<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240506-WA0000_2-1384809596.jpg" alt="ILUSTRASI. Perbankan nasional masih sangat aman untuk menyimpan uang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Perbankan nasional masih sangat aman untuk menyimpan uang.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang mengingat lembaga keuangan itu diawasi dengan ketat oleh regulator.&nbsp; Piter juga menyampaikan, masyarakat tak perlu khawatir dan harus tetap percaya terhadap kinerja perbankan nasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Menyimpan uang di bank sangat aman. Malah dibandingkan emas, simpanan di bank lebih likuid bisa digunakan untuk belanja dengan kartu debit. Bank adalah lembaga keuangan yg sangat ketat diawasi,&rdquo; kata Piter dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/5).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun pada sisi yang lain, nasabah tetap harus berhati-hati dan memastikan bank yang sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap bank. Dengan begitu, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dapat dijaga oleh bank</div> <div>&nbsp;</div> <div>LPS menjamin simpanan nasabah pada satu bank dengan maksimal saldo Rp 2 miliar. Apabila lebih dari Rp 2 miliar, maka akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS antara lain berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya. Sebelumnya pada 23 April lalu, akun media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Akun tersebut menyebarkan informasi sesat dengan narasi kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos. Selain itu, pengunggah juga mengajak masyarakat untuk menarik uangnya yang ada di BRI dan menyimpannya sendiri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal ini telah ditegaskan oleh BRI bahwa video "Uang hilang di BRI adalah efek dari Pemilu untuk serangan Bansos" tersebut tidak benar dan tidak berdasar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Terkait video hoaks uang hilang yang beredar di sosial media belum lama ini, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sosial media secara positif.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. "BRI juga terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada nasabah, serta masyarakat untuk dapat bertransaksi aman dan nyaman. Hal tersebut tak lepas dari masih adanya berbagai modus penipuan&nbsp;online&nbsp;atau&nbsp;social engineering," kata dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satu yang marak terjadi yaitu modus penipuan melalui permintaan untuk meng-klik sebuah&nbsp;file&nbsp;undangan pernikahan berformat APK di WhatsApp (WA). BRI mengimbau nasabah agar lebih berhati-hati dan tidak mengunduh, menginstal, maupun mengakses aplikasi tidak resmi.</div> Selain itu, Hendy mengimbau nasabah untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain dan pihak yang mengatasnamakan BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan (nomor rekening, nomor kartu, PIN,&nbsp;user,&nbsp;password, OTP, dan sebagainya) melalui saluran, tautan atau&nbsp;website&nbsp;dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

LPS menjamin simpanan nasabah pada satu bank dengan maksimal saldo Rp 2 miliar. Apabila lebih, maka akan diselesaikan oleh tim likuidasi.

Ekonom: Perbankan Nasional Tempat yang Sangat Aman untuk Simpan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/umkm-gresik-1.jpg" alt="ILUSTRASI. UMKM yang memanfaatkan KUR BRI." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. UMKM yang memanfaatkan KUR BRI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kabar gembira bagi pelaku usaha karena Kredit Usaha Rakyat 2024 akan segera dibuka. Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut dengan KUR adalah program pemerintah yang memberikan akses bantuan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (KUR). Bagi para pelaku usaha yang kekurangan modal atau butuh tambahan modal, bisa mengajukan pinjaman ini. Salah satu bank yang menyediakan atau menyalurkan pinjaman ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berikut syarat dan ketentuan pengajuan KUR BRI 2024 dikutip dari laman resmi bri.co.id, Senin (15/1). Syarat dan Ketentuan Calon Debitur KUR BRI 2024 Dalam pinjaman ini KUR dibagi menjadi beberapa bagian yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. KUR Mikro Bank BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak</li> <li style="font-weight: 400;">Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan</li> <li style="font-weight: 400;">Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit</li> <li style="font-weight: 400;">Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha</li> </ol> KUR TKI BANK BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.</li> <li style="font-weight: 400;">Persyaratan administrasi</li> </ol> - Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga - Perjanjian kerja dengan pengguna jasa - Perjanjian penempatan - Paspor - Visa - Persyaratan lainnya sesuai ketentuan KUR Kecil BANK BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Mempunyai usaha produktif dan layak</li> <li style="font-weight: 400;">Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit</li> <li style="font-weight: 400;">Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan</li> <li style="font-weight: 400;">Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan</li> </ol> Syarat dan Ketentuan Pinjaman &nbsp;KUR BRI 2024 KUR Mikro Bank BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur</li> <li style="font-weight: 400;">Jenis Pinjaman</li> </ol> - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Suku bunga 6% efektif per tahun</li> <li style="font-weight: 400;">bebas biaya administrasi dan provisi</li> </ol> KUR Kecil Bank BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Pinjaman Rp 50 &ndash; Rp 500 juta</li> <li style="font-weight: 400;">Jenis Pinjaman</li> <li style="font-weight: 400;">- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun</li> <li style="font-weight: 400;">- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun</li> <li style="font-weight: 400;">Suku bunga 6% efektif per tahun</li> <li style="font-weight: 400;">Agunan sesuai dengan peraturan bank</li> </ol> KUR TKI Bank BRI <ol> <li style="font-weight: 400;">Maksimum Pinjaman Rp25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah</li> <li style="font-weight: 400;">Suku bunga 6% efektif per tahun</li> <li style="font-weight: 400;">bebas biaya administrasi dan provisi</li> <li style="font-weight: 400;">Maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun atau berdasarkan pada kontrak kerja</li> <li style="font-weight: 400;">Penempatan: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia</li> </ol> Cara pengajuan KUR BRI 2024 online Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman KUR BRI secara online, bisa mengakses laman&nbsp;<a href="http://kur.bri.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kur.bri.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1705416559089000&amp;usg=AOvVaw3ZBex89v6MOG4yM1Ex-jcf">kur.bri.co.id</a>. Meski begitu, pemohon tetap harus menjalani survei secara fisik. Selain itu, pemohon juga akan diarahkan ke unit kerja BRI terdekat untuk proses selanjutnya, termasuk penandatanganan dokumen. Berikut cara mengajukan pinjaman KUR BRI 2024 secara online: <ol> <li style="font-weight: 400;">Akses laman&nbsp;<a href="http://kur.bri.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kur.bri.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1705416559089000&amp;usg=AOvVaw3ZBex89v6MOG4yM1Ex-jcf">kur.bri.co.id</a>&nbsp;untuk mengajukan pinjaman KUR BRI online</li> <li style="font-weight: 400;">Pilih "Ajukan Pinjaman"</li> <li style="font-weight: 400;">Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.</li> <li style="font-weight: 400;">Jika Anda tidak memiliki akun di halaman tersebut, pilih "Daftar" Bisa juga dengan mendaftar melalui akun Google.</li> <li style="font-weight: 400;">Tunggu verifikasi yang dikirim pihak BRI melalui e-mail yang telah didaftarkan. Setelah akun sudah jadi, lagin kembali di laman&nbsp;<a href="https://kur.bri.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://kur.bri.co.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1705416559089000&amp;usg=AOvVaw2aRM0pRXJEwG33EKFGCgFf">https://kur.bri.co.id/</a>&nbsp;menggunakan email dan password.</li> <li style="font-weight: 400;">Klik "Ajukan Pinjaman KUR". Baca dengan teliti halaman syarat dan ketentuan, kemudian klik &ldquo;Saya adalah nasabah BRI&rdquo; serta &ldquo;Setuju dan Ajukan Pinjaman&rdquo;.</li> <li style="font-weight: 400;">Klik I&rsquo;m not a Robot Isi informasi data diri secara lengkap (nama lengkap, NIK, alamat, nama ibu kandung, dan lainnya).</li> <li style="font-weight: 400;">Isi data usaha dengan lengkap (jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening BRI, dan lainnya).</li> <li style="font-weight: 400;">Unggah beberapa dokumen seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, serta foto usaha.</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;Klik Selanjutnya untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman.</li> <li style="font-weight: 400;">Isi data pengajuan (nominal pengajuan dan tenor).</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;Klik Hitung angsuran untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar.</li> <li style="font-weight: 400;">Klik Ajukan pinjaman.</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;Setelah itu akan muncul halaman pengajuan informasi mengenai pinjaman disetujui atau tidak.</li> <li style="font-weight: 400;">Nasabah juga bisa datang langsung ke kantor BRI terdekat untuk pengajuan KUR dengan membawa semua dokumen persyaratan.&nbsp;</li> </ol> Demikian adalah persyaratan dan cara pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari persyaratan hingga cara pengajuan.

Calon debitur KUR mikro tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.

Berikut Syarat dan Cara Pengajuan Pinjaman KUR BRI 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/sunarso-bri-3741411278.jpg" alt="Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu harus untung. Ini didasari pada dua nilai yang perlu dipenuhi, yaitu nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Sunarso di hadapan insan BUMN dalam acara peresmian The Gade Tower milik Pegadaian di Jakarta Pusat, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, enggak bisa ngomong, kalau kita (BUMN) kan yang penting menyejahterakan masyarakat. Trus perusahaannya rugi, enggak masalah. Yo, enggak bisa," kata Sunarso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarso menyebut, ada pihak-pihak yang mengatakan BUMN itu tidak harus untung. Namun, hal itu mengusik prinsipnya, lantaran jika begitu maka BUMN diperbolehkan untuk rugi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Dirut Pegadaian ini, secara tegas menilai bahwa pemikiran semacam itu adalah salah. Pasalnya, menurut sejumlah undang-undang yang telah berlaku orientasi BUMN adalah profit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Boleh enggak bumn rugi? Silahkan saja kalau mau memilih seperti itu. Kalau saya terus terang saja, menanggapinya dengan keras dan menantang. Yang berani berpendapat BUMN tidak harus untung, menurut saya adalah salah," tegas Sunarso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena, BUMN itu harus untung. Wong bentuknya PT kok bentuknya. Semua disitu undang undang mengatakan bahwa orientasinya adalah profit. Dan, dari keuntungan, kemudian kita akan mencreate sosial value membagikan kepada msyarakat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Sunarso juga berpesan bahwa sosial value yang diberikan oleh BUMN kepada masyarakat harus berasal dari keuntungan. Sehingga dengan begitu, tidak akan membuat tumbang BUMN itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ibarat pohon, BUMN itu, tugas profesional BUMN adalah merawat pohon itu agar berbuah lebat. Buahnya yang kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, jangan pohonnya yang ditebang. Kalau bumn boleh rugi, maka orang bisa saja bawa kapak untuk nebang pohonnya," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Sunarso menyebut, pohon yang dimaksud bisa berupa kredit yang diambil kemudian macet. Lalu, meminta proyek pengadaan dengan melakukan mark up biaya hingga BUMN-nya rugi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan enggak ada yang tanggung jawab, sama saja dengan menebang pohonnya. Maka, jadilah profesional yang memelihara BUMN ini, agar berbuah lebat dan buahnya lah yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pada tahun 2022, BRI telah berhasil menyerahkan keuntungan kepada negara mencapai Rp 35 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp 12 triliun pajak BRI kepada negara, sedangkan Rp 23 triliun dividen kepada negara yang menjadi pemegang saham. Adapun total dividen yang dibagikan BRI pada kinerja tahun 2022 mencapai Rp 43 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kan yang penting menyejahterakan masyarakat. Trus perusahaannya rugi, enggak masalah. Yo, enggak bisa," kata Sunarso.

Ada Pihak Bilang BUMN Tak Harus Untung yang Penting Sejahterakan Masyarakat, Bos BRI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/Pengerajin-Ikan-Kering-Miftahul-Hayat-3-3443996542.jpg" alt="Pekerja menjemur ikan yang diasinkan di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) 2023 bagi pelaku UMKM, naik 20,64 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp373 t" width="100%">
<figcaption>Pekerja menjemur ikan yang diasinkan di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) 2023 bagi pelaku UMKM, naik 20,64 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp373 t</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank umum swasta domestik menjadi kontributor pertumbuhan kredit selama September 2023. Besaran kontribusinya mencapai 12,19 persen year-on-year (YoY). Meski, kondisi saat ini persaingan tingkat suku bunga makin ketat dan kompetitif. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia) mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp 112,42 triliun hingga kuartal III 2023. Lebih rinci, pertumbuhan kredit community financial services (CFS) untuk segmen ritel dan non-ritel sebesar 8,9 persen YoY menjadi Rp 71,70 triliun. Khusus, untuk kredit CFS segmen ritel mampu tumbuh double digit sebanyak 13,3 persen YoY menjadi Rp 42,75 triliun. "Utamanya dari pembiayaan otomotif anak perusahaan yang tumbuh 23,9 persen (YoY) serta bisnis kartu kredit dan KTA (kredit tanpa aguanan) tumbuh 21,5 persen (YoY). Segmen CFS ritel secara kuartalan membukukan pertumbuhan 3 persen," ungkap Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria, Rabu (1/11). Untuk kredit CFS non-ritel, lanjut dia, ditopang oleh pertumbuhan kredit segmen usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga mampu tumbuh 3,1 persen secara tahunan menjadi Rp 28,95 triliun. Sedangkan secara kuartalan tumbuh 3,7 persen. Kredit segmen UKM membukukan pertumbuhan 6,2 persen YoY senilai Rp 13,39 triliun. Sedangkan, untuk kredit komersil dalam business banking naik 2,6 persen YoY. Dari Rp 10,31 triliun menjadi Rp 10,58 triliun. "Kami berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan pada segmen usaha kecil dan menengah. Terus berupaya agar momentum pertumbuhan kredit segmen non-ritel masih dapat terus berlangsung pada kuartal selanjutnya," ujar Taswin. Membaiknya pendapatan dari komposisi pembiayaan, membuat Maybank Indonesia membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 1,66 triliun per akhir September 2023. Jumlah tersebut naik 11,8 persen dari Rp1,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar 5,2 persen YoY sebanyak Rp 205,6 triliun. Dengan pertumbuhan tertinggi dari UKM yang meningkat 8,1 persen YoY. Kemudian diikuti corporate banking naik 6 persen YoY dan consumer banking tumbuh 5,9 persen. "Pertumbuhan kredit retail dikontribusikan dari kredit pemilikan mobil yang tumbuh 11,5 persen YoY dan kredit pemilikan rumah (KPR) yang naik 2,7 persen YoY," ungkap Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan. Dia juga memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Tecermin dari rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) gross CIMB Niaga yang membaik dari 3,6 persen ke 2,4 persen dalam setahun. Pada periode yang sama, CIMB Niaga telah meraih return on equity sebesar 15,4 persen. Naik dari 12,9 persen pada periode sembilan bulan pertama tahun lalu. "Kami senantiasa memberikan profitabilitas dan imbal hasil modal yang menarik bagi pemegang saham," ujar Lani. Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 12,3 persen secara tahunan mencapai Rp 766,1 triliun per September 2023. Kredit UKM menjadi segmen dengan pertumbuhan kredit tertinggi. Yaitu naik 16,4 persen YoY menjadi Rp 104,8 triliun. Untuk, kredit korporasi tumbuh 12,2 persen YoY mencapai Rp 343,5 triliun, dan kredit komersial naik 6,5 persen YoY sebesar Rp 121,0 triliun. Di segmen kredit konsumer, KPR tumbuh 11,5 persen YoY menjadi Rp 117,9 triliun. Untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat 22,1 persen YoY menjadi Rp 53,5 triliun. Saldo outstanding kartu kredit dan pinjaman individu juga tumbuh 15,3 persen YoY menjadi Rp 15 triliun. Dengan demikian, total portofolio kredit konsumer naik 14,4 persen YoY menjadi Rp 189,6 triliun. "Solidnya peningkatan kredit salah satunya didorong oleh pelaksanaan BCA Expo 2023 di kuartal III tahun ini, melanjutkan kesuksesan BCA Expoversary 2023 pada Februari lalu. Kami melihat permintaan kredit konsumer yang masih solid," terang Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja

Rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) gross CIMB Niaga yang membaik dari 3,6 persen ke 2,4 persen dalam setahun.

Bank Umum Swasta Dominasi Pertumbuhan Kredit Nasional, Siapa Juaranya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Silicon-Valley-Bank-CNBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) telah menekan saham perbankan secara global. Meski pemerintah Amerika Serikat (AS) menjamin simpanan para deposan, para investor khawatir runtuhnya bank yang mendanai start-up itu bakal memicu krisis keuangan lebih luas.  Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, kebangkrutan SVB bisa menjadi pelajaran.  Bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi secara serentak di berbagai negara bisa menimbulkan kenaikan risiko perbankan yang cukup serius. Karena itu, perbankan nasional perlu hati-hati menyusun strategi, terutama terkait manajemen risiko.  Menurut dia, efek SVB sejauh ini cenderung terkait dengan pendanaan start-up. Sebab, saat era dana murah atau quantitative easing di AS, banyak perusahaan rintisan yang mendapat suntikan permodalan lewat bank tersebut.  Di sisi lain, OJK menilai penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS pada 10 Maret lalu tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, bank-bank di tanah air tidak memberikan kredit dan investasi kepada perusahaan teknologi start-up maupun kripto. Berbeda dengan SVB dan perbankan di AS. ’’Oleh karena itu, OJK mengharapkan agar masyarakat dan industri tidak terpengaruh terhadap berbagai spekulasi yang berkembang,” imbuhnya.  Indonesia setelah krisis keuangan 1998 telah melakukan langkah-langkah mendasar untuk penguatan kelembagaan, infrastruktur hukum, dan penguatan tata kelola, serta perlindungan nasabah yang telah menciptakan sistem perbankan yang kuat, resilien, dan stabil. Hal itu tecermin dari kinerja industri perbankan yang terjaga dan solid. Bahkan, tetap tumbuh positif di tengah tekanan perekonomian domestik dan global.  Saat ini, kinerja likuiditas AL/NCD dan AL/DPK berada di atas threshold. Masing-masing sebesar 129,64 persen dan 29,13 persen. Jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Aset perbankan juga terjaga pada komposisi proporsional. Komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang didominasi oleh current account and saving account (CASA) atau dana murah yang semakin meningkat. Sehingga tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Begitu pula, risiko kredit, risiko pasar, permodalan, dan profitabilitas masih tumbuh positif.  ’’Selain itu, saat ini tidak ada bank umum di Indonesia yang masuk dalam kategori bank dalam resolusi. Yakni, bank yang mengalami kesulitan keuangan, membahayakan kelangsungan usahanya, dan tidak dapat disehatkan,” kata Dian.  OJK berkomitmen untuk terus melakukan berbagai langkah kebijakan kolaboratif dan sinergi dengan BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Baik secara langsung maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi dampak dan tekanan global yang mungkin terjadi.  Dian menegaskan, lembaganya akan terus meningkatkan pemantauan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi secara global dan implikasinya terhadap perbankan Indonesia.

SVB Bangkrut, OJK Pastikan Perbankan Nasional Tidak Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IHSG-Ditutup-Menguat-Jelang-Libur-Lebaran-280422-sgd-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Maspion Tbk (BMAS) akhirnya resmi menjadi anak usaha dari raksasa finansial Thailand Kasikorn Vision Financial Company Pte Ltd. Di tengah strategi baru, potensi hubungan bilateral Indonesia-Thailand menjadi salah satu yang dilirik. Mereka berharap fondasi di dua negara tersebut bisa meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral dua negara.  Plt Direktur Utama BMAS Endah Winarni menyatakan, strategi perbankan sebenarnya tak berubah drastis dengan adanya penambahan bagian Kasikorn menjadi 67,5 persen dari total saham. Meski saat ini BMAS hanya menyimpan 9,99 persen saham, mereka yakin bahwa filosofi perusahaan masih tetap.  "Soal branding, kami juga masih akan menyimpan nama tersebut. Karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan nama itu," ucapnya di Surabaya, Senin.  Namun, ada beberapa segmen kredit baru yang diincar. Misalnya, segmen korporasi yang selama ini berkontribusi 5 persen dari total kredit. Tahun depan dia bakal mulai mencari konsumen korporat untuk didukung secara finansial.  "Harapannya, di masa depan, kontribusinya bisa mencapai 10 persen," ujarnya.  Pihaknya juga menargetkan bisa menumbuhkan kredit ritel hingga mencapai 5 persen dari total kredit. Dia menyatakan, dua segmen tersebut memang sudah dikuasai induk usaha di Thailand.  BMAS pun berencana memanfaatkan jaringan di dua negara guna memfasilitasi investasi atau pembiayaan dari bisnis. Perseroan juga bakal mengumpulkan pebisnis untuk mencocokkan potensi bisnis dua arah.  "Hubungan ekonomi dua negara sudah cukup ideal. Misalnya, LCS (local currency settlement), yang sudah ada bagi Indonesia dan Thailand," paparnya.

Jadi Anak Usaha Kasikorn, BMAS Yakin Bisa jaga Filosofi Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220815-WA0053.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan syariah bersama asosiasi mendukung penghapusan kewajiban pemisahan alias spin off unit usaha syariah (UUS) dari bank induk pada 2023. Sebab, dinilai tidak signifikan mengoptimalkan kinerja industri bank syariah ke depan. Justru, akan meningkatkan risiko bank bangkrut lantaran modal yang terbatas.  Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Pandji P. Djajanegara menilai, penerapan kebijakan spin-off UUS pada 2023 dikhawatirkan kontra produktif dari tujuan tersebut. Alih-alih mempercepat pertumbuhan market share, malah bakal membuat perbankan syariah tidak kompetitif.  "Jika kewajiban spin-off diterapkan pada 2023, maka akan lahir sekitar 21 Bank Umum Syariah (BUS) baru dengan modal cekak dan kemampuan terbatas," ucapnya dalam Bahasan Perbankan Syariah di Graha CIMB Niaga, kemarin (15/8).  Hal tersebut bertentangan dengan arahan konsolidasi perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yakni, mendorong penguatan modal untuk menghadapi krisis finansial di masa mendatang serta menghadapi skala bisnis lebih besar.  Data OJK juga menunjukkan, market share perbankan Syariah masih di kisaran 6,7 persen per Desember 2021. Masih ada gap yang besar terhadap roadmap Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2024 sebesar 20 persen pangsa pasar dari keseluruhan industri keuangan syariah.  Dari kinerja lima tahun terakhir, UUS terbukti dapat berkontribusi lebih terhadap share bank induknya. Kontribusi rata-rata aset lima besar UUS terhadap share bank induk mencapai 14 persen.  Artinya, jika model bisnis UUS dipertahankan maka bisa diandalkan untuk mempercepat pencapaian target 20 persen aset perbankan nasional 2024. Menurut Pandji, ketika UUS harus berubah menjadi BUS maka akan memperburuk pelayanan terhadap nasabah dan masyarakat.  Karena BUS hasil spin-off dengan modal kecil belum dapat menyediakan infrastruktur dan tenaga ahli yang setara dengan bank induknya. Padahal, selama ini nasabah telah merasakan standar pelayanan yang memuaskan dari bank induk. Misalnya, layanan perbankan digital melalui super app maupun internet banking.  "Apalagi bila ditambah penyesuaian pricing pembiayaan BUS hasil spin-off akan menjadi lebih tinggi karena keterbatasan likuiditas, sumber dana yang mahal dan rating bank rendah. Kondisi ini akan merugikan sekitar 6,5 juta nasabah UUS. Jika hal ini terjadi, dampak lanjutannya bisa menggerus risiko reputasi perbankan syariah," ujarnya.  Dia menegaskan, kewajiban spin-off UUS tahun depan perlu ditinjau ulang. Karena bisa berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.  Pelemahan tersebut bisa terjadi lantaran penambahan jumlah entitas dengan skala ekonomi yang relatif kecil. Sehingga tidak akan melahirkan ekosistem industri keuangan yang cepat dan pesat.  Apalagi, pada konteks yang lebih luas, kondisi makro ekonomi saat ini juga tidak kondusif. Bank induk dari UUS masih berfokus pada penjagaan kualitas aset akibat pandemi dan pemulihan. Di sisi lain, juga tetap waspada terhadap ancaman potensi resesi global.  Hasil riset IFSB Islamic Finance Stability Report 2021 menunjukkan, bahwa skala aset perbankan syariah Indonesia berada di urutan nomor 20 di dunia. Kalah dari Oman dan Banglades. Aset perbankan syariah Indonesia hanya USD 46 miliar atau 2,8 persen dari target yang seharusnya dicapai di 2023.  "Jadi maaf-maaf, kalau terjadi apa-apa dengan perbankan syariah kita, efeknya ke ekonomi nasional tidak sistemik," kata Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Hurriyah El Islamy.  Dia menyebutkan sejumlah faktor penghambat pengembangan perbankan syariah Indonesia. Yakni, ekosistem perundang-undangan dan sistem yang belum memberikan dukungan optimal untuk perkembangan industri perbankan syariah, belum terbentuk level playing field, dan keterbatasan ruang lingkup diiringi skalabilitas yang sangat rendah. Ditambah, kurangnya economy of scale yang membuat kurang kompetitif, cost of fund relatif tinggi, serta kurangnya edukasi, literasi dan awareness.  Hurriyah menjelaskan, perbankan syariah muncul karena riba diharamkan. Kalau perbankan syariah dipaksa berpola seperti konvensional, sedangkan konsep syariah tidak mengizinkannnya maka akan menjadi rumit. Dalam menjalankan perbankan syariah berdasarkan perundang-undangan ibarat dalam membuat cake harus menggunakan loyang.  Sedangkan, loyang yang dipakai saat ini untuk mengembangkan perbankan syariah terlalu kaku. Akibatnya tidak memberikan kesempatan yang optimal kepada perbankan syariah. Makanya, sudah saatnya direvisi atau di-review kembali.  "Makanya sangat perlu dilakukan reformasi perundang-undangan dan peraturan perbankan syariah," tegasnya.  Selain itu, perlu perbaikan peraturan, sarana dan prasarana untuk menciptakan level playing field yang sama dengan bank konvensional. Perluasan ruang lingkup jenis kegiatan dan counterpart perlu untuk peningkatan skalabilitas bank syariah.  "Dalam hal ini, perlu diterapkan bisnis universal. Sementara tantangan kurang kompetitif bisa diatasi dengan menerapkan dua banking leverage model," tandasnya.

Perlu Reformasi untuk Tingkatkan Kinerja Bank Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/LIVIN2.jpg" alt="Nasabah Bank Mandiri memanfaatkan alikasi Livin" width="100%">
<figcaption>Nasabah Bank Mandiri memanfaatkan alikasi Livin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan teknologi yang pesat turut mengubah pola kebutuhan transaksi masyarakat. Pandemi Covid-19 turut mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Salah satunya, BI Fast sebagai solusi nasabah dalam melakukan transfer antarbank yang cepat, murah, aman, dan andal.  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan promo biaya transfer Rp 77 per transaksi antarbank dengan BI Fast melalui aplikasi Livin' by Mandiri. Potongan biaya tersebut seiring menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Program tersebut akan berlangsung pada 16-18 Agustus 2022.  SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menuturkan, promo khusus kemerdekaan itu juga bertujuan untuk meningkatkan awareness dan frekuensi transaksi masyarakat pada layanan BI Fast. "Program ini tetap bisa dilakukan secara realtime 24 jam per 7 hari dengan limit sama seperti periode normal, yaitu Rp 250 juta serta tanpa batas jumlah transaksi," jelasnya.  Menurut dia, BI Fast mulai menjadi solusi pilihan nasabah dalam melakukan transfer antarbank sejak diluncurkan Desember 2021 lalu. Hingga Juli 2022, total transaksi BI Fast di Bank Mandiri mencapai lebih dari 130 juta transaksi. Dengan akumulasi nominal mencapai lebih dari Rp 400 Triliun.  Thomas telah menyiapkan edukasi cara melakukan transfer BI Fast bagi nasabah untuk menyosialisasikan layanan BI Fast pada super app Livin' by Mandiri. Bank berlogo pita emas itu bakal terus melakukan kolaborasi program promosi dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus meningkatkan pemanfaatan layanan BI Fast.  Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) telah memproses 67 juta transaksi BI Fast senilai Rp 271 triliun sampai Juni 2022. Presiden Direktur BCA Jahja Setiadtmadja menilai, inisiatif BI membuat sistem pembayaran Indonesia semakin maju, modern, dan up to date.  "Pengembangan solusi digital secara konsisten menjadi modal utama untuk mempertahankan kekuatan BCA di segmen perbankan transaksi," ungkapnya.

Promo HUT RI, Biaya Transfer Lewat BI Fast Cuma Rp 77

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BCA-Digital.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyetujui pemecahan saham yang beredar alias stock split. Rasionya adalah 1 banding 5. Artinya, 1 saham yang beredar saat ini bakal dipecah menjadi 5 bonds baru.  "Aksi korporasi ini diharapkan membuat harga saham BCA lebih terjangkau oleh investor ritel," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja seusai RUPSLB Kamis (23/9).  Menurut dia, investor ritel, termasuk generasi milenial di pasar modal Indonesia, memiliki ketertarikan yang kuat untuk berinvestasi di emiten berkode BBCA. Harapannya, saham BBCA lebih terjangkau bagi milenial.  "Juga dilandasi komitmen BCA dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia," tuturnya.  Saat ini nilai nominal per saham BCA Rp 62,5 dan saat stock split akan menjadi Rp 12,5. Namun, mengacu harga pasar beberapa waktu terakhir berkisar Rp 32 ribu, setelah pemecahan bonds harganya sekitar Rp 6.400 per lembar.  Dengan begitu, investor dapat membeli 1 lot saham BBCA dengan harga sekitar Rp 640 ribu. Nilai tersebut lebih rendah daripada harga saat ini di kisaran Rp 3,2 juta.  Jahja menyebutkan, perseroan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memproses stock split. "Perkiraannya rampung pada Oktober 2021," ujarnya.  Hingga perdagangan tutup, saham BCA menguat 125 poin atau 0,38 persen di level Rp 32.900 per saham.

Stock Split, BCA Jangkau Investor Ritel Lebih Luas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transformasi digital memperluas akses layanan perbankan tanpa batas. Bank pun bebas memilih strategi bisnis. Namun, mereka harus memperhatikan kemampuan keuangan dan aspek non keuangan perusahaan.  "Seperti infrastruktur teknologi dan SDM (sumber daya manusia)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana secara virtual Selasa (7/9).  Dia menegaskan, Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 menjadi acuan perbankan dalam menjalankan aktivitas layanan digital. Baik beroperasi melalui pendirian bank baru sebagai bank digital maupun transformasi dari bank konvensional menjadi bank digital.  "Bagi investor yang ingin mengakuisisi bank yang sudah ada untuk mendukung konsolidasi, tentu kami akan sambut baik upaya-upaya itu," katanya.  Menurut dia, langkah tersebut akan mempercepat konsolidasi sektor perbankan nasional. Dengan demikian, transformasi digital makin membantu perekonomian nasional untuk segera bangkit. Di sisi lain, OJK tidak menampik fenomena tersebut dimanfaatkan sebagai gimmick marketing dengan embel-embel bank digital. Karena itu, otoritas tersebut menyiapkan penilaian tingkat digitalisasi perbankan.  "OJK mencermati adanya unsur gimmick marketing. Hanya mengklaim sebagai bank digital untuk membuat harga sahamnya naik," ungkap Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK Anung Herlianto.  Dia menjelaskan, asesmen tersebut menilai lima aspek. Yakni, strategi digital, organisasi dan budaya, teknologi, operasional, serta konsumen. Anung mengklaim, standar asesmen tersebut sudah diuji coba.  Hasilnya, digital maturity perbankan secara industri berdasar aspek strategi sudah 53 persen. Namun, dari sisi organisasi dan budaya baru 44 persen.  "Tanpa menyebut diri sebagai bank digital, bank sudah mempersiapkan infrastruktur digital sekitar 65 persen, aspek operasional penerapan digitalisasi sebesar 42 persen, dan costumer appetite untuk masuk ke layanan digital 49 persen," bebernya.

OJK Cermati Gimmick Marketing Bank Digital Agar Saham Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbankan nasional

Berita Terkini