<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/qBWrJmuz4YG1geCG1AAUBfSh3bI7iH3wlHtwe69n-1-2450862971.jpg" alt="Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik tahun 2026 dipastikan bakal dipotong sebesar Rp 571 miliar. Meski begitu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik memastikan program yang dibiayai dana tersebut tetap berjalan. Termasuk perbaikan sekolah rusak. Tahun ini, perbaikan sekolah rusak di Gresik menelan biaya Rp 30 miliar. Dananya diambilkan dari dana transfer daerah. Namun, tahun depan dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik akan dipangkas.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan, pemangkasan dana transfer itu akan diikuti dengan mekanisme penyalurannya. Yang dulunya anggaran itu mampir dulu di APBD, nantinya akan langsung ke penerima program. Mekanisme itu sudah dilakukan Dispendik Kabupaten Gresik di tahun 2025. Misalnya revitalisasi SMPN 18 Gresik. Sekolah di Desa Domas, Menganti itu mendapat anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 8 miliar. Anggaran itu untuk memperbaiki 23 ruangan. &ldquo;SMP 18 itu ruang yang layak digunakan hanya 7 sisanya rusak,&rdquo; ucapnya. Kemudian juga di SMPN 6 Gresik yang juga mendapat alokasi DAK sekitar Rp 800 juta. &ldquo;Sama, anggaran itu dari pusat langsung turun ke sekolah tujuan. Tidak masuk di APBD,&rdquo; ujarnya. Sehingga dengan pemangkasan dana transfer pusat itu pihaknya tidak terlalu kawatir untuk melanjutkan perbaikan sekolah. Nantinya masing-masing sekolah yang memiliki bangunan rusak bisa langsung mengajukan perbaikan lewat website Krisna.&nbsp; &ldquo;Website itu jadi tempat pengajuan perbaikan sekolah. Jadi sekolah harus aktif, nanti kita yang mengawal dengan kajian-kajian,&rdquo; jelasnya. Dipangkasnya dana transfer itu dipastikan tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. Dispendik mengajukan Rp 16 miliar untuk rehab ruang kelas di tahun 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pokok pikiran dewan. Selain itu, sekolah juga bisa memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBN untuk perbaikan ringan. &ldquo;BOS APBN itu ada dan bisa untuk perbaikan ringan. Seperti atap rusak sedikit, pagar, bisa,&rdquo; jelasnya. Selama ini, perbaikan sekolah dengan sumber pendanaan pemerintah pusat memang mendominasi. Namun pihaknya meyakini kebijakan pemangkasan dana transfer itu tidak terlalu mempengaruhi program rehab sekolah. Sementara itu, Komisi IV DPRD Gresik rutin mencatat setidaknya ada 64 sekolah yang dilakukan perbaikan hingga tutup tahun 2025 mendatang. &ldquo;Fokus Komisi IV terhadap infrastruktur pendidikan sesuai program percepatan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto, secara bertahap akan diselesaikan secepatnya,&rdquo; ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Saifudin. Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik, melainkan juga melakukan pembinaan terhadap manajemen sekolah. Supaya kualitas pendidikan bisa lebih baik, sehingga siswa dan guru bisa sama-sama nyaman. &ldquo;Tahun depan perbaikan masih sama. Karena rencana bertahap dalam beberapa tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.

Pemangkasan dana transfer pusat dipastikan tidak mempengaruhi perbaikan sekolah di Gresik, dengan anggaran yang tetap dialokasikan.

Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 571 Miliar, Perbaikan Sekolah di Gresik Tetap Jalan Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1000145278-3607374257.jpg" alt="Ilustrasi sekolah rusak di Kabupaten Tangerang. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sekolah rusak di Kabupaten Tangerang. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tidak semua sekolah di Kabupaten Tangerang, Banten layak digunakan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Tangerang menyebut sebanyak 96 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayahnya rusak berat. "Yang mengalami kerusakan sebanyak 96 sekolah, tingkat sekolah dasar," kata Kabid SD Dispendik Kabupaten Tangerang&nbsp;Dilly Windu di Tangerang, Jumat (9/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Dari total 743 SDN di Kabupaten Tangerang, kata dia, sebanyak 96 bangunan sekolah masuk kategori rusak berat. Untuk saat ini, hanya 2,6 persen atau sekitar 2&ndash;3 sekolah yang rusak tersebut bakal diperbaiki. "2,6 persen itu jadi fokus kami. Proses perbaikan akan dilakukan secara bertahap, karena anggaran yang kami pegang terbatas," ucap Dilly. Untuk mempercepat dan menambah kuota perbaikan sekolah, pihaknya kini tengah meminta dana bantuan corporate social responsibility (CSR) baik dari pusat maupun provinsi. "Itu pun tidak bisa semua. Paling CSR hanya bisa membantu dua sekolah, mungkin hanya bisa membantu lima sekolah, mungkin bantuan provinsi hanya bisa bantu tiga sekolah. Jadi proses perbaikan dilakukan secara bertahap," jelasnya. Menurut Dilly, hambatan utama dalam proses revitalisasi bangunan sekolah adalah kebutuhan yang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran. "Jumlah SDN banyak. Sementara jumlah dana yang ada tidak sebanding dengan jumlah sekolah, sehingga proses perbaikan harus dilakukan secara bertahap," ucapnya. Sementara itu Kadispendik Kabupaten Tangerang&nbsp;Dadan Gandana menyatakan, salah satu SDN yang akan dilakukan perbaikan tahun ini adalah SDN 1 Sukamulya, Kecamatan Cikupa. "Ada tiga ruang kelas yang rusak dan akan dilakukan perbaikan di tahun 2024 ini, " ujarnya.

Ada 96 bangunan SD Negeri di Kabupaten Tangerang yang rusak berat. namun, Pemkab Tangerang tahun ini hanya mampu memperbaiki 2,6 persen.

96 Bangunan SD Negeri Rusak Berat di Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang Hanya Bisa Perbaiki 2,6 Persen Tahun Ini   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20210918-WA0026-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi saat meninjau bangunan atap kelas SD Negeri Otista yang ambruk pada Kamis (16/9). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi saat meninjau bangunan atap kelas SD Negeri Otista yang ambruk pada Kamis (16/9). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menganggarkan Rp 200 juta untuk perbaikan atap SDN Otista yang ambruk pada pada Kamis (16/9) sekitar pukul 11.50 WIB. Anggaran itu melalui biaya tak terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydus seperti dilansir dari Antara mengatakan, anggaran itu segera disahkan akhir Oktober. Yakni saat pembahasan alokasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.  Hal itu menurut dia, sebagai komitmen pemerintah dan DPRD untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa menjelang uji coba PTM tingkat sekolah dasar (SD). Telah ada kunjungan berkala dari berbagai pihak terkait untuk mengkaji jumlah biaya pembongkaran atap SD yang berhadapan dengan Kebun Raya Bogor dan dekat Istana Bogor itu, hingga tersusun rapih kembali dengan material baru yang kokoh.  ”Hasilnya, muncul angka Rp 200 juta tersebut,” tutur Achmad Rifki Alaydus.  Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi dan Kepala SD Negeri Otista Siti Meisyafah meninjau sekolah tersebut pada Jumat (17/9). Sebelumnya, pada hari yang sama, Achmad Rifki Alaydus bersama anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor lainnya, Anna Mariam Fadhilah, juga mengunjungi sekolah itu.  Sedikitnya, diketahui ada dua atap ruang kelas yang ambruk dan telah diberi tulisan sedang rusak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi, saat itu menyampaikan, sebenarnya SDN Otista telah masuk daftar sekolah yang akan direnovasi dengan menggunakan anggaran 2020. Akan tetapi, karena ada fokus ulang anggaran untuk penanganan Covid-19, perbaikan pun menjadi tertunda.  ”Anggarannya tinggal kita ketok akhir bulan ini, target perbaikan juga selesai akhir 2021,” terang Rifki.  Sesuai komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, kata Rifki, DPRD akan mendorong ketersediaan anggaran perbaikan tersebut dengan catatan renovasi atap yang dilakukan selesai tepat waktu.  Rifki menambahkan, anggaran BTT begitu ketat, mengingat banyak bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang perlu segera renovasi melalui anggaran BTT di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Akan tetapi, DPRD dan Pemerintah Kota Bogor tetap menyisihkan alokasi dana perbaikan atap SDN Otista melalui BTT yang direkomendasikan dari anggaran BPBD sesuai fokus nilai prioritas kedaruratan.  ”Kalau mengandalkan APBD, sudah habis, ya. Ini komitmen bersama untuk SDN Otista. Kita pikirkan berapa ratus anak SD itu nanti ke sekolah, di mana belajarnya, bagaimana solusinya,” ucap Achmad Rifki Alaydus.

Sediakan Rp 200 Juta untuk Perbaikan Atap Ambruk SDN Otista Kota Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/anies-sd.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyapa anak sekolah di Kepulauan Seribu. Reyn Gloria/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyapa anak sekolah di Kepulauan Seribu. Reyn Gloria/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah sekolah di Jakarta mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah menganggarkan Rp 2 triliun untuk perbaikan sekolah tahun ini.  Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, tahun ini ada 147 sekolah yang akan diperbaiki, baik gedung sekolah SD hingga SMP. Menurutnya sebagian sekolah memang sudah tidak layak digunakan lagi.  "Anggarannya sudah ada. Lelangnya sudah, kurang lebih Rp 2 triliun anggarannya," kata Ratiyono saat dikonfirmasi Selasa (23/4).  Meski begitu Ratiyono belum bisa merinci anggaran untuk setiap sekolah yang dilakukan perbaikan. Karena anggaran disesuaikan dengan kerusakan dan luas sekolah masing-masing. Gedung sekolah ada yang dilakukan perbaikan ada yang rehab sedang dan rehab total.  "Kalau per gedung itu anggarannya macam-macam tergantung lantainya dan luas tanahnya," tuturnya.  Dari total 147 gedung rusak, kata Ratiyono gedung sekolah SD yang paling mendominasi. Namun ia tak merinci jumlah gedung SD maupun SMP yang saat ini tak layak pakai  "Memang yang paling banyak itu SD karena jumlahnya ada 1.483, yang dibangun sudah puluhan tahun dan memang sudah saatnya untuk dibongkar," ucapnya.  Targetnya semua gedung yang direnovasi itu tuntas dibangun pada akhir tahun ini. Sehingga gedung tersebut bisa mulai digunakan pada awal 2020 nanti. "Targetnya Desember harus selesai dan Januari bisa dipakai," tandasnya.

Perbaiki 147 Sekolah Rusak, Anies Siapkan Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/selesai-direhab-siswa-sd-kalibaru-05-tempati-gedung-baru_m_.jpg" alt="SDN Kalibaru 05 Jakarta Utara selesai direhab" width="100%">
<figcaption>SDN Kalibaru 05 Jakarta Utara selesai direhab</figcaption>
</figure>Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara telah menyelesaikan rehab total SDN Kalibaru 05. Kini siswa telah menempati gedung yang direhab sejak 2018.

Selesai Direhab, Siswa SD Kalibaru 05 Tempati Gedung Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benahi-infrastruktur-sekolah-pemkot-kucurkan-dana-rp-18-miliar_m_185039.jpeg" alt="Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun ini, Pemkot Bukittinggi menggelontorkan dana sebesar Rp 18 miliar untuk perbaikan dan renovasi sekolah. Sedikitnya, anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot setempat dikelompokkan dalam 28 pekerjaan fisik. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Almisri mengatakan, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di beberapa sekolah ini adalah tindak lanjut dari usulan pihak sekolah di tahun 2017. Namun, peruntukkannya diberikan pada sekolah yang mendapatkan prioritas perbaikan, karena memang urgent. Pembangunan yang paling besar menyedot anggaran hingga Rp 6 miliar adalah SMPN 5. Disana nantinya dibangun 14 ruang belajar. Sebab, kondisi sekolah sudah cukup tua dan telah berdiri sejak tahun 1976 silam. Kemudian, Rp 2 miliar dipergunakan untuk pembangunan gedung SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS). "Tidak saja untuk bangunan loka. Tapi juga untuk pengedaman tebing belakang beberapa sekolah," katanya pada sejumlah wartawan, Selasa (30/1). Terhadap hal itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, pembenahan fisik sekolah dengan anggaran APBD tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. "Sekolah harus terus dibenahi. Karena dengan suasana representatif dan nyamanlah siswa bisa belajar dengan baik," terang Ramlan. Sejatinya terang Wali Kota, progres pembenahan bangunan sekolah harus sejalan dengan prestasi yang kelak ditorehkan para siswa. "Jangan sampai sekolah bagus, prestasi anjlok. Tujuan dari penyempurnaan ruang belajar, lingkungan sekolah tak lain untuk merangsang siswa lebih giat," tutup Ramlan.

Benahi Infrastruktur Sekolah, Pemkot Kucurkan Dana Rp 18 Miliar