<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250307-WA0031-1-1675334706.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard. (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard. (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Hal itu ditegaskan Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard, dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis. &ldquo;Penyelesaian IEU-CEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,&rdquo; kata Airlangga, Jumat (7/3). Airlangga menjelaskan, penyelesaian perundingan IEU-CEPA dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan. Secara umum, pertemuan kedua menteri itu membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral. Airlangga juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap. Juga keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju. Karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia. Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan Tiongkok di Maluku Utara. Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai baterai kendaraan listrik (EV) berbasis nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah. Ia menekankan, kerja sama tersebut mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan. Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai 11 miliar euro, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Prancis dengan Indonesia di sektor yang lain. Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Indonesia. Seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya. Selain itu, Lombard juga menyebutkan kerja sama terkait infrastruktur LRT di Bandung. Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025. &ldquo;Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa," paparnya. Lebih lanjut, Airlangga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena itu, Airlangga mengajak Prancis untuk mendukung komitmen Indonesia untuk patuh terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO. &ldquo;Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,&rdquo; pungkasnya.

Penyelesaian perundingan IEU-CEPA dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan.

Bertemu Menteri Ekonomi Prancis, Menko Airlangga Dorong Percepat Penyelesaian IEU-CEPA dengan Prancis, Perkuat Perdagangan dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Cyberbullying-3272114990.jpg" alt="Ilustrasi anak mengalami cyberbullying. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak mengalami cyberbullying. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP PAPSE).&nbsp; Nantinya, RPP PAPSE akan memperkuat jaminan perlindungan hak anak dalam ruang digital sebagaimana amanat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Juga UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). &ldquo;Ada dua hal terkait bagaimana mengatur platform untuk bisa menjaga konten yang akan di-streaming atau disediakan untuk anak-anak dengan batas usia tertentu. Kemudian, ada satu kewajiban lain adalah bagaimana menjaga data pribadi anak sebagai isu penting sekali dan syukurnya di dalam UU PDP secara spesifik sudah disinggung,&rdquo; kata Wamenkomdigi, Nezar Patria di Yogyakarta, Rabu (19/2). Menurut dia, UU PDP secara spesifik mengkategorikan data anak sebagai data pribadi yang sensitif. Di sisi lain, aturan terkait perlindungan anak di ruang digital juga telah diatur oleh UU ITE.&nbsp; Melalui RPP PAPSE, pemerintah akan melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan digital. Seperti cyber bullying, penguntitan daring, eksploitasi anak, dan judi daring. &ldquo;Pengaturan dalam RPP juga memberikan pedoman hukum bagi orang tua dan anak dalam mengakses dan menggunakan internet,&rdquo; jelasnya. Selain itu, RPP PAPSE akan menjamin pemenuhan hak anak dalam menggunakan internet, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari ancaman kejahatan digital. Adapun pada RPP nantinya terdapat sejumlah aturan utama terkait penetapan batasan usia yang layak dalam penggunaan produk atau layanan digital. Terdapat pula aturan mengenai kewajiban PSE untuk menjaga transparansi mengenai aturan, kebijakan dan standar komunitas di platform digital yang bersangkutan. &ldquo;Selain itu, sejumlah aturan utama lain menekankan pada aspek pengaturan default privasi tertinggi untuk akun anak, larangan profiling yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak serta penyediaan alat, layanan dan fitur bagi anak serta orang tua untuk mengajukan laporan atau komplain terkait pelanggaran di ruang digital,&rdquo; jelasnya. Selama ini, Komdigi secara konsisten terus melakukan upaya sistematis dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir dalam menjaga ruang digital. Termasuk jaminan atas hak anak.&nbsp; Bahkan, pengaturan dalam PAPSE pada dasarnya mendorong setiap elemen ekosistem digital untuk ambil peran dalam menjamin perlindungan hak anak di ruang digital. &ldquo;Kami percaya bahwa upaya perlindungan anak di era digital mengharuskan kita melakukan kolaborasi dan sinergi yang intens antara pemerintah dengan semua stakeholders. Baik orang tua, penyedia layanan digital, pendidik dan seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan generasi muda kita kedepannya,&rdquo; tutupnya.

Kemkomdigi tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Perkuat Jaminan Perlindungan Hak Anak di Ruang Digital, Kemkomdigi Percepat Penyusunan RPP PAPSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/RSM_20241219_114853-1284080358.jpg" alt="Presiden Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto yang akan memaafkan koruptor menyita perhatian publik. Pasalnya,&nbsp;Prabowo&nbsp;akan memberikan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang negara dari hasil korupsi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menyatakan, daripada berwacana memberi maaf terhadap koruptor,&nbsp;Prabowo&nbsp;sebaiknya fokus mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. "Ketimbang berwacana untuk memaafkan koruptor, bagi ICW, Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;sebaiknya fokus untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Astacita, terkait komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Agus, Jumat (20/12). Ia menegaskan, langkah konkret yang bisa dilakukan&nbsp;Prabowo&nbsp;adalah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama agar segera dibahas di DPR. Sebab, RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memulihkan keuangan negara yang dikorupsi. "Selain itu, ketika RUU ini disahkan, juga dapat memulihkan aset negara untuk kemudian dimanfaatkan dalam mendukung percepatan sejumlah program prioritas pemerintah," tegas Agus. Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto sebelumnya mengklaim akan tegas menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi.&nbsp;Prabowo&nbsp;menyatakan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat. Pernyataan itu disampaikan&nbsp;Prabowo&nbsp;dalam acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12). "Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata&nbsp;Prabowo. Prabowo&nbsp;mengingatkan kepada para koruptor untuk segera mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Ia menyabut, apabila dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan. "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar&nbsp;Prabowo. Kepala Negara memastikan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan uang korupsi. Bahkan, koruptor bisa mengembalikan uang korupsi secara diam-diam. "Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan," tegas&nbsp;Prabowo. Prabowo&nbsp;melanjutkan, meski dirinya baru menjabat dua bulan, namun sejauh ini puluhan koruptor yang merugikan uang negara hingga triliunan rupiah berhasil ditangkap. Ia pun berkeyakinan jika jalan yang ditempuhnya sudah berada di jalur yang tepat. &ldquo;Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, sudah disumpah demi Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu kita setia kepada rakyat dan Yang Maha Kuasa,&rdquo; pungkas&nbsp;Prabowo.

ICW: Daripada berwacana memberi maaf terhadap koruptor, Prabowo sebaiknya fokus mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Tak Seharusnya Maafkan Koruptor yang Maling Uang Negara, ICW Minta Prabowo Dorong Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

Percepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Percepat

Berita Terkini

Bertemu Menteri Ekonomi Prancis, Menko Airlangga Dorong Percepat Penyelesaian IEU-CEPA dengan Prancis, Perkuat Perdagangan dan Investasi

Perkuat Jaminan Perlindungan Hak Anak di Ruang Digital, Kemkomdigi Percepat Penyusunan RPP PAPSE

Tak Seharusnya Maafkan Koruptor yang Maling Uang Negara, ICW Minta Prabowo Dorong Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

Download Aplikasi JawaPos.com