<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Z3Rd55Eh4XHK37mMHaaYW6F5sPNbMvA6olCmrFJM-2980092589.jpg" alt="Elon Musk. (The New York Times/Pool photo by Allison Robbert)" width="100%">
<figcaption>Elon Musk. (The New York Times/Pool photo by Allison Robbert)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Miliarder Elon Musk memperingatkan Amerika Serikat bisa terjerumus ke dalam perbudakan utang akibat rancangan undang-undang (RUU) belanja negara dan pajak yang diajukan Presiden Donald Trump. Pada Mei, DPR AS meloloskan RUU itu, yang dijuluki One Big Beautiful Bill oleh Trump. Menurut Kantor Anggaran Kongres, RUU tersebut mengurangi belanja federal, tetapi juga memangkas pajak besar-besaran. Akibatnya, kebijakan itu justru akan memperbesar defisit anggaran dan menambah utang nasional. &rdquo;RUU ini menaikkan plafon utang sebesar lima TRILIUN dolar AS, kenaikan terbesar dalam sejarah, dan menempatkan Amerika di jalur cepat menuju perbudakan utang!&rdquo; tulis Musk di platform X seperti dilansir dari Antara. Musk telah berulang kali mengkritik RUU itu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa membuat defisit anggaran AS membengkak hingga 2,5 triliun dolar (sekitar Rp 40.449,5 triliun) dan warga Amerika menghadapi beban utang yang tidak bisa ditanggung. Para analis memperkirakan AS bisa mengalami gagal bayar paling cepat Agustus. Yakni jika Partai Republik dan Demokrat di Kongres gagal menyepakati kenaikan plafon utang. Isu kenaikan plafon utang telah memicu tarik-menarik politik di antara kedua partai besar di AS tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Elon Musk peringatkan Amerika Serikat bisa terjerumus dalam perbudakan utang akibat RUU belanja negara dan pajak yang diajukan Presiden AS

Elon Musk Sebut AS Bisa Terjerumus ke Dalam Perbudakan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Screenshot_20250112-103341_Gmail-275873411.jpg" alt="Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 11 Januari diperingati sebagai Hari Kesadaran Perdagangan Manusia.&nbsp; Hari Kesadaran Perdagangan Manusia diperingati sebagai upaya memerangi pelanggaran HAM berat. Hari Kesadaran Perdagangan Manusia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern.&nbsp; Dikutip dari laman organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)&nbsp;perdagangan manusia dapat dimaknai sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang menggunakan ancaman, kekuasaan, atau bentuk paksaan lain seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, pemberian /penerimaan pembayaran atau keuntungan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas korban, dengan tujuan mengeksploitasi.&nbsp; Pada eksploitasi dapat bermakna lebih luas, yaitu kegiatan prostitusi, pekerja paksa, layanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, perhambaan, dan pengambilan organ tubuh.&nbsp; Kenapa hari kesadaran terhadap perdagangan manusia menjadi penting? Kejahatan perdagangan terhadap manusia merupakan masalah yang serius. Terutama di zaman digital ini. Seseorang dapat lebih mudah untuk melakukan komersial seksual dengan media digital.&nbsp; Komersial seksual seperti prostitusi, eksploitasi pada anak, pornografi, dan perdagangan seksual termasuk ke dalam bentuk perbudakan modern. Kondisi ini tentu menjadi persoalan yang&nbsp; serius, karena korban kebanyakan menyasar kepada anak-anak.&nbsp; Korban&nbsp; akan diancam dengan kekerasan agar mau bergabung ke dalam bisnis ini, kemudian dipaksa bekerja tanpa henti dengan upah yang sangat kecil. &nbsp; Selama bekerja, korban tidak diizinkan melarikan diri dari pekerjaannya, dan jika mencoba melarikan diri, mereka akan diancam.&nbsp; Kemajuan teknologi saat ini memunculkan cara-cara baru dalam perbudakan modern. Pelaku akan berpura-pura menjadi perekrut (HR) dan memanfaatkan iklan pencarian kerja yang disebarkan di media sosial. Sasaran utamanya adalah orang yang sedang mencari pekerjaan (jobseeker). Modus penipuan ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjebak sebagai korban perdagangan manusia.&nbsp; Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini? #WearBlueDay Dilansir dari&nbsp;<a href="https://www.dhs.gov/blue-campaign/wearblueday" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.dhs.gov/blue-campaign/wearblueday&amp;source=gmail&amp;ust=1736619259106000&amp;usg=AOvVaw1mlVHb7sp-fx5scFBfrUsM">www.dhs.gov</a>, Anda dapat meningkatkan kesadaran terhadap fenomena perdagangan terhadap manusia, dengan melakukan kampanye. Kampanye ini disebut sebagai Wear Blue Day. kenapa warna biru yang digunakan? Karena warna biru merupakan lambang internasional untuk kesadaran terhadap perdagangan manusia.&nbsp; Selanjutnya, Anda dapat menggunakan tagar #EndHumanrafficking dan #WearBlueDa pada media sosial Anda, untuk meramaikan hari Kesadaran Terhadap Perdagangan Manusia. Bagikan dan ikuti tantangan foto mengenakan pakaian biru untuk mendukung kampanye ini.&nbsp; Terakhir, Anda bisa mendonasikan dana ke&nbsp;United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking,&nbsp;untuk membantu PBB menyelesaikan permasalahan di negara-negara yang tinggi akan perdagangan manusia. PBB akan menerapkan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku-pelaku perdagangan manusia.&nbsp;

Hari Kesadaran Perdagangan Manusia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual, kerja paksa, dan perbudakan.

11 Januari 2025 Wear Blue Day, Bersama Kita Memperingati Hari Kesadaran Perdagangan Manusia

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/1000490580-87742526.jpg" alt="Lokasi pabrik BYD di Brasil. (reuters.com)" width="100%">
<figcaption>Lokasi pabrik BYD di Brasil. (reuters.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Brasil berhenti mengeluarkan visa kerja sementara untuk para pekerja di proyek pembangunan milik BYD di Brasil. Keputusan ini menyusul dugaan bahwa sejumlah pekerja di lokasi milik produsen mobil listrik tersebut diduga telah menjadi korban perdagangan manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti dilansir dari Reuters, pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah otoritas ketenagakerjaan menemukan 163 pekerja Tiongkok yang dibawa ke Brasil secara ilegal. Kondisi mereka pun layaknya perbudakan di pabrik yang terletak di negara bagian Bahia di timur laut itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pihak berwenang juga mengatakan bahwa para pekerja tersebut adalah korban perdagangan manusia. Menurut kementerian luar negeri, para pekerja tersebut memasuki Brasil dengan visa kerja sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015480910/unik-mobil-listrik-nio-firefly-ini-punya-desain-lampu-depan-mirip-kamera-iphone">Unik, Mobil Listrik Nio Firefly Ini Punya Desain Lampu Depan Mirip Kamera iPhone</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kementerian Kehakiman Brasil mengatakan, jika kejanggalan yang ditemukan oleh jaksa penuntut di pabrik BYD terkonfirmasi, maka pihaknya akan mencabut izin tinggal yang telah dikeluarkannya untuk para pekerja Tiongkok tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Kementerian Kehakiman telah mengirimkan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menangguhkan penerbitan visa sementara BYD pada 20 Desember 2024. Perintah tersebut kemudian diteruskan ke kedutaan besar Brasil di Beijing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebenarnya, para pekerja tersebut dipekerjakan oleh kontraktor Jinjiang Group. Namun, Jinjiang dalam sebuah unggahan di media sosial menolak tuduhan otoritas Brasil tentang kondisi kerja di lokasi Bahia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015480900/masih-tinggi-usai-dugem-dan-pesta-narkoba-di-malam-tahun-baru-sepasang-sejoli-sebabkan-sekeluarga-tewas">Masih 'Tinggi' Usai dugem dan pesta narkoba di Malam Tahun Baru, Sepasang Sejoli Sebabkan Sekeluarga Tewas </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kontraktor tersebut mengatakan, penggambaran pekerja sebagai diperbudak tidak akurat dan telah terjadi kesalahpahaman penerjemahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BYD dan Jinjiang Group sendiri telah sepakat untuk membantu dan menampung 163 pekerja di hotel hingga kesepakatan untuk mengakhiri kontrak mereka tercapai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pabrik tersebut telah menjadi simbol pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Brasil dan contoh hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Bahkan, BYD telah menginvestasikan 620 juta USD (Rp 10 triliun) juta untuk mendirikan kompleks pabrik di Bahia saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Brasil merupakan pasar luar negeri terbesar bagi BYD. Pembuat kendaraan listrik asal Tiongkok itu berencana untuk memulai produksi di Brasil awal 2025 dengan produksi tahunan awal sebanyak 150.000 mobil.</div>

Kementerian Luar Negeri Brasil berhenti mengeluarkan visa kerja sementara untuk para pekerja di proyek pembangunan milik BYD di Brasil.

Buntut Dugaan Perbudakan dan Perdagangan Manusia, Visa Sementara Pekerja untuk BYD Disetop Brasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/undangan1-3189288086.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> Mustafa Akyol, sembari meloloskan diri dari jebakan nostalgia, berupaya menghadirkan nuansa keberagaman corak berpikir yang menandai dan mendominasi setiap fase sejarah peradaban Islam. FRASA &rdquo;kembali ke &hellip;&rdquo; dengan pelbagai atribusi yang mengikutinya masih terus bergema di dalam masyarakat muslim. Mulai seruan &rdquo;kembali kepada Al-Qur&rsquo;an dan sunnah&rdquo;, disusul ajakan &rdquo;kembali ke era keemasan Islam&rdquo;, hingga undangan &rdquo;kembali ke nalar, kebebasan, dan toleransi&rdquo; seperti tampak pada judul buku ini. Setelah 14 abad meniti garis waktu dan kian menjauh dari masa lalu, mengapa para sarjana muslim terdorong mengajak muslim hari ini putar balik ke masa-masa yang dulu? Ada apa dengan keberislaman pada kurun itu? Mustafa Akyol, sembari meloloskan diri dari jebakan nostalgia, berupaya menghadirkan nuansa keberagaman corak berpikir yang menandai dan mendominasi setiap fase sejarah peradaban Islam. Bertolak dari kemenangan telak teologi Asy&rsquo;ariah serta implikasi terjauh yang ditimbulkannya, Akyol menggarisbawahi kerugian besar muslim yang menyorongkan mereka ke dasar jurang ketertinggalan dari negara-negara Barat. Monopoli Teologi Asy&rsquo;ari di dunia muslim Sunni mengakibatkan akal, rasio, dan nalar dikemas ke dalam peti terlarang sehingga kemajuan Barat yang berasal dari penggunaan aktif ketiganya tidak mendapatkan saingan sama sekali dari dunia Islam. Akyol menyajikan dinamika historis peran akal (ra&rsquo;y) yang dari waktu ke waktu kian melemah untuk menunjukkan besarnya pengaruh teologi Asy&rsquo;ariah terhadap pembentukan hukum Islam secara struktural. Sebagai contoh, kelompok Ahl Al-Ra&rsquo;y yang berkembang di Basrah dan Kufah pada abad ke-2 H semakin terdesak dan akhirnya kalah pengaruh dari Ahl Al-Had&icirc;ts yang cenderung tekstualis melalui tokohnya yang paling menonjol, Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali (halaman 127&ndash;129). Kaum rasionalis yang dimaksudkan Akyol di atas bukanlah Mu&rsquo;tazilah meski beberapa bab buku ini mencurahkan perhatian besar terhadap aliran yang biasanya dikontraskan dengan Sunni tersebut. Kaum rasionalis di sini merujuk kepada ulama fikih yang dalam melakukan ijtihad banyak bergantung pada pendayagunaan rasio dalam memahami teks-teks Alquran maupun hadis. Tokohnya yang paling terkemuka tentu saja Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, yang secara teologis berinduk kepada Maturidi dan dalam masa yang panjang menjadi anutan resmi kekhalifahan Utsmani, pada akhirnya tetap kalah dari dominasi Asya&rsquo;ari di dunia muslim. Hingga akhirnya, istilah ra&rsquo;y hampir secara otomatis diasosiasikan secara kuat dengan bentuk penalaran yang sewenang-wenang, liberal, dan tanpa rambu-rambu sehingga harus ditinggalkan. Di beberapa bagian, bagi pengikut setia Asy&rsquo;ari, undangan Akyol untuk kembali ke nalar ini sangat mungkin terkesan insinuatif dan dapat memancing amarah karena kadang-kadang menyasar langsung sendi pokok teologi Asy&rsquo;ariah tanpa kompromi. Namun, jika dibandingkan dengan buku sebelumnya, Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty (2011), kali ini Akyol lebih positif dalam memandang kekuatan Islam, terutama melalui lensa kelompok rasionalis yang sebenarnya memiliki akar panjang di dalam sejarah Islam itu sendiri. Beberapa bagian lainnya, jika dicermati dengan kepala dingin, Akyol tampak berusaha menumbuhkan kesadaran internal muslim bahwa kadang jarak antara ideal ajaran Islam dan praktiknya di dunia muslim tetap merenggang justru dipicu ketidaksiapan mental kolektif pemeluknya. Contoh yang sangat benderang adalah perbudakan. Tak terhitung jumlah ayat atau hadis yang menyeru pembebasan budak. Namun, kata Akyol, yang sangat disayangkan, gerakan untuk menghapus perbudakan sebagai kejahatan sosial tidak dimulai di Istanbul atau Kairo, melainkan di London pada 1830-an (halaman 108). Kenyataan tersebut tidak bisa kita tolak. Betapa pun keras kritiknya terhadap Asy&rsquo;ariah, yang saya kira lebih banyak menimbulkan resistansi daripada refleksi, suara Akyol layak didengar&mdash;bahwa seberapa pun progresif Islam mempromosikan suatu nilai moral, ia tidak akan berkontribusi apa pun pada kemajuan jika tidak diikuti keterbukaan pikiran para pemeluknya untuk mewujudkannya ke dalam gerak sejarah. (*) --- <ul> <li>Judul: Reopening Muslim Minds: Kembali ke Nalar, Kebebasan, dan Toleransi</li> <li>Penulis: Mustafa Akyol</li> <li>Penerjemah: Nina Nurmila</li> <li>Penerbit: Noura Books, Jakarta</li> <li>Tebal: 394 halaman</li> <li>Cetakan: I, Januari 2023</li> <li>ISBN: 978-623-242-339-8</li> </ul> --- *) NAUFIL ISTIKHARI, Kepala Editor Penerbit Cantrik Pustaka, Jogjakarta

Mustafa Akyol, sembari meloloskan diri dari jebakan nostalgia, berupaya menghadirkan nuansa keberagaman corak berpikir.

Undangan Kembali ke Nalar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-23-04-39-16-178-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi permintaan maaf Pemerintah Belanda atas perbudakan yang dilakukan di masa lalu terhadap sejumlah negara jajahan, termasuk Indonesia. "Ya kalau dia (Belanda) memang itu (meminta maaf), ajukan saja resmi kepada Pemerintah (Indonesia), nanti Pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya," kata Ma'ruf Amin usai berolahraga pagi di Kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat. Menurut Ma'ruf Amin, Pemerintah Indonesia tentu akan memperbincangkan hal tersebut jika ada permintaan maaf secara resmi. "Jadi, kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada Pemerintah, nanti Pemerintah akan merespons seperti apa," tambahnya. Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili Pemerintah Belanda, meminta maaf atas keterlibatan negara itu dalam perbudakan di masa lalu. "Kami bisa mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin (19/12). Rutte menyatakan penyesalannya bahwa selama berabad-abad negara Belanda telah memungkinkan, mendorong, dan mengambil keuntungan dari perbudakan. "Orang-orang telah dijadikan komoditas, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda," ujar Rutte. Dia menyebut perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih berdampak pada kehidupan masyarakat. (*)

Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Permintaan Maaf Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/159721-01-02-1-1082616-1645115250.jpg" alt="Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 silam. (Deccan Herrald)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 silam. (Deccan Herrald)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah belum banyak bersuara terkait permohonan maaf PM Belanda Mark Rutte atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Fauziyah mengatakan, permohonan maaf itu masih dipelajari.  Faiza mengatakan, pemerintah melalui KBRI di Den Haag masih meminta penjelasan ke otoritas Belanda terkait maksud permohonan maaf yang disampaikan Rutte. Karena itu, pihaknya belum bisa berkomentar banyak. ”Masih dipelajari, jadi belum bisa ditanggapi,” ujarnya kemarin (21/12).  Faiza juga enggan berkomentar saat disinggung soal hubungan diplomasi kedua negara usai permintaan maaf Belanda untuk kali ketiga ini. Aksi diamnya seolah menegaskan kembali soal tak ada respons sebelum mendapat penjelasan dan masukan yang komprehensif terkait maksud Rutte.  Sebagaimana diketahui, Senin (19/12) lalu Rutte secara resmi meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan negaranya selama masa kolonial. Permintaan maaf itu dirasa perlu karena menurutnya, penindasan dan eksploitasi saat itu masih berpengaruh hingga kini. ”Negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” ucapnya.  Mewakili pemerintah Belanda, dia pun meminta maaf pada negara-negara bekas koloni Belanda seperti Suriname, Kepulauan Karibia, dan Indonesia. ”Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu,” tuturnya.  Permintaan maaf itu sebetulnya bukan kali pertama. Sebelumnya, pemerintah juga meminta maaf atas kekerasan sistematis yang dilakukan tentara Belanda di era perang kemerdekaan pada 1945–1949. Hal itu disampaikan Rutte pada Februari 2022. Lalu, pada 10 Maret 2020, Raja Belanda Willem Alexander sempat menyampaikan permohonan maaf ke Indonesia atas kekerasan di masa kolonial yang terjadi kurang lebih 300 tahun.

Pemerintah Belum Bersikap, Masih Pelajari Permintaan Maaf Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/159721-01-02-1-1082616-1645115250.jpg" alt="Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 silam. (Deccan Herrald)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 silam. (Deccan Herrald)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu.” Kalimat itu mengawali permintaan maaf secara resmi pemerintah Belanda karena keterlibatan mereka dalam perbudakan di beberapa negara selama 250 tahun.  Permintaan maaf tersebut dibacakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12) dalam bahasa Belanda.  Kemudian, mengulanginya dalam bahasa Inggris, Papiamento, dan Sranan Tongo. Dua terakhir adalah bahasa yang digunakan di Kepulauan Karibia dan Suriname.  Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda. Di antaranya, di Suriname, Indonesia, dan pulau-pulau Karibia seperti Curacao serta Aruba. Rutte menegaskan bahwa warga Belanda yang hidup sekarang hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan.  Sebelum membuat pernyataan permintaan maaf tersebut, para menteri Belanda sudah bertandang ke tujuh negara bekas koloni mereka di Amerika Selatan dan Karibia. ”Negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” ujar Rutte dalam pidato yang dibacakan di Badan Arsip Nasional di Den Haag seperti dikutip Agence France-Presse.  Tanggal permintaan maaf itu sempat menjadi perdebatan. Negara-negara bekas koloni Belanda ingin permintaan maaf dikeluarkan pada 1 Juli 2023 untuk menandai peringatan 150 tahun Belanda menghapus perbudakan di bekas jajahannya. Kurangnya konsultasi yang dilakukan Belanda pada negara-negara bekas jajahannya dianggap sebagai sikap kolonial. Terkait hal itu, Rutte menegaskan bahwa memilih momen merupakan hal sulit. ”Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang,” ujarnya.  Perdana Menteri Aruba Evelyn Wever-Croes menerima permintaan maaf tersebut. Namun, dia menegaskan, itu hanyalah langkah pertama. Banyak negara bekas koloni lainnya yang menyesalkan kurangnya dialog dan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah Belanda sebagai bentuk penyesalan atas tindakan mereka di masa lalu.  Silveria Jacobs, PM Sint Maarten, menyebut pidato Rutte sebagai permintaan maaf yang dipaksakan. Dia meminta agar ada dialog setelah itu. ”Kami tidak pada tahap menerima atau menolak pernyataan atau permintaan maaf tersebut,” ujarnya via radio publik NOS.  Kepala Federasi Afro-Suriname Iwan Wijngaarde juga menegaskan bahwa dirinya tidak melihat banyak aksi yang dilakukan Belanda dan itu memalukan. ”Yang benar-benar hilang dari pidato (Rutte) itu adalah tanggung jawab dan akuntabilitas,” ujar Presiden Komisi Reparasi Nasional Suriname Armand Zunder. Dia menambahkan bahwa seharusnya ada anggaran miliaran dolar sebagai bagian dari permintaan maaf tersebut.  Di lain pihak, pemerintah Belanda menyatakan bahwa ada beberapa acara yang akan digelar tahun depan sebagai bentuk peringatan. Mereka pun telah mengumumkan alokasi dana EUR 200 juta (Rp 3,3 triliun) sebagai inisiatif sosial. Menteri kabinet Belanda juga dikirim ke Suriname, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Curacao, Saba, dan St. Eustatius untuk membahas respons mereka.  Perbudakan secara resmi dihapuskan di Suriname dan tanah-tanah lain yang dikuasai Belanda pada 1 Juli 1863. Tapi, praktik tersebut baru benar-benar berakhir pada 1873 setelah masa transisi selama 10 tahun. Pada abad ke-16 dan 17, Belanda mengirim sekitar 600 ribu orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak. Mayoritas dikirim ke Amerika Selatan dan Karibia.  Pada puncak era kolonialnya, Belanda memiliki koloni seperti Suriname, Pulau Curacao di Karibia, Afrika Selatan, dan Indonesia yang menjadi markas Perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17.

Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan di Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara merencanakan memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terkait kerangkeng manusia di rumahnya yang diduga dijadikan tempat perbudakan.  "Termasuk memeriksa siapa pun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut, termasuk eks Bupati Langkat," kata Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra di Medan, Rabu (9/2).  Kapolda menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 63 orang terkait kasus dugaan perbudakan yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.  Puluhan orang yang telah diperiksa itu terdiri atas orang yang pernah tinggal di tempat tersebut beserta keluarga ataupun orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut. "Kita terus mendalami selain tiga orang (meninggal) yang kita sudah dapat itu, masih ada enggak korban meninggal lainnya," ujarnya.  Ia mengakui tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus dugaan perbudakan tersebut. "Siapa pun berkaitan dengan kejadian tersebut yang patut diminta pertanggungjawabannya akan diproses," ujarnya. (*)  &nbsp;

Polda Sumut akan Periksa Bupati Langkat Terkait Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bahkan-pecandu.jpg" alt="JADI SOROTAN: Penjara di kediaman pribadi Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Langkat, kemarin (26/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Penjara di kediaman pribadi Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Langkat, kemarin (26/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin terkait kasus kepemilikan kerangkeng. Untuk mendalami hal ini, Komnas HAM akan meminta keterangan ahli terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dari sengkarut kerangkeng tersebut. ’’Setelah kepada Bupati, kami akan uji semua temuan kami dengan ahli. Ada ahli tindak pidana perdagangan orang dan ahli perbudakan modern. Baru kami akan tarik kesimpulan dan rekomendasi,” kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). Anam tak memungkiri, Komnas HAM menemukan dugaan perlakuan kekeraaan terhadap sejumlah orang yang mendekam di kerangkeng Bupati Langkat. Karena itu, hal ini akan didalami dengan kepakaran ahli terkait adabya dugaan perbudakan modern. Bahkan dari pemeriksaan terhadap Bupati Langkat, juga mengamini mereka yang mendekam di kerangkeng dipekerjakan di pabrik sawit milik Terbit Rencana. Serta adanya korban tewas akibat mendekam dibalik jeruji kerangkeng tersebut. ’’Kami memang bertemu langsung dengan para korban itu, ya, ngga hanya dengan berita di media. Jadi kami bertemu langsung dengan mereka, mengambil keterangan bahkan juga bertemu langsung dengan korban yang melihat kekerasan itu berlangsung," ucap Anam. Kepada Komnas HAM, Terbit pun mengakui mereka yang mendekam di kerangkeng dipekerjakan di pabrik sawit. Bahkan, mereka juga tidak digaji selama beraktifitas membantu pabrik sawit milik Terbit. ’’Ya, yang bekerja di pabrik sawit, iya. Kami udah cek pabriknya. Iya (tanpa bayaran)," ungkap Anam menandaskan. Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana. Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1). Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan. Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," tegas Anis. (*)

Komnas HAM Akan Periksa Ahli TPPO Terkait Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-RI-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah - Dery Ridwansah (5)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah - Dery Ridwansah (5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tegas menyatakan bakal mengambil tindakan hukum jika dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati (nonaktif) Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana Peranginangin terbukti. Tim pengawas ketenagakerjaan pun kini sudah bekerja mengumpulkan bukti.  Ida mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang melakukan pendalaman informasi mengenai dugaan perbudakan modern yang dilakukan Terbit Rencana. Selain menerjunkan tim pengawas ketenagakerjaan, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.  "Jika memang terbukti ada pelanggaran ketenagakerjaan, tentu kami tidak pernah ragu untuk mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya dikutip Kamis (27/1)  Selain itu, menurut dia, apabila informasi pelanggaran ini benar maka perbuatannya bertentangan dengan etika bisnis dan moral yang tidak boleh dibiarkan. Pihaknya pun akan memastikan apakah upah para pekerja sudah sesuai ketentuan dan kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja atau tidak.  Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, pihaknya melalui perwakilan Partai Buruh dan KSPI di Sumatera Utara akan mengambil langkah hukum atas dugaan perbudakan modern ini. Saat ini, tim sedang menyiapkan laporan untuk diajukan ke pihak kepolisian.  "Partai Buruh dan KSPI mengecam keras dan mendesak kepolisian menangkap dan memproses terduga koruptor Bupati Langkat bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya," tegasnya.  Dia mendorong agar pihak kepolisian berkomunikasi dengan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terbit terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan ini.  Ulah Terbit ini, kata dia, fatal. Terbit telah melanggar konvensi ILO tentang kerja paksa, yang juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  Oleh karena itu, seyogyanya Terbit dihukum berat sesuai perbuatannya secara adil. Sehingga tidak akan terulang kembali.  "Hukumannya harus diperberat, karena tak hanya menyangkut dugaan korupsi tapi juga dugaan pelanggaran HAM," ungkapnya.  Sebagai anggota Deputi Governing Body ILO, Said juga sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan kronologi dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati (nonaktif) Langkat. laporan kemudian akan dikirimkan ke CAS ILO.  Selain itu, pelanggaran ini dinilai olehnya akan sangat merugikan Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, minyak kelapa sawit Indonesia sedang dipersoalkan oleh Uni Eropa, termasuk soal hak buruhnya.  "Nah, kejadian Bupati Langkat akan menghancurkan diplomasi dalam meyakinkan Eropa untuk menerima lagi minyak sawit dari Indonesia," katanya.  Bahkan, boikot ini mungkin saja merambat hingga Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India. "Artinya secara bisnis ini juga akan terdampak," pungkasnya.

Dugaan Perbudakan Modern, Menaker Siap Ambil Tindakan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perbudakan

Berita Terkini