<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/BKSAP-Putu-451332235.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana sangat prihatin terhadap pekerja migran indonesia asal bali yang dipekerjakan secara tidak manusiawi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana sangat prihatin terhadap pekerja migran indonesia asal bali yang dipekerjakan secara tidak manusiawi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO) banyak menimpa masyarakat Indonesia di luar Negeri. Sejumlah orang sudah menjadi korban tindakan itu. Rata-rata mereka tertarik dengan iming-iming gaji besar, sementara persyaratannya cukup mudah.&nbsp; Namun, ketika berada di luar negeri, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai. Sehingga memutuskan untuk kembali, bahkan tak jarang tempatnya bekerja meminta uang tebusan dan denda. &nbsp; Terbaru, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali, NKM (Ni Kadek Krismantorii) menjadi korban TPPO di Colombo, Srilanka, karena tergiur pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji besar.&nbsp; Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana sangat prihatin terhadap pekerja migran indonesia asal bali yang dipekerjakan secara tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Ia Pun meminta dubes Indonesia untuk Srilanka, Dewi Gustina Tobing untuk memfasilitasi memulangkan NKM ke Indonesia. "Kemarin, saya sudah berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Ibu Dewi Tobing selaku dubes Indonesia untuk Srilanka agar bergerak cepat, sigap tanggap membantu NKM. Dan saya bersyukur baru dapat kabar hari ini, bahwa NKM akan dipulangkan pada esok kamis (29/6) dari Srilanka," ujarnya. Putu juga menuturkan, langkah cepat KBRI Srilanka memanggil perusahaan bersangkutan dan memulangkan NKW ini patut diapresiasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011327225/kemensos-dalami-anak-jadi-korban-tppo">Kemensos Dalami Anak Jadi Korban TPPO</a> Lebih lanjut, politikus asal Bali ini berharap agar pemerintah membangun konsep blueprint dan menjalankan roadmap untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi. "Selama saya di BKSAP, saya sering sekali berkeliling negara dan mendapatkan laporan bahwa PMI kita banyak mendapat perlakuan tidak layak saat bekerja di luar negeri. Sehingga akhirnya di ekspoloitasi untuk hal yang tidak benar. Ada yang belum dibayar, ada yang disiksa, ditipu dan ada yang diperkerjakan tidak sesuai. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah harus bersikap tegas dan mendata kembali agensi (P3MI) yang bermasalah. Cabut izinnya dan berikan hukum yang setimpal," ucapnya Selain itu, Putu juga mendapatkan masukan dari berbagai perwakilan Indonesia di berbagai negara, dimana anggaran pemulangan PMI tidak mencukupi. Sehingga diperlukan penganggaran yang komprehensif untuk shelter, denda dan pemulangan kembali WNI ke Indonesia yang mengalami TPPO. "Saya berharap agar aparat penegak hukum untuk terus bekerja keras menggagalkan TPPO keluar negeri. Begitu juga pihak Imigrasi dan BP2MI yang harus terus mengawal dengan ketat para pekerja Imigran yang akan berangkat keluar negeri," ujarnya. Menurutnya, BKSAP sangat penting untuk mengawal para PMI ini. Karena fungsinya adalah untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. "Jadi tugas kami bukan hanya membina hubungan bilateral saja, tetapi juga harus menjaga harkat dan martabat bangsa dengan mengawal pemberian perlindungan kepada warga negara di luar negeri tak terkecuali para pekerja imigran. Karena Pekerja Imigran Indonesia kita ini adalah pahlawan devisa negara," pungkasnya.

BKSP DPR Putu Supadma Rudana sangat prihatin terhadap pekerja migran indonesia asal bali yang dipekerjakan secara tidak manusiawi

Berantas TPPO, BKSAP DPR Desak Pemerintah Pulangkan NKM dari Srilanka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis temuan jajarannya, terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumah tersangka kasus suap KPK, yakni Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin.  Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, mengatakan setelah diselidiki, orang yang menghuni kerangkeng tersebut mengalami berbagai macam kekerasan fisik.  "Sejak awal kami meyakini terdapat penyiksaan, kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat sejak kami pertama datang di kerangkeng tersebut," ujar Anam dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (2/3).  Karena itu, Anam menegaskan Terbit Rencana Perangin-Angin yang membantah adanya penyiksaan dari kerangkeng tersebut adalah sebuah kebohongan. Pasalnya berdasarkan temuan di lapangan Komnas HAM adanya kekerasan fisik.  "Ketika di tengah proses diterangkan bahwa diperlakukan baik, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, ya itu terbantahkan dengan yang kami dapat," katanya.  Lantas Anam menampilkan sebuah video yang memperlihatkan para penghuni kerangkeng tersebut mendapatkan kekerasan fisik.  "Iya (dipukul) pagi tadi pak, semalam (dipukul), sudah dua hari di sini yang lain dipukul juga," kata penghuni kerangkeng yang bernama Faisal.  Diketahui, kerangkeng berisi manusia tersebut ditemukan di halaman belakang Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1).  Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan. Kata dia, kerangkeng itu digunakan sebagai tempat bagi para pekerja kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.  Selain itu, kata Anis, para pekerja juga diduga disiksa hingga tidak diberi makan. Tak hanya itu, para pekerja juga tidak diizinkan mengakses alat komunikasi.

Penghuni Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Alami Kekerasan Fisik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin angkat bicara terkait dugaan kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya. Dia membantah tempat itu disebut kerangkeng, melainkan tempat pembinaan.  "Itu bukan kerangkeng manusia. Itu tempat pembinaan," kata Terbit Rencana usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).  Dia pun mengklaim tidak mempekerjakan di pabrik sawit miliknya itu. Melainkan hanya memberikan kemampuan bagi mereka yang mendekam di balik kerangkeng tersebut.  "Bukan dipekerjakan, hanya untuk memberikan sebagai skill. Supaya menjadi keterampilan dari situ orang itu bisa memanfaatkan di luar," ucap Terbit.  Dia mengakui, tidak melaporkan ke aparat penegak hukum terkait kepemilikan kerangkeng tersebut. Karena masyarakat umum dan aparat kepolisian mengetahui terkait kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya.  "Kalau laporan tidak, tapi itu sudah umum, tidak dirahasiakan lagi. Iya diketahui (aparat kepolisian)," ungkap Terbit.  Karena itu, dia menegaskan tidak ada masyarakat di Kabupaten Langkat yang protes terkait kerangkeng di rumahnya itu. Dia mengklaim, hal itu membantu warga setempat.  "(Tidak ada yang protes), sifatnya membantu warga di sana," klaim Terbit.  Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.16 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.  Beka menjelaskan, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana mengakui ada korban tewas akibat kerangkeng tersebut. Karena itu, Komnas HAM turut mendalami bagaimana jika ada korban tewas di dalam kerangkeng yang disebut sebagai tempat rehabilitasi.  "Memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa," ucap Beka.  Meski demikian, lanjut Beka, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah korban dari kerangkeng tersebut. Hal ini pun akan didalami oleh Komnas HAM.  "Nggak ngomong jumlah orang tapi bahwa ada yang meninggal iya," tegas Beka.  Komnas HAM juga berhasil mendapat informasi terkait sejarah berdirinya kerangkeng tersebut. Serta bagaimana penanganan di dalam kerangkeng tersebut.  "Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari," ucap Beka.  Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyampaikan, ada dugaan kekerasan di dalam kerangkeng Bupati Langkat. Hal ini pun turut didalami tim Komnas HAM, tetapi saat ini tidak bisa dijelaskan secara rinci apakah ada dugaan keterlibatan Terbit.  "Itu sedang kami dalami," ucap Anam.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Bantah Lakukan Perbudakan, Bupati Langkat: Hanya Memberikan Skill

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-8-3004.jpg" alt="Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat" width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam menyatakan, keterangan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana dianggap penting untuk membuka tabir dugaan perbudakan manusia terkait kepemilikan kerangkeng. Sebab, Komnas HAM akan memeriksa Terbit Rencana pada pekan depan.  "Bagi Komnas HAM keterangan Bupati penting, dan salah satu hak untuk menyampaikan keterangan versi dia," kata Chairul Anam kepada JawaPos.com, Jumat (4/2).  Dia menyampaikan, telah berkomunikasi dengan pihak KPK untuk memeriksa Terbit Rencana. Karena, saat ini sedang menjalani penahanan di KPK terkait kasus dugaan suap serta perizinan di Pemerintah Kabupaten Langkat.  "Kami telah komunikasi sama teman-teman KPK. Kami diberi kesempatan untuk berjumpa dan meminta keterangan dari Bupati," ucap Anam.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan, pihaknya akan memfasilitasi Komnas HAM untuk memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Pemeriksaan itu dilakukan Komnas HAM, guna mendalami dugaan kepemilikan kerangkeng Terbit Rencana.  "Benar, pihak Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan KPK terkait rencana permintaan keterangan dan informasi terhadap Bupati Langkat perihal dugaan adanya kerangkeng manusia di rumah pribadinya," ucap Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/2).  Fasilitas pemeriksaan dilakukan, karena saat ini Terbit Rencana merupakan tahanan KPK. Dia telah menyandang status tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat pada 2020-2022.  "Saat ini, TRP selaku Bupati Langkat telah ditetapkan Tersangka dan ditahan oleh Penyidik KPK. Selanjutnya KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan dimaksud," ucap Ali.  Permintaan keterangan oleh Komnas HAM terhadap Terbit Rencana diagendakan pada pekan depan. KPK memastikan, pemeriksaan Terbit Rencana dalam kasus lain tidak akan mengganggu proses penyidikan KPK dalam kasus suap yang menjerat Terbit Rencana.  "Kami memastikan bahwa agenda ini tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK," tegas Ali menandaskan.

Komnas HAM: Pemeriksaan Bupati Langkat Untuk Dalami Dugaan Perbudakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin pantas dijerat dengan pasal berlapis. Karena diduga, selain menerima suap, orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu melakukan beberapa tindak pidana dalam pengurungan manusia di kerangkeng rumahnya.  "Setuju Bupati nonaktif itu dituntut dengan pasal pemberatan dan berlapis," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Dalam kasus dugaan suap, Terbit Rencana menyandang status tersangka di KPK. Dia diduga mematok fee 15 persen dari pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di wilayahnya.  Sementara itu terkait kepemilikan kerangkeng, LPSK menemukan sejumlah poin permasalahan, di antaranya yakni dua kerangkeng manusia, penghuni serupa sel diharuskan membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak boleh meminta agar penghuni dipulangkan selain izin dari pembina kerangkeng, keluarga dilarang melihat penghuni di dalam kerangkeng dalam batas waktu yang ditentukan, dan keluarga tidak akan menggugat jika terjadi sesuatu pada penghuni selama dalam kerangkeng.  Kemudian, penghuni serupa sel bukan hanya pecandu Narkoba, tapi juga tindak pidana lain, misalnya, perjudian. Kemudian, temuan dugaan pembayaran penghuni kerangkeng. Selanjutnya, penghuni tidak diizinkan ibadah di luar kerangkeng.  "Terakhir, penghuni dipekerjakan tanpa dibayar, dan Adanya penghuni meninggal dunia yang di tubuhnya diduga terdapat tanda-tanda luka," ucap Maneger.  Oleh karena itu, LPSK meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus yang melibatkan Terbit Rencana. Apalagi, usai terjerat perkara korupsi di KPK, Terbit Rencana diduga terlibat tindak pidana penjualan orang (TPPO), ini diharapkan bisa diusut tuntas.  "Pasca OTT KPK ditemukan berbagai dugaan tindak pidana lain, seperti TPPO, perampasan kemerdekaan, penganiayaan dan lain-lain," pungkas Maneger.

LPSK Sebut Bupati Langkat Layak Dihukum Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat informasi terkait dugaan kekerasan kepada para penghuni kerangkeng di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Bahkan, tindakan kekerasan itu menggunakan istilah yang kemudian mengakibatkan meninggal dunia.  "Kami temukan pola bagaimana kekerasan itu berlangsung, siapa pelakunya, bagaimana caranya, menggunakan alat atau tidak, terkadang menggunakan alat, termasuk juga di dalamnya ketika kekerasan itu berlangsung misalnya kayak mos, gas, ada istilah penggunaan kekerasan," kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam, Senin (31/1).  Berdasarkan penelusuran Komnas HAM, lanjut Anam, diduga korban tewas akibat kekerasan di dalam kerangkeng milik Bupati Langkat lebih dari satu orang. Menurutnya, kondisi kerangkeng tersebut dinilai sudah tidak layak pakai.  "Kami dapatkan dari berbagai pihak memang lebih dari dua, kematian tersebut ditimbulkan dari tindak kekerasan," ungkap Anam.  Untuk melindungi saksi dan korban, kata Anam, perlu adanya perlindungan. Hal ini semata dilakukan agar pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait kerangkeng ilegal Bupati Langkat dapat terbongkar secara tuntas.  "Kami juga meminta ada perlindungan kepada berbagai kesaksian tersebut yg sudah memberikan keterangan, baik kepada Komnas HAM, maupun kepada Polda, agar apa? Agar mereka merasa merdeka dalam menyampaikan pendapatnya, ini penting kami yakini yang mengetahui hilangnya nyawa pasti akan lebih banyak," tegas Anam. Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pihak kepolisian bisa mengusut tuntas temuan kerangkeng manusia di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. LPSK berharap kepolisian tidak terpengaruh oleh kuatnya sosok Terbit Rencana di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  “Polisi tidak boleh terpengaruh. Polisi harus tetap bersandar pada rumusan undang – undang untuk menemukan ada tidaknya pidana dari temuan atas penahanan ilegal itu,” ucap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.  Edwin menyampaikan hal itu didasari temuan LPSK, di mana para mantan tahanan dan keluarga mengaku tidak mengalami hal yang merugikan dalam kaitannya dengan temuan kerangkeng manusia di kediaman Terbit Rencana. Edwin sendiri memahami sikap dari para korban tersebut.  Dia mengatakan, Terbit Rencana adalah ketua ormas, pengusaha, dan juga merupakan pejabat daerah di Langkat. Oleh karena itu, Terbit Rencana adalah orang kuat lokal di daerah Langkat, sehingga hal tersebut membuat para korban mengaku tidak mengalami kerugian.  Tetapi dari hasil penelusuran, lanjut Edwin, LPSK menemukan informasi dugaan telah adanya korban tewas dengan tanda-tanda luka di tubuhnya akibat ditahan di kerangkeng. Hal ini diharapkan menjadi bukti awal untuk mengusut adanya dugaan perbudakan modern tersebut.  “Informasi ini tentu masih perlu ditindak lanjuti pembuktiannya dengan proses hukum,” pungkas Edwin.

Komnas HAM Temukan Pola Kekerasan di Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/migrant_care.jpg" alt="PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin yang kini telah menjadi tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengutuk keras dugaan tindakan Terbit Rencana yang diduga telah melakukan perbudakan dengan mengkerakeng pekerja di dalam rumahnya. "Sangat mengkhawatirkan, dan saya mengutuk keras atas tindakan perbudakan ini, karena hal ini sama seperti eksploitasi manusia atau penjajahan," ujar Alifudin kepada wartawan, Rabu (26/1). Alifudin juga merasa kaget, bahwa di negara yang sudah merdeka ini masih ada pekerja yang dikerangkeng, lalu diperbudak untuk melakukan pekerjaan kasar dan dalangnya diduga adalah orang nomor satu di daerah Langkat. "Saya berharap, aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan masyarakat harus bersama mengawal kasus ini, karena jika tidak di investigasi lebih dalam dan tidak diselesaikan kasus ini, maka khawatir akan muncul kejadian yang sama ini," katanya. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar bisa membuat kolaborasi program dalam mencegah kejadian perbudakan para pekerja, atau ekploitasi para pekerja. "Dari kejadian ini kita harus belajar, bahwa, pencegahan itu penting, atau membuat posko bersama aduan para pekerja di setiap daerah agar tidak adanya pelanggaran HAM di dunia Ketenagakerjaan Indonesia," ungkapnya. Diketahui, kerangkeng berisi manusia tersebut ditemukan di halaman belakang Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan. Kata dia, kerangkeng itu digunakan sebagai tempat bagi para pekerja kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Selain itu, kata Anis, para pekerja diduga disiksa hingga tidak diberi makan. Tak hanya itu, para pekerja juga tidak diizinkan mengakses alat komunikasi.

Aparat Diminta Tegas, PKS Mengutuk Keras Perbudakan Manusia di Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/migrant_care.jpg" alt="PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menemukan kerangkeng berisi beberapa orang di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT). Orang-orang yang bread dalam tempat sepeti penjara itu mengaku sebagai pekerja di kebun sawit milik Terbit.  "Orang-orang yang di dalam itu kemudian menerangkan bahwa mereka itu adalah pekerja di kebun sawit milik Bupati Kabupaten Langkat," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (26/1).  Tim penyelidik KPK sempat kaget saat menemukan sejumlah orang dibalik jeruji besi itu. Tim KPK yang bertugas, lantas menanyakan identitas mereka dikurung di sana.  Menurut Ghufron, anggotanya hanya mengetahui orang-orang itu merupakan pekerja pada perkebunan sawit milik Terbit. Saat itu, anggota KPK yang bertugas tidak mendalami alasan mereka di kerangkeng, karena sedang sibuk mencari keberadaan Terbit Rencana.  "Karena memang tujuannya untuk melakukan pengamanan Bupati maka tim penyelidik KPK bergerak bergeser ke tempat lain untuk mencari yang bersangkutan," tegas Ghufron.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban.  "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka di badan.  "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

KPK Ungkap Sejumlah Orang di Dalam Kerangkeng Milik Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/migrant_care.jpg" alt="PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerangkeng manusia berbentuk penjara di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dikabarkan merupakan tempat rehabilitasi. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh Migrant Care dari aparat kepolisian.  Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkapkan, dugaan tempat rehabilitasi tersebut diharapkan tidak menyurutkan adanya perbudakan manusia yang dilakukan Bupati Langkat. Karena bukan menjadi alasan, untuk mempekerjakan orang secara sewenang-wenang.  "Ada informasi dari polisi begitu (tempat rehabilitasi). Tapi mestinya tidak jadi alasan untuk mempekerjakan orang tanpa gaji dan dianiaya atas nama rehabilitasi," kata Anis kepada JawaPos.com, Selasa (25/1).  Menurut Anis, izin pendirian kerangkeng manusia di halaman Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi. Dia mengharapkan, hal ini tidak menyurutkan proses investigasi adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.  Menurut Anis, rehabilitasi terhadap para pengguna obat-obatan terlarang mempunyai standar khusus. Terlebih seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan rumah sakit khusus penanganan obat terlarang.  "Apa karena dia kepala daerah, kemudian dia bebas buat penjara. Itu nggak boleh itu abuse of power," beber Anis.  Dalam laporan Migrant Care ke Komnas HAM, diduga sebanyak 40 pekerja perkebunan kelapa sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Bupati Langkat Terbit Rencana. Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban.  "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," ucap Anis.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," ungkap Anis.  Kerangkeng yang terdapat di halaman rumah Terbit Rencana membuat para pekerja sulit beraktifitas. Bahkan yang lebih parah, pekerja hanya diberi makan dua kali dalam sehari dan tidak menerima gaji.  "Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji," tandas Anis.

Migrant Care: Apa Karena Dia Bupati, Lalu Bebas Buat Penjara Manusia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perbudakan Manusia

Berita Terkini