<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/Screenshot_2025-10-23-07-33-38-970_comandroidchrome-edit-1073995950.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditanyai oleh awak media di Kantor Kemhan pada Rabu malam (22/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditanyai oleh awak media di Kantor Kemhan pada Rabu malam (22/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Belakangan muncul sejumlah isu terkait dengan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis dari Tiongkok seperti pesawat tempur dan kapal perang. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pun menyatakan bahwa belanja alutsista strategis tidak hanya diputuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Masih ada aturan presiden yang harus diikuti.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Sjafrie saat diwawancarai oleh awak media di Kantor Kemhan pada Rabu malam (22/10). Dia menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memberikan kepastian mengenai belanja alutsista strategis dari Tiongkok. Sebagai pembantu presiden, Sjafrie menyatakan bahwa dirinya harus patuh terhadap keputusan presiden.&nbsp; &rdquo;Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis. Karena alutsista strategis itu ada peraturan presidennya ya, jadi saya harus patuh terhadap itu,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sjafrie tidak melarang pihak luar membicarakan soal isu tersebut. Namun, dia menegaskan kembali bahwa keputusan akhir mengenai belanja alutsista strategis untuk TNI tetap berada di tangan presiden. Sejauh ini, mantan panglima Kodam Jaya/Jayakarta tersebut menyatakan bahwa belum ada informasi yang dapat disampaikan mengenai hal itu. &rdquo;Orang ngomong sana-sini ya silakan. Tapi, sebagai institusi yang harus memastikan itu, saya harus patuh kepada bagaimana keputusan strategis yang diambil oleh presiden sebagai panglima tertinggi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Yang sudah pasti, lanjut Sjafrie, adalah alutsista yang sudah jelas-jelas dibeli oleh Indonesia. Di antaranya pesawat angkut berat modern A400M dari Airbus. Dalam waktu dekat pesawat tersebut akan dikirim ke Indonesia untuk diserahkan oleh Kemhan kepada TNI AU sebagai pengguna. Pesawat tersebut akan bersanding dengan pesawat angkut berat buatan Amerika Serikat, Hercules dan Super Hercules.&nbsp; &rdquo;A400M nanti tunggu, dia akan on the way here, mudah-mudahan akhir tahun. Ya akhir tahun kan November Desember kan,&rdquo; imbuhnya. (*) &nbsp;

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa keputusan belanja alutsista strategis harus mengikuti aturan presiden.

Jawab Isu Pembelian Alutsista Strategis dari Tiongkok, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Ada Peraturan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/images-2024-02-23T173827056-1920384631.jpeg" alt="Ilustrasi konten berita di media sosial." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi konten berita di media sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Topik terkait publisher rights masih jadi perbincangan masyarakat sejak diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Peraturan Presiden atau Perpres awal pekan lalu. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights). Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights) ditujukan untuk mendorong pengelola platform media sosial (medsos) menyajikan konten jurnalisme berkualitas. &rdquo;Kita menginginkan ada kerja sama dengan platform media sosial untuk memberikan tempat bagi jurnalisme berkualitas, baik secara konten, maupun kesempatan secara bisnis,&rdquo; ujar Nezar. Menurut Nezar, keberadaan Perpres Publisher Rights ditujukan agar terdapat kebijakan yang membuat posisi penerbit karya jurnalistik atau publisher setara dengan platform media sosial.&nbsp;Diskusi tentang satu regulatory framework yang bisa membuat posisi publisher atau penerbit agar bisa setara dengan platform medsos sudah lama menjadi concern. &rdquo;Hal ini juga sudah lama menjadi aspirasi dari para publisher,&rdquo; ujar Nezar Patria. Nezar juga menyinggung soal Perpres Publisher Rights mengatur tentang berbagai skema kerja sama antara publisher dan platform media sosial. &rdquo;Yang diatur di sana, yang pertama soal bagaimana lisensi berbayar, bagi hasil, dan hubungan kerja sama lain yang memungkinkan dilakukan publisher dengan platform media sosial untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas,&rdquo; terang Nezar Patria. Nezar berharap dengan kerja sama bisnis antara publisher dan platform media sosial dapat memberikan dukungan finansial kepada publisher serta mendukung keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalisme berkualitas. Berdasar salinan Perpres Publisher Rights yang beredar, kewajiban tersebut utamanya tercantum pada pasal 5 poin a sampai e Perpres tersebut yang mencakup: <ol> <li>Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan perusahaan platform digital.</li> <li>Memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi perusahaan pers.</li> <li>Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital.</li> <li>Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.</li> <li>Memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinnekaan, dan peraturan perundang-undangan</li> <li>Bekerja sama dengan perusahaan pers.</li> </ol>

Topik publisher rights masih jadi perbincangan masyarakat sejak diteken Presiden Joko Widodo menjadi Peraturan Presiden

Implementasi Publisher Rights Diharapkan Bisa Bikin Medsos Ikut Sajikan Produk Jurnalistik Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Jokowidodo-2098241596.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau juga yang dikenal Publisher Rights. Ia mengatakan Perpres tersebut bertujuan untuk mendukung produk jurnalisme yang berkualitas. Mengutip Antara, Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Selasa (21/2), mengatakan, pengesahan Perpres Publisher Rights telah melalui perdebatan panjang. Wacana Perpres Publisher Rights telah menjadi perhatian penting pemerintah sejak HPN tahun lalu. "Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," katanya. Berbagai aspirasi tersebut pun direspons pemerintah dengan memperhatikan berbagai implikasi yang timbul dari adanya Perpres Publisher Rights di Indonesia. &ldquo;Setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014172952/hari-pers-nasional-2024-ketum-pwi-ajak-pelihara-dan-lestarikan-mangrove-kekayaan-indonesia">Hari Pers Nasional 2024 Ketum PWI Ajak Pelihara dan Lestarikan Mangrove Kekayaan Indonesia</a> Jokowi pun mengatakan perpres tersebut bukan untuk mengatur konten pers akantetapi mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas. "Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," katanya. Dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tersebut kerjasama platform digital dengan perusahaan pers diatur dalam Pasal 7. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dituangkan dalam perjanjian. Pasal 7 ayat (2) menyatakan kerjasama dimaksud berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita dan/atau bentuk lain yang disepakati. Sedangkan pada pasal 7 ayat (3) dinyatakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Perpres juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, dalam hal terjadi sengketa antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014130996/pwi-pusat-dan-kip-mantapkan-kerja-sama-bidang-informasi">PWI Pusat dan KIP Mantapkan Kerja Sama Bidang Informasi</a> Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu perpres juga mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas salah satunya dengan tidak memfasilitasi komersialisasi konten berita yang tidak sesuai undang-undang. Perpres juga mengatur pembentukan sebuah komite oleh Dewan Pers yang menangani kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Komite tersebut bertugas memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Komite terdiri dari perwakilan Dewan pers, kementerian dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers. Pendanaan komite bersumber dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan negara dan bantuan lain sesuai ketentuan undang-undang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, mengatakan, pihaknya menyambut baik perpres tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi kondisi bisnis perusahaan media. "Kalau perusahaannya nanti membaik secara ekonomi dengan hadirnya Perpres itu, kami tentu sebagai organisasi wartawan menyambut baik ini karena tentu nantinya ada perbaikan kualitas (hidup) pada wartawan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013698940/momen-prabowo-lepaskan-pin-dinas-kemhan-saat-diundang-sebagai-capres-oleh-pwi">Momen Prabowo Lepaskan Pin Dinas Kemhan Saat Diundang sebagai Capres oleh PWI</a> Ia berharap perusahaan media mendapatkan kesepakatan yang dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap produksi berita dan berpengaruh baik kepada bisnis media karena saat ini banyak platform digital melakukan praktik kurang imbang kepada perusahaan media. "Kalau nanti ada ikatan-ikatan baik itu untuk satu perusahaan atau berkelompok konten-konten mereka dibayarkan kan bagus," kata Hendry. Sambutan baik juga diberikan oleh pengamat dan akademisi di bidang media dan jurnalisme Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat. Ia mengatakan Perpres Publisher Rights dapat mempertahankan semangat dan kualitas jurnalisme di Indonesia. "Saya kira ini penting juga supaya media, khususnya konten jurnalisme, itu juga mendapatkan apresiasi yang relatif baik gitu, ya, karena supaya mereka juga dengan apresiasi yang baik terhadap produknya bisa mendorong kualitas jurnalisme itu sendiri," ujarnya. Ia menuturkan keberlangsungan media dan kualitas produk jurnalistik saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ia berharap dengan adanya Perpres Publisher Rights bukan hanya mewujudkan jurnalisme berkualitas dan keberlangsungan saja melainkan juga profesionalisme. &ldquo;Juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan profesionalisme kerja jurnalistik, profesionalisme kerja jurnalis," harapnya. &nbsp;***

Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024, PWI beri tanggapan.

Tanggapan PWI dan Pengamat Usai Presiden Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights yang Atur Platform Digital dan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Sandiaga-Uno-4204107354.png" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan peraturan presiden (perpres) mengenai&nbsp;Tourism Fund&nbsp;atau dana khusus pariwisata sedang disiapkan. Sandiaga mengatakan jika pendanaan untuk&nbsp;Tourism Fund&nbsp;akan disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Sudah diberikan arahan dari Pak Presiden, kami sekarang sedang menyiapkan pepresnya untuk dana kepariwisataan atau Indonesia&nbsp;Tourism Fund," kata Sandiaga usai menghadiri acara Forum Sesmenko/Sekjen/Sesmen/ Sestama/Kasum/Asrena TNI-Polri/Forsesdasi di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Minggu (10/12), dilansir dari Antara. Melalui&nbsp;Tourism Fund&nbsp;tersebut, Sandiaga mengharapkan target 14&nbsp;juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 dapat tercapai. Apalagi, lanjutnya, ada pengkajian aturan bebas visa kunjungan bagi 20 negara ke Indonesia agar lawatan wisman dapat tercapai. "Juga&nbsp;harus mendorong&nbsp;bagaimana event -event berkualitas berkelas dunia ini hadir melalui terobosan Indonesia Tourism Fund, itu yang akan kami finalkan sehingga kami bisa mencapai target ini walaupun dengan anggaran yang terbatas karena kita juga ada gelaran pemilu tahun depan tetapi jangan sampai pola dari momentum kebangkitan (pariwisata) ini tetap bisa kami capai kami bisa realisasikan," ujar Sandiaga. Pada Jumat (8/12) lalu, Sandiaga mengungkapkan bahwa dana yang dikucurkan&nbsp;Tourism&nbsp;Fund&nbsp;untuk sektor parekraf&nbsp;mampu mencapai&nbsp;Rp2 triliun setiap tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013207673/santri-innofest-2023-menparekraf-sandiaga-uno-dukung-terbangunnya-industri-kreatif-dari-pesantren">Santri Innofest 2023, Menparekraf Sandiaga Uno Dukung Terbangunnya Industri Kreatif dari Pesantren</a> Agar dana&nbsp;tersebut&nbsp;dapat berdampak bagi perekonomian Indonesia, Kemenparekraf&nbsp;akan&nbsp;melakukan kurasi pada sejumlah&nbsp;event&nbsp;sehingga kegiatan yang dihadirkan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal dan&nbsp;membuka&nbsp;lapangan kerja. Kemenparekraf juga bakal menghadirkan kegiatan -&nbsp;kegiatan berkelas dunia yang dihadirkan di lima&nbsp;Destinasi Pariwisata Super Prioritas&nbsp;(DPSP) pada 2024 melalui dukungan dana itu. Tourism Fund di Indonesia akan dibentuk dengan tata kelola yang baik, mengedepankan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas dengan menonjolkan keunggulan budaya dalam negeri. Tourism Fund ditargetkan dapat mulai dibentuk pada 2024. Menurut Laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia&nbsp;(4/10),&nbsp;Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)&nbsp;telah meminta kepada jajaran terkait untuk merumuskan&nbsp;Tourism&nbsp;Fund&nbsp;atau dana pariwisata. &ldquo;Kami mendapatkan arahan dalam rapat bersama Bapak Presiden bahwa akan dibentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,&rdquo;&nbsp;kata Menparekraf&nbsp;(4/10). &ldquo;Seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga maupun juga MICE [meeting, incentive, convention &amp; exhibition],&rdquo;&nbsp;tambahnya. Sandi mengungkapkan dana pariwisata sudah diperkenalkan di beberapa negara yang memberikan penekanan khusus terhadap pengembangan pariwisata, seperti Singapura dan Arab Saudi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013079382/ciptakan-wirausahawan-muda-menparekraf-berikan-tipsnya-bagi-ratusan-gen-z-di-ntb">Ciptakan Wirausahawan Muda, Menparekraf Berikan Tipsnya Bagi Ratusan Gen-Z di NTB</a> Dana Pariwisata Indonesia, kata Sandi, akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan difokuskan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas serta hijau dan mengutamakan kekuatan budaya nusantara. &ldquo;Nanti wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya diukur oleh kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga kualitas, lama tinggalnya, belanjanya di ekonomi lokal maupun bagaimana mereka bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,&rdquo; ujarnya. Terkait sumber pendanaan, Sandi menyebut bahwa pemerintah masih melakukan kajian apakah nantinya dana tersebut akan menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, ataupun sumber dana lainnya. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mengkaji hal tersebut agar menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional. &ldquo;Jadi sumber pendanaannya ini nanti akan ditelaah sehingga governance-nya terjaga tapi tidak akan membebani juga APBN terlalu besar, maupun tidak akan membebani juga wisatawan,&rdquo; jelasnya&nbsp; &ldquo;Kita akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata kita,&rdquo;&nbsp;tambahnya. Sedangkan terkait pengelolaan, Menparekraf mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Opsi tersebut meliputi pengelolaan di bawah BUMN maupun Kementerian Keuangan. &ldquo;Ini akan difinalkan pengelolaannya apakah sudah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu&nbsp;InJourney&nbsp;atau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian Keuangan,&rdquo; tandasnya. ***&nbsp; &nbsp;

Sandiaga Uno mengungkapkan peraturan presiden (perpres) mengenai Tourism Fund atau dana khusus pariwisata sedang disiapkan.

Siapkan Perpres 'Tourism Fund', Menparekraf Targetkan 14 Juta Kunjungan Wisatawan Mancanegara di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-201657-2502707472.jpg" alt="Diskusi Sustainable Leaders Forum komitmen kurangi 70 persen sampah plastik di laut pada 2025." width="100%">
<figcaption>Diskusi Sustainable Leaders Forum komitmen kurangi 70 persen sampah plastik di laut pada 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada 2025. Komitmen tersebut dipertegas dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Tahun ini komitmen tersebut baru tercapai sebesar 35,36 persen. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rofi Alhanif menjelaskan, target 70 persen itu merupakan target pengurangan sampah yang masuk ke laut. Bukan pengurangan dengan cara mengambil atau membersihkan seluruh laut dari plastik sampah. &rdquo;Kita punya target 70 persen pengurangan, jadi pengurangan yang masuk ke laut bukan berarti mengambil sampah yang sudah di laut, karena ini impossible,&rdquo; ujar Rofi Alhanif di Jakarta. Dia mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memitigasi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya laut. Mitigasi dilakukan mulai dari hulu yakni mempersiapkan plastik berbahan nabati yang mudah terurai. &rdquo;Mitigasi bisa dilakukan dari hulu, bagaimana industri menyiapkan produk kemasan yang mudah didaur ulang. Kemudian masyarakat perlu kita sadarkan bagaimana mereka seharusnya bisa mengolah sampah yang mereka hasilkan lebih bijaksana,&rdquo; tutur Rofi Alhanif. Co-Founder dan Chief Innovation Officer Greenhope (CIO) Sugianto Tandio mengungkapkan, sejak berdiri 2017, Greenhope berhasil menggantikan 12 miliar kantong plastik konvensional. Jumlah tersebut setara dengan 125 ribu ton plastik. &rdquo;Dengan konsumsi plastik per kapita di Indonesia sebesar 22,5 kilogram, Greenhope telah membantu sebanyak 5,3 juta orang Indonesia mengurangi kontribusi mereka dalam menghasilkan sampah plastik yang sulit terurai,&rdquo; ungkap Sugianto Tandio. Dia mengatakan, teknologi yang dimiliki Greenhope berasal dari Indonesia. Namun, telah dipatenkan di Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. &rdquo;Dengan ini, kami yakin bahwa bangsa Indonesia sangat bisa berkontribusi hingga skala global,&rdquo; ucap Sugianto Tandio. Co-Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Greenhope Tommy Tjiptadjaja menambahkan, pentingnya inovasi dalam menciptakan material berkelanjutan. Kolaborasi dalam ekosistem dalam mengurangi sampah dengan strategi pencegahan timbulan sampah plastik juga penting. Dia juga mengingatkan pelaku usaha tidak hanya mementingkan kepentingan bisnis. Tapi juga berkontribusi dalam pengurangan maupun penanganan sampah. &rdquo;Kita harus less ego, more eco agar bisa mencapai masa depan yang berkelanjutan bersama,&rdquo; tegas Tommy Tjiptadjaja.

Pemerintah berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik di laut 2025 dengan penerbitan Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah laut

Kurangi Sampah Plastik di Laut dengan Kantong Plastik Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/WhatsApp-Image-2023-04-04-at-121959-PM-2271713432.jpeg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, naskah (draft) peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah selesai. Saat ini tinggal diproses. &rdquo;Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses,&rdquo; kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Selasa (4/4). Penjelasan Mahfud tersebut untuk menanggapi pemberitaan mengenai keterlambatan pembayaran gaji pegawai OIKN selama berbulan-bulan. Kepala OIKN Bambang Susantono pada Senin (3/4) di Komisi II DPR menjelaskan, pihaknya menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya ini untuk pembayaran gaji pegawai OIKN. Perpres tersebut sedang diselesaikan Kemenkopolhukam untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bambang menyebut, pegawai-pegawai OIKN tangguh karena tetap bekerja dengan semangat meski belum mendapat gaji. OIKN akan mengupayakan langkah-langkah agar pembayaran gaji tersebut dipercepat. Keterlambatan pembayaran gaji pegawai OIKN disuarakan dalam rapat di Komisi II DPR itu oleh anggota DPR Ihsan Yunus. &rdquo;Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi Ramadan," ujar Ihsan. OIKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, naskah peraturan presiden soal pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah selesai tinggal diproses.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, naskah perpres soal gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita IKN Nusantara sudah selesai tinggal proses

Mahfud MD Sebut Perpres Gaji Pegawai IKN Sudah Selesai, Tinggal Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kemah1.jpg" alt="Presiden Jokowi berkemah di kawasan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rache/Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi berkemah di kawasan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rache/Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit.  ”Perpresnya sebentar lagi keluar, termasuk pembiayaan dan pendanaannya berdasar aturan-turunan dari UU (UU IKN Nomor 3 Tahun 2022),” kata Suharso seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Insentif untuk investor dan swasta agar berpartisipasi di IKN diperlukan. Sebab, pemerintah menargetkan sebanyak 80 persen pendanaan IKN berasal dari non-APBN.  Secara total, lanjut dia, pemerintah membutuhkan Rp 466 triliun untuk membangun IKN hingga 2045. ”Akan ada insentif fiskal dan non-fiskal (untuk swasta dan investor),” ujar Suharso.  Suharso menyebut, selain Perpres terkait insentif, pemerintah juga sedang menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) lain yang akan diterbitkan setelah berkonsultasi dengan DPR. ”PP yang lain sudah keluar, tapi yang soal kewenangan harus konsultasi dengan DPR,” papar Suharso.  Menteri PPN menjelaskan, saat ini pemerintah sedang membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Seperti sarana prasarana untuk penyediaan air, penyediaan listrik, dan jalan akses.  ”Sekaligus dalam pembangunan kota ini, kita juga ingin mendemonstrasikan transisi energi,” terang Suharso.  Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, pada 15 Juli, pemerintah akan meneken kontrak untuk land development atau pengembangan lahan di IKN. Proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah istana presiden, istana wakil presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.  ”Selain itu dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN. Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus makanya kita bikin hunian para pekerja, mungkin untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” kata Basuki.  Saat ini, pendanaan di IKN untuk pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR masih menggunakan sumber dari APBN. Sebab, ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Bappenas Sebut Perpres Insentif untuk Investor di IKN Segera Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-03-15-at-9.53.41-AM_1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berkemah di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berkemah di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).  Dalam aturan yang ditandatangani pada 18 April itu, seperti yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara disebutkan, perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme. Yakni pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.  Pasal 3 ayat 1 dalam Perpres tersebut dijelaskan pelepasan kawasan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang berstatus hutan.  ”Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat,” demikian disebutkan dalam Perpres tersebut seperti dilansir dari Antara.  Dalam pelaksanaannya, pelepasan kawasan hutan dilakukan paling lama tiga bulan sejak permohonan pelepasan kawasan hutan diterima dan dinyatakan lengkap dari kepala Otorita IKN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 3 ayat 3).  Sementara itu, tata cara pelepasan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 8). Terkait pengadaan tanah, hal tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Yakni pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.  Pengadaan tanah secara langsung diatur dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati. Selanjutnya, pasal 10 ayat 2 mengatur Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun. Anggaran itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun, serta dari pihak swasta Rp 123,2 triliun.

Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kemah1.jpg" alt="Presiden Jokowi berkemah di kawasan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rache/Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi berkemah di kawasan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rache/Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo dapat membentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani pada 18 April.  ”Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara,” demikian disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 peraturan tersebut yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara seperti dilansir dari Antara.  Selanjutnya aturan itu juga menyebut ketentuan lebih lanjut mengenai dewan penasihat ditetapkan oleh presiden.  Presiden Jokowi telah melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe selaku wakil kepala Otorita IKN pada 10 Maret. Dalam aturan yang sama juga disebutkan adanya pengecualian dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.  ”Dikecualikan dari ketentuan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat kekhususan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya,” demikian disebutkan dalam pasal 22 ayat 2.  Kekhususan tersebut diatur pada pasal 22 ayat 3 yang meliputi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan, strategi pemaketan, metode pemilihan, jenis kontrak, pemberdayaan pelaku usaha lokal, penggunaan tenaga kerja dan material lokal, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan penyelenggaraan IKN, serta pengembangan IKN dan daerah mitra.  Selanjutnya dalam pasal 30 disebutkan kepala Otorita IKN tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian Badan Usaha Otorita dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Otorita apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.  Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu tahap I pada 2022–2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024–2029 dengan target asilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.  Tahap III pada 2030–2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum masal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan. Tahap IV pada 2035–2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna. Tahap V pada 2040–2045 ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.

Presiden Jokowi Dapat Bentuk Dewan Penasihat Otorita IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setiap manusia memiliki potensi atau talenta yang tertanam di dalam dirinya. Dari berbagai macam jenis talenta, manusia memiliki satu potensi, baik itu yang sudah muncul atau tengah digali.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, talenta menjadi salah satu syarat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk kemajuan bangsa Indonesia. Talenta bisa diketahui sejak dini pada seseorang.  ”Pencarian talenta sejak dini menjadi hal utama untuk menciptakan SDM unggul. Jadi misalnya kalau kita ingin unggul teknologi terutama teknologi digital ya harus kita cari, kita sisir anak yang punya talenta di bidang itu sejak dini,” kata Muhadjir Effendy melalui keterangannya, Senin (31/5).  Salah satu contoh baik dalam pencarian talenta adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang berhasil menciptakan karya inovasi di bidang digital. Di antaranya alat pendeteksi kebakaran hutan hingga lampu penerang jalan nyala otomatis.  ”Semangat ITP Purwokerto dalam pencarian bakat di bidang teknologi sejalan dengan rencana pemerintah untuk mewujudkan program Manajemen Talenta Nasional yang ingin dibangun pemerintah untuk mewadahi talenta anak bangsa,” tutur Muhadjir Effendy.  Terkait dengan meningkatkan talenta, menurut dia, saat ini, pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) tentang Manajemen Talenta. Pemerintah ingin supaya bakat anak-anak Indonesia dapat dikembangkan dengan baik dengan program tersebut.  ”Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk mendesain manajemen talenta untuk merekrut dan membina talenta muda di semua sektor. Mulai dari sektor olahraga hingga penguasaan teknologi,” kata Muhadjir Effendy.

Menko PMK Dorong Perpres Manajemen Talenta Ciptakan SDM Unggul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peraturan presiden

Berita Terkini