<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/iB3QBzeVvqxfS3uV84mlaTo4gRX1KohtkldoGXHX-1-717806383.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh GNB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Ia menyetujui usulan membentuk tim reformasi kepolisian. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh GNB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Ia menyetujui usulan membentuk tim reformasi kepolisian. (Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal membentuk komisi atau tim reformasi Polri. Upaya tersebut mendapatkan dukungan publik, selama tujuannya untuk perbaikan sistem korps Bhayangkara. Dukungan rencana pembentukan tim reformasi Polri itu diantaranya disampaikan Adam Souwakil, Ketua Ikatan Mahasiswa Satu Nusa. Dia mengatakan bahwa rencana Prabowo itu terdengar progresif dan penuh harapan. Tetapi, di balik gagasan itu tersimpan potensi persoalan serius jika tidak dirancang dengan cermat. "Karena reformasi kepolisian bukan sekadar proyek politik jangka pendek," katanya, Jumat (12/9) malam. Lebih dari itu, tim reformasi Polri harus menjadi agenda berkelanjutan yang akan menjamin kredibilitas lembaga penegak hukum sekaligus stabilitas negara. Dia lantas menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, pembentukan tim reformasi Polri bisa berisiko dipahami masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan Presiden terhadap kepemimpinan Kapolri saat ini. Jika narasi ini dibiarkan tumbuh, maka legitimasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa terkikis hanya karena desakan opini publik yang seringkali bersifat reaktif dan emosional. "Padahal, setiap pergantian pucuk pimpinan Polri harus didasarkan pada tujuan evaluasi dan pertimbangan strategi," kata Adam. Pergantian pucuk pimpinan Polri bukan sekadar tekanan massa. Berikutnya, Adam menyampaikan tim reformasi berpotensi menjadi instrumen politik yang dipelintir untuk membenarkan pergantian Kapolri. Dia khawatir ada pihak-pihak berkepentingan mendorong narasi seolah-olah reformasi tidak mungkin diwujudkan tanpa mengganti pimpinan Polri. Baginya, logika tersebut keliru sekaligus berbahaya. Karena adanya perbedaan antara reformasi institusional dan rotasi personal. "Reformasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu pergantian tokoh," tuturnya. Sebab yang dibutuhkan adalah penguatan sistem, bukan pengorbanan simbolis. <h2>Perkuat Polri, Bukan Sekadar Ganti Kapolri</h2> Bagi Adam, Presiden Prabowo harus menyadari bahwa langkah tersebut bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Tim reformasi bisa dipandang sebagai "komite ad hoc" yang hanya berfungsi menyampaikan aspirasi publik tanpa menghasilkan perubahan nyata. Menurut Adam, reformasi membutuhkan konsistensi sejati, bukan reaksioner. Prabowo seharusnya menyatakan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memperkuat Polri, bukan sebatas mengganti Kapolri. Evaluasi internal tetap menjadi domain mekanisme negara, bukan hasil intimidasi opini publik. "Dalam konteks ini, Kapolri justru perlu diberi mandat penuh untuk memimpin proses perubahan dengan dukungan politik dari Presiden," jelasnya. Reformasi Polri bukan mengarahkan ke penggiringan opini yang merugikan otoritasnya. Oleh karena itu, kata Adam, reformasi Polri harus meneguhkan marwah Polri sebagai institusi yang independen dan profesional. Bukan menjadi alat politik seketika. Bagi dia, kalau reformasi hanya dipakai untuk menumbalkan Kapolri, maka bangsa ini tidak sedang membangun kepolisian yang kuat. Tetapi hanya sedang memainkan drama politik. "Presiden harus menolak jebakan tersebut," tandasnya. Sebab, membangun Polri yang profesional tidak akan pernah bisa dicapai dengan mengganti figur. Melainkan dengan mengubah sistem secara berani dan konsisten.&nbsp;

Mahasiswa dukung rencana Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri, dengan penekanan pada pentingnya sistem yang lebih kuat.

Prabowo Mau Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahasiswa Ingatkan Fokus Perbaikan Sistem, Bukan Sekadar Ganti Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/1xiSWD2Dh0mYmoLct2FuD4E8FKh7OLHtf3aKLUUt-4051916316.jpg" alt="Menkomdigi Meutya Hafid bertemu dengan pengembang game Roblox di Jakarta, Kamis (14/8). (Humas Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menkomdigi Meutya Hafid bertemu dengan pengembang game Roblox di Jakarta, Kamis (14/8). (Humas Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah bertemu dengan pengembang game Roblok yang beberapa waktu belakangan sempat menimbulkan kekhawatiran para orang tua. Selain orang tua, kekhawatiran terhadap gim Roblox juga sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebab,&nbsp;game itu dinilai banyak mengandung konten kekerasan. Pascapertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8) lalu, lewat keterangan tertulis, Meutya meminta pengembang game Roblox untuk memperbaiki sistem dalam platformnya agar sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. "Kami menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di sini,&rdquo; katanya. Dia mengakui, beberapa waktu belakangan muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik di Indonesia mengenai paparan konten dan interaksi yang tidak layak di Roblox. Bahkan, Kemendikdasmen sempat mengimbau siswa untuk tidak bermain Roblox. Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta Roblox membatasi akses komunikasi antar pengguna anak, menyaring konten user-generated yang vulgar, dan memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control). &ldquo;Pembenahan ini memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,&rdquo; jelasnya. Meutya berharap Roblox sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sudah terdaftar sejak 2022 dapat berperan dalam membangun ekosistem internet yang aman, bermanfaat, dan produktif. &ldquo;Kami berharap Roblox menjadi contoh bagaimana sebuah platform mengutamakan keselamatan pengguna muda, sehingga ruang digital di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, bermain, dan berkarya,&rdquo; jelas mantan jurnalis itu. Selain itu, Meutya juga menegaskan bahwa Komdigi akan memberikan waktu kepada Roblox untuk melakukan pembenahan dan akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan game tersebut memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.&nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Roblox untuk memperbaiki sistem demi perlindungan anak Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid Temui Pengembang Game Roblox, Minta Perbaikan Sistem agar Sesuai Regulasi Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/antarafoto-penambahan-kasus-covid19-jadi-satu-juta-260121-mrh-4.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 diantar rekannya menuju tempat isolasi di RSD Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. M. Risyal Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 diantar rekannya menuju tempat isolasi di RSD Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. M. Risyal Hidayat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengakui adanya masalah pada sistem pelaporan. Sehingga, jumlah pertambahan positif Covid-19 Ibu Kota hanya 373 kasus, Kamis (18/2).  ”Data 373 kasus ini bukan secara keseluruhan karena adanya masalah sistem,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Kamis (18/2).  Dia menjelaskan, kesulitan input data tersebut karena sedang dilakukan perbaikan koneksi untuk mempercepat sistem input dari Kementerian Kesehatan.  ”Karenanya, kami tidak dapat melakukan penarikan data per Rabu, 17 Februari 2021,” ujar Dwi.  Untuk data perkembangan Covid-19, lanjut Dwi, diperkirakan akan bisa masuk pada Jumat (19/2).  ”Karena sedikitnya data yang masuk ini, mohon tidak diasumsikan bahwa wabah sudah benar-benar terkendali. Besok (19/2) kemungkinan akan ada akumulasi data dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penarikan melalui sistem,” terang Dwi Oktavia.  Berdasar data Pemprov DKI Jakarta di laman corona.jakarta.go.id, Kamis (18/2), untuk data kasus baru sebanyak 373 kasus positif, merupakan hasil dari pemeriksaan usap (swab test PCR) Rabu (17/2).  Tes PCR 17 Februari 2021 dilakukan pada 11.384 spesimen dengan hasil 373 positif dan 8.734 negatif. Dengan demikian, total kasus positif adalah sebanyak 321.111 kasus atau jika dibanding sepekan, ini paling rendah dibanding Rabu (17/2) 1.445 kasus, Selasa (16/2) 1.861 kasus, Senin (15/2) 1.879 kasus, Minggu (14/2) 2.496 kasus, Sabtu (13/2) 3.018 kasus, Jumat (12/2) 3.810 kasus, dan Kamis (11/2) sebanyak 2.514 kasus.  Dari total kasus sebanyak 321.111 kasus pada Kamis (18/2), sebanyak 5.044 orang meninggal dunia, atau tetap 1,6 persen dari total kasus positif. Sementara itu, penambahan pasien sembuh bertambah 2.656 orang sehingga totalnya menjadi 302.451 orang atau 94,2 persen dari total kasus positif Covid-19 saat ini.  Kemudian, dari jumlah tes, DKI Jakarta masih mencatat persentase kasus positif berdasar jumlah tes atau positivity rate Covid-19 selama sepekan terakhir di angka 19,8 persen atau jauh di atas angka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak lebih dari lima persen untuk bisa terkategori kawasan aman. Terakhir, persentase kasus positif di Jakarta secara total sejak awal Maret 2020 sebesar 11 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=12Mp1xowFFQ

Dinkes DKI Akui Ada Masalah Sistem Pelaporan Covid-19