<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Perbaikan-alur-sungai-di-Padang-Pasca-Diterjang-Banjir-Bandang-6JPG-3258054407.jpg" alt="Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas" width="100%">
<figcaption>Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy mengungkap, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat tahap pemulihan pasca bencana. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berjalan untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Vasko mengatakan, anggaran yang disiapkan rencananya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur vital dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.&nbsp; Saat ini&nbsp;pemerintah tengah menyiapkan hunian sementara untuk warga terdampak bencana. Pemerintah juga fokus&nbsp;pemulihan lahan pertanian dan sawah milik warga yang rusak akibat bencana. &ldquo;Saat ini Sumatera Barat sudah memasuki tahap pemulihan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap, termasuk pemulihan lahan pertanian dan sawah warga yang rusak akibat bencana,&rdquo; ujar Vasko, Senin (22/12). Dia memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Pemerintah daerah akan memastikan seluruh anggaran yang dikeluarkan digunakan dengan tepat sasaran. Selain dukungan anggaran untuk pemulihan, Vasko juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas langkah cepat dalam penanganan darurat sejak hari pertama bencana terjadi. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan langsung memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk turun membantu masyarakat terdampak. &ldquo;Kami melihat dan merasakan langsung bagaimana pemerintah pusat benar-benar all out dalam menangani bencana di Sumatera Barat. Sejak hari pertama, Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran untuk turun langsung membantu masyarakat,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Vasko Ruseimy mengungkap, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat tahap pemulihan.

Wagub Sumbar Ungkap Anggaran dari Pemerintah Pusat akan Dipakai untuk Perbaikan Infrastruktur Vital dan Hunian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/fec9546e-3ce1-45ac-87a5-9f5f7b8dcd40-1578020651.jpg" alt="Proses instalasi tiang listrik di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/12). Hingga Rabu (3/12), Jumlah korban meninggal dan hilang imbas bencana Sumatera capai 1.233 orang. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Proses instalasi tiang listrik di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/12). Hingga Rabu (3/12), Jumlah korban meninggal dan hilang imbas bencana Sumatera capai 1.233 orang. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama PLN sudah menuntaskan perbaikan infrastruktur listrik di Sumatera Barat (Sumbar). Namun, pemulihan jalan masih berlangsung. BNPB mendorong agar seluruh akses dapat segera kembali normal. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa perbaikan dan pemulihan itu dilakukan secara bertahap. Menurut dia, seluruh kabupaten dan kota di Sumbar sudah kembali teraliri listrik pada Jumat (5/12). &rdquo;Pemulihan jaringan listrik tersebut berada di 19 kabupaten dan kota di wilayah Sumbar. Satu wilayah terakhir yang menyala di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,&rdquo; ungkap dia dikutip pada Sabtu (6/12).&nbsp; Diakui oleh Abdul Muhari, perbaikan jaringan listrik tersebut tidak mudah. Kondisi jalur pasca bencana alam banjir bandang dan longsor menjadi tantangan. Meski begitu, petugas tetap bekerja keras agar infrastruktur vital itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. &rdquo;Sebanyak 19 kabupaten dan kota yang sudah dipulihkan jaringan listriknya, yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Agam,&rdquo; bebernya.&nbsp; Khusus perbaikan jalan, saat ini BNPB bersama instansi terkait lainnya masih terus bekerja keras. Berdasar data ada sejumlah titik di Sumbar terdampak banjir dan tanah longsor. Akibatnya 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional terdampak. Termasuk 63 titik longsor dan 32 banjir di jalan-jalan tersebut. Selain itu, BNPB turut memberi atensi terhadap 80 ruas jalan non-nasional dan 32 jembatan non nasional. Abdul Muhari menyampaikan bahwa ruas jalan yang masih terputus atau belum dapat dilalui di ntaranya Sicincin dan batas Kota Padang Panjang Kilometer 63+500 yang masih putus total.&nbsp; &rdquo;Terdapat 12 titik longsor tambahan yang menggerus bahu jalan dan satu jalur. Parahnya kondisi kerusakan, perbaikan ditargetkan berlangsung selama 14 hari dengan membuka satu lajur untuk kendaraan ringan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, akses utama yang sudah dapat diakses diantaranya Padang&ndash;Pariaman&ndash;Pasbar&ndash;Batas Sumatera Utara, Padang Panjang&ndash;Bukittinggi&ndash;Batas Riau, Padang&ndash;Painan&ndash;Batas Bengkulu, serta Padang&ndash;Solok&ndash;Dharmasraya&ndash;Batas Jambi. &rdquo;Saat ini terdapat 23 ekskavator, 11 dump truck dan 6 wheel loader yang dikerahkan untuk perbaikan darurat di semua titik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp;

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama PLN sudah menuntaskan perbaikan infrastruktur listrik di Sumatera Barat (Sumbar).

Perbaikan Infrastruktur Listrik di Sumbar Tuntas, BNPB Dorong Pemulihan Seluruh Akses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/SATPOL-PP-2-3461179845.jpg" alt="Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sedang gencar untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur. Seperti betonisasi jalan hingga perbaikan jalan rusak. Namun di tengah kesibukan peningkatan kualitas infrastruktur itu, tujuh pegawai Dinas PUTR malah kepergok ngopi saat jam kerja. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik menjadi yang terbanyak terjaring razia Satpol PP. Lokasi warkop tempat nongkrong pegawai Dinas PUTR itu berada di depan kantor mereka. Tepatnya di seberang jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga. Mereka langsung digelandang ke halaman Kantor Bupati untuk diberikan pembinaan. Ketua Komisi I DPRD Gresik Rizaldi Saputa yang turut dalam razia tersebut meminta agar pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengawasi para pegawainya. Terutama saat jam kerja. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi menyoroti soal pegawai Dinas PUTR. Perlu dipastikan lagi pegawai yang asik nongkrong di warung kopi itu. Sebab jika pegawai lapangan, lebih baik melakukan monitoring kondisi jalan di Kota Pudak. &ldquo;Bantu lah kepala daerah, mana jalan yang butuh ditambal sulam, mana yang butuh diperbaiki. Jangan malah asik ngopi,&rdquo; katanya. Apalagi tahun 2025 hingga lima tahun ke depan, Pemkab Gresik memiliki program prioritas peningkatan kondisi jalan mantab. Salah satunya dengan betonisasi. &ldquo;Ini kalau programnya kepala daerah bagus tapi pegawainya santai ngopi ya eman,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga.

Pemkab Sibuk Tingkatkan Infrastruktur, Tujuh Pegawai Dinas PU Asik Ngopi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/GUS-MENTERI.jpg" alt="Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membuka Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Acara yang dihadiri para kepala daerah asal dan tujuan transmigrasi ini mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membuka Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Acara yang dihadiri para kepala daerah asal dan tujuan transmigrasi ini mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.  Salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dalam hal ini, Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.  Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II tahun 2021 pada Kamis (27/5) di Jakarta.  Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini, revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.  "Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan tramsmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa jika dikemudian waktu masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada karena hampir ada sekitar 3 ribu kuota yang di kelola dan terus berjalan hingga tahun 2024.  "Tetapi prinsipnya, bahwa itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru. Ini betul-betul saya tekankan karena menjadi arah RPJMN kita Supaya pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu," katanya.  Gus Menteri berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tentunya juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bisa diwujudkan.  "Saya berharap kita fokus pada hal itu supaya revitalisasi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada dikawasan transmigrasi bisa terselesaikan," katanya.  Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021.  Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Tahun 2021 dan usulan program Tahun 2022.  Tema Forum Komunikasi Regional II tersebut yaitu “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa".  Forum Komunikasi Transmigrasi ini diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi ketransmigrasian. Narasumber yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PU/PR, Kementerian Pertanian, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides dan kelompok masyarakat.  Keberhasilan transmigrasi yang bisa terlihat antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.  Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Selain 52 Kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi Prioritas Kementerian.  Pemerintah saat ini memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas beberapa kegiatan strategis. Kemendes,PDTT mendapatkan salah satu tanggung jawab dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diantaranya melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan.  PSN Ketahanan Pangan tersebut saat ini diterapkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.  Berkaitan dengan kondisi pandemik yang berdampak terhadap kondisi keuangan negara, maka harus dilakukan refocusing terhadap program-program pemerintah termasuk program transmigrasi. Usulan-usulan program dalam Forkasi tentunya tidak semuanya bisa disetujui Kegiatan mandatory dan prioritas nasional yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.  Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan, sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas.

Gus Menteri Sebut Tidak Ada Lagi Penambahan Kawasan Transmigrasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-23-at-13.51.25.jpg" alt="Peningkatan Infrastruktur - Pembangunan Tebing Penahan Tanah di desa Soddara Kab. Sumenep. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peningkatan Infrastruktur - Pembangunan Tebing Penahan Tanah di desa Soddara Kab. Sumenep. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Prasarana infrastruktur yang baik dari suatu wilayah tentunya akan mendorong perbaikan kualitas di banyak bidang. Seperti perbaikan ekonomi maupun pendidikan.  Berkaitan dengan hal tersebut, Program SIG Peduli &amp; SIG Cerdas terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan serta pembelajaran dan Prasarana infrastruktur desa. Kali ini, SIG Peduli &amp; SIG Cerdas memberikan bantuan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Gedung kelas dan Pembangunan Tebing Penahan Tanah Desa di Kabupaten Semenep.  “SIG terus gencar dan antusias dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan / pembelajaran dan Prasarana infrastruktur desa dengan begitu perekonomian desa bisa berkembang pra pemulihan Pandemi Covid-19,” terang General Manager of corporate social responsibility (CSR), Edy Saraya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-23-at-13.51.24.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah Al Ghazali di desa Rombasan Kab. Sumenep. (ISTIMEWA)  Setidaknya ada dua lokasi yang menjadi perhatian Program SIG Peduli &amp; SIG Cerdas. Yakni bantuan tebing penahan tanah di desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan rehabilitasi pembangunan ruang kelas madrasah tsanawiyah Al Ghazali.  Menurut Edy, masyarakat sekitar wilayah operasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perseroan. Bahkan menjadi stakeholder penting. Oleh karena itu, Edy memastikan setiap kegiatan operasional yang dilakukan pihaknya telah bersinergi melalui proses pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (Community Involevement &amp; Development). Hal ini dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan diperolehnya social license to operate dari masyarakat sekitar.  Dalam serah terima bantuan tebing penahan tanah di desa Soddara Kec Pasongsongan Kab Sumenep, yang diwakili oleh Pokmas Al Barokah, Isma’el, mengucapkan terima kasih pada CSR-SIG. Dengan adanya bantuan ini daerah tersebut akan aman dari adanya longsor yang sewaktu-waktu terjadi karena sudah dibuatkan penahan tebing.  “Bantuan rehabilitasi pembangunan ruang kelas madrasah tsanawiyah Al Ghazali diharapkan bisa memberikan semangat dan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Tentunya dengan standart protokol kesehatan,” ungkap Ketua Yayasan Syaikhul Umam, S.Ag.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QB4zXnVCmtk&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

SIG Peduli dan SIG Cerdas Bantu Perbaiki Infrastruktur Desa di Sumenep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sisa-rp-280-m-pemkot-malang-prioritaskan-perbaiki-jalan-rusak_m_224152.jpeg" alt="ILUSTRASI: JALAN RUSAK: Pemkot Malang berencana menggunakan sisa anggaran 2017 untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya jalan rusak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: JALAN RUSAK: Pemkot Malang berencana menggunakan sisa anggaran 2017 untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya jalan rusak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alokasi dana anggaran Kota Malang tahun 2017 masih tersisa Rp 280 miliar. Dana tersebut rencananya akan dibagi untuk sejumlah kegiatan tambahan. Salah satunya terkait pembenahan infrastruktur, terutama penanganan jalan rusak. Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Perubahan Kota Malang, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan digelontor dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menjelaskan, dari sekitar Rp 400 miliar total Silpa Kota Malang tahun anggaran 2017, yang akan dialokasikan di PAK sekitar Rp 280 miliar. "Ada sekitar Rp 129 miliar yang sebelumnya sudah dialokasikan di APBD induk 2018. Sebagian juga digunakan termasuk untuk kegiatan yang mendahului PAK, misalnya Asian Games dan lain-lain," ujarnya. "Tinggal sekitar Rp 280 miliar yang bisa digunakan dalam APBD Perubahan nanti dari sekitar Rp 400 miliar," lanjutnya. Wasto sendiri belum merinci penggunaan anggaran tersebut. Namun, terlepas dari hal itu, ada satu hal yang akan dijadikan prioritas, yakni terkait infrastruktur. Salah satunya masalah jalan berlubang yang saat ini masih menjadi momok di Kota Malang. Selain itu, dana tersebut rencananya juga akan digunakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). "Di Satpol PP ingin miliki mobil damkar dengan ketinggian tertentu. Karena dengan tumbuhnya bangunan-bangunan tinggi di Kota Malang, sehingga perlu ada antisipasi sarana pemadam kebakarannya," ujarnya. Menurut Wasto, pekan ini pihak Pemkot Malang akan melakukan finalisasi rencana kerja (renja) PAK. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan program-program prioritas yang bakal digarap di akhir tahun. "Pekan ini finalisasi renja PAK, minggu depan dikirim ke provinsi untuk mendapatkan verifikasi terkait ranperwal perubahan RKPD," pungkasnya.

Sisa Rp 280 M, Pemkot Malang Prioritaskan Perbaiki Jalan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71425_90690_basuki-jpnn.jpg" alt="Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempatkan pengembangan tujuan destinasi pariwisata menjadi salah satu prioritas &nbsp;dalam pengembangan infrastruktur ke depan. Sejumlah infrastruktur akan dilakukan pada sejumlah tujuan wisata utama seperti &nbsp; Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan kawasan wisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).&nbsp; &ldquo;Program infrastruktur yang diarahkan ke sejumlah tujuan wista &nbsp;harus memberikan manfaat yang signifikan bagi daya saing destinasi pariwisata. Kita harus menterpadukan rencana yang disusun dengan rencana pengembangan kawasan secara keseluruhan,&rdquo; &nbsp;ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka BPIW Expo 2016 di depan kantor &nbsp;Kementerian PUPR, Jumat (15/12). &nbsp; Menurut &nbsp;Basuki, &nbsp; sesuai arahan Presiden, &nbsp;anggaran negara tidak lagi berorientasi pada tugas dan fungsi lembaga, namun fokus pada penanganan program-program nasional (money follow program).&nbsp; Guna meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara, pemeirntah terus berupaya memperbaiki sejumlah infrastruktur di tempat-tempat &nbsp;tujuan wisata nasional. Untuk itu, &nbsp;kata Basuki, Kementerian PUPR harus merancang secara profesional dan tepat rencana induk dan rencana pengembangan dari kawasan-kawasan yang ada di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). &nbsp; &nbsp;Konsep pengembangan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah yang saat ini telah dikembangkan Kementerian PUPR melalui penyiapan rencana induk dan rencana pengembangan di 35 WPS tersebut hendaknya benar-benar terimplementasi dalam bentuk program nyata. &nbsp;&ldquo;Jadi bukan hanya infrastruktur di internal PUPR yang terpadu, namun juga terwujud keterpaduan pembangunan infrastuktur PUPR dengan infrastruktur non PUPR dalam rangka mendukung pengembangan kawasan dan wilayah,&rdquo; tutur Basuki. Penyelenggaraan &nbsp;BPIW Expo ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sinergitas dalam mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mendorong terciptanya kualitas infrastruktur yang lebih baik tukasnya.&nbsp; Kegiatan ini dihadiri Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, &nbsp;Kementerian Pariwisata, para pejabat di lingkungan BPIW, Kementerian PUPR.(nas/JPG)

Gaet Wisatawan,  Pemerintah Fokus Kembangkan Infrastruktur  Tujuan Wisata Utama

perbaikan infrastruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbaikan infrastruktur

Berita Terkini