<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/Screenshot_2026-01-16-10-52-42-661_comandroidchrome-edit-4012983126.jpg" alt="Tangkapan layar dari Instagram @jkt.fyp terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@jkt.fyp/Ilham Kausar" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar dari Instagram @jkt.fyp terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@jkt.fyp/Ilham Kausar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyerahkan seorang penumpang yang melakukan tindakan asusila berupa masturbasi di bus Transjakarta pada Kamis (15/1) ke kepolisian. "​Mengingat adanya aspek pidana, petugas kami di lapangan sudah mengamankan pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM saat dikonfirmasi, Jumat. Atas kejadian tersebut, pihaknya melakukan briefing dan evaluasi kepada petugas di lapangan untuk memperketat pengawasan&nbsp;agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga mengapresiasi keberanian pelanggan yang peduli dan langsung melapor ke petugas saat kejadian.&nbsp;"Hal ini sangat membantu kami menjaga keamanan di dalam bus," kata Tjahyadi. Dia menyebutkan Transjakarta berkomitmen menjaga kenyamanan pelanggan dan tidak menoleransi segala bentuk tindakan asusila di semua layanan TransJakarta. Sebelumnya, sebuah&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/reel/DTjSlyNkn_v/?igsh=ZmRwd2EyZGNvZDlk">video</a>&nbsp;beredar di media sosial Instagram melalui akun @jkt.fyp memperlihatkan para penumpang Transjakarta geram terhadap tindakan pelaku yang melakukan masturbasi di bus Transjakarta dengan kondisi penuh penumpang. Akun tersebut menuliskan kejadian tersebut terjadi di bus Transjakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, kejadiannya berawal seorang pria menyium bau cairan putih lalu menanyakan ke pria terduga pelaku melakukan masturbasi. Kemudian perempuan yang di dekat terduga pelaku sadar dan memeriksa bajunya yang telah basah dengan cairan berwarna putih. Akibat perbuatan terduga pelaku tersebut setelah halte pertama diamankan oleh petugas Transjakarta untuk diserahkan ke pihak berwajib. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota terekam kamera penumpang

Transjakarta Serahkan Penumpang yang Berbuat Asusila kepada Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin (17/3). Sidang tersebut berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Divisi Propam Polri.&nbsp; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam turut hadir dalam sidang etik tersebut. Dia datang sebagai perwakilan dari Kompolnas yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya sidang perwira menengah (pamen Polri) tersebut.&nbsp; AKBP Fajar dibawa ke meja sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dan menjalani penempatan khusus (patsus) serta penahanan. Dia diduga telah menggunakan narkotika dan melakukan tindak kekerasan seksual atau tindak asusila terhadap anak di bawah umur.&nbsp; &rdquo;Makanya kami datang untuk mengawasi secara langsung bagaimana proses sidang itu diselenggarakan,&rdquo; ungkap Anam kepada awak media.&nbsp; Melalui sidang tersebut, seluruh rangkaian peristiwa yang bermuara pada perbuatan melanggar aturan dan ketentuan bakal dibeber. Konstruksi kasus serta motif di balik pelanggaran itu juga bakal diungkap. Termasuk diantaranya tindakan AKBP Fajar yang merekam, menyimpan, menyebarluaskan video asusila.&nbsp; &rdquo;Nanti kita akan lihat apakah misalnya yang belum terungkap, misalkan ada monetize misalnya kalau videonya di-upload dan sebagainya. Karena, itu nanti akan menentukan karakter dari peristiwa pidananya,&rdquo; jelas anam.&nbsp; Sebelumnya, Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan bahwa Sidang etik itu dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme untuk memberikan sanksi kepada perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut.&nbsp; &rdquo;Divisi Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,&rdquo; terang dia pada Kamis (13/3).&nbsp; Sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes Polri, proses etik terhadap AKPB Fajar dilaksanakan secara simultan dengan penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri. Sehingga nantinya, perwira menengah Polri tersebut akan mendapat hukuman ganda. Yakni sanksi sesuai putusan majelis KKEP dan sanksi pidana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.&nbsp; &rdquo;Statusnya (AKBP) Fajar sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

antan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.

Mantan Kapolres Ngada Jalani Sidang Etik Dugaan Penggunaan Narkotika dan Perbuatan Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA0011-3162936280.jpg" alt="Direskrimum Polda Jatim ungkap aksi bejat pemilik panti di Surabaya yang lecehkan anak asuhnya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direskrimum Polda Jatim ungkap aksi bejat pemilik panti di Surabaya yang lecehkan anak asuhnya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Timur meringkus Nurherwanto Kamaril, seorang pemilik dan pengasuh panti asuhan di Kota Surabaya. Selama tiga tahun Nurherwanto Kamaril yang kini berusia 61 tahun itu melakukan persetubuhan dan kekerasan fisik terhadap anak asuhnya. Tepatnya dari Januari 2022 hingga 20 Januari 2025. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban yang didampingi perwakilan dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakuktas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Laporan tersebut tercatat dalam Nomor: LP/B/ 165 /I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 Januari 2025, tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan Anak. Direskrimum Polda Jatim Kombes M. Farman menjelaskan, tersangka dan istrinya awalnya mengelola rumah penampungan anak atau panti asuhan. Seiring dengan waktu, Nurherwanto Kamaril bercerai dengan istrinya pada 14 Februari 2022. Sejak berstatus duda itu, Nurherwanto Kamaril mulai melakukan tindakan kejinya kepada anak-anak asuhnya. "Pada saat istri tersangka ini meninggalkan rumah tersebut, mulailah tersangka ini melakukan aksinya, yaitu sekitar bulan Januari Tahun 2022," ujar Kombes Farman dalam Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin (3/2). Modus yang dilakukan oleh Nurherwanto Kamaril dengan membangunkan korban pada malam hari, sekitar pukul 23.00 WIB. Lantas membawa korban ke kamar kosong untuk kemudian melakukan tindakan persetubuhan. Perbuatan itu diulangi secara terus-menerus hingga terakhir kali pada 20 Januari 2025. Pada Desember 2024, tiga anak asuh lainnya meninggalkan panti asuhan tersebut. Dua anak lainnya sedang bersekolah di luar kota. Saat penangkapan dilakukan, di panti asuhan hanya ada tersangka, dua anak asuh perempuan (termasuk korban) dan satu anak asuh laki-laki. "Awalnya memang di panti ini ada lima penghuni. Yang mana setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian tiga di antaranya meninggalkan panti tersebut," terang Kombes Farman. Saat ini, kedua anak asuh perempuan yang menjadi korban telah ditempatkan di shelter untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. &nbsp;

Jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Timur meringkus Nurherwanto Kamaril, seorang pemilik dan pengasuh panti asuhan di Kota Surabaya.

Sangat Bejat, Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Lakukan Perbuatan Asusila terhadap Anak Asuhnya Berkali-kali Selama Tiga Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/JKT-1-SIDANG-ASUSILA-KETUA-KPU-FED-1JPG-3345197417.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berupa pemecatan, atas dugaan tindak asusila kepada seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau putusannya (DKPP) itu memberhentikan sebagai Ketua KPU dan sebagai anggota KPU, maka ya sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II,&rdquo; kata Junimart kepada wartawan, Rabu (3/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Junimart menjelaskan, Komisi II DPR nantinya akan mengangkat Ketua KPU RI baru yang diambil dari unsur komisioner yang meraih suara terbanyak setelah Hasyim Asy&rsquo;ari. Ia memastikan, tidak ada lagi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Ketua KPU RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Komisi II DPR akan mengangkat komisioner baru di urutan ke-8. Suara terbanyak kemarin. Jadi nggak perlu fit and proper test, otomatis itu,&rdquo; ucap politikus PDIP ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">DKPP sebelumnya menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari. Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucap Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini," pungkasnya.</div> </div>

Komisi II DPR nantinya akan mengangkat Ketua KPU baru yang diambil dari unsur komisioner yang meraih suara terbanyak setelah Hasyim Asy’ari.

DKPP Pecat Hasyim Asy’ari karena Memaksa Berhubungan Badan, Komisi II DPR Bakal Angkat Ketua KPU Baru 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kajati-1.jpg" alt="Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyelidiki dugaan penggelapan dana bantuan siswa dari pemerintah oleh oknum guru pesantren berinisial HW. Diduga dana itu dipakai untuk menyewa penginapan guna melakukan perbuatan asusila.  Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan, dugaan-dugaan tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pengumpulan data.  ”Kemudian juga terdakwa menggunakan dana, menyalahgunakan yang berasal dari bantuan pemerintah untuk digunakan misalnya katakanlah menyewa apartemen,” kata Asep seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (9/12).  Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih fokus terhadap perkara HW yang tengah ditangani dan masuk ke ranah pidana umum. Sehingga dugaan penggelapan dana untuk asusila itu perlu didalami lebih lanjut.  ”Di samping ada perkara pidum nanti kami melakukan pendalaman terkait itu,” kata Asep.  Dalam perkara tersebut, Asep memastikan pihaknya bakal menuntaskan kasus itu secara komprehensif. Sehingga, tindakan kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak terulang kembali.  ”Ini untuk memastikan penanganan tuntas tidak sepotong-sepotong dan komprehensif,” papar Asep.  Adapun HW yang kini berstatus sebagai terdakwa karena telah memasuki proses peradilan, terancam hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya. HW disebut melakukan tindakan asusila kepada 12 orang santriwati hingga membuat hamil dan melahirkan.  Kejaksaan menyebut HW telah melakukan perbuatan tersebut sejak 2016 hingga awal 2021. Kasipenkum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali mengatakan aksi tak bejat HW itu dilakukan di berbagai tempat mulai dari di pesantrennya hingga di beberapa hotel dan apartemen.  Dalam aksinya, kata Dodi, HW diduga melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. HW juga diduga memberikan sejumlah iming-iming kepada para korban. Terdakwa HW dijerat Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Kejati Jabar Menduga Guru Pesantren Gelapkan Dana untuk Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/anak-diperkosa-ayah.jpg" alt="KORBAN: AP menjalani penanganan trauma akibat perlakuan ayah kandung dan guru silatnya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KORBAN: AP menjalani penanganan trauma akibat perlakuan ayah kandung dan guru silatnya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>AP melaporkan dua pria yang dikaguminya, ayah dan guru silatnya, ke polisi. Ayahnya telah berbuat asusila hingga AP mengandung. Sementara itu, guru silatnya melakukan hal serupa setelah AP curhat tentang kehamilannya.  ---  AP, 14, mendatangi dua kantor polisi untuk melaporkan dua kasus asusila yang menimpanya. Pertama, dia melaporkan AA, ayahnya, ke Polrestabes Surabaya. Saat melapor, dia ditemani MT, guru silatnya. Kedua, dia mendatangi Polres Mojokerto untuk melaporkan MT. Sebab, dari penyidikan di laporan pertama, terungkap MT juga menjadi pelaku seperti ayah AP. Hanya lokasinya yang berbeda.  Bocah semata wayang itu menceritakan kisahnya di sebuah tempat penanganan trauma korban kekerasan di kawasan Surabaya Selatan. AP adalah anak yang tumbuh dari keretakan hubungan orang tuanya. Sejak balita dia dirawat dan tinggal berdua bersama ayahnya. Mereka tidur sekamar.  Hingga suatu saat AA merudapaksa anaknya sendiri. Rata-rata seminggu dua kali. ”Saya diancam tidak boleh cerita ke siapa-siapa. Ayah protektif. Kalau saya dianggap salah, dia pukul saya,” kata AP. Suatu hari AP merasakan ada perubahan di tubuhnya. Dia tidak menstruasi sejak tiga bulan terakhir. AP pun membeli alat tes kehamilan. Dari sana AP mengetahui bahwa dirinya hamil.  AP mengaku bingung dan stres. Dia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Salah seorang yang dianggap dekat adalah MT, guru silatnya. ”Saya butuh teman cerita untuk bantu mengeluarkan beban. Saya ingat saja sama dia (MT), lalu saya hubungi,” ujar AP.  Pria 44 tahun itu lantas mengajak AP bertemu di sebuah taman kawasan Surabaya Barat. Lokasinya tidak jauh dari rumah AP dan MT. ”Sampai di taman dia ngajak saya pergi cari-cari tempat yang nyaman buat cerita,” katanya.  MT memboncengkan AP dengan sepeda motor menuju kawasan Trawas, Mojokerto. Guru silat tersebut menyewa penginapan. Di dalam kamar MT meminta muridnya itu bercerita tentang masalahnya. AP kemudian diminta mengetes kehamilannya dengan test pack yang sudah dibeli MT dalam perjalanan.  Hasilnya tidak berubah. AP tetap hamil. AP tidak paham dengan maksud tes kehamilan yang diminta MT. Namun, setelah itu MT malah ”minta jatah”, melakukan perbuatan seperti yang dilakukan ayah AP. ”Saya diingatkan waktu perjalanan pulang agar tidak cerita ke siapa-siapa. Hingga beberapa hari dia terus kirim pesan memperingatkan saya,” ucapnya.  Sampai akhirnya MT mengajak AP melaporkan kasus rudapaksa oleh ayahnya ke Polrestabes Surabaya. MT mendampingi AP saat pelaporan dan pemeriksaan. Dari laporan tersebut, ayah AP diduga kuat bersalah. Tapi tidak bisa diproses hukum karena mengalami gangguan jiwa. Ayahnya kini dirawat di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Surabaya.  Sementara itu, dari pemeriksaan di Polrestabes Surabaya terungkap fakta lain. ”Ternyata ada orang lain selain ayahnya yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban,” kata Dhany Nartawan, pengacara AP.  Bibi AP yang mendengarnya curhat ke Direktur Eksekutif Yayasan Embun Surabaya Joseph M. Misa Lato. Pria yang biasa disapa Yoris itu kemudian melakukan pendampingan laporan ke Polres Mojokerto bersama Dhany pada September 2020. Namun, sampai sekarang terlapor masih berstatus saksi.  Yoris pula yang melakukan penanganan terhadap trauma yang dihadapi AP. ”Trauma korban cukup dalam karena mengalami dua pengalaman yang sama,” katanya. Menurut dia, sanksi pidana terhadap pelaku sebenarnya tidak cukup karena trauma korban sampai seumur hidup.  AP dekat dengan bibinya dan kerap main ke rumahnya. Bibinya juga yang menyekolahkan. Namun, dia putus sekolah saat kelas IV sekolah dasar. Sekolah mengeluarkannya karena AP tidak punya dokumen kependudukan seperti akta lahir maupun kartu keluarga.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Tahap Pertama Vaksinasi Covid-19 di Surabaya Tuntas Tiga Minggu" href="https://www.jawapos.com/surabaya/16/01/2021/tahap-pertama-vaksinasi-covid-19-di-surabaya-tuntas-tiga-minggu/">Tahap Pertama Vaksinasi Covid-19 di Surabaya Tuntas Tiga Minggu</a>  Sejak kecil AP suka silat. Dia menuruni bakat ayahnya yang dulu atlet silat. Sudah lama AP bercita-cita menjadi atlet silat. ”Kangen main silat lagi. Dari kecil saya sudah suka silat dan ingin ikut lomba,” ucapnya. Dia juga merindukan ayahnya. Dia tetap menganggap AA sebagai ayah meskipun telah menghamilinya hingga keguguran.  Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mojokerto Dwi Ari saat dikonfirmasi meminta agar bertanya ke humas. Di sisi lain, Kasubbaghumas Polres Mojokerto Ipda Siti Tri Hidayati saat dikonfirmasi menyatakan bahwa konfirmasi perkara tersebut langsung ke Kanit PPA. ”Untuk lebih jelasnya langsung ke Kanit PPA,” ujar Siti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IA76DecvU9s

Anak Laporkan Ayah Kandung dan Guru Silat karena Berbuat Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gilang-bungkus.jpg" alt="Gilang (kaos hitam) saat diamankan oleh tim gabungan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polda Kalteng, dan Polres Kapuas di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kamis (6/8). (Satreskrim Polres Kapuas via Kalteng Pos" width="100%">
<figcaption>Gilang (kaos hitam) saat diamankan oleh tim gabungan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polda Kalteng, dan Polres Kapuas di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kamis (6/8). (Satreskrim Polres Kapuas via Kalteng Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa menambahkan pasal baru untuk tersangka Gilang Aprilian Nugraha. Pasal yang ditambahkan adalah tentang pencabulan. Pasal tersebut ditambahkan setelah jaksa meneliti berkas perkara Gilang yang sudah dilimpahkan penyidik Polrestabes Surabaya ke Kejari Tanjung Perak.  Jaksa I Gede Willy Pramana menyatakan, pasal baru yang ditambahkan adalah pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, pasal 289 KUHP. Menurut dia, jaksa sebelumnya menyatakan berkas perkara yang dikirimkan penyidik belum sempurna dan perlu dilengkapi.  ”Sebelumnya masih ada yang kurang dan akan kami P-19. Tapi, penyidik sudah bisa memenuhi kekurangannya. Kami minta ditambahkan unsur pencabulannya,” ujar jaksa Willy Jumat (11/9).  Jaksa Willy meyakini bahwa perbuatan Gilang sudah memenuhi unsur tindak pidana pencabulan. Meskipun, perbuatannya dilakukan tanpa adanya tatap muka. Terpenuhinya unsur perbuatan cabul tersebut berdasar keterangan saksi-saksi korban. ”Kalau korban sudah mengakui dicabuli ditambah dengan keterangan korban lain yang sama, itu sudah saling menguatkan adanya tindak pidana pencabulan,” katanya.  Menurut dia, ada empat korban dalam berkas perkara Gilang yang dikirim penyidik ke jaksa. Keempatnya sama-sama mengakui telah dicabuli tersangka. Keterangannya juga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi dengan keterangan tersangka. ”Korbannya empat. Yang dua dibungkus. Dua lainnya lagi ada kontak fisik,” ucapnya.  Jaksa segera menyatakan sempurna terhadap berkas perkara tersebut. Menurut dia, berkas perkara itu sudah dilimpahkan ke jaksa. ”Pasti segera kami P-21. Penyidik sudah bisa memenuhi kekurangannya,” katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/13/08/2020/penyimpangan-seksual-gilang-bungkus-sudah-dirasakan-sejak-kecil/">Penyimpangan Seksual Gilang Bungkus sudah Dirasakan sejak Kecil</a></li> </ul> Sementara itu, pasal 45 ayat 4 jo pasal 45 b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tetap disangkakan kepada Gilang. Yakni, tentang perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, pasal 335 ayat 1 KUHP karena terdapat unsur ancaman yang dilakukan tersangka ketika beraksi. ”Pasalnya berlapis. Selain UU ITE, juga pasal tentang pencabulan,” ucapnya.  Gilang sebelumnya dilaporkan para korbannya ke Mapolrestabes Surabaya. Kasus tersebut sempat viral setelah korbannya menceritakan pengalamannya di Twitter ketika dicabuli pria 22 tahun tersebut. Pencabulan yang dilakukan dengan modus fetish kain jarik itu terbilang cukup langka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kvwBQNuz--o

Jaksa Tambahkan Pasal Pencabulan untuk Gilang Bungkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kader-gerindra-yang-diterpa-isu-selingkuh-diketahui-bukan-anggota-lama_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RNS, salah seorang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/kadernya-diterpa-isu-selingkuh-gerindra-belum-tentu-kita-lantik" target="_blank">kader Partai Gerindra yang terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan</a> diketahui bukanlah anggota lama. Ia yang dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) usai lolos penjaringan caleg. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, sedianya pihaknya menerima dengan senang hati manakala ada perempuan yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg. Ini agar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/kadernya-diterpa-isu-selingkuh-gerindra-belum-tentu-kita-lantik" target="_blank">kuota 30 persen keterwakilan perempuan bisa terpenuhi.</a> &ldquo;Kalau dulu orang daftar, perempuan itu kan memang sangat berharga. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/kadernya-diterpa-isu-selingkuh-gerindra-belum-tentu-kita-lantik" target="_blank">Kita tidak berpikir panjang</a> bahwa akhirnya seperti ini (terkena dugaan kasus perselingkuhan),&rdquo; jelasnya, Jumat (2/11). Sriyanto yang mengaku cukup kaget mengetahui bahwa yang diterpa isu miring ini adalah kader dari partainya, kembali menegaskan jika <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/dprd-fraksi-pks-yang-dipecat-karena-dugaan-selingkuh-menghilang" target="_blank">Gerindra selalu bersikap tegas</a> terhadap pelaku pelanggaran hukum. Partai besutan Prabowo Subianto ini, katanya tak segan untuk mencopot jabatan kader dari struktural kepengurusan jika melakukan pelanggaran. &ldquo;Kita enggak mentolerir kader yang seperti ini (RNS). Problemnya kader itu (RNS) kita enggak tahu. Misalnya pengurus kita lengserkan dari pengurus,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/dprd-fraksi-pks-yang-dipecat-karena-dugaan-selingkuh-menghilang" target="_blank">RNS tercatat sebagai Caleg DPRD Jateng dari Partai Gerindra Dapil Jateng 1</a> nomor urut 3. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Gerindra Jawa Tengah</a> sendiri, kata Sriyanto, tak ambil pusing soal dugaan kasus yang melibatkan kadernya ini. Segala pemberitaan tak sedap diyakini tak memengaruhi raihan suara Partai berlambang kepala Garuda itu di Pemilu 2019. Sriyanto mengatakan, bahwa pihaknya tetap fokus bekerja untuk meraih simpati pemilih. Baik untuk Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden tahun depan. &ldquo;Enggak apa-apa, enggak pengaruh seperti itu. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Kita tetap fokus kampanye </a>untuk kemenangan Pak Prabowo dan partai,&rdquo; cetusnya. Sebagai informasi, kabar perselingkuhan RNS dengan seorang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/kasus-tabrak-lari-bos-cat-solo-diadili-selasa-depan" target="_blank">Anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PKS</a> yang diketahui bernama IM, awalnya berhembus usai sederet tangkapan layar berisi percakapan mesum keduanya beredar di sosial media. Bahkan, mereka diduga juga melakukan tindak asusila setelah muncul foto IM dan RNS tengah berada di sebuah kamar hotel. IM sendiri sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh partainya. Surat penggantian antar waktu (PAW) IM di kursi wakil rakyat tengah diproses. Sehingga, ia masih tercantum sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/kasus-tabrak-lari-bos-cat-solo-diadili-selasa-depan" target="_blank">ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang.</a>

Kader Gerindra yang Diterpa Isu Selingkuh Diketahui Bukan Anggota Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadernya-diterpa-isu-selingkuh-gerindra-belum-tentu-kita-lantik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra Jawa Tengah menyesalkan adanya pemberitaan soal salah seorang kadernya yang diisukan berselingkuh dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/dprd-fraksi-pks-yang-dipecat-karena-dugaan-selingkuh-menghilang" target="_blank">Anggota DPRD Kota Semarang </a>dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kendati demikian, partai berlambang kepala burung Garuda itu tak bisa berbuat banyak perihal pemberian sanksi. Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, kader berinisial RNS itu namanya sudah tercantum dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019</a>. Sehingga, pihaknya tak bisa serta merta menindak tegas yang bersangkutan. &ldquo;Kalau saja informasi ini (perselingkuhan) ketika proses tanggapan masyarakat langsung kita coret. Tapi ketika sekarang udah di DCT kan enggak bisa. Kalau KPU (Komisi Pemilihan Umum) membolehkan, maka itu langsung saya coret,&rdquo; ujarnya, Kamis (1/11). Sriyanto sendiri sebenarnya mengaku tak paham persis kebenaran kabar perselingkuhan itu. Bahkan untuk RNS, dia tidak kenal banyak. RNS menurut informasi dihimpun adalah Caleg DPRD Jateng dari Partai Gerindra Dapil Jateng 1 nomor urut 3.&nbsp; &ldquo;Orangnya seperti apa, kita enggak tahu. Karena kemarin ketika proses pencalegan itu orang luar nyalon kan boleh. Dia juga belum pernah ikut Diklat apapun (di Gerindra), ikut kegiatan apa kita juga enggak tahu,&rdquo; katanya lagi. Kendati demikian, Sriyanto berujar bahwa partai tetap bisa menindak tegas RNS manakala pada Pileg 2019 terpilih sebagai wakil rakyat. &ldquo;Kalaupun misalnya menang. belum tentu nanti kita lantik. Partai kan juga punya hak untuk mengganti,&rdquo; tandasnya. Sebagai informasi, kabar perselingkuhan RNS dengan seorang Anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PKS yang diketahui bernama IM, awalnya berhembus usai sederet tangkapan layar berisi percakapan mesum keduanya beredar di sosial media. Bahkan, mereka diduga juga melakukan tindak asusila setelah muncul foto IM dan RNS <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">tengah berada di sebuah kamar hotel.</a> IM sendiri sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh partainya. Surat penggantian antar waktu (PAW) IM di kursi wakil rakyat tengah diproses. Sehingga, ia masih tercantum sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang.

Kadernya Diterpa Isu Selingkuh, Gerindra: Belum Tentu Kita Lantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-fraksi-pks-yang-dipecat-karena-dugaan-selingkuh-menghilang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seorang anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberhentikan keanggotaan serta jabatannya di struktural partai lantaran diduga melakukan perbuatan asusila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD Kota Semarang dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/31/10/2018/diduga-selingkuh-anggota-dprd-dari-fraksi-pks-dipecat" target="_blank">fraksi Partai Keadilan Sejahtera </a>(PKS) berinisial IM sudah tak aktif di kegiatan dewan sejak sebulan lamanya. Ia yang diberitakan mundur sebagai wakil rakyat karena <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">diterpa isu perselingkuhan</a> itu bahkan tak ada lagi kabar. Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan pihaknya sebenarnya ingin mengklarifikasi soal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/jatuh-dari-lantai-5-kondisi-3-pekerja-proyek-mulai-membaik" target="_blank">isu tak sedap tersebut </a>kepada yang bersangkutan. Akan tetapi, nomor telepon seluler IM sama sekali tak bisa dikontak. "Dihubungi juga sudah tidak bisa," ujarnya, Rabu (1/11). Pasalnya, IM sendiri sudah sejak lama tidak terlihat di kantornya. Sementara surat pengunduran diri IM sudah diajukan sejak September 2018. "Sudah tidak aktif di kegiatan dewan sebulan lalu," sambungnya. Mengenai surat penggantian antar waktu (PAW) IM, Supriyadi mengatakan sebenarnya sudah disampaikan kepadanya. Hanya saja sempat dikembalikan karena kurangnya rekomendasi dari DPP PKS dan belum rampung diproses.  Sehingga, nama IM masih tercantum sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang. Meski tak lagi aktif di legislatif. "Masih Ketua BK, masih terima gaji dan tunjangan," tandasnya. Sebagai informasi, kabar perselingkuhan IM dengan seorang Caleg Partai Gerindra yang diketahui bernama RNS, awalnya berhembus usai sederet tangkapan layar<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank"> berisi percakapan mesum keduanya </a>beredar di sosial media. Bahkan, mereka diduga juga melakukan tindak asusila setelah muncul foto IM dan orang yang diduga RNS tengah berada di sebuah kamar hotel.

DPRD Fraksi PKS yang Dipecat Karena Dugaan Selingkuh 'Menghilang'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbuatan asusila

Berita Terkini