapi tidak ada bukti rencana tersebut terealisasi, bahkan beberapa email lain memperlihatkan sikap kritis Epstein terhadap Erdogan. Secara analitis, penyelidikan ini menempatkan Turki di persimpangan antara kedaulatan nasional dan tuntutan keadilan global. Keberhasilannya akan bergantung pada keberanian politik, independensi jaksa, dan transparansi proses hukum.&nbsp; Bagi komunitas internasional, kasus ini menjadi ujian nyata apakah negara-negara berpengaruh benar-benar berani membongkar jejaring elite global yang selama bertahun-tahun memberi perlindungan politik, finansial, dan sosial kepada pelaku kejahatan seksual, pedofilia, serta eksploitasi anak di bawah umur, atau justru kembali menutupinya demi kepentingan kekuasaan. Akhirnya, publik tidak hanya menunggu temuan hukum, tetapi juga langkah nyata untuk melindungi korban, memperkuat mekanisme pencegahan, dan memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Gadis-gadis Turki di bawah umur diduga menjadi korban perdagangan manusia lintas negara dalam jaringan Jeffrey Epstein.

Jaksa Turki Buka Penyelidikan Dokumen Epstein Files Usai Klaim Perdagangan Gadis Turki di Bawah Umur Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/IMG-20230613-WA0062-1424972823.jpg" alt="Polres Jombang saat ungkap kasus prostitusi daring di Jombang, Jawa Timur, dengan dua korban anak di bawah umur di Mapolres Jombang, Selasa (13/6/2023). ANTARA / HO-Polres Jombang" width="100%">
<figcaption>Polres Jombang saat ungkap kasus prostitusi daring di Jombang, Jawa Timur, dengan dua korban anak di bawah umur di Mapolres Jombang, Selasa (13/6/2023). ANTARA / HO-Polres Jombang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, berhasil mengungkap kasus perdagangan&nbsp;anak usia di bawa umur, dikutip dari ANTARA. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengungkapkan polisi menangkap MF, 21, warga Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. "Pelaku melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di bawah umur dengan janji gaji Rp10 juta per bulan, sehingga korban dipaksa," katanya di Jombang, Selasa (13/6) kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01942069/risiko-kesehatan-mengintai-pekerja-kantoran-karena-banyak-duduk-perhatikan-cara-menguranginya">Risiko Kesehatan Mengintai Pekerja Kantoran karena Banyak Duduk, Perhatikan Cara Menguranginya</a> Ia mengatakan ada dua korban anak di bawah umur yakni TA, 14, dan LL, 16, keduanya warga Kabupaten Kediri. Mereka dipaksa menjadi wanita tuna susila. Ia mengatakan kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan penyekapan dua anak di bawah umur di kawasan rumah indekos di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dari laporan itulah petugas langsung melakukan penggerebekan. Saat itu satu orang diamankan yakni MF dan dua orang korban tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01942068/dokter-gizi-sebut-masyarakat-indonesia-masih-kurang-konsumsi-sayur-dan-buah">Dokter Gizi Sebut Masyarakat Indonesia masih Kurang Konsumsi Sayur dan Buah</a> Aldo mengatakan tersangka menawarkan korban kepada pria hidung belang melalui media sosial. Pelaku menawarkan dengan tarif Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per orang dan memasang foto korban ke Facebook dan WhatsApp," kata dia. Ia menambahkan, tersangka melakukan aksinya sejak 1,5 bulan lalu. Untuk merekrut korban, modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara membuka lowongan pekerjaan di media sosial dengan gaji Rp10 juta per bulan. Korban yang tergiur dengan gaji besar kemudian menghubungi tersangka dan sanggup bekerja pada tersangka. Ada dua korban yang menghubungi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/art-space/01942066/pagelaran-sabang-merauke-kembali-digelar-kali-ini-akan-lebih-megah-daripada-sebelumnya">Pagelaran Sabang Merauke kembali Digelar, Kali Ini akan Lebih Megah daripada Sebelumnya</a> Ternyata dua korban tersebut bukannya diberikan pekerjaan layak oleh tersangka, tapi malah disekap dan dipaksa melayani pria hidung belang. "Itu sudah dilakukan 1,5 bulan terakhir dengan transaksi 11 kali. Tapi uang hasil penjualan tersebut dinikmati pelaku sendiri. Korban hanya diberi makan," kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01942065/brahim-diaz-kembali-ke-real-madrid-adalah-salah-satu-hari-paling-bahagia-dalam-hidup">Brahim Diaz: Kembali ke Real Madrid adalah Salah Satu Hari Paling Bahagia dalam Hidup</a> Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang hasil transaksi sebesar Rp350 ribu, satu unit telepon seluler, kasur lipat dan barang bukti lainnya. Polisi akan menjerat tersangka karena melanggar tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan prostitusi daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I Jo Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 761 UU RI Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, berhasil mengungkap kasus perdagangan anak usia di bawa umur. Dua anak dipaksa menjadi PSK.

Polisi Jombang Ungkap Kasus TPPO, 2 Anak Bawah Umur Dipaksa jadi PSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230303_081542_1.jpg" alt="Ilustrasi: Human trafficking" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Human trafficking</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polresta Bogor Kota mengamankan dua pelaku berinisial MS dan A yang diduga memperdagangkan anak di bawah umur berinisial VA, 15, kepada laki-laki hidung belang di salah satu penginapan di wilayah Air Mancur, dikutip dari ANTARA. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila di Kota Bogor, Selasa (2/5) malam, mengatakan perdagangan anak di bawah umur itu terungkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya yang tidak pulang beberapa hari terakhir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570911/preman-ditangkap-polisi-karena-aniaya-2-warga-rumahnya-dilempar-bom-molotov-hingga-nyaris-terbakar">Preman Ditangkap Polisi Karena Aniaya 2 Warga, Rumahnya Dilempar Bom Molotov Hingga Nyaris Terbakar</a> "Ternyata bersama kedua pelaku dan telah melayani dua tamu di salah satu penginapan," katanya. Rizka menuturkan, VA telah melayani dua orang laki-laki yang dicarikan oleh MA dan A. Dari hasil melayani kedua laki-laki itu, VA mendapat Rp 250 ribu per tamu dan habis dipakai untuk membayar sewa penginapan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570910/pelaku-penembakan-kantor-mui-tewas-polisi-gandeng-psikologi-forensik-untuk-ungkap-motifnya">Pelaku Penembakan Kantor MUI Tewas, Polisi Gandeng Psikologi Forensik untuk Ungkap Motifnya</a> Kasus tersebut terungkap berawal dari tingkah VA yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua untuk bermain ke salah satu vila di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor pada Minggu (23/4). Kemudian VA dijemput oleh laki-laki yang baru ia kenal berinisial AI. Ia membawa VA ke rumahnya menginap sampai hari Rabu (26/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570899/satgas-damai-cartenz-sita-13-senpi-dan-710-butir-amunisi-milik-kkb-papua-selama-4-bulan-operasi">Satgas Damai Cartenz Sita 13 Senpi dan 710 butir Amunisi Milik KKB Papua Selama 4 Bulan Operasi</a> Selanjutnya, pada tengah malam VA kembali membuat janji dengan laki-laki lain berinisial P dan berangkat ke salah satu Vila di Cipayung Bogor. Di sana VA dan temanya meminum minuman alkohol jenis ciu. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB ia membuat janji kembali dengan laki-laki yang berinisial AZ dan dibawanya ke rumah di daerah Taman Wisata Bogor. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570909/polisi-duga-mustopa-gunakan-air-gun-untuk-menembak-di-kantor-mui">Polisi Duga Mustopa Gunakan Air Gun Untuk Menembak di Kantor MUI</a> Berganti lagi, sekitar pukul 13.00 WIB VA membuat janji dengan tersangka A yang ia kenal dari Facebook satu bulan yang lalu dan sudah komunikasi lewat aplikasi perpesanan WhatsApp. A pun menawarkan kepada VA untuk kerja sebagai pelacur dengan iming-iming gaji Rp 3.000.000 per minggu dan kebutuhannya ditanggung. Saat bertemu, A membawa VA ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan pada hari Kamis pulang kembali ke kosan A. Di sana VA bertemu dengan MS alias Aming. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01570908/waspada-hujan-di-seluruh-jakarta-hari-ini">Waspada Hujan di Seluruh Jakarta Hari Ini</a> Hasil berkenalan dengan mereka berdua, pada Jumat (28/4), VA dibawa ke salah satu penginapan di wilayah Air Mancur untuk melayani pria hidung belang dengan harga Rp 250.000 per tamu. "Uang tersebut diberikan ke terlapor dan habis untuk kebutuhan makan serta sewa hotel," ujar Rizka.

olresta Bogor Kota mengamankan dua pelaku berinisial MS dan A yang diduga memperdagangkan anak di bawah umur berinisial VA.

Polresta Bogor Amankan Dua Pelaku Perdagangan Anak untuk Prostitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220928-WA0023_1.jpg" alt="Tersangka perdagangan anak, SH, 32, saat pengungkapan kasus di Markas Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (28/9). Humas Polres Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka perdagangan anak, SH, 32, saat pengungkapan kasus di Markas Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (28/9). Humas Polres Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi Resor Bogor menangkap pria berinisial SH, 32, yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak sejak awal 2022.  ”Dia mengumpulkan ibu hamil yang tidak bersuami, dengan iming-iming dibantu proses persalinannya, kemudian setelah anaknya lahir, diberikan kepada orang tua adopsi, dengan membayar Rp 15 juta,” ungkap Kepala Polres Bogor AKPB Iman Imanuddin seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, SH dalam menjalankan aksinya menggunakan kedok yayasan bernama Ayah Sejuta Anak, dengan menampung para ibu hamil yang tak bersuami. Kemudian, bayi yang ditampung di yayasan tersebut diberikan kepada orang tua yang mengadopsi dengan imbalan uang Rp 15 juta.  ”Nah, adanya tebusan Rp 15 juta itu tidak diketahui ibu kandung bayi,” ujar Iman Imanuddin.  Dia menerangkan, SH beralasan kepada ibu kandung bayi, uang itu untuk mengganti biaya persalinan di rumah sakit. ”Selama proses persalinan, ditanggung BPJS dan tidak dipungut biaya. Pelaku itu, mengumpulkan ibu hamil yang rata-rata di luar nikah menggunakan media sosial,” tutur Iman Imanuddin.  Menurut dia, berdasar keterangan dari tersangka, bayi-bayi yang sempat ditampung telah dijual ke berbagai daerah. Saat penangkapan, polisi mendapati lima orang ibu hamil sedang menanti proses melahirkan di kediaman pelaku, Perumahan Grand Viona, Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.  Para ibu hamil dan anak yang sempat diadopsi, kini ditangani Dinas Sosial Kabupaten Bogor, untuk diberikan perlindungan serta penanganan sampai selesai melahirkan. Sementara sang bayi akan dijamin hidupnya oleh negara.  Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 83 jo 76F UU Nomor 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau pasal 2 UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  ”Hukuman penjara paling sebentar tiga tahun dan denda Rp 60 juta. Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta,” terang Iman Imanuddin.

Polres Bogor Tangkap Tersangka Perdagangan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-29-at-13.50.44.jpeg" alt="Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Bandung menangkap tiga pelaku tindakan asusila pemerkosaan anak di bawah umur. Bukan itu saja, pelaku juga memperjualbelikan anak berusia 14 tahun itu di Kota Bandung, Jawa Barat.  Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung mengatakan, tiga pelaku itu berinisial D, U, dan S. Tiga tersangka itu di antaranya merupakan satu perempuan dan dua laki-laki.  ”Jadi langsung pada saat itu kami BAP tersangkanya dan kami lakukan penahanan tiga tersangka tersebut,” kata Aswin seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/12).  Kasus itu bermula dari hilangnya seorang anak perempuan berusia 14 tahun pada pertengahan Desember. Orang tua korban pun telah melaporkan soal kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian.  Sepekan setelahnya, orang tua korban menemukan anaknya dari informasi di media sosial. Selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan proses hukum.  Kasus itu pun kemudian beredar di media sosial dengan narasi dan foto-foto terduga para pelaku. Dalam unggahan di media sosial itu, korban disebut diperkosa, diperjualbelikan ke puluhan orang melalui aplikasi perpesanan, dan dianiaya oleh para pelaku.  Aswin memastikan bakal memburu semua pelaku yang terlibat kasus asusila tersebut. Korban kini telah didampingi psikolog guna meminimalisir trauma yang dialami.  ”Masih banyak yang akan kami tangkap hari ini, sejak kemarin, dan ke depannya. Mohon doanya untuk tertangkap semuanya,” ucap Aswin.

Polrestabes Bandung Tangkap Tiga Pelaku Asusila Anak 14 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ada foto remaja putri sambil membawa Alquran. Di bawah foto itu ada seruan supaya perempuan menikah pada usia 12–21 tahun dan tidak lebih.  Lengkapnya, seruan yang tertulis di tampilan muka website wedding organization (WO) <a href="https://www.jawapos.com/tag/aisha-weddings/">Aisha Weddings</a> (aishaweddings.com) itu berbunyi: Semua wanita muslim ingin bertaqwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. Untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12–21 tahun dan tidak lebih.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bintang-puspayoga/">Bintang Puspayoga</a> menyatakan sangat geram atas seruan tersebut. Mengingat, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.  ’’Bukan hanya pemerintah, masyarakat luas juga resah karena Aisha Weddings telah memengaruhi pola pikir anak muda bahwa menikah itu mudah,’’ ujarnya.  Sebab, dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah jelas disebutkan, syarat usia menikah bagi pasangan minimal 19 tahun. Belum lagi, dampak pernikahan usia muda akan sangat memengaruhi hidup anak.  Mulai keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan mental pasangan anak yang labil karena masih usia bermain, sampai kesiapan reproduksi anak perempuan dalam mengandung. Juga dampak ekonomi keluarga anak yang sulit mengakses pekerjaan formal karena anak tidak menamatkan pendidikan, bahkan dalam beberapa kasus melanjutkan kemiskinan keluarga sebelumnya.  ’’Promosi Aisha Weddings itu jelas bertentangan dengan hukum,’’ kata Bintang.  Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpai/">KPAI</a>) mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke Unit PPA Mabes Polri. ’’Sehingga bisa segera dilakukan langkah-langkah hukum dugaan tindak pidana oleh event organizer Aisha Weddings ini,’’ ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra.  Pihaknya saat ini sedang mempelajari kasus tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mulai kementerian/lembaga hingga NGO. ’’Saya juga berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kapolri agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut,’’ ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/aisha-weddings-kampanyekan-nikah-usia-muda-menteri-pppa-lapor-kapolri/">Aisha Weddings Kampanyekan Nikah Usia Muda, Menteri PPPA Lapor Kapolri</a>  Jawa Pos berusaha mengontak Aisha Weddings melalui e-mail yang tercantum di website mereka. Tapi, sampai berita ini selesai ditulis, belum ada respons dari mereka.  Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) langsung menyelidiki website Aisha Weddings tersebut. ’’Sedang dalam investigasi. Kami melakukan digital forensik dulu,’’ jelas Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada Jawa Pos kemarin (10/2).  Keberadaan Aisha Weddings juga disorot <a href="https://www.jawapos.com/tag/ombudsman/">Ombudsman</a> Republik Indonesia (ORI). Komisioner ORI Ninik Rahayu menyatakan bahwa event organizer itu tidak hanya meresahkan. ’’Tetapi juga melukai sendi-sendi upaya penghapusan diskriminasi gender yang masih muncul,’’ terang dia kemarin.  Menurut Ninik, tindakan Aisha Weddings juga melanggar banyak aturan, ketentuan, dan komitmen negara untuk melindungi perempuan dan anak. Perempuan yang aktif mengawal isu-isu mengenai perempuan dan anak itu menyebutkan, tindakan Aisha Weddings sudah masuk kategori tindak pidana perdagangan anak berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana <a href="https://www.jawapos.com/tag/perdagangan-orang/">Perdagangan Orang</a>. ’’Berlapis dengan kejahatan terhadap UU Perlindungan Anak dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-perkawinan/">UU Perkawinan</a>,’’ terangnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=U_aDHjnpvak

Aisha Weddings Dilaporkan Polisi, Dianggap Tindak Perdagangan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pelaku-perdagangan-anak-sasar-lulusan-smk_m_.jpg" alt="Ketua LPA Kota Malang Joko Nunang." width="100%">
<figcaption>Ketua LPA Kota Malang Joko Nunang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus perdagangan anak di Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang, setidaknya ada 7 kasus yang terjadi di awal 2019. Sedangkan pada tahun lalu ada 19 kasus. "Pekan ini juga ada laporan masuk. Pada kenyataannya memang seperti gunung es," ujar Ketua LPA Kota Malang Joko Nunang, Rabu (6/2). Ada beragam modus yang digunakan para pelaku perdagangan anak. Salah satunya dengan menawarkan pekerjaan. "Modusnya, ada bloger-bloger yang membohongi dengan menawarkan akan mencarikan pekerjaan. Mereka datang ke lembaga-lembaga pendidikan setingkat SMK," terang Joko. Menurut Joko, lulusan SMK terbilang mudah terbujuk. Apalagi bila diiming-imingi akan terjun langsung ke dunia kerja. "Seolah-olah mereka siap untuk menghadapi dunia kerja. Tapi kenyataaanya mereka belum tentu siap. Nah, di situ celah menawarkan kerja," terangnya. Setelah terkena bujuk rayu, korban dipekerjakan di kafe dengan upah tidak layak. Setelah ditempatkan di kafe, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dunia hitam. "Mereka juga dijadikan kurir barang haram. Kan nggak menyangka kalau anak-anak itu bisa mengelabui aparat," papar Joko. Kasus anak yang menjadi kurir narkoba juga pernah terjadi di Kota Malang. Melihat hal itu, LPA Kota Malang menggencarkan sosialisasi sebagai upaya mengurangi terjadinya kasus serupa. "Yang paling utama itu sosialisasi ke pengajian, dasa wisma, sekolah. Agar anak-anak jangan mudah percaya orang yang menawarkan kerja mudah gaji banyak," imbuh Joko.

Pelaku Perdagangan Anak Sasar Lulusan SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-ternyata-begini-modus-baru-eksploitasi-seksual-anak_m_201139.jpeg" alt="Empat komisioner KPAI dalam konferensi pers terkait modus baru trafficking dan eksploitasi anak di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (2/4)." width="100%">
<figcaption>Empat komisioner KPAI dalam konferensi pers terkait modus baru trafficking dan eksploitasi anak di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (2/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah modus baru terkait eksploitasi seksual anak. Modus-modus tersebut dinilai penting untuk diwaspadai. Komisioner <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/03/201087/hati-hati-magang-ke-luar-negeri-jadi-modus-baru-perdagangan-orang" target="_blank">KPAI </a>Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah mengatakan, beberapa modus itu antara lain rekrutmen teman sebaya dalam komunitasnya. &ldquo;Seperti anak-anak jalanan yang juga diajak dan diperkenalkan kepada WNA (warga negara asing) oleh teman sendiri,&rdquo; kata Ai dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (2/4). Modus kedua yaitu secara elektronik, yakni eksploitasi anak melalui media sosial atau kelompok grup tertentu yang memudahkan praktik eksploitasi seks komersial, bahkan anak-anak masuk jaringan prostitusi. Ketiga, tempat-tempat eksploitasi seks komersial di luar tempat-tempat hiburan dan hotel. Seperti apartemen atau bahkan rumah pribadi untuk dijadikan tempat terselenggaranya prostitusi. &ldquo;Tentu saja hal ini lebih menyulitkan aparat untuk mendeteksi terjadinya kejahatan di ruang privat,&rdquo; ujar Ai. Menurut Ai, modus-modus baru tersebut harus diwaspadai oleh pihak kepolisian dan masyarakat. Masyarakat diharapkan melakukan pengawasan secara partisipatoris untuk melaporkan dan deteksi dini modus-modus tersebut.

Simak! Ternyata Begini Modus Baru Eksploitasi Seksual Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perdagangan anak

Berita Terkini