<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/WhatsApp-Image-2026-01-21-at-174422-2544391460.jpeg" alt="ILUSTRASI: Perbatasan negara Republik Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Perbatasan negara Republik Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan perbatasan negara tidak boleh dipahami semata sebagai garis teritorial.&nbsp;Melainkan sebagai ruang hidup yang menuntut kehadiran negara secara berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikannya dalam pandangan mengenai kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia yang hingga kini masih menghadapi tantangan multidimensi. Menurut Azis, Indonesia sebagai negara kepulauan besar memiliki ratusan segmen batas darat dan laut yang belum sepenuhnya tuntas. Sebagian telah disepakati, sebagian masih dinegosiasikan, sementara lainnya tersendat akibat persoalan sosial, teknis, dan politik yang saling terkait. &ldquo;Penegasan batas wilayah memang penting, tetapi itu bukan akhir dari persoalan. Justru setelah batas ditegaskan, negara menghadapi tantangan baru yang menyentuh langsung kehidupan warga perbatasan,&rdquo; ujarnya. Ia mencontohkan sejumlah kasus di mana penegasan batas berdampak pada perubahan yurisdiksi lahan warga, rumah yang tiba-tiba berada di wilayah berbeda, hingga penyempitan ruang hidup akibat penetapan zona penyangga. Kondisi tersebut, kata dia, harus direspons dengan kebijakan pasca-penetapan batas yang adil dan berpihak pada masyarakat. Azis juga menyoroti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Meski PLBN digagas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, banyak di antaranya terkendala akses infrastruktur, status kawasan hutan, segmen batas yang belum tuntas, hingga persoalan teknis kebijakan. &ldquo;Tidak semua PLBN bisa disamakan. Perlu pembedaan tipologi. PLBN di wilayah yang belum jelas batasnya harus dirancang fleksibel, sementara yang sudah clear harus segera diperkuat sebagai simpul ekonomi dan layanan sosial,&rdquo; ungkapnya. Terkait maraknya jalur lintas batas tidak resmi, Azis menilai pendekatan keamanan semata tidak cukup. Jalur tersebut, menurutnya, tumbuh karena adanya kebutuhan ekonomi dan minimnya akses layanan negara. &ldquo;Menutup jalur tanpa membuka alternatif legal hanya memindahkan masalah. Negara harus hadir dengan solusi ekonomi mikro, pasar perbatasan, dan skema lintas batas terbatas yang sah,&rdquo; tegasnya. Ia juga mengingatkan ancaman abrasi di pulau-pulau kecil terluar yang berpotensi menggerus kedaulatan secara fisik. Penanganan abrasi, kata Azis, harus dilakukan secara terpadu melalui pengaman pantai, relokasi adaptif, pemulihan ekosistem, dan penataan ulang permukiman. Dalam aspek tata kelola, Azis menilai lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan utama. Ia mendorong adanya satu sistem data dan perencanaan perbatasan yang terpadu agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. &ldquo;Perbatasan bukan proyek jangka pendek. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran dan konsistensi. Ukuran keberhasilan negara bukan seberapa cepat membangun pos, tetapi seberapa nyata warga perbatasan merasa diakui, dilindungi, dan dilibatkan,&rdquo; tutupnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan perbatasan negara tidak boleh dipahami semata sebagai garis teritorial.

Anggota DPR Azis Subekti Sebut Jaga Perbatasan Negara Tidak Bisa Tergesa-gesa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/WhatsApp-Image-2025-09-17-at-133737-1037436797.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9). Dalam amanatnya, Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan seluruh pegawai BNPP pada tiga tugas utama. Yakni menjaga perbatasan, menyelesaikan sengketa batas wilayah dan membangun kawasan perbatasan. "Peringatan HUT memang dilakukan dengan sederhana. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi tugas bnpp, yang paling utama ada tiga," kata Tito Karnavian. Menurut&nbsp;Tito, dalam tugas yang pertama menjaga perbatasan, BNPP memiliki pekerjaan untuk menambah jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di kawasan perbatasan negara. Saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasional di bawah BNPP. Ia juga menjelaskan, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo (Jokowi) pernah berpesan agar zona inti dan zona pendukung di PLBN berfungsi semaksimal mungkin. Zona pendukung terus didorong untuk menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat perbatasan "Di samping kita bisa mengoordinasikan semua elemen baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada dalam PLBN. Klo kurang (PLBN) kita memang rencanakan tambah lagi, secara bertahap," tutur Mendagri. Tito melanjutkan, tugas utama BNPP yang kedua adalah menyelesaikan sengketa batas wilayah negara, baik di perbatasan darat dan laut. Sekaligus menyelesaikan garis batas yang belum jelas. Fokus penyelesaian sengketa batas negara wilayah darat, menurutnya, masih banyak terjadi di Kalimantan serta di Timor Leste. Untuk wilayah Kalimantan Utara titik utama terdapat di Sebatik, Krayan. Sedangkan di Timor Leste terdapat di NTT yang berbatasan dengan Distrik Otonomi Oecusse juga dikenal sebagai Oecusse-Ambeno. "Begitu juga dengan Papua Nugini tidak ada sengketa batas, tetapi batasnya mudah dilintasi mudah diterobos dan rapuh," tuturnya. "Belum lagi perbatasan laut , mulai dari natuna, selat malaka, kemudian Sulawesi utara, mudah sekali ditembus," imbuhnya. Tito melanjutkan, tugas BNPP yang ketiga adalah membangun daerah perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan. Dengan pembangunan di kawasan perbatasan sekaligus bisa menjadi zona pengamanan untuk pertahanan kedaulatan NKRI. "Kalau rakyatnya makmur sejahtera menjadi buffer zone, benteng untuk mengamanakan perbatasan mengamanakan kedaulatan. tiga itu tugas Utama, jangan keluar dari situ,"&nbsp;tutupnya.

Dalam amanatnya, Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan seluruh pegawai BNPP pada tiga tugas utama.

Mendagri Tito Ingatkan 3 Tugas Utama BNPP di Perbatasan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/WhatsApp-Image-2024-12-03-at-091611-785288036.jpeg" alt="Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan kegiatan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste." width="100%">
<figcaption>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan kegiatan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI. Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu. "Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT," ujar Ismawan, Selasa&nbsp;(3/12). Ismawan mengatakan, nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL. "Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),"&nbsp;tutur Ismawan. Ismawan menjelaskan, bahwa pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian, sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang. "Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin," tutur Ismawan. Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. "Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang," jelas dia. Untuk PBN yang hilang, lanjut Ismawan, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal. "Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah," katanya. Ismawan menyampaikan, perlu penanganan khusus untuk PBN yang berada di sungai agar konstruksinya lebih kuat, sehingga menghindari pergeseran maupun hilangnya patok akibat tergerus arus air atau banjir yang sering terjadi. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi sarpras pendukung pengamanan perbatasan datat RI-RDTL, diketahui bahwa sebagian besar bangunan pos pamtas dalam kondisi yang baik hingga rusak berat. Beberapa pos yang dipandang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera direnovasi adalah Pos Pamtas Dafala, Fatuha, Pos Auren, dan Pos Haslot karena kondisinya yang rusak berat dan kurang cukup layak untuk dihuni anggota Satgas Pamtas. Selain dari sisi bangunan pos pamtas, sarpras pendukung lainnya yang perlu diperhatikan adalah alsatri, ketersediaan sumber air bersih, sinyal telekomunikasi, dan listrik yang masih sangat minim. "Sebagai sarpras pendukung pengamanan perbatasan, perlu dibangun jalan penghubung yang hanya diperuntukkan bagi satgas pamtas dalam berpatroli seperti yang ada di perbatasan darat RI&ndash;Malaysia di Kalimantan dan tidak dibangun sejajar dengan sungai agar tidak menimbulkan erosi tanah," tegasnya.

BNPP RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

BNPP RI Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL di Sektor Timur NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Satgas-Pamtas3-2266784324.jpg" alt="Ilustrasi prajurit TNI AD. (Mabes TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prajurit TNI AD. (Mabes TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjagaan wilayah perbatasan negara terus dilakukan secara reguler. Pasukan yang dikerahkan pun bergantian. Semua itu demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kali ini giliran pasukan dari Batalyon Infanteri (Yonif) 312/Kala Hitam Brigif/Kujang II yang dikerahkan. Sebanyak 450 prajurit Brigif/Kujang II sudah tiba di Merauke, Papua Selatan. Pada Rabu (23/10), mereka diterima secara langsung oleh Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Andy Setyawan. Melalui akun media sosial resminya, Yonif 312/Kala Hitam Brigif 15/Kujang II menyatakan ratusan prajurit tersebut telah melaksanakan Upacara Penerimaan di Korem 174/Anim Ti Waninggap. &rdquo; Prajurit Kujang siap menjalankan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG statis di Sektor Selatan, Merauke. Para prajurit akan mengisi 21 pos perbatasan,&rdquo; terang Yonif 312/Kala Hitam dalam unggahan mereka. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Satgas-Pamtas4-2782890797.jpg" alt="Ratusan prajurit TNI AD dari Yonif 312/Kala Hitam Brigif/Kujang II siap bertugas di Indonesia-Papua Nugini. (Mabes TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Ratusan prajurit TNI AD dari Yonif 312/Kala Hitam Brigif/Kujang II siap bertugas di Indonesia-Papua Nugini. (Mabes TNI AD)</figcaption>
</figure> Upacara penerimaan itu dipimpin Komandan Korem Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Brigjen TNI Andy Setyawan selaku Komandan Kolakops. Dalam kesempatan itu, Andy Setyawan membacakan arahan dan sambutan yang disampaikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito. Bahwasannya kehadiran para prajurit Kujang di Papua sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pangdam XVII/Cenderawasih menyatakan, Papua adalah wilayah strategis bagi NKRI. &rdquo;Kehadiran TNI di perbatasan tak hanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk mendukung upaya percepatan pembangunan serta melindungi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah perbatasan. Tugas ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di kawasan,&rdquo; pesan pangdam lewat sambutannya. Upacara penerimaan pasukan dari Yonif 312/Kala Hitam turut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dan jajaran forkopimda. Kehadiran para pejabat daerah itu menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas Yonif 312/Kala Hitam yang diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas di kawasan perbatasan. Mereka juga diminta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam melaksanakan tugas negara di Papua.

Batalyon Infanteri (Yonif) 312/Kala Hitam Brigif/Kujang II sebagai personel Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

TNI Kirim Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, 450 Prajurit Batalyon Kujang Tiba di Merauke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-15.34.59.jpeg" alt="Menkumham Yasonna H Laoly. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H Laoly. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 belum berakhir. Apalagi varian omicron menular ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pengawasan pintu gerbang dan perbatasan negara menjadi sorotan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.  “Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena tiga tahun ini pandemi Covid-19 telah melanda negeri ini," ujar Yasonna H. Laoly saat memimpin apel gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam pada Rabu (19/1). Apel gabungan itu merupakan salah satu rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke-72.  Yasonnamengatakan,  pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya WNA maupun WNI ke dalam dan ke luar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus covid-19. Apalagi Covid-19 memiliki beragam varian virus. Terbaru varian omicron yang masuk dari luar negeri.  Di samping pengawasan terhadap antisipasi penularan Covid-19, Yasonna mengingatkan juga kewaspadaan aparat keimigrasian di perbatasan maupun pintu gerbang negara. Sebab, di perbatasan terdapat banyak pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa dari luar negeri.  "Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar para penegak hukum, penjaga perbatasan, dan penjaga kedaulatan," imbuh politikus PDIP itu.  Yasonna juga menyinggung kondisi perairan Batam. Menurut dia, perairan yang berbatasan dengan negara tetangga itu memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana transnasional seperti penyelundupan barang dan orang. Oleh karena itu, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tim itu melibatkan stakeholder dari berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia.  “Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif," tandasnya.

Pandemi Belum Berakhir, Pengawasan Pintu Gerbang Negara Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/com-ang-dari-luar-negeri_hanung-hambara_3102.jpg" alt="Penumpang menunggu proses pengecekan dokumen dan mengecek saturasi serta suhu tubuh di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (31/08/2020). Berbagai langkah dilakukan Satgas Covid-19 terutama bagi mereka yang datang dari luar negeri. Hanung" width="100%">
<figcaption>Penumpang menunggu proses pengecekan dokumen dan mengecek saturasi serta suhu tubuh di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (31/08/2020). Berbagai langkah dilakukan Satgas Covid-19 terutama bagi mereka yang datang dari luar negeri. Hanung</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses perjalanan bisnis penting Indonesia dan Singapura akhirnya dibuka. Kedua negara juga sepakat membuka akses perbatasan untuk perjalanan diplomatik dan kedinasan yang mendesak. Namun, perjalanan biasa atau wisata belum diperbolehkan.  Meski terbatas, akses itu terbuka setelah negosiasi mengenai travel corridor arrangement (TCA) atau reciprocal green lane (RGL) antar kedua negara telah mencapai kata sepakat.  ”Dengan selesainya negosiasi ini, secara resmi pada hari ini pula TCA/RGL saya luncurkan,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam temu media secara daring kemarin (12/10).  Pada hari yang sama, Singapura meluncurkan pengaturan tersebut. Meski begitu, TCA baru akan berlaku pada 26 Oktober. Kedua negara sepakat pengaturan itu berlaku 14 hari setelah ada pengumuman. Perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan proses aplikasi e-imigrasi untuk Indonesia dan safe travel pass untuk Singapura. ”Artinya, kedua negara bakal mulai menerima aplikasi pada 26 Oktober 2020,” ungkap Retno.  Sebelumnya, Indonesia menjalin TCA dengan Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sebagaimana pengaturan TCA dengan negara lain, penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat akan menjadi bagian utama dari pengaturan tersebut. Karena itulah, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting terkait dengan TCA/RGL ini.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/internasional/13/10/2020/petugas-lab-singapura-lalai-233-spesimen-covid-19-tak-sengaja-dibuang/">Petugas Lab Singapura Lalai, 233 Spesimen Covid-19 Tak Sengaja Dibuang</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/internasional/13/10/2020/jadi-mata-mata-untuk-tiongkok-di-as-pria-singapura-dipenjara-14-bulan/">Jadi Mata-Mata untuk Tiongkok di AS, Pria Singapura Dipenjara 14 Bulan</a></li> </ul> Pertama, mengenai syarat bagi pemohon. Wajib warga negara kedua negara dan permanent residents Singapura. Kemudian, bagi pemohon dari Indonesia, harus memiliki sponsor government agency dan enterprises di Singapura untuk mengajukan safe travel pass. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pemohon dari Singapura. Mereka harus memiliki sponsor government/business entity di Indonesia dan mengajukan visa secara online kepada Ditjen Imigrasi Indonesia.  ”WNI tidak memerlukan visa untuk masuk ke Singapura dengan syarat tadi, memiliki sponsor government agency dan enterprises di Singapura dan mengajukan safe travel pass,” paparnya.  Kemudian, pemohon juga diharuskan melakukan tes PCR dua kali. Sebelum berangkat dan setelah tiba di bandara/terminal feri. Pre departure PCR test result nanti dikeluarkan oleh mutually recognized Healthcare Institutions. Daftar recognized Healthcare Institutions akan disampaikan berdasar hasil kesepakatan antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kemenkes Singapura. PCR dilakukan atas biaya sendiri oleh masing-masing applicants.  Untuk sementara, akses yang dibuka hanya dua titik. Yaitu, Tanah Merah Ferry Terminal (Singapura)–Batam Center Ferry Terminal (Batam) serta Bandara International Soekarno-Hatta dan Changi International Airport. Nanti, setiba di Singapura, eligible traveler dari Indonesia wajib melakukan registrasi pada aplikasi TraceTogether dan SafeEntry selama berada di sana. Traveler Singapura juga wajib mendaftar di aplikasi e-HAC dan PeduliLindungi selama berada di Indonesia.  ”Hingga 26 Oktober nanti, tim kedua negara berkoordinasi dan terus mematangkan persiapan pada tingkat teknis,” jelas Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WVhxwq4qKbw&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Indonesia–Singapura Buka Perbatasan, Ini Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/negara-perbatasan.jpg" alt="PENGAWASAN KETAT: Suasana PCR test di Sunway Medical Center, Petaling Jaya, Malaysia. (AMBANG PRIYONGGO FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN KETAT: Suasana PCR test di Sunway Medical Center, Petaling Jaya, Malaysia. (AMBANG PRIYONGGO FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 membuat ruang gerak WNI di luar negeri dibatasi. Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih mendata negara-negara mana saja yang membatasi akses bagi WNI.  Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menuturkan, kebijakan pengetatan perbatasan suatu negara memang berubah-ubah seiring perkembangan Covid-19. Dia mencontohkan, baru-baru ini Uni Eropa (EU) kembali mengubah kebijakannya soal perbatasan karena pandemi. ”Sekalipun melalui kesepakatan EU, pengaturan pembatasan di antara anggota semestinya tidak ada,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (7/9).  Kemudian Malaysia. Sebelum menutup akses untuk WNI, Malaysia membolehkan WNI dan WNA masuk dengan syarat wajib karantina mandiri selama 14 hari. Biaya karantina ditanggung pribadi. ”Singapura juga menerapkan pembatasan serupa,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/09/2020/mulai-hari-ini-wni-dilarang-masuk-malaysia/">Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia</a>  Jika merujuk data safetravel, terdapat 72 negara dengan status merah dan merah kuning. Status merah ini berisi larangan bagi WNI menuju negara tersebut karena kebijakan pengetatan perbatasan. Misalnya Afghanistan. Di sana, pembatasan masuk bagi WNA diterapkan sejak 26 Maret 2020 dan masih berlaku hingga kini. India pun tak jauh beda. Akses masuk hanya terbatas bagi tenaga kesehatan. Begitu pula Arab Saudi yang masih melarang WNA masuk, kecuali residen dan korps diplomatik.  Sementara itu, status merah kuning lebih pada peringatan atas kondisi di negara yang akan dituju. Tingkat kewaspadaannya bervariasi di beberapa wilayah di negara tersebut. Contohnya Korea Selatan. Daegu menjadi wilayah bahaya di negara itu. Sebelumnya, Daegu diketahui sempat di-lockdown karena persebaran Covid-19 yang tinggi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/negara_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Menurut dia, Kemenlu sudah mengeluarkan imbauan agar WNI tidak ke luar negeri terlebih dahulu selama pandemi ini. Selain alasan kesehatan, masih banyak pembatasan yang diberlakukan di berbagai negara. Dia menyebut, pembatasan berkunjung ke suatu negara dalam masa pandemi merupakan keniscayaan.  ”Indonesia sendiri masih menerapkan pembatasan bagi seluruh WNA dengan beberapa pengecualian. Diplomat misalnya,” tegasnya. Meski ada pengaturan khusus melalui essential business corridor yang sudah diterapkan bersama sejumlah negara. Seperti UEA dan Korea Selatan. Itu pun hanya terbatas untuk perjalanan bisnis penting dan keperluan dinas.  Sementara itu, Sekjen DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, larangan WNI masuk ke Malaysia sangat berpengaruh. Terutama karena Malaysia termasuk destinasi yang populer untuk WNI. ”Tidak hanya untuk aktivitas wisata, tapi juga banyak yang berobat ke sana. Terutama Medan ke Penang dan Pontianak ke Kuching,” ujar Pauline kemarin (7/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/07/09/2020/dokter-style-elvis-presley-dari-surabaya-itu-berpulang-karena-covid-19/">Dokter Style Elvis Presley dari Surabaya Itu Berpulang karena Covid-19</a>  Dia menambahkan, Malaysia menjadi salah satu pilihan destinasi untuk bepergian karena harga tiket pesawat yang cukup kompetitif dan bisa diakses hampir dari seluruh Indonesia. ”Dari segi expenses dan makanan juga sesuai dengan orang kita,” ujarnya.  Pauline menjelaskan, pariwisata menjadi sektor yang paling dalam terdampak korona. Dia mengungkapkan, sejak Maret, traffic pemesanan perjalanan dan okupansi hotel merosot sampai 70 persen. ”Tadinya kami masih mengharapkan menjual destinasi-destinasi lain di luar Tiongkok, tapi ternyata semakin hari semakin meluas ke mana-mana,” katanya.  Sementara itu, tidak semua pihak setuju dengan larangan masuk warga Indonesia ke Malaysia. Salah satunya adalah Komite Manajemen Bencana Sarawak (SDMC). Mereka berencana mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan Nasional (NSC) Malaysia agar memberikan pengecualian untuk beberapa warga Indonesia supaya tetap diizinkan masuk Sarawak. Utamanya yang bekerja di bidang konstruksi.  ’’Kami akan memberitahukan hasil dari permohonan tersebut secepatnya,’’ ujar Ketua SDMC Datuk Amar Douglas Uggah Embas seperti dikutip Malaymail. Politikus yang menjabat wakil menteri besar Sarawak itu juga menegaskan, saat ini wilayahnya masih mengikuti aturan pusat. Yaitu, menerapkan larangan masuk bagi penduduk dari 23 negara dalam daftar pemerintah pusat. Larangan itu dikeluarkan untuk mencegah penularan Covid-19. Selama lima hari terakhir, tidak ada kasus positif baru di Sarawak.  Sejak 3 September lalu pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan aturan larangan masuk bagi warga dari negara yang mencatat lebih dari 150 ribu kasus Covid-19. Kebijakan itu berlaku mulai kemarin (7/9). Negara-negara tersebut adalah AS, Brasil, India, Rusia, Peru, Kolombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spanyol, Argentina, Cile, Iran, Bangladesh, Inggris, Arab Saudi, Pakistan, Prancis, Turki, Italia, Jerman, Iraq, Filipina, dan Indonesia.  Sebelumnya hanya ada tiga negara yang masuk blacklist. Lalu bertambah menjadi 12 negara dan kini 23 negara. ’’Pemerintah akan menambah daftar negara yang dianggap berisiko tinggi dan penduduknya dilarang masuk (ke Malaysia, Red),’’ ujar Menteri Besar Keamanan sekaligus Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RPkFvq3ueIE

Imbas Pandemi, 72 Negara Perketat Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/lapangan-golf-malaysia-serobot-wilayah-nkri_m_145666.jpeg" alt="Pemerintah memperbaharui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memperbaharui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Patok batas negara yang berada di wilayah perbatasan sangat rawan dengan pencurian. Tidak hanya itu, wilayah yang berada di ujung daerah pun kerap tidak terawasi, sehingga mudah saja bagi negara tetangga memperluas daerah teritorialnya. Buktinya kini patok batas negara Indonesia kini berada di dalam lapangan golf milik warga Malaysia. Hal itu diketahui oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 131/Braja Sakti yang menemukan satu patok batas negara Indonesia-Malaysia di tengah lapangan golf milik warga Malaysia. Secara teritori, patok batas dengan nomor F210 itu masuk di wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Komandan Yonif 131/Braja Sakti Letkol (Inf) Denni menerangkan, temuan tersebut tengah dirundingkan. Patok F210 adalah patok batas antara Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan Kompleks Wisata Borneo Highland, Sarawak, Malaysia. "Kami sudah sampaikan hal ini langsung kepada pihak Malaysia. Mereka mengaku salah karena membangun lapangan golf di lokasi yang ada patok batas," kata Denni kemarin siang (20/7). Saat ini, lanjut dia, lapangan golf itu tidak difungsikan. Selain itu, selama sembilan bulan mengemban tugas pengamanan wilayah perbatasan darat RI-Malaysia, Yonif 131/Braja Sakti sudah mendata 1.974 patok batas negara di antara total 2.424 patok. "Patok yang sebagian besar belum ditemukan itu tertimbun tanah dan faktor geografis yang ekstrem. Ini mengakibatkan pencarian patok terkendala," jelasnya. Dari jumlah patok yang terdata, 28 patok rusak ringan, 53 patok rusak berat, dan 1 patok bergeser akibat pengerjaan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan. Sejauh ini, setiap pergantian pasukan pengamanan perbatasan, pencarian patok yang belum ditemukan terus diintensifkan. Menurut Denni, patok yang belum ditemukan tersebut bukan hilang, tetapi tertimbun tanah dan rawa. Selama ini, untuk pengawasan di sekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong yang ada patok batas negara, Kementerian Pertahanan memasang sejumlah CCTV. Di luar itu, patok batas negara dipasangi alat sejenis chip yang akan mengeluarkan sinyal khusus jika bergeser. "Baru 420 patok yang terpasang chip. Nanti ditambah lagi," ucap Denni.

Lapangan Golf Malaysia Serobot Wilayah NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jelang-lebaran-pengamanan-perbatasan-negara-diperketat_m_139008.jpeg" alt="Jajaran Polres Bengkayang memeriksa kendaraan yang melintas di Pos Lintas Perbatasan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar, Minggu (18/6)." width="100%">
<figcaption>Jajaran Polres Bengkayang memeriksa kendaraan yang melintas di Pos Lintas Perbatasan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar, Minggu (18/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Bengkayang memperketat keamanan jelang hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Pihaknya memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar. &ldquo;Kegiatan ini berisfat preventif dan preemtif,&rdquo; ujar Kapolres Bengkayang AKBP Permadi Syahids Putra dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Senin (19/6). Kegiatan preventif, mengoptimalkan Pos Batas Jagoi Babang dengan menempatkan empat personel Sabhara Polres di-back up delapan Sabhara Polda dan Unit K 9. Kegiatan utamanya memeriksa kendaraan yang melewati pos perbatasan. Sedangkan preemtif, memberikan imbauan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, agar tidak membawa barang ilegal dari Malaysia. &ldquo;Kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina di perbatasan, mencegah masuknya barang ilegal dari Malaysia,&rdquo; ujar AKBP Permadi. Polisi juga melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengoptimalkan taman bacaan bagi anak-anak di Mapolsek kawasan perbatasan. Tujuannya meningkatkan kesadaran bagi anak-anak di perbatasan untuk gemar membaca. &ldquo;Sejauh ini situasi masih aman terkendali dengan tetap meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan dan memaksimalkan fungsi penempatan personel di wilayah perbatasan,&rdquo; jelas Mantan Kasubdit Reskrimsus Polda Kalbar ini. (kur/fab/JPG)

Jelang Lebaran, Pengamanan Perbatasan Negara Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tni-tambah-kekuatan-di-perbatasan-negara-ada-apa_m_123370.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) akan membangun empat pos di garis batas negara Indonesia&ndash;Malaysia. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan di wilayah perbatasan. Komandan Kodim (Dandim) 0911 Nunukan, Letkol Kav Valian Wicaksono mengungkapkan, pos yang akan dibangun di perbatasan merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Bahwa untuk pengembangan satuan TNI harus merata di seluruh Indonesia. &ldquo;Mungkin sekarang satuan TNI lebih banyak di Pulau Jawa, sehingga ke depan harus dikembangakan dengan kekuatan yang sama di seluruh wilayah di Indonesia,&rdquo; ujar Valian kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Kamis (13/4). Pengembangan tersebut difokuskan di pulau-pulau terluar. Untuk di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie telah menyiapkan 11 titik yang dapat digunakan untuk pengembangan kekuatan satuan TNI. Ia melanjutkan, dari 11 titik yang disiapkan, empat di antaranya terletak di Kabupaten Nunukan yakni, Long Midang, Kecamatan Krayan, Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong dan di Pulau Tinabasan di Nunukan. &ldquo;Empat titik itu lahannya telah dipersiapkan semua oleh Pemprov Kaltara,&rdquo; ujar Valian sapaan akrabnya. Untuk pembanguan empat pos tersebut, segera dilakukan survei langsung ke lahan yang telah ditunjuk. Sebelumnya, harus dilakukan analisa lokasi tersebut, kemungkinan satuan apa yang cocok untuk keemapat pos tersebut. Apakah satuan TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU). Menurutnya, untuk penempatan satuan akan dilihat dari segi geografis. Hal tersebut sangat menentukan satuan apa yang cocok untuk keempat pos yang akan dibangun. Namun, yang terpenting adalah pos tersebut dibangun untuk menambah kekuatan TNI di perbatasan. &ldquo;Nanti dilihat apakah pos itu akan ditempatkan satuan persenjataan atau kecabangan,&rdquo; tambahnya. Pada Selasa (11/4) lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BP2D-P2) Provinsi Kaltara, &nbsp;Frederick Ellia Gukang menyampaikan lokasi rencana pembanguan markas TNI. Bahwa lokasi rencana pembangunan markas TNI di Kaltara berubah dari rencana awal. Sebelumnya, rencana tersebut akan dibangun di Long Nawang, Long Midang, dan Tau Lumbis Kabupaten Nunukan. Penetapan tiga lokasi itu, setelah pemerintah pusat melalui Deputi Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) berkunjung langsung ke Kaltara belum lama ini. Dari kunjungan itu didapatkan titik strategis dan prioritas utama untuk penempatan lokasi awal yang akan segera dibangun markas TNI. &ldquo;Jadi, titik yang sekarang itu sudah ada perubahan dari lokasi awal,&rdquo; jelasnya kepada Radar Kaltara belum lama ini. Dia menambahkan, berdasarkan rekomendasi Pemprov Kaltara, setidaknya ada 11 lokasi yang diusulkan agar dilaksanakan penempatan TNI, dan akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap. Yaitu, Tau Lumbis, Long Midang, dan Long Nawang sebagai daerah perbatasan. Selanjutnya Bunyu potensi pengawalan Ambalat, Tanah Kuning kawasan industri, Liagu pembangunan dan perlintasan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan), Pa Pani (desa baru) kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), Long Pujungan, Long Layu, Long Batu dan Tinabasan. (nal/eza/fab/JPG)

TNI Tambah Kekuatan di Perbatasan Negara, Ada Apa?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbatasan negara

Berita Terkini