<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Gubernur-Riau-Abdul-Wahid-Dery-Ridwansah-2JPG-3944802386.jpg" alt="Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka ini terhadap Abdul Wahid setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11). Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan; serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam. "KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11). <h2>Fakta-fakta Kasus Dugaan Pemerasan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid</h2> <h3>1. Ancam copot bawahan yang tak setor jatah preman Rp 7 miliar</h3> KPK mengungkapkan, rangkaian OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah KPK menerima pengaduan dari masyarakat. KPK menemukan adanya pertemuan antara pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dengan sejumlah kepala UPT wilayah. &ldquo;Dari informasi awal, pada Mei 2025, terjadi pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru antara Ferry Yunanda, selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP, dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI,&rdquo; terang Tanak. Dalam pertemuan itu, dibahas kesanggupan pemberian fee sebesar 2,5 persen kepada Gubernur Riau Abdul Wahid atas penambahan anggaran tahun 2025 pada Dinas PUPR PKPP.&nbsp; Nilai penambahan anggarannya tergiolong fantastis, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar, atau meningkat Rp 106 miliar. Dari situ, muncul kesepakatan awal bahwa sebagian dari tambahan dana tersebut akan disetorkan kepada Gubernur Riau sebagai jatah preman. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah fee yang diminta meningkat.&nbsp; &ldquo;Ferry Yunanda kemudian menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arief Setiawan, yang merepresentasikan Gubernur. Dari sana, muncul permintaan kenaikan fee menjadi 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar,&rdquo; ujar Tanak. Menurut Johanis, permintaan setoran tersebut disertai ancaman terhadap para pejabat yang menolak.&nbsp; &ldquo;Bagi yang tidak menuruti perintah itu, diancam akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, praktik ini dikenal dengan istilah &lsquo;jatah preman&rsquo;,&rdquo; jelasnya.&nbsp; <h3>2. Amankan uang Rp 1,6 miliar dalam tiga mata uang saat OTT</h3> KPK mengamankan uang total Rp 1,6 miliar dalam OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak. Uang itu ditemukan dalam tiga mata uang berbeda, di antaranya Rupiah, Dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, saat tim KPK mengamankan tujuh orang di wilayah Riau. Dalam penangkapan awal itu, petugas menyita uang tunai sekitar Rp 800 juta. &ldquo;Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 800 juta,&rdquo; ujar Tanak. Selanjutnya, tim bergerak melakukan penggeledahan terhadap rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, penyidik kembali menemukan uang sebesar USD 3.000 dan GBP 9.000, yang jika dikonversi setara sekitar Rp 800 juta. &ldquo;Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan tangkap tangan ini senilai Rp 1,6 miliar,&rdquo; tutur Tanak. <h3>3. Abdul Wahid terima tiga kali setoran uang pemerasan</h3> KPK mengaku sudah membidik Abdul Wahid sejak lama, setelah menerima pengaduan masyarakat. Abdul Wahid meminta jatah preman sebesar Rp 7 miliar dari kenaikan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan. Tanak menjelaskan, dari kesepakatan tersebut terdapat tiga kali setoran fee kepada Abdul Wahid. Menurutnya, penerimaan pertama dilakukan pada Juni 2025. Sekretaris Dinas PUPR PKPP, Ferry Yunanda sebagai pengepul uang, menerima sebesar Rp 1,6 miliar. Kemudian, pada Agustus 2025, Ferry Yunanda kembali mengepul uang dari para kepala UPT, dengan uang terkumpul sejumlah Rp 1,2 miliar. Selanjutnya, pada November 2025, dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp 1,25 miliar, yang diantaranya dialirkan untuk Abdul Wahid. "Sehingga, total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar," beber Tanak. <h3>4. Uang Jatah preman dipakai plesiran ke luar negeri</h3> Uang hasil pemerasan yang diterima Abdul Wahid diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dana yang terkumpul dari pemerasan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional di dalam negeri, tetapi juga membiayai perjalanan Abdul Wahid ke sejumlah negara.&nbsp; &ldquo;Ada beberapa ini keperluan ke luar negeri, ke Inggris,&rdquo; ujarnya. Selain perjalanan ke Inggris, Abdul Wahid disebut juga menggunakan sebagian uang hasil pemerasan itu untuk kunjungan ke Brasil. Menurutnya, perjalanan tersebut bukan bagian dari kegiatan resmi pemerintahan, melainkan agenda pribadi sang gubernur.&nbsp;&ldquo;Selain ke Inggris, ada juga ke Brasil. Yang terakhir itu mau ke Malaysia,&rdquo; tegasnya. <h3>5. KPK gerak cepat geledah rumah dinas Gubernur Riau</h3> Sehari setelah resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka, tim penindakan KPK langsung tancap gas menggeledah rumah dinas Gubernur Riau di Pekanbaru, pada Kamis (6/11). Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/11). KPK mengimbau agar semua pihak tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Sehingga dapat mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. "KPK mengimbau agar para pihak mendukung proses penyidikan ini, agar dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK, bersama dua pejabat lainnya. Berikut fakta-faktanya.

5 Fakta Gubernur Riau Abdul Wahid Peras Bawahan Rp 7 Miliar, Ancam Jabatan hingga Plesiran ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/2Anxu3MOAiCGZrhWYhHuHQjHPDCBX2lrkuhmY5Lk-1-1695683677.jpg" alt="Djumadi, Ayah K, mahasiswa korban pemerasan polisi menunjukkan bukti laporan ke Polda Jatim, Rabu (25/6). (Sholeh Hilmi Qosim/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Djumadi, Ayah K, mahasiswa korban pemerasan polisi menunjukkan bukti laporan ke Polda Jatim, Rabu (25/6). (Sholeh Hilmi Qosim/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nasib nahas menimpa K dan R, dua mahasiswa salah satu kampus swasta di Surabaya Selatan. Kedua anak muda itu diduga menjadi korban pemerasan dari dua polisi di Surabaya. Keduanya dimintai uang senilai Rp 10 juta dalam aksi pemerasan tersebut. kejadian itu terjadi pada Kamis (19/6) pukul 22.00 malam lalu saat mereka melintas di kawasan Pintu Keluar Tol Tambak Sumur, Sidoarjo. Ayah K, Djumadi, menuturkan bahwa peristiwa berlangsung pada saat sang buah hati baru saja pulang dari resepsi pernikahan salah seorang temannya di kawasan Perumahan Pondok Candra, Sidoarjo. Pada saat perjalanan pulang, mobil Pajero yang dikendarai oleh R diserempet oleh sebuah sepeda motor. Untuk mengecek kondisi kendaraan, R lantas menepi di Jalan Raya Taman Asri. &rdquo;Begitu menepi mau ngecek kendaraan, tiba-tiba digebrak-gebrak sama dua oknum polisi,&rdquo; ungkap Djumadi pada Jawa Pos, Rabu (25/6).&nbsp; Satu oknum polisi berpakaian seragam kepolisian menggedor pintu mobil sisi kanan. Sedangkan satu oknum kepolisian mengenakan pakaian preman menggedor pintu mobil sisi kiri. Kedua oknum tersebut menyampaikan bahwa mereka sedang menggelar operasi gabungan. Dengan kedok tersebut, keduanya menuding R dan K telah berbuat yang tidak semestinya. Mereka menuduh keduanya telah melakukan tindakan mesum. Sehingga keduanya terjaring oleh razia kepolisian. Salah seorang polisi yang diketahui bernama Bripka H lantas mengambil alih kemudi kendaraan yang sebelumnya dipegang oleh Reyhan. &rdquo;Anak saya sama temannya ini langsung dibawa ke Polda. Tapi begitu sampai polda malah diajak muter-muter gak jelas,&rdquo; sambung Djumadi. Alih-alih membawa ke Mapolda Jatim untuk diproses atas tudingan pelanggaran, K dan R justru dimintai sejumlah uang oleh kedua oknum tersebut. Mereka meminta uang damai dengan iming-iming R dan K tidak dilanjutkan ke proses hukum. Pada permintaan awal, kedua oknum polisi tersebut meminta uang tebusan senilai Rp 10 juta. Akan tetapi permintaan tersebut urung dipenuhi oleh kedua korban. Sebab keduanya tidak membawa jumlah uang sebagaimana yang diminta oleh kedua oknum tersebut. Tidak berhenti di situ, Bripka H beserta salah seorang temannya diduga kembali meminta uang tebusan senilai Rp 7 juta. Permintaan tersebut kembali urung dapat dipenuhi oleh kedua korban. &rdquo;Sampai akhirnya karena memang tidak bawa uang. Anak saya sama temannya dimintai uang sebesar Rp 650 ribu,&rdquo; sambung Djumadi. Merasa masih kurang puas, oknum kepolisian lantas menyita kartu ATM milik R. Para pelaku turut meminta PIN ATM dari kartu tersebut. Dengan ancaman agar kedua korban mengirimkan sejumlah uang yang urung dilunasi sehingga uang sisanya dari permintaan sebesar Rp 7 juta harus dikirimkan melalui kartu ATM tersebut. &rdquo;Untungnya sama anak-anak kartu ATM-nya langsung diblokir. ATM masih di yang bersangkutan sampai sekarang,&rdquo; paparnya. Atas kejadian tersebut, Djumadi telah membuat laporan ke Propam Polda Jatim pada Jumat (20/6) malam. Kedua polisi tersebut diketahui merupakan anggota Polsek Tandes.&nbsp; Kapolsek Tandes AKP Julkifli Sinaga menyampaikan bahwa kedua oknum yang diduga melakukan pemerasan tengah ditangani oleh Polrestabes Surabaya. &rdquo;Sudah ditindaklanjuti. Perkembangan lanjut ke Kasihumas,&rdquo; ucap Julkifli. Sementara itu, Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi menuturkan bahwa pihaknya telah mengamankan kedua oknum tersebut. Polrestabes Surabaya saat ini masih mendalami dugaan pemerasan oleh oknum kepolisian tersebut. &rdquo;Keduanya sudah kami amankan. Sedang kami mintai keterangan,&rdquo; ungkap Rina.&nbsp;

Dua mahasiswa di Surabaya diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum kepolisian, kasus ditangani Polrestabes Surabaya.

Dua Polisi Anggota Polsek Tandes Surabaya Diduga Peras Dua Mahasiswa Senilai Rp 10 Juta Berkedok Razia, Diamankan Propam

<div id="m#msg-f:1819671315186173431" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/DWP-4273981601.jpg" alt="ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819671315186173431-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com-Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan agar Polri konsisten menerapkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri. Dia mendorong Polri menerapkan aturan tersebut dalam proses pemberian sanksi terhadap polisi yang terlibat pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) beberapa waktu lalu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015468188/pasangan-yang-tidak-pernah-pamer-kemesraan-di-depan-publik-biasanya-memiliki-8-tanda-ini-menurut-psikologi">Pasangan yang Tidak Pernah Pamer Kemesraan di Depan Publik Biasanya Memiliki 8 Tanda Ini Menurut Psikologi</a> Bambang menyampaikan bahwa perkap tersebut mengatur mekanisme pengawasan melekat pimpinan kepada bawahan. Bila muncul pelanggaran, pemeriksaan juga harus dilakukan secara menyeluruh. &rdquo;Kalau konsisten dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat, pimpinan dua tingkat ke atas (dari polisi yang melakukan pelanggaran) juga harus diperiksa dan diberi sanksi sebagai bentuk kelalaian melakukan kontrol dan pengawasan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Bambang saat ditanyai oleh JawaPos.com pada Sabtu (28/12). Menurut dia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak boleh tutup mata dan tutup telinga atas kasus pemerasan tersebut. Mengingat jumlah polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia dalam kasus itu juga banyak. Mulai polisi berpangkat perwira menengah, perwira pertama, hingga bintara.&nbsp; &rdquo;Pencopotan Dirnarkoba (Polda Metro Jaya) kalau kapolri konsisten dengan pernyataannya, harusnya segera dilakukan sesuai Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tadi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dari 34 nama polisi yang sudah muncul dalam surat telegram bernomor ST/429/XII/KEP.2024 itu memang tidak muncul nama Dirnarkoba Polda Metro Jaya. Menurut Bambang, mutasi dan pemindahan tugas perwira menengah Polri dengan pangkat Kombes bukan kewenangan seorang Kapolda. &rdquo;Perlu diketahui bahwa jabatan Kombes ke atas itu adalah kewenangan Mabes Polri, bukan kewenangan Kapolda,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, meski kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tanggung jawab penanganannya bukan hanya di Polda Metro Jaya. &rdquo;Kewenangan negara itu diserahkan pada kepolisian melalui Kapolri. Jadi, pemerasan tersebut bukan hanya tanggung jawab Polda Metro Jaya, tetapi juga tanggung jawab Kapolri. Publik nanti akan melihat konsistensi tersebut, apakah sidang KKEP berani memberi sanksi PTDH atau cuma demosi saja,&rdquo; ujarnya. (*) </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan agar Polri konsisten

Oknum Polisi Peras Penonton DWP, ISESS Ingatkan Polri Konsisten Terapkan Perkap Nomor 2 Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum menemukan indikasi atau bukti jaksa penuntut umum (JPU) berinisial TIN melakukan pemerasan terhadap saksi yang diduga senilai Rp 3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, laporan masyarakat terkait jaksa TIN itu masuk pada Januari 2023. Hal ini setelah Dewan Pengawas (Dewas) KPK, melakukan pemeriksaan selama satu tahun, tetapi menyimpulkan tak ada alat bukti pelanggaran etik jaksa TIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu laporannya satu tahun yang lalu, Januari 2023. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dari Januari sampai Desember, satu tahun, dan tidak menemukan bukti indikasi pelanggaran etik," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014510534/pemanasan-imx-2024-surabaya-dorong-pertumbuhan-industri-modifikasi-aftermarket">Pemanasan IMX 2024 Surabaya, Dorong Pertumbuhan Industri Modifikasi Aftermarket </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, pada Desember 2023,&nbsp; pimpinan dan struktural KPK menerima nota dinas dari Dewas KPK untuk melakukan pendalaman, baik di bidang penindakan maupun pencegahan (harta kekayaan).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Alex [Wakil Ketua KPK Alexander Marwata] bilang surat belum keluar kan, karena memang sudah dilakukan pengumpulan bukti sementara tidak ada indikasi itu," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya, kami coba kembali dalami itu melalui pencegahan, LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara], setelah lebaran baru diklarifikasi. Tapi, indikasi-indikasinya memang tidak ditemukan. PPATK juga sudah kami dapatkan datanya. Memang belum ada indikasi," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menyampaikan, laporan masyarakat mengenai jaksa TIN tidak dilengkapi dengan data awal dan hanya mencantumkan dugaan-dugaan. Saksi-saksi yang disebut diperas jaksa TIN juga tidak dijelaskan identitasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru itu tidak ada kejelasan. Kasus Lampung betul, tapi tidak ada kejelasan siapa orangnya dan perkara yang mana," ujar Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengatakan tuduhan terhadap jaksa TIN masih sumir. Selain dengan hasil klarifikasi Dewas KPK, temuan tim KPK juga menyimpulkan tidak ada indikasi tindak pidana yang dilakukan jaksa TI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara kemarin dari hasil komunikasi dan koordinasi antara penyelidik dan LHKPN ya sebetulnya masih sumir karena klarifikasi para pihak yang disebutkan enggak ada yang menyebutkan dia itu memberikan," ungkap Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini mengakui, jaksa TIN sudah kembali ke instansi asalnya di Kejaksaan Agung. Namun, Alex membantah pengembalian tersebut karena ada laporan dugaan pemerasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari catatan sih enggak ada kaitannya (dengan laporan). Mungkin sebulan terakhir. SK (Surat Keputusan) pengembaliannya belum lama," pungkas Alex.</div>

KPK menyatakan, belum menemukan indikasi atau bukti JPU berinisial TIN melakukan pemerasan terhadap saksi senilai Rp 3 miliar.

KPK Belum Temukan Bukti Jaksa TIN Peras Saksi Hingga Rp 3 Miliar

Peras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peras

Berita Terkini

5 Fakta Gubernur Riau Abdul Wahid Peras Bawahan Rp 7 Miliar, Ancam Jabatan hingga Plesiran ke Luar Negeri

Dua Polisi Anggota Polsek Tandes Surabaya Diduga Peras Dua Mahasiswa Senilai Rp 10 Juta Berkedok Razia, Diamankan Propam

Oknum Polisi Peras Penonton DWP, ISESS Ingatkan Polri Konsisten Terapkan Perkap Nomor 2 Tahun 2022

KPK Belum Temukan Bukti Jaksa TIN Peras Saksi Hingga Rp 3 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com