<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/9VR3b5rSZrdc67C9QsmnGNht8nZbeOa3LnRxu9lI-874416251.jpg" alt="Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan terdapat indikasi kuat dugaan pelanggaran serius kepada para mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI), termasuk praktik yang mengarah pada bentuk perbudakan modern. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5). "Berdasarkan konsistensi keterangan para pengadu, baik yang disampaikan kepada Komnas HAM pada tahun 1997 maupun kepada Kementerian HAM baru-baru ini, kami melihat adanya benang merah dari pengakuan tersebut," kata Munafrizal.&nbsp; Ia menekankan bahwa ada kesamaan pola penganiayaan dan eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI. Menurut Munafrizal, terdapat indikasi hubungan faktual antara Taman Safari Indonesia (TSI) dan OCI, meskipun belum dapat dikonfirmasi secara hukum.&nbsp; Selain itu, terdapat pula informasi bahwa kedua entitas tersebut melakukan praktik pertunjukan keliling dengan pola operasional yang mirip. Hal ini memperkuat dugaan bahwa struktur dan metode kerja yang digunakan dapat mengarah pada eksploitasi sistematis. "Ada petunjuk informasi yang menunjukkan bahwa praktik sirkus keliling dilakukan secara terorganisir. Bahkan, hingga kini masih terdapat perbedaan data mengenai kapan tepatnya OCI berhenti beroperasi. Ini penting karena berhubungan langsung dengan tempus delicti atau waktu terjadinya dugaan pelanggaran hukum," jelas Munafrizal. Munafrizal menambahkan, pengakuan dari para mantan pemain sirkus OCI mengungkap berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Ia menyatakan bahwa hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan mendalam. Penyelidikan ini perlu dilakukan untuk menguji apakah kasus ini mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional kita," tegasnya. Munafrizal menyatakan bahwa jika para korban memilih untuk menempuh jalur hukum pidana, pihaknya siap mendampingi mereka dalam proses pelaporan kepada pihak kepolisian. Dugaan kekerasan, penghilangan identitas, hingga kekerasan seksual perlu diuji dalam proses hukum formal agar ada kejelasan dan keadilan. "Dari aspek hukum pidana, ini sudah menjadi ranah aparat penegak hukum. Namun Kementerian HAM tidak akan lepas tangan. Kami siap mendampingi para korban menyampaikan laporan ke Polri," paparnya. Selain jalur pidana, lanjut Munafrizal, para mantan pemain sirkus juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum mereka sebagai pihak yang dirugikan secara langsung dan memiliki legal standing.&nbsp; Ia juga menyebut bahwa mediasi dan mekanisme keadilan restoratif bisa dipertimbangkan, meskipun terbatas pada jenis pelanggaran tertentu dan kesediaan para pihak. Menurutnya, perlu ada regulasi baru untuk mengatur bisnis hiburan, terutama sirkus, agar praktik serupa tidak terulang di masa depan. "Kami juga melihat pentingnya pencarian fakta untuk pengungkapan identitas dan asal-usul para mantan pemain. Ini penting agar mereka dapat direunifikasi dengan keluarga yang mungkin telah lama kehilangan kontak," pungkasnya.

Kementerian HAM ungkap dugaan pelanggaran serius di Sirkus OCI, minta Komnas HAM untuk selidiki lebih lanjut.

Kementerian HAM Sebut Ada Dugaan Perbudakan Modern hingga Tindakan Seksual di Sirkus OCI, Minta Komnas HAM Tindaklanjuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/tSVFVle8B79ZnyRXREDNUMk1UdcVUilelZmhiKlh-2942533699.jpg" alt="Kolase foto sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) semasa kecil. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kolase foto sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) semasa kecil. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Fakta mengejutkan terungkap dari balik panggung megah Oriental Circus Indonesia (OCI). Para mantan pemain sirkus buka suara soal dugaan kekerasan, eksploitasi anak, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini tersembunyi rapat. Kuasa hukum mantan pemain sirkus OCI Muhammad Sholeh menyebutkan secara terang-terangan tiga nama yang dianggap paling bertanggung jawab atas praktik tak manusiawi tersebut. &ldquo;Tiga nama saya sebut. Frans Manansang, Jansen Manangsang, Tony Sumampau. Ini tiga bersaudara,&rdquo; ungkap Sholeh dalam podcast Close The Door bersama Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (18/4). Pengacara yang kini mendampingi para korban itu menegaskan bahwa pihaknya tidak asal menyebut nama. Menurutnya, para korban sendiri yang berani bersuara karena telah mengalami langsung kekerasan fisik dan eksploitasi selama bertahun-tahun. &ldquo;Ya karena saksi-saksi korban ini yang tahu, dia yang mengalami disiksa. Apa yang harus ditutup-tutupi. Ada rekomendasi Komnas HAM,&rdquo; tegas Sholeh. Sholeh menyatakan bahwa kasus ini bukanlah isu baru. Ia menyebut bahwa Komnas HAM telah menyelidiki dan memberikan rekomendasi, bahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM pun sudah menyebut bahwa praktik tersebut sistematis dan mengarah pada bentuk modern perbudakan. &ldquo;(Komnas HAM) Mengakui ada eksploitasi. Bahkan kemarin ketika kita ketemu Wamen (Wakil Menteri) HAM, dikatakan oleh Wamen HAM, ini sudah sangat sistematis. Dan ini perbudakan,&rdquo; lanjutnya. Ironisnya, kata Sholeh, para mantan pemain tersebut dipaksa bekerja selama puluhan tahun tanpa digaji, dengan rutinitas latihan dan pertunjukan yang tiada henti, serta disertai dengan kekerasan. &ldquo;Mereka kerja puluhan tahun, tidak pernah digaji. Suruh main latihan, main latihan. Ada penyiksaan di situ,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Perwakilan Pendiri Oriental Circus Indonesia (OCI) Tony Sumampau akhirnya angkat bicara secara blak-blakan soal isu miring yang menyeret nama OCI dalam dugaan kekerasan, eksploitasi, hingga perbudakan terhadap anak-anak sirkus. Ia pun membantah seluruh tuduhan yang dilontarkan para mantan pemain OCI. Mulai dari penyiksaan, penyetruman hingga tidak diberikan gaji.&nbsp; Menurutnya, pernyataan para eks pemain sirkus OCI hanyalah sensasi semata.&nbsp;&ldquo;Kalau setrumnya, ya saya juga bingung nyetrumnya pakai apa ya. Pasti ini kan buat sensasi ya," ujarnya, Kamis (17/4). Meski begitu, Tony mengakui adanya tindakan pendisiplinan yang dilakukan saat pelatihan ketika pemain membuat kesalahan. Bentuk pendisiplinan itu pun hanyalah dengan melakukan pemukulan dengan rotan.&nbsp; &ldquo;Paling nih kakinya harus lurus kan, 'plek' (dipukul) kakinya supaya luruskan gitu. Kalau gak lurus bengkok-bengkok, ngayunnya kan bengkok, bisanya gitu ya pakai rotan," terangnya. Menurutnya, metode ini dianggap sebagai hal yang biasa dalam pelatihan olah raga, terutama akrobatik dan lainnya. &ldquo;Itu mah biasanya semua juga gitu kalau lihat latihan-latihan seperti akrobatik, seperti senam indah gitu ya, loncat indah gitu pasti kakinya kalau enggak diingatkan kita lupa gitu," katanya. &ldquo;Kaki kita miring putarnya lain. Jadi kalau kaki kita putar dia langsung orangnya juga ikut putar kan, jadi kaki sangat penting dan lurus nggak boleh bengkok, membahayakan," sambungnya. Salah satu pendiri Taman Safari Indonesia itu juga mengatakan, sejak awal bergabung, para pemain OCI diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar. Seluruh kebutuhan dasar seperti pakaian, makan dan lain sebagainya telah dipenuhi.&nbsp; Menurutnya, meski anak-anak tersebut tidak menerima gaji, mereka tetap memperoleh uang saku mingguan untuk kebutuhan pribadi. "Tiap minggu juga dikasih. Memang itu tidak diberi gaji, ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja, untuk segala macem, itu selalu ada. Nggak mungkin nggak ada," tuturnya. (*)

Mantan pemain sirkus OCI ungkap dugaan kekerasan dan eksploitasi anak, dengan pengacara menyebut tiga nama bertanggung jawab.

Oriental Circus Terlibat Perbudakan? Tiga Nama Besar Ini Disebut Paling Bertanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prt-di-singapura-sering-disiksa_c_295635.jpg" alt="Baru-baru ini pasangan Singapura dibui karena menganiaya pembantu rumah tangga (PRT). Kasus ini menjadi sorotan media lokal yang menyebutnya sebagai" width="100%">
<figcaption>Baru-baru ini pasangan Singapura dibui karena menganiaya pembantu rumah tangga (PRT). Kasus ini menjadi sorotan media lokal yang menyebutnya sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) Eva K. Sundari menyatakan, pihaknya akan terus menggelar Aksi "Rabuan Koalisi" sampai DPR RI melanjutkan proses undang-undang tersebut.  "Kami akan terus mencari bentuk aksi yang kreatif. Para PRT tirakatan, puasa, dan wiridan untuk membangunkan 'roso' pimpinan DPR RI dan Pak Jokowi agar UU PPRT yang merupakan janji PDIP di Nawacita segera disahkan,” kata Eva Sundari  di Jakarta, Rabu, (5/1)  Menurut Eva, UU PPRT nantinya akan menjadi regulasi yang mengatur tentang pekerja di sektor domestik agar terhindar dari praktik perbudakan modern.  Setiap tahun, lanjut Eva, Jaringan Nasional Advokasi PRT (Jala PRT) menerima pengaduan rata-rata sebanyak 1.300-an korban dan terbanyak adalah korban perdagangan manusia ("human trafficking").  Sementara itu, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi PRT (Jala PRT) Lita Anggraini menyatakan bahwa aksi ini merupakan ikhtiar para PRT agar presiden bersuara mendukung pengesahan RUU PPRT.  “Selama 2,5 tahun RUU PPRT tertahan di meja pimpinan DPR RI, sepanjang waktu itu pula korban terus berjatuhan. UU PPRT akan bisa menghentikan keadaan ini,” kata Lita Anggraini.  Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mendorong agar RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang.  Desakan agar RUU PPRT segera disahkan seiring dengan maraknya kasus penyiksaan dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga.  “UU PPRT sangat penting lantaran kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga sulit diidentifikasi,” tutur Lita.

Cegah Perbudakan Modern, Koalisi Sipil Desak Lahirnya UU PPRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-migran-dieksekusi-hubungan-indonesia-saudi-hanya-basa-basi_m_1521453997_197175.jpeg" alt="Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit" width="100%">
<figcaption>Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Migrant Care meyakini penyekapan WNI di Kamboja bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diperkuat atas temuan 11 unsur yang dialami para korban.  "Ada 11 temuan unsur-unsur yang menguatkan bahwa ini memang benar TPPO," kata Kepala pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, Selasa (2/8).  Adapun, Unsur-unsur yang ditemukan yakni para korban direkrut melalui media sosial. Mereka dijanjikan bekerja sebagai marketing, customer service, hingga operator. Para pekerja dipekerjakan 16-17 jam per hari. Jika tidak mencapai target, maka pekerja didenda USD 300.  Para pekerja juga tidak diberi makan secara layak, mendapat kekerasan fisik, handphone dan paspor ditahan. Para korban juga bisa dijualbelikan ke perusahan lain dengan harga sekitar USD 2000 per orang. Mereka dijual jika dicurigai melakukan pelaporan ke KBRI atau membantu pekerja lain melapor.  Para korban dipekerjakana tanpa kontrak kerja. Sebagin besar pekerja tidak menerima kerja. Apabila pekerja mengundurkan diri bisa didenda USD 1000-2000. "Kondisinya mirip praktik perbudakan modern. Situasi-situasinya sangat mengerikan," pungkas Anis.  Sebelumnya diberitakan, sebanyak 60 orang Warga Negara Indonesia (WNI) disekap di Kamboja. Terkait kasus ini, KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja guna membantu membebaskan 60 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu.  Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.  “KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis (28/7).

Migrant Care Sebut Penyekapan WNI di Kamboja Mirip Perbudakan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu, memperkirakan keuntungan yang diperoleh Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) mencapai sebesar Rp177,5 miliar dari praktik perbudakan modern.  "Mengacu pernyataan Kapolda Sumut, bila setidaknya ada 600 korban dalam 10 tahun terakhir yang dipekerjakan oleh TRP di bisnisnya tanpa digaji, maka TRP diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan mereka sebesar Rp177.552.000.000," kata Edwin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (10/3) dikutip dari Antara.  Terbit sepenuhnya memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan, dengan tidak membayar upah mereka sebagai tenaga kerja. Hal ini demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.  Edwin juga menyebutkan terdapat banyak cerita kelam yang diperoleh tim LPSK saat melakukan kegiatan koordinasi, investigasi, dan penelaahan sejak 27 Januari hingga 5 Maret 2022.  Tim LPSK menemukan benang merah, bahwa tidak ada jalan pulang bagi mereka yang menjadi penghuni kerangkeng di rumah Terbit. Hal itu diperburuk dengan ketakutan para korban terhadap Terbit yang merupakan seorang kepala daerah.  "Kalau ada TRP, jangankan makan dan minum, buang air pun para korban tidak berani," katanya.

LPSK Perkirakan Bupati Langkat Untung Rp177,5 M dari Perbudakan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/POLDA-SUMUT.jpg" alt="Anggota Divisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Yasdat (kiri) didampingi Kabidhumas Polda Sumatera Utara Kombespol Hadi Wahyudi. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Divisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Yasdat (kiri) didampingi Kabidhumas Polda Sumatera Utara Kombespol Hadi Wahyudi. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara menemukan barang bukti terkait kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.  Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara mengatakan, barang bukti yang sudah diamankan berupa selang yang diduga dipakai untuk melakukan penganiayaan terhadap para penghuni kerangkeng. ”Beberapa barang bukti sudah berhasil kami sita dan amankan, di antaranya selang yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap para penghuni kerangkeng,” ucap Hadi.  Hadi menyebut, hingga saat ini Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng tersebut. Serangkaian penyelidikan yang dilakukan selain memeriksa puluhan saksi juga membongkar dua makam penghuni kerangkeng yang diduga tewas akibat dianiaya di sana.  Dua kuburan yang digali itu berlokasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok VII, Kelurahan Sawit Sebrang dan di Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.  Hadi menjelaskan, pembongkaran kuburan dilakukan untuk keperluan otopsi jenazah guna melengkapi proses penyidikan. ”Hasil otopsi nanti secara resmi disampaikan kepada publik,” ujar Hadi.  Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyaksikan proses ekshumasi atau pembongkaran dua kuburan penghuni kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin yang diduga tewas akibat dianiaya di sana.  ”Kami datang melihat dan memastikan bahwa prosesnya berjalan baik dan juga akuntabel,” kata anggota Divisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Yasdat di TPU Pondok VII, Langkat.  Dia menambahkan, pembongkaran makam itu merupakan salah satu rekomendasi dari Komnas HAM sebagai rangkaian untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng tersebut. ”Tentunya untuk penegakan hukum sekaligus pengecekan terkait keberadaan korban meninggal ini,” terang Yasdat.

Polri Temukan Barang Bukti Penganiayaan Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644405162642_copy_800x685.jpg" alt="Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra (kanan). Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra (kanan). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memeriksa sebanyak 63 orang terkait kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.  ”Tim sudah memeriksa kurang lebih 63 orang,” kata Kapolda Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Panca Putra seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (9/2).  Kapolda menyebutkan, puluhan orang yang diperiksa tersebut terdiri atas orang yang pernah tinggal di tempat tersebut beserta pihak keluarga ataupun orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut. ”Yang pasti kasus ini masih akan terus kita kembangkan,” ujar Panca.  Dia mengatakan, sejauh ini ada tiga orang korban meninggal diduga dianiaya di sana (di kerangkeng). Namun, hingga kini pihaknya masih mendalami apakah masih ada korban lain.  ”Kita terus mendalami selain tiga orang yang kita sudah dapat itu, masih ada enggak korban meninggal lainnya,” tutur Panca.  Selain korban meninggal, menurut dia, pihaknya menemukan korban yang mengalami penganiayaan di lokasi kerangkeng tersebut. ”Kurang lebih ada enam orang yang sudah kita dapatkan. Ini akan terus kita buka peluang kepada masyarakat untuk terus melapor dan berani memberikan kesaksian,” ucap Panca.

Polda Sumut Periksa 63 Orang Terkait Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin angkat bicara terkait dugaan kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya. Dia membantah tempat itu disebut kerangkeng, melainkan tempat pembinaan.  "Itu bukan kerangkeng manusia. Itu tempat pembinaan," kata Terbit Rencana usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).  Dia pun mengklaim tidak mempekerjakan di pabrik sawit miliknya itu. Melainkan hanya memberikan kemampuan bagi mereka yang mendekam di balik kerangkeng tersebut.  "Bukan dipekerjakan, hanya untuk memberikan sebagai skill. Supaya menjadi keterampilan dari situ orang itu bisa memanfaatkan di luar," ucap Terbit.  Dia mengakui, tidak melaporkan ke aparat penegak hukum terkait kepemilikan kerangkeng tersebut. Karena masyarakat umum dan aparat kepolisian mengetahui terkait kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya.  "Kalau laporan tidak, tapi itu sudah umum, tidak dirahasiakan lagi. Iya diketahui (aparat kepolisian)," ungkap Terbit.  Karena itu, dia menegaskan tidak ada masyarakat di Kabupaten Langkat yang protes terkait kerangkeng di rumahnya itu. Dia mengklaim, hal itu membantu warga setempat.  "(Tidak ada yang protes), sifatnya membantu warga di sana," klaim Terbit.  Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.16 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.  Beka menjelaskan, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana mengakui ada korban tewas akibat kerangkeng tersebut. Karena itu, Komnas HAM turut mendalami bagaimana jika ada korban tewas di dalam kerangkeng yang disebut sebagai tempat rehabilitasi.  "Memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa," ucap Beka.  Meski demikian, lanjut Beka, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah korban dari kerangkeng tersebut. Hal ini pun akan didalami oleh Komnas HAM.  "Nggak ngomong jumlah orang tapi bahwa ada yang meninggal iya," tegas Beka.  Komnas HAM juga berhasil mendapat informasi terkait sejarah berdirinya kerangkeng tersebut. Serta bagaimana penanganan di dalam kerangkeng tersebut.  "Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari," ucap Beka.  Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyampaikan, ada dugaan kekerasan di dalam kerangkeng Bupati Langkat. Hal ini pun turut didalami tim Komnas HAM, tetapi saat ini tidak bisa dijelaskan secara rinci apakah ada dugaan keterlibatan Terbit.  "Itu sedang kami dalami," ucap Anam.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Bantah Lakukan Perbudakan, Bupati Langkat: Hanya Memberikan Skill

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-6-3006.jpg" alt="Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat" width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti baru dari dugaan kepemilikan kerangkeng yang serupa sel tahanan di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Komnas HAM menduga, korban tewas akibat kesewenangan dari kerangkeng milik Bupati Langkat itu berjumlah lebih dari tiga orang.  "Lebih dari tiga (meninggal dunia)," kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).  Dia menduga, kerangkeng milik Bupati Langkat itu telah berdiri lebih dari 10 tahun. Berdasarkan temuan Komnas HAM, diduga kerangjeng itu sudah ada sejak 2010 lalu.  "Itu yang sedang kami dalami itu sejak dari tahun 2010 sampai 2022, berarti 12 tahun," ucap Anam.  Bahkan berdasarkan hasil investigasi, masyarakat sekitar mengetahui kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini pun perlu didalami terkait adanya dugaan perbudakan modern dari kepemilikan kerangkeng tersebut.  "Banyak di sana itu mengatakan tempat rehabilitasi. Dokumen yang kami dapat dan informasi dari seluruh masyarakat, termasuk juga dari institusi yang memang berurusan dengan narkotika," ucap Anam.  Oleh karena itu, informasi yang didapat oleh Komnas HAM ini akan didalami langsung kepada Bupati Langkat di gedung Merah Putih KPK hari ini. Hal ini penting untuk menyimpulkan adanya pelanggaran HAM atau tidak dari kasus tersebut.  "Kami akan konfirmasi dengan beberapa dokumen yang kami miliki, ada foto, ada video, ada berkas, dan lain sebagainya," tegas Anam.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Komnas HAM: Lebih dari 3 Orang Tewas di Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin pantas dijerat dengan pasal berlapis. Karena diduga, selain menerima suap, orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu melakukan beberapa tindak pidana dalam pengurungan manusia di kerangkeng rumahnya.  "Setuju Bupati nonaktif itu dituntut dengan pasal pemberatan dan berlapis," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Dalam kasus dugaan suap, Terbit Rencana menyandang status tersangka di KPK. Dia diduga mematok fee 15 persen dari pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di wilayahnya.  Sementara itu terkait kepemilikan kerangkeng, LPSK menemukan sejumlah poin permasalahan, di antaranya yakni dua kerangkeng manusia, penghuni serupa sel diharuskan membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak boleh meminta agar penghuni dipulangkan selain izin dari pembina kerangkeng, keluarga dilarang melihat penghuni di dalam kerangkeng dalam batas waktu yang ditentukan, dan keluarga tidak akan menggugat jika terjadi sesuatu pada penghuni selama dalam kerangkeng.  Kemudian, penghuni serupa sel bukan hanya pecandu Narkoba, tapi juga tindak pidana lain, misalnya, perjudian. Kemudian, temuan dugaan pembayaran penghuni kerangkeng. Selanjutnya, penghuni tidak diizinkan ibadah di luar kerangkeng.  "Terakhir, penghuni dipekerjakan tanpa dibayar, dan Adanya penghuni meninggal dunia yang di tubuhnya diduga terdapat tanda-tanda luka," ucap Maneger.  Oleh karena itu, LPSK meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus yang melibatkan Terbit Rencana. Apalagi, usai terjerat perkara korupsi di KPK, Terbit Rencana diduga terlibat tindak pidana penjualan orang (TPPO), ini diharapkan bisa diusut tuntas.  "Pasca OTT KPK ditemukan berbagai dugaan tindak pidana lain, seperti TPPO, perampasan kemerdekaan, penganiayaan dan lain-lain," pungkas Maneger.

LPSK Sebut Bupati Langkat Layak Dihukum Pasal Berlapis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbudakan modern

Berita Terkini