<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_2737.jpg" alt="Salah satu rumah yang didandani program Dandan Omah. Pemkot Surabaya for Jawa/Pos" width="100%">
<figcaption>Salah satu rumah yang didandani program Dandan Omah. Pemkot Surabaya for Jawa/Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya meninjau pengerjaan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jalan Sukolilo 1-B/34 RT 01 RW 02 dan di Jalan Kejawen Lor 2 No. 14 Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Kamis (13/10).  Tidak hanya melakukan perbaikan rumah, menurut wali kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga fokus dalam memperbaiki perekonomian warga.  ”Jadi ada beberapa rumah yang dibangun Pemkot Surabaya terkait Rutilahu, saya bersama Pak Camat dan Pak RW ingin melihat sampai sejauh mana proses pengerjaan dan kerusakannya karena apa,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Eri menjelaskan, melalui program Dandan Omah, tidak hanya melakukan perbaikan bangunan rumah. Melainkan, turut memperbaiki perekonomian warga. Seperti di Kampung Nelayan, Pemkot Surabaya telah mewadahi kebutuhan warga melalui bantuan diversifikasi untuk menopang kesejahteraan nelayan yang tidak bisa berlayar agar tetap mendapat penghasilan.  ”Kebetulan di Kampung Nelayan ini ada program Pemkot Surabaya. Karena itu saya berharap lurah dan camat punya berbagai inovasi. Bantuan per bulan Rp 2 juta itu bisa menjadi modal. Bisa untuk modal E-Peken atau bikin paving. Ini namanya program pdat karya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” terang Eri.  Dia mencontohkan kegiatan padat karya di kawasan Tambak Wedi Kota Surabaya. Hasilnya, para MBR bisa mendapatkan pendapatan mencapai Rp 6 juta per bulan.  ”Di Tambak Wedi uangnya dibelikan alat dan pendapatan warga di sana sekarang Rp 6 juta per bulan. Alatnya menjadi milik mereka, berarti ketika alat ini berfungsi akan menjadi sumber pendapatan mereka. Insya Allah saya yakin dengan Pak Camat dan Pak RW di sini, pada 2023 kampung ini bisa berubah,” papar Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengaku, pihaknya bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja bangunan (tukang).  ”Tahun ini kami menargetkan ada 100 (orang) mengikuti pelatihan selama seminggu, kemudian mereka mendapat sertifikat dan dilibatkan dalam program Dandan Omah. Sebab, kami kekurangan tenaga teknis (tukang) yang berasal dari Surabaya. Ini akan di-tagging sebagai salah satu program padat karya Pemkot Surabaya,” ungkap Irvan.  Terpisah, penerima manfaat Dandan Omah di Jalan Kejawen Lor 2 No. 14 Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Lili Churriyah mengaku bersyukur dengan program Dandan Omah yang telah memperbaiki kerusakan rumahnya.

Perbaiki Rumah dan Pekerjaan Warga Jadi Fokus Program Dandan Omah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/dandan-omah.jpg" alt="JADI LAYAK HUNI: Andoko, pemilik rumah, merapikan ruang tempat tidurnya (20/1). Tempat tinggal Andoko menjadi salah satu rumah yang direnovasi lewat program Dandan Omah Pemkot Surabaya. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI LAYAK HUNI: Andoko, pemilik rumah, merapikan ruang tempat tidurnya (20/1). Tempat tinggal Andoko menjadi salah satu rumah yang direnovasi lewat program Dandan Omah Pemkot Surabaya. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Usul perbaikan rumah warga lewat program dandan omah terus bertambah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya sudah menerima 314 pengajuan. Program pembenahan hunian itu bakal berjalan secara bertahap.  Lewat dandan omah, DPRKPP Surabaya berupaya membantu warga mendapatkan kebutuhan papan yang layak. Terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Tempat tinggal dibenahi agar lebih nyaman.  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad menargetkan merenovasi 800 rumah tahun ini. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 28 miliar. Saat ini pihaknya memverifikasi rumah yang diusulkan mendapatkan program tersebut. ”Dari 314 pengajuan, 213 unit mulai dibenahi. Lalu, 56 rumah sudah selesai,” paparnya.  Program dandan omah melibatkan warga setempat. Masyarakat ikut membantu pembangunan. Menurut Irvan, hal itu bagian dari upaya memberdayakan masyarakat melalui program padat karya dengan harapan aktivitas ekonomi bisa kembali bangkit.  Alokasi dana pembangunan satu rumah Rp 35 juta. Pengerjaannya dibatasi waktu paling lambat 20 hari dan melibatkan empat orang. ”Jika ditotal, dandan omah bisa memberdayakan hingga 3.200 warga,” ucapnya.  Bagi warga yang ingin rumahnya dibenahi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mereka bisa mengajukannya melalui kelurahan. Syarat memperoleh bedah rumah harus dipenuhi. Setelah semuanya lengkap, selanjutnya tahap pengecekan lapangan untuk memastikan rumah itu layak diperbaiki.  Selama pengerjaan, pemkot pun mendapat pendampingan dari kejaksaan. Hal itu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Tidak ada penyimpangan selama pembangunan.  Irvan menyadari minat masyarakat pada program dandan omah tinggi. Melihat itu, DPRKPP Surabaya berencana menambah kuota penerima bantuan berdasar ketersediaan anggaran.

314 Usul Dandan Omah Sudah Masuk ke DPRKPP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-6.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama Maret, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahap 1. Total ada 74 rumah yang diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP).  Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya Lasidi menjelaskan, pada 2022, Pemkot Surabaya menargetkan 800 rumah masuk dalam kategori program Rutilahu. Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan perbaikan Rp 35 juta.  ”Anggaran ini sudah disiapkan dalam APBD 2022. Untuk tahap 1, kami menyasar 74 rumah, dengan target waktu penyelesaian selama 20 hari,” kata Lasidi saat ditemui Rabu (23/3).  Lasidi mengatakan, berdasar arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada program Rutilahu 2022, diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu juga diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.  ”Pak Wali Kota Eri Cahyadi berharap seluruh masyarakat Kota Surabaya, bisa melaporkan warga yang rumahnya tidak layak huni kepada lurah setempat. Nanti pihak kelurahan akan menyampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan diteruskan kepada kami,” jelas Lasidi.  Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MoU dengan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR), yang sebelumnya dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat.  ”Mengingat adanya program Bulan Maret Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan pemberdayaan warga MBR, para penerima manfaat Rutilahu juga bisa bergabung dengan KTPR,” ungkap Lasidi.  Terdapat kriteria khusus bagi calon penerima manfaat program Rutilahu. Mereka adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana. Dalam program Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat.  Sedangkan, untuk penerima manfaat Rutilahu harus memiliki KTP dan kartu keluarga (KK) Kota Surabaya, memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan kelurahan setempat. Kemudian kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana.  ”Mendapat rekomendasi dari ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah,” terang Lasidi.

Selama Maret, Ada 74 Rumah yang Diperbaiki Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_202751.jpg" alt="Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai. Amirullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai. Amirullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian dampak gempa bumi magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selesai dalam enam bulan. Khususnya terkait rekonstruksi perumahan.  ”Proses pendataan dan administrasi kami targetkan selesai hingga Februari. Mudah-mudahan dari Februari sampai Juli sudah tidak ada lagi pengungsian,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai seperti dilansir dari Antara di Mamuju.  Dia berharap proses pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang rusak akibat gempa, baik di Kabupaten Mamuju maupun Majene, dapat segera selesai hingga Februari.  ”Berdasar kesepakatan, batas akhir pendataan rumah warga yang rusak, baik ringan, sedang, hingga berat sampai hari ini. Tetapi, sambil proses pendataan, kami terus memasukkan data warga yang sudah masuk. Tentu kami akan menunggu hingga semuanya rampung,” tutur Rifai.  ”Kami masih menunggu dan berharap pada Februari, semuanya sudah rampung, sehingga warga akan segera meninggalkan tempat pengungsian dan mereka akan menghuni kembali rumah yang rusak ringan dan rusak sedang. Bantuan dana itu langsung kami serahkan 100 persen,” tambah Rifai.  Sementara itu, untuk warga yang rumahnya rusak berat, lanjut dia, disejajarkan dengan rumah yang rusak ringan dan sedang.  ”Pada prinsipnya, rumah rusak berat sejajar dengan rusak ringan dan sedang. Tapi, rusak berat ini tentu menggunakan fasilitas membangun kembali, sehingga prosesnya agak lebih lama. Tawaran saya, sama pengalaman kami seperti di beberapa daerah pascagempa seperti NTB dan Palu Sulteng, kita menggunakan rumah instan,” papar Rifai.  Rifai mengatakan, telah menyurat ke beberapa vendor yang memiliki pengalaman untuk melakukan pembangunan rumah terdampak gempa tersebut.  ”Kita sudah menyurati beberapa vendor yang sudah punya akses untuk penyelenggaraan seperti ini. Rumah instan ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Prinsipnya, rumah instan itu terbangun lebih baik dan lebih aman, nanti semua spek teknisnya sudah SNI ditambah lagi rekomendasi rumah tahan gempa,” tutur Rifai.  Rumah instan tersebut, menurut dia, bukan berdasar pilihan BNPB.  ”BNPB berpengalaman memberikan informasi bahwa instan ini ada beberapa jenis. Di antaranya sistem Domus dari Tata Logam, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dari PUPR, serta Risba (rumah instan baja) dari Universitas Gajah Mada. Kami hanya mengenalkan dan ini bukan paten,” kata Rifai.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fH1I_TEQSzw

BNPB Targetkan Penyelesaian Dampak Gempa Sulbar Selesai Enam Bulan

perbaikan rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbaikan rumah

Berita Terkini

Perbaiki Rumah dan Pekerjaan Warga Jadi Fokus Program Dandan Omah

314 Usul Dandan Omah Sudah Masuk ke DPRKPP Surabaya

Selama Maret, Ada 74 Rumah yang Diperbaiki Pemkot Surabaya

BNPB Targetkan Penyelesaian Dampak Gempa Sulbar Selesai Enam Bulan

Download Aplikasi JawaPos.com