<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/JKT_PEMILU-2024_ali6-916827707.jpg" alt="Ilustrasi KPPS bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPPS bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bagi Anda yang membutuhkan penghasilan tambahan, pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Serentak 2024 sudah dibuka per hari ini, Selasa (17/9). Sesuai namanya, KPPS adalah salah satu unit kerja yang menyelenggarakan pemunguatan suara Pilkada Serentak 2024 di tempat pemungutan suara (TPS).&nbsp; Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024 adalah sekitar satu bulan, sejak 7 November&ndash;8 Desember 2024. Dikutip dari Peraturan KPU Nomor 475 Tahun 2024, Berikut jadwal pendaftaran dan seleksi Anggota KPPS beserta persyaratannya. Jadwal Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 <ol> <li>Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024</li> <li>Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024</li> <li>Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024</li> <li>Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024</li> <li>Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024</li> <li>Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024</li> <li>Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024</li> </ol> Syarat Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada 2024 <ol> <li>Warga negara Indonesia (WNI)</li> <li>Berusia paling rendah 17 tahun</li> <li>Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945</li> <li>Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil</li> <li>Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan</li> <li>Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS</li> <li>Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika</li> <li>Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat</li> <li>Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.</li> </ol> List Berkas dan Cara Mendaftar Anggota KPPS Pilkada 2024 Untuk mendaftar jadi anggota KPPS Pilkada 2024, Anda dapat langsung mendatangi kantor sekretariat PPS di masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerjanya. Ini berkas yang perlu dibawa. <ol> <li>Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS</li> <li>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir</li> <li>Surat pernyataan dalam satu dokumen</li> <li>Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik</li> <li>Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol</li> <li>Daftar Riwayat Hidup</li> <li>Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.</li> </ol> &nbsp;

Pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Serentak 2024 sudah dibuka per hari ini, Selasa (17/9).

Ingin Penghasilan Tambahan? Coba Daftar KPPS Pilkada 2024 yang Dibuka Mulai Hari Ini, Berikut Cara dan Persyaratannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Komisioner-Lolly-Suhenty-memberi-pengetahuan-mengenai-Bawaslu-3323579451.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty ." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty .</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam beberapa hari ke depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menargetkan kajian atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi tidak wajar untuk kampanye tuntas. Saat ini pendalaman dilakukan dengan hati-hati. &rdquo;Rencananya memang kami akan sampaikan di pekan ini kepada publik ya,&rdquo; kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di CFD Jakarta kemarin (17/12). Dia menjelaskan, kajian harus dilakukan secara cermat. Sebab, jika ada kekeliruan, justru bisa memicu kegaduhan. Mengingat, situasi politik tanah air mulai menghangat. Meski begitu, dari sisi potensi pelanggaran, Lolly mengakui bahwa hal itu ada. Bagi Bawaslu, setiap kasus selalu memiliki potensi pelanggaran. &rdquo;Dalam kepala Bawaslu, konsep berpikirnya pengawas pemilu seluruh hal itu berpotensi terjadi pelanggaran,&rdquo; jelasnya. Secara prinsip, kata dia, dana kampanye memang diperbolehkan. Namun, penggunaannya harus wajar sesuai batasan yang diatur dalam peraturan KPU. &rdquo;Soal apa yang disampaikan PPATK, tentu kacamata kami harus dilihat berkenaan dengan aturan dana kampanye,&rdquo; terang Lolly. Terkait peluang kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, perempuan berdarah Sunda itu menyebut sebagai hal yang pasti dilakukan. Jika hasil kajian menunjukkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, akan diproses di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Selain Bawaslu, di sana ada unsur kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana diberitakan, PPATK mengendus kenaikan angka transaksi keuangan dengan nilai triliunan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Diduga, itu terkait keperluan pembiayaan kampanye. Sesuai ketentuan UU 7/2017, sumbangan dana kampanye memiliki batasan. Untuk sumbangan yang bersumber dari perorangan, batasannya Rp 2,5 miliar. Sementara itu, sumbangan dari lembaga berbadan hukum dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Komisioner KPU Idham Holik mengingatkan agar semua peserta pemilu menaati batasan sumbangan dana kampanye. Jika terbukti ada sumbangan melebihi batasan, ada konsekuensi hukum. &rdquo;Sudah pasti akan terkena sanksi pidana pemilu,&rdquo; tegasnya. KPU nanti melakukan audit terhadap dana kampanye. Sesuai ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, semua peserta pemilu wajib melaporkan tiga jenis laporan. Yakni, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). (far/c19/fal)

Dalam beberapa hari ke depan, Bawaslu menargetkan kajian atas temuan PPATK terkait dugaan transaksi tidak wajar untuk kampanye tuntas.

Bakal Gandeng Kepolisian-Kejaksaan, Bawaslu Tuntaskan Kajian Temuan PPATK Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kampanye Pemilu 2024 sudah masuk tahap sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pun telah melakukan sosialisasi Peraturan KPU 15/2023 dan Peraturan KPU 20/2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Anggota KPU Surabaya Subairi mengatakan, beberapa hal baru mengenai kampanye diatur dalam Peraturan KPU. Hal itu perlu diketahui peserta pemilu. Karena itu, KPU perlu lakukan sosialisasi. &rdquo;Penting sekali sosialisasi ini dilakukan sejak dini. Hadir pula perwakilan Polrestabes Surabaya,&rdquo; imbuh Subairi. Tahap kampanye Pemilu 2024 bakal dimulai pada 28 November. Sosialisasi peraturan dan kampanye Pemilu 2024 dihadiri para pimpinan dan petugas partai politik. Tak hanya itu, sosialisasi juga melibatkan kehadiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Subairi menjelaskan, kampanye Pemilu 2024 berlangsung 75 hari. Dimulai pada 28 November. Kampanye menjadi fase atau tahap dari para partai politik termasuk calon legislatif untuk mengenalkan visi, misi, hingga program kepada masyarakat sebagai pemilih di Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pun telah melakukan sosialisasi Peraturan KPU 15/2023 dan Peraturan KPU 20/2023 tentang Kampanye Pemilu

Dimulai, KPU Surabaya Sosialisasi Tahap Kampanye Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar&nbsp;hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, semestinya PKPU tentang pencapresan memang perlu direvisi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sifat putusan MK itu hanya mengatur yang pokok-pokok. &rsquo;&rsquo;Putusan MK wajib ditindaklanjuti. Ketentuan atau putusan (MK) itu masih membutuhkan aturan teknis, yaitu PKPU,&rdquo; kata Feri. Karena itu, pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres ke KPU sangat potensial menimbulkan persoalan hukum jika PKPU tersebut tidak direvisi. Tanpa PKPU, tidak ada alat ukur yang jelas bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres. &rdquo;Tidak bisa KPU hanya bersandar pada surat dinas sebagai pelaksanaan teknis dari putusan MK,&rdquo; jelasnya. Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah seperti itu potensial untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Bahkan, jika nanti calon yang bermasalah secara prosedur administratif tersebut menang di Pilpres 2024, sangat potensial disengketakan di MK. &rdquo;Apalagi dalam putusan MK (soal syarat umur) itu tidak mayoritas mutlak (setuju). Ada (hakim konstitusi) yang dissenting opinion dan concurring opinion,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, pernyataan hampir senada juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Mantan menteri kehakiman itu menyebutkan bahwa KPU wajib merevisi PKPU tentang pencapresan setelah putusan MK. Tahapan revisi PKPU dilakukan dengan mengonsultasikannya ke DPR dan pemerintah. Jika tidak ada revisi PKPU, nanti berpotensi timbul masalah hukum. Untuk diketahui, masalah PKPU bukan cuma tentang pencapresan. Sebelumnya, PKPU tentang kuota keterwakilan perempuan dan PKPU tentang masa jeda mantan narapidana dalam pencalegan juga memicu polemik. Bahkan, aliansi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu pun telah dikabulkan. Namun, KPU hanya menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat dinas.&nbsp;

Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah seperti itu potensial untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Peraturan KPU Tidak Direvisi, Potensial Terjadi Sengketa di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT02-240735425.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali memperlihatkan sikap tidak konsisten. Yakni, soal tindak lanjut aturan batas usia capres/cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terbaru, KPU RI memutuskan untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden/Wapres. Sikap KPU tersebut merupakan kali kedua. Awalnya, 16 Oktober 2023, KPU menyampaikan akan merevisi PKPU 19/2023. Namun, berselang dua hari kemudian (18/10), sikap itu berubah. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut hanya mengeluarkan surat dinas yang ditujukan ke parpol. Dalihnya, diktum dan putusan MK sudah jelas dan bisa dijadikan landasan. Eh, kemarin (25/10) tiba-tiba Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menyampaikan sikap berbeda lagi. Dia tidak menampik, jajarannya akan merevisi PKPU 19/2023. Ditanya soal alasannya, Hasyim berkelit bahwa surat dinas yang sebelumnya diterbitkan itu hanya tahap awal. Revisi PKPU akan tetap dilaksanakan. &rsquo;&rsquo;Itu kan bertahap, surat dulu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Di balik sikap tersebut, beredar desas-desus bahwa Hasyim sempat berkunjung ke Istana Negara pada Senin (23/10). Nah, kabar itu pun memunculkan spekulasi seputar pilpres pasca putusan MK. Namun, ketika dikonfirmasi, Hasyim membantahnya. Pria asal Kudus tersebut menegaskan, dirinya tidak pernah menerima undangan untuk menghadap ke istana. &rsquo;&rsquo;Saya di kantor, stand by saja,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Hasyim menerangkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk dilaksanakan rapat konsultasi revisi PKPU tentang pencapresan tersebut. Dia berharap, seusai reses yang berakhir pada 30 Oktober mendatang, bisa langsung digelar rapat konsultasi. Kapan revisi PKPU itu bisa selesai? Apakah harus ditargetkan selesai sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November? Hasyim tidak menjawab dengan gamblang. &rsquo;&rsquo;Ya secepatnya lah,&rsquo;&rsquo; ujar akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu. Seperti pernah diberitakan, pada pekan lalu (16/10), MK mengabulkan permohonan uji materi judicial review tentang syarat usia minimal capres/cawapres. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013110923/prabowo-naik-rantis-maung-bareng-gibran-saat-daftar-ke-kpu-ini-maknanya">Prabowo Naik Rantis Maung Bareng Gibran saat Daftar ke KPU, Ini Maknanya</a> Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/ 2017 tentang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, dari sembilan hakim MK, tiga hakim menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Yakni, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya MK menolak permohonan pemohon. Selain itu, dua hakim menyatakan alasan berbeda (concurring opinion). Putusan itu pun memicu kontroversi dan banjir kecaman. Bahkan, muncul pelesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga. Saat ini Mahkamah Kehormatan MK tengah menyelidiki para hakim konstitusi atas laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku atas putusan tersebut. Putusan MK itu telah memberikan jalan kepada para kepala daerah, anggota DPR/DPRD, dan DPD yang berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres. Termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.&nbsp;

Terbaru, KPU RI memutuskan untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden/Wapres.

Maju-Mundur Revisi PKPU Pencapresan, Ketua KPU RI Bantah Berkunjung ke Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/survei-pemilu.jpg" alt="MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal kembali melarang pembiayaan asing dalam kegiatan survei kepemiluan. Hal itu menjadi salah satu norma yang rencananya diatur dalam peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu.  Draf PKPU tersebut mulai diuji publik kemarin (18/8). Aturan soal larangan pembiayaan asing diatur dalam pasal 20 draf PKPU.  Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, aturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam berbagai aturan terkait kepemiluan, sejumlah elemen seperti penyelenggara pemilu hingga partai politik juga dilarang mendapat pembiayaan dari luar negeri. ”Kan ini urusannya political dalam negeri kita. Nah, termasuk survei (dilarang, Red),” ujarnya di sela-sela uji publik kemarin.  Mellaz menjelaskan, larangan tersebut berlaku untuk kegiatan survei kepemiluan seperti hitung cepat. ”Kalau survei dalam konteks sehari-hari yang motret perilaku orang atau apa pun itu ya monggo,” tuturnya.  Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga yang melakukan kegiatan survei kepemiluan untuk mendaftarkan diri ke KPU. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah transparansi sumber pendanaan kegiatannya.  Mellaz menyebut transparansi sebagai prinsip yang wajib dipegang. Diharapkan, public trust terhadap pelaksanaan pemilu bisa dijaga. Pihaknya juga akan mengatur survei yang resmi harus tergabung dengan serikat. Kalaupun tidak, harus ada perjanjian kerja sama.  Lalu, bagaimana jika ada lembaga survei yang melanggar? Mellaz mengakui, pihaknya tak bisa menjangkau dan memastikan semua taat. Namun, sebagai penyelenggara, KPU wajib membuat regulasi. ”Kalau ada tuntutan KPU menyediakan enggak? Kami jawab ada instrumennya,” katanya.

Survei Pemilu Dilarang Dibiayai Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/jokowi_sentil-zulhas.jpg" alt="PICU POLEMIK: Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Zulkifli Hasan bersama anaknya, Futri Zulya Safitri, pada acara PAN Pasar Murah di Jalan Laksamana RE. Martadinata No 2, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7). (DOK. RADAR LAMPUNG)" width="100%">
<figcaption>PICU POLEMIK: Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Zulkifli Hasan bersama anaknya, Futri Zulya Safitri, pada acara PAN Pasar Murah di Jalan Laksamana RE. Martadinata No 2, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7). (DOK. RADAR LAMPUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Laporan kelompok masyarakat sipil terhadap dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah selesai diperiksa. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilu menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat.  Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kegiatan Zulhas bukan kategori kampanye. Berdasar Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri.  Kemudian berdasar Peraturan KPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan, hingga kini belum ada peserta pemilu untuk 2024. ”Perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,’’ ujarnya kemarin (21/7).  Atas dasar kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. ”Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,’’ imbuhnya.  Meski demikian, Bawaslu meminta para pengurus partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri. Yakni, dengan tidak menyampaikan ajakan memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. ”Hal itu untuk menghindari kegaduhan,’’ lanjut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.  Seruan tersebut, kata Lolly, merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Dia meminta semua pihak mematuhi tahapan pemilu berdasar jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU.  Lolly juga menilai, tindakan untuk meminta masyarakat memilih seseorang saat yang bersangkutan menjalankan tugas negara tidak patut dan tidak etis. ”Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh,’’ imbuhnya.  Sementara itu, salah seorang pelapor Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby sudah menduga Bawaslu akan berpikir normatif. Baginya, cara pandang tersebut mengecewakan. ”Tentu kami sebagai pelapor sangat menyayangkan respons Bawaslu,’’ ujarnya.  Sejak awal, pihaknya berharap ada cara pandang yang progresif dari Bawaslu. Kalaupun secara aturan pemilu belum ada objek materiilnya, dia menilai Bawaslu bisa mengambil tindakan dengan merekomendasikan teguran.  ”Artinya, kalau kasus ini misalnya ada dugaan pelanggaran yang lainnya ya direkomendasikan ke lembaga lain, bukankah Bawaslu juga melakukan banyak MoU?’’ imbuhnya.  Dia khawatir jika cara pandang seperti itu berlanjut, masyarakat jadi malas untuk melaporkan temuan ke Bawaslu. Sebab, hasilnya akan sia-sia. ”Pada akhirnya, rakyat mengatakan percuma lapor Bawaslu,’’ kata mantan koordinator nasional JPPR itu.

Bawaslu Ingatkan Pejabat Tak Buat Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-galang-donasi-peraturan-kpu-soal-dana-kampanye-belum-disahkan_m_222684.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gerakan menggalang donasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terus berjalan meski muncul pro dan kontra. Apalagi, saat ini belum ada regulasi yang telah berlaku mengenai aturan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden. Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui kalau saat ini belum ada regulasi soal batasan dana kampanye untuk pemilihan presiden. Regulasi yang ada yakni Peraturan KPU (PKPU) 5/2017 tidak dapat menjadi dasar. Sebab, hanya mengatur ihwal pilkada saja. "Ya belum ada (regulasi)," kata Ilham saat dihubungi JawaPos.com, Senin (25/6). KPU merespon <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/22/221915/biaya-pilpres-mahal-prabowo-subianto-galang-donasi" target="_blank">Pilpres</a> merancang aturan sumbangan dana kampanye yang baru melalui PKPU 2018. Peraturan itu lebih komplit karena juga mengatur penggalangan dana untuk pilpres. Namun, saat ini draf itu masih menunggu proses persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM), Yasona Laoly.&nbsp; Dalam Pasal 10 PKPU 2018, menegaskan kalau dana kampanye Pilpres dari Parpol atau gabungan Parpol paling banyak Rp 25 miliar. Jumlah yang sama juga berlaku dari perusahaan atau badan usaha. Sedangkan dari perseorangan, maksimal Rp 2,5 miliar selama masa kampanye. Regulasi itu perlu segera disahkan untuk memastikan tak ada yang memberikan donasi dalam jumlah besar tanpa batas. Sebab, donasi itu bisa saja dijadikan jalan untuk mencuci uang atau hal-hal buruk lainnya. Deputi Direktur Perludem Khorunnisa Agustyati menyarankan, penyelenggara pemilu harus segera menekan nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Termasuk, saat regulasi itu telah disahkan. Sebab, kata Nisa, MoU bisa menjadi sarana untuk mengaudit aliran sumbangan dana kampanye. Apakah berasal dari sumber kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang atau tidak. Sehingga, seluruh sumbangan dapat di deteksi dari praktik jahat tersebut. "Kalau pemilu yang lalu (2018, red), KPU punya MoU dengan PPATK sumber-sumber yang mencurigakan itu bisa di track. Nah, yang sekarang apakah sudah atau belum," ucapnya.

Prabowo Galang Donasi, Peraturan KPU Soal Dana Kampanye Belum Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1540_18416_mario-balotelli_3137036b.jpg" alt="Mario Balotelli" width="100%">
<figcaption>Mario Balotelli</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mario Balotelli tidak akan berlama-lama dalam menikmati masa &#39;pengasingannya&#39; bersama Liverpool.&nbsp; Sky Sport Italia melaporkan bahwa AC Milan berencana untuk menariknya kembali ke San Siro. Balotelli menghabiskan 1,5 musim bersama klub berjuluk Rossoneri tersebut sejak dibeli dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin 2013.&nbsp; Sempat diklaim sebagai pembelian gagal oleh owner Milan Silvio Berlusconi karena perilaku bengalnya itu, nyatanya Balotelli menjelma sebagai salah satu pilar penting Milan. Pemain berjuluk Super Mario itu mencetak 30 gol dan 12 assist dari 54 kali penampilan di semua ajang. Moncernya Balotelli bersama Milan membuatnya dilego ke Liverpool dengan banderol GBP 16 Juta atau Rp 347,3 Miliar. Namun, bersama The Reds, penampilannya justru melempem dengan hanya membukukan tiga gol selama semusim. Hal ini yang membuatnya kembali &#39;dibuang&#39; ke San Siro.&nbsp; Dalam laporan Sky Sport Italia, nantinya pemain 25 tahun itu akan akan dipinjam dari Liverpool dengan klub asal Merseyside itu juga membayar gaji per pekan Balo. CEO Milan Adriano Galliani sendiri ketika disinggung terkesan tidak membantah dengan isu tersebut. &quot;Seperti penulis lagu cinta Italia Antonello Venditti mengatakan, cinta tertentu tidak akan pernah mati. Mereka menggambar lingkaran besar dan kemudian kembali. Presiden (Silvio) Berlusconi dan saya adaalh dua orang yang romanstis&quot; kelakarnya seperti dilansir Sky Sport Italia. (apu/JPG)

Terungkap Kejelasan Masa Depan Balotelli

peraturan kpu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peraturan kpu

Berita Terkini