<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/WhatsApp-Image-2025-02-19-at-144141-1930673715.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak saat mengikuti gladi bersih pelantikan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak saat mengikuti gladi bersih pelantikan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2) besok. Mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Keduanya pun telah mengikuti rangkaian kegiatan persiapan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, gladi kotor, hingga gladi bersih. "Bismillah untuk pelantikan besok. Kami mohon doa semoga semua lancar," ujar Khofifah seusai mengikuti gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/2). Pada gladi bersih ini, Khofifah-Emil bersama kepala daerah terpilih lainnya mendapat pembekalan materi tentang SOP masuk istana, peregangan, latihan baris berbaris, hingga tata cara pelantikan. "Hal-hal teknis tadi juga sudah dijelaskan supaya malam ini masing-masing bisa menjaga stamina, karena sangat mungkin besok kita (kepala daerah terpilih) berdiri dalam waktu yang cukup lama," lanjutnya. Setelah dilantik menjadi pemimpin Jawa Timur, Khofifah dan Emil dijadwalkan langsung mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim. "Besok siang usai dilantik, saya dan Mas Emil akan langsung rakor bersama Sekda dan Kepala PD untuk briefing hal-hal yang harus kita lakukan. Karena saya harus ke Magelang untuk pembekalan,&rdquo; tandas Khofifah. Ya, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, para kepala daerah terpilih wajib mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama sepekan, yakni 21&ndash;28 Februari 2025.&nbsp;

Pelantikan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Gerak Cepat, Khofifah-Emil Langsung Gelar Rakor Pemprov Jatim dengan Sekda dan Perangkat Daerah Usai Pelantikan Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/WhatsApp-Image-2023-12-08-at-184845-2338788185.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Surabaya. Dengan keputusan itu, Staf Ahli Wali Kota Surabaya kian garang dan bukan lagi menjadi tempat orang buangan karena derajatnya sama dengan kepala perangkat daerah (PD) dan sekretaris daerah (sekda). &rdquo;Keputusan Wali Kota Surabaya sudah saya tanda tangani, sehingga staf ahli itu tidak seperti dulu, datang terus duduk-duduk saja. Tidak seperti itu. Jadi staf ahli itu akan memberikan rekomendasi kepada saya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah saya ambil,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Selain itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa staf ahli akan mengevaluasi kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Apakah berhasil atau tidak, sesuai dengan visi misi wali kota atau tidak. Sehingga tugas Wali Kota Surabaya dibantu staf ahli itu. Menurut dia, tugas staf ahli itu berbeda dengan sekda. Tugas sekda terkait penyerapan keuangan, keberhasilan-keberhasilan mencapai kontrak kinerja. Sedangkan staf ahli, tugasnya mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil sudah ada dampaknya kepada masyarakat.&nbsp; &rdquo;Karena saya sudah tanda tangan, berarti ini berlakunya mulai Januari 2024,&rdquo; kata Eri. Dia menegaskan setelah menjabat Wali Kota Surabaya, sebenarnya sudah banyak memberikan tugas kepada staf ahli. Namun, hal itu tidak tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Surabaya. Dia pun menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya itu. &rdquo;Ke depan, siapapun wali kotanya, staf ahli itu bukan lagi menjadi tempat orang buangan, karena staf ahl itu bisa mengoreksi dan mengevaluasi Kepala PD, bisa mengatakan Kepala PD ini tidak berhasil dalam kinerjanya dan Kepala PD ini berhasil, sehingga antara Staf Ahli Wali Kota Surabaya, Kepala PD dan Sekda itu sama derajatnya,&rdquo; tegas Eri. Dia mencontohkan, dalam peraturan itu, jabatan Sekda tidak lagi dijabat eselon 2a atau 2b, tapi jabatannya Madya, Pratama, dan Ahli. Berarti jabatannya sama. Wali Kota Eri menyamakan jabatan Sekda itu dengan Rektor. Ketika rektor selesai masa jabatannya, akan kembali menjadi seorang dosen. &rdquo;Sama saja dengan Sekda. Kalau Sekda ini sudah selesai dan masih mampu, bisa saja Sekda ini menjadi Kepala PD lagi. Putar lagi. Jadi, Staf Ahli, Kepala PD, dan Sekda itu harus sama. Di zaman saya, inilah yang saya bentuk, sehingga ke depan tidak ada lagi Sekda itu menjadi rebutan, karena Sekda juga akan diputar mulai tahun depan,&rdquo; kata Eri.

Staf Ahli Wali Kota Surabaya bukan lagi menjadi tempat orang buangan karena derajatnya sama dengan kepala perangkat daerah dan Sekda

Keputusan Wali Kota Surabaya Diteken, Wali Kota Eri: Staf Ahli Bukan Lagi Tempat Orang Buangan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ilustrasi-Bendera-Merah-Putih-di-Balai-Kota-1.jpg" alt="Ilustrasi bendera merah putih HUT RI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera merah putih HUT RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah (PD), camat, lurah, hingga RT/RW, berpartisipasi menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Dalam SE Nomor B-532/M/S/TU.00.04/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 disebutkan, masyarakat diminta menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan dekorasi, umbul-umbul, hingga pemasangan bendera merah putih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, imbauan tersebut sudah disampaikan kepada jajaran di Pemkot Surabaya melalui SE Sekretaris (Sekda) Daerah Kota Surabaya Nomor 400.14.1.1/15547/436.8.6/2023 pada 19 Juli 2023. Surat itu ditujukan kepada jajaran PD, camat, lurah, RT/RW, di seluruh Kota Surabaya.&nbsp; &rdquo;Sudah, kami menindaklanjuti surat dari Kementerian Sekretariat Negara, Pak Sekda sudah membuat surat edaran kepada PD di lingkungan Pemkot Surabaya. Tujuannya untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI Ke-78,&rdquo; kata Maria, Minggu (30/7). Dalam SE disebutkan, masing-masing PD diminta untuk menyosialisasikan imbauan partisipasi menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. &rdquo;Misalnya, Bagian Perekonomian itu meneruskan kepada BUMD, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya itu meneruskan kepada para pengusaha, kemudian Disperinaker ke perusahaan swasta, para camat juga diminta untuk meneruskan di RT/RW dan LPMK wilayahnya masing-masing,&rdquo; ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu. HUT RI tahun ini, tema yang diusung adalah Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Penggunaan dan ketentuan logo untuk dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, hingga baliho, Kemensetneg RI telah menyediakan dan bisa diunduh melalui website www.setneg.go.id. Maria menyampaikan, tahun ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpartisipasi dalam gerakan 10 juta bendera yang akan dibagikan kepada masyarakat. Pemkot Surabaya menindak lanjuti gerakan tersebut dengan membagikan bendera merah putih mulai 1 Juni. &rdquo;Kemarin pada 1 Juni, Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) secara simbolis menyerahkan bendera kepada forum LPMK, FKUB, hingga Forum Pembauran Kebangsaan. Kemudian, dari masing-masing PD juga sudah mengumpulkan bendera, termasuk kelurahan dan kecamatan untuk dibagikan,&rdquo; papar Maria Theresia Ekawati Rahayu. Dia menambahkan, warga tidak perlu khawatir tidak kebagian bendera pada peringatan HUT RI ke-78. Sebab, pemkot melalui kecamatan dan kelurahan akan membagikan ke perkampungan warga. Dia berharap warga Kota Surabaya berpartisipasi, menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera merah dan putih di wilayah masing-masing mulai 1-31 Agustus. &rdquo;Kepada para pengusaha juga sudah dilakukan imbauan untuk membagikan bendera. Jadi tidak perlu dikumpulkan di pemerintah kota, tapi langsung dibagi kepada warga,&rdquo; terang Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Pemkot Surabaya mengimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga RT/RW, berpartisipasi menyemarakkan HUT Kemerdekaan

HUT RI, Pemkot Surabaya Bagi-Bagi 10 Juta Bendera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-2009101-4115739820.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima peserta studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan Republik Indonesia." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima peserta studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan Republik Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima 30 peserta studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan Republik Indonesia. Puluhan peserta itu diterima Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Selasa (23/5). Rombongan dipimpin Kepala Bidang Penyelenggara Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kejaksaan RI Setyo Utomo. Rombongan menyatakan ingin menimba sebuah pengalaman baru dalam best practice inovasi-inovasi di Pemkot Surabaya. Terutama, kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. &rdquo;Dari pengalaman best practice tersebut, kami bisa mempelajari inovasi-inovasi terbaik yang ada di jajaran Pemerintah Kota Surabaya,&rdquo; kata Setyo Utomo. Inovasi di Pemkot Surabaya diharapkannya dapat menjadi bekal bagi para peserta PKP Kejaksaan RI sebagai pembelajaran. Dengan begitu diharapkan best practice tersebut dapat diadopsi untuk kemudian diterapkan ke masing-masing satuan kerja. &rdquo;Teman-teman peserta PKP dari seluruh Indonesia ini mampu mengadopsi menjadi pembelajaran baru. Lalu dapat melaksanakan dalam aksi perubahan yang nyata di satuan kerja bidangnya masing-masing,&rdquo; kata Setyo Utomo. Rombongan yang berjumlah 30 orang tersebut, dibagi menjadi tiga grup. Mereka belajar best practice di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, masih membutuhkan banyak masukan untuk penyempurnaan birokrasi di lingkungan Pemkot Surabaya. &rdquo;Nanti kami juga membutuhkan masukan-masukan dari peserta untuk menyempurnakan diri. Karena kami masih jauh dari kata sempurna,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Eri menyampaikan paparan terkait inovasi dan sejumlah program Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah berkaitan dengan digitalisasi yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Surabaya. &rdquo;Kami sepakat di Pemkot Surabaya ini, tidak ada tujuan lain selain untuk membahagiakan masyarakat Surabaya. Sehingga saya membutuhkan data itu dari digitalisasi,&rdquo; terang Eri. Melalui digitalisasi, menurut Eri, pihaknya dapat mengetahui secara real time data warga yang masuk kategori miskin, pramiskin, hingga jumlah bayi stunting. Bahkan, masing-masing data tersebut dapat diketahui hingga di tingkat RT. &rdquo;Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan cara berbeda, membangunnya dengan rasa guyub rukun dan rasa persaudaraan,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya menerima 30 peserta studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan RI

Peserta PKP Kejari Adopsi Best Practice Kepemimpinan Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-204133-69029907.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin Apel Bela Pasukan Pengamanan dan Penertiban Jalur Pedestrian, serta Saluran Air pada Selasa (16/5). Kegiatan itu diikuti kepala perangkat daerah (PD), camat, lurah, beserta satgas dinas lingkungan hidup (DLH), dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM), dinas perhubungan (Dishub), BPBD, dan Satpol PP Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan setiap satgas dari masing-masing PD memiliki tugas menjaga jalur pedestrian dan saluran air. Ratusan satgas tersebut diterjunkan di 28 ruas jalur pedestrian di Kota Surabaya. &rdquo;Se-Surabaya jalur pedestrian ada 28 ruas, jadi setiap ruas ada yang bertugas, sehingga ada yang bertanggung jawab. Jadi harus membersihkan dan memantau,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, pembentukan Satgas untuk merawat jalur pedestrian. Itu merupakan salah satu contoh pelaksanaan ASN (aparatur sipil negara) yang tidak wajib bekerja di dalam kantor. &rdquo;Jadi kalau kita bicara tentang DLH, output-outcome adalah kebersihan di jalur pedestrian. Jadi keberhasilan di titik ini adalah satu grup. Maka dia bisa mendapatkan output-outcome 100 persen, sehingga dia punya tunjangan kinerja 100 persen,&rdquo; terang Eri. Eri mencontohkan dalam menjaga kebersihan dan keamanan di jalur pedestrian, Dishub dan Satpol PP Surabaya dapat menghubungi Satgas DLH untuk melakukan pembersihan jika ada yang kotor. Itu memperkuat sinergi dan kolaborasi antar PD di lingkup Pemkot Surabaya. &rdquo;Jadi bukan persaingan tetapi keberhasilan pemkot ketika semua PD menjadi satu. Karena tidak ada bedanya teman-teman satgas tenaga kontrak dengan ASN Sehingga menjaga Surabaya ini ada rasa kekeluargaan,&rdquo; ujar Eri. Eri mengungkapkan, dalam satu kelompok satgas, tidak hanya bertugas di satu ruas jalur pedestrian saja, tetapi juga di beberapa ruas lain. Mereka tidak hanya mengawasi dan membersihkan jalur pedestrian saja melainkan juga melihat saluran air. &rdquo;Di dalam jalur pedestrian yang ada kabel fiber optik, ada izin atau tidak, maka ditata. Sehingga fiber optik ini kalau tidak jelas atau berserakan bisa membuat aliran air tidak lancar, bahkan sampah bisa tersumbat di sana,&rdquo; papar Eri. Wali Kota Eri Cahyadi berencana untuk bertemu dan berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya mengenai antisipasi pengguna jalan yang melawan arus lalu lintas. &rdquo;Saya tidak ingin warga kecelakaan, jadi saya akan koordinasi dengan kepolisian. Saya tata dulu jalur pedestrian dan saluran air untuk kebersihan,&rdquo; terang Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membentuk satgas menjaga jalur pedestrian dan saluran air. Satgas diterjunkan di 28 ruas jalur pedestarian

Wali Kota Surabaya Pastikan Puluhan Titik Jalur Pedestrian Dijaga Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Bercerita-Surabaya-5.jpg" alt=" Sejumlah kepala PD di lingkungan Pemerintah mengikuti lomba ludruk atau bercerita yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) di Gedung Balai Budaya Surabaya pada Selasa (21/3).  Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption> Sejumlah kepala PD di lingkungan Pemerintah mengikuti lomba ludruk atau bercerita yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) di Gedung Balai Budaya Surabaya pada Selasa (21/3).  Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tata cara perangkat daerah mengusulkan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) kepada masyarakat bisa dilakukan melalui seni ludruk.  ”Nanti saya minta khususnya camat dan lurah untuk menjelaskan kepada RT/RW LPMK tentang tata cara mengusulkan Musbangkel melalui ludruk,” ujar Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (22/3).  Menurut dia, kepala perangkat daerah, khususnya camat dan lurah, harus bisa mengkolaborasikan seni dan budaya saat berkomunikasi dengan warga. Bahkan, kepala perangkat daerah juga bisa tampil di Gedung Balai Budaya dalam penyampaian informasi dengan dikemas lewat ludruk.  ”Saya jadi terinspirasi, sebuah kerja itu tidak harus menggunakan ilmunya dan tidak harus dalam bentuk yang formal. Kerja itu bisa dalam bentuk dongeng, ludruk, dan sejenisnya,” kata Wali Kota Eri.  Sebelumnya para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tampak adu skill di atas panggung saat mengikuti lomba ludruk atau bercerita yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) di Gedung Balai Budaya Surabaya pada Selasa (21/3).  Kepala perangkat daerah yang tampil, sebelumnya telah melalui tahap seleksi oleh dewan juri. Setidaknya ada 10 kepala perangkat daerah yang lolos menjadi finalis dalam lomba bercerita itu. Mereka menampilkan cerita sesuai judul yang diangkat dalam buku Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Surabaya. Hasil karya terbaik untuk juara 1, 2, dan 3, nanti ditampilkan ke dalam videotron.  Kepala Dispursip Kota Surabaya Mia Santi Dewi menyebutkan, 63 karya atau kepala perangkat daerah yang mengikuti lomba Bercerita Surabaya 2023. Karya yang dikirim dalam format video tersebut mewakili satu instansi atau dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”Sejumlah 63 karya video kepala perangkat daerah telah dikirimkan kepada panitia dan dinilai dewan juri. Dan menghasilkan 10 finalis yang hari ini tampil secara live,” kata Mia Santi Dewi.  Adapun 10 finalis tersebut adalah Kepala Dispursip Mia Santi Dewi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ira Tursilowati, Direktur RSUD Soewandhie Billy Daniel Messakh, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Yusuf Masruh, dan Sekretaris DPRD Surabaya Musdiq Ali Suhudi.  Kemudian, Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Vykka Anggradevi Kusuma, Camat Wonocolo Muslich Hariadi, Camat Wonokromo Maria Agustin Yuristina, Camat Bulak Bambang Udi Ukoro, dan Camat Simokerto Noervita Amin.

Wali Kota Sebut Tata Usul Musbangkel di Surabaya Bisa Lewat Ludruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-cahyadi.png" alt="RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali bergulir. Selasa (21/3), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik tiga kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya beserta lurah-lurah dan posisi jabatan yang kosong.  Pelantikan tiga kepala PD itu dilakukan setelah melalui proses lelang jabatan secara terbuka. Tiga PD yang sebelumnya kosong dan saat ini sudah terisi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  Sedangkan untuk posisi jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sampai saat ini belum terisi, sehingga lelang jabatan akan diulang kembali.  ”Jadi, pelantikan hari ini (21/3), untuk mengisi tempat-tempat yang kosong dari beberapa kepala PD yang sebelumnya sudah lelang. Sebenarnya ada 4 PD yang lelang, yang sudah terisi 3 dan ada 1 PD yang belum terisi karena nilainya belum memenuhi standar, sehingga kita ulang lagi nanti,” kata Wali Kota Eri.  Selain itu, Wali Kota Eri menegaskan, perputaran pejabat kali ini merupakan hal yang biasa untuk saling mengisi antara satu dengan yang lain. Sebab, tidak boleh terlalu lama berada di satu jabatan sehingga perputaran itu akan terus dilakukan.  ”Tapi kali ini yang lebih banyak adalah lurah yang pindah ke wilayah yang lebih dekat dengan rumahnya, sehingga kita berharap dia bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk wilayahnya itu,” ucap Eri.  Wali Kota Eri sudah meminta jajarannya untuk seluruh pelayanan adminduk tidak boleh lagi dilakukan di kantor kelurahan, melainkan harus dilakukan di Balai RW. Saat ini, Surabaya sudah berbasis digital, sehingga ketika ada warga yang mengurus adminduk, petugas yang bertugas di Balai RW itu yang akan membantu memasukkan data tersebut melalui aplikasi.  ”Kita sudah berbasis digital, dan pelayanan adminduk harus dilakukan di Balai RW, sehingga satu Balai RW satu orang, dan tugasnya membantu warga memasukkan datanya melalui aplikasi. Jadi, warga tidak perlu datang lagi ke kantor kelurahan. Makanya, saya minta orang kelurahan, kecamatan dan orang Dispendukcapil jangan Cuma di kantor saja, turun ke Balai RW, dibagi dengan rata ke Balai RW di Surabaya,” tutur Eri.  Wali Kota Eri juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan seluruh pejabat Pemkot Surabaya untuk selalu bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Surabaya. Sebab, masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan yang harus dibenahi secara bersama-sama.  Kepala DP3APPKB diisi Ida Widayati. Ida bukan orang baru di dinas yang menangani perempuan dan anak-anak itu. Sebelumnya, ketika nama DP3APPKB masih Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya, Ida menjabat sebagai Kabid Pengarusutamaan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak DP5A Surabaya.

Setelah Lelang Jabatan, Tiga Kepala Dinas Pemkot Surabaya Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-16.50.39.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada peserta apel pagi di Taman Surya Balai Kota, Selasa (31/1). Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada peserta apel pagi di Taman Surya Balai Kota, Selasa (31/1). Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengumpulkan kepala perangkat daerah (PD), kepala bidang (kabid), hingga para staf dalam apel pagi di halaman Balai Kota, Selasa (31/1). Nada suara Eri kembali naik.  Di depan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya, Eri mengatakan, seorang ASN jangan sampai menyusahkan warga dalam hal pelayanan.  ”Jangan pernah meminta kepada masyarakat, karena sampean sudah disumpah. Sampean (Anda) sudah digaji, sudah dapat tunjangan, mosok sik kurang tunjangan sampean (masa masih kurang tunjangannya),” kata Eri.  Menurut dia, untuk mencegah pungli, seluruh pelayanan perizinan harus dipermudah. Makin sulit prosedurnya bakal memunculkan potensi untuk pungli.  ”Bisa saya bantu Bu, Pak tapi agak susah. Terus dimintai uang sama petugas, jangan sekali-kali sampean begitu,” tegas Eri.  Dia menyatakan, jika masih ada yang meminta imbalan atau pungli, itu artinya menyakiti warga. Bukan hanya pungli, Eri mengungkapkan, mengulur-ulur pelayanan itu juga menyakiti warga.  Terkait prosedur pelayanan, dia meminta agar pelayanan di kantor dinas, kecamatan, hingga kelurahan, bisa selesai dengan cepat dan mudah. Terlebih, pelayanan perizinan di kantor dinas, dia ingin bisa segera selesai dalam waktu 7 hari setelah permohonan.  ”Tidak ada pelayanan perizinan yang lebih dari tujuh hari, tolong camkan kepala dinas. Lek pelayanan iku gampang, lakonono lah (kalau pelayanan itu mudah, lakukan lah),” ucap Eri.  Jika pelayanan perizinan tak kunjung selesai dalam kurun waktu tersebut, dia meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan untuk mengganti kepala dinas. ”Kepala dinas sampai kabid ganti semua. Semua dinas. Kalau Pak Sekda nggak berani ganti, saya yang ganti, saya kasih waktu satu minggu, jangan diterus-teruskan mengakar,” tambah Eri.

Wali Kota Surabaya Minta Durasi Pelayanan Perizinan Maksimal 7 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-02-at-12.47.22.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui salah satu siswa berprestasi. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui salah satu siswa berprestasi. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberi kesempatan 140 orang disabilitas bekerja di lingkungan Pemkot. Rekrutmen itu sebagai bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional di Convention Hall Surabaya, Jumat (2/12).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada mereka. Sehingga tahun depan ada sebanyak 140 anak disabilitas yang akan bekerja dan menjadi bagian dari Pemkot Surabaya.  Eri memastikan, Pemkot Surabaya terus memperhatikan anak-anak disabilitas. Pihaknya terus bersinergi untuk memenuhi hak-hak mereka.  ”Anak-anak disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan anak lainnya di Surabaya, baik hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan semua hal.  Saya tidak ingin ada perbedaan antara disabilitas dan bukan, karena setiap manusia itu lahir pasti punya kelebihan, dan setiap manusia itu pasti juga punya kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan inilah yang akan kita jadikan satu untuk saling menutupi satu dengan yang lainnya, tentu dengan cara guyup rukun sehingga menjadi kekuatan besar,” kata Eri.  Oleh karena itu, demi menyamakan hak itu nanti pada saat Hari Ibu 22 Desember, Eri memerintahkan jajarannya untuk menggelar sebuah acara khusus disabilitas di Taman Surya halaman Balai Kota Surabaya.  ”Nanti dalam acara itu, saya juga ingin mengajak anak-anak disabilitas masuk dan melihat-lihat kantor dan ruangan Wali Kota Surabaya, karena mereka ini juga punya hak dan cita-cita yang sama dengan yang lainnya,” kata Eri.  Di samping itu, demi memberikan hak yang sama bagi para anak disabilitas, Wali Kota Eri memerintahkan jajarannya untuk merekrut anak-anak disabilitas. Bahkan, dia meminta setiap perangkat daerah (PD) di Pemkot Surabaya harus merekrut dua anak disabilitas.  ”Jika ada 70 PD, berarti nanti ada sebanyak 140 orang yang bisa bekerja di Pemkot Surabaya dan menjadi bagian di Pemkot Surabaya. Namun, mereka ini tentu harus warga Surabaya dan harus dicek dan dites untuk mengetahui kemampuan mereka di posisi apa. Insya Allah ini akan kita jalankan tahun depan,” ucap Eri.  Menurut dia, alasan utama mengajak mereka menjadi bagian dari Pemkot Surabaya karena pemerintah itu harus hadir bagi mereka, memberikan tempat yang sama, meskipun mereka memiliki kemampuan khusus.  ”Makanya, nanti harus dicek dan dites dulu mereka ini cocok di bagian apa dan bidang apa, dan pemkot harus tahu itu. Jadi, pemerintah harus bisa memberikan keseimbangan dan memberikan hak yang sama bagi mereka. Surabaya ini milik semuanya, Surabaya ini milik semua agama dan milik semua umat manusia. Inilah Kota Surabaya yang penuh guyup dan rukun,” tutur Eri.

Eri Cahyadi Rekrut 140 Anak Disabilitas Bekerja di Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik setiap perangkat daerah (PD) harus mencapai minimal 85 persen. Baik itu pelayanan publik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun dinas.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, masyarakat harus puas terhadap pelayanan publik yang dilakukan lurah, camat, dan perangkat daerah dengan capaian minimal 85 persen. Apabila tak mampu mencapai target tersebut, pejabat itu bisa diturunkan.  ”Ketika lurah dan camat saya rotasi, dia punya kewajiban 85 persen masyarakat harus puas terhadap pelayanan publik yang dilakukan masing-masing PD. Baik itu lurah, camat dan kepala dinas,” kata Eri Cahyadi.  Dia menjelaskan, jika pelayanan publik yang diberikan PD tidak mampu mencapai minimal kepuasan 85 persen, pejabat tersebut akan diberi kesempatan enam bulan untuk memperbaiki. Nah, jika dalam enam bulan itu tetap saja tidak mampu, pejabat tersebut bisa diturunkan.  ”Kalau kepuasan publik kurang puas, diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki. Ketika tidak bisa, dia bisa diturunkan,” ucap Eri.  Wali Kota Eri menegaskan, setiap lurah, camat, dan kepala PD sangat bisa diturunkan jabatannya apabila tidak memenuhi target kinerja atau kepuasan terhadap pelayanan publik. Hal tersebut salah satunya termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.  ”Ketika menjadi kepala dinas, menjadi lurah-camat tidak bisa diturunkan, itu salah. Jadi bisa diturunkan ketika dia tidak memenuhi kontrak kinerja dari beban output-outcome yang menjadi janji dia,” tegas Eri.  Sebagai bentuk transparansi publik dan pertanggungjawaban, setiap pejabat Pemkot Surabaya juga diwajibkan menyampaikan penyerapan anggaran melalui layar TV di masing-masing kantornya. Nanti, data transparansi penyerapan anggaran di kantor tersebut, akan ditampilkan di videotron yang tersebar di Kota Surabaya.  Wali Kota Eri mengungkapkan, pada 2022 seluruh kantor kelurahan, kecamatan, dan PD, akan dilengkapi dengan layar TV. Melalui layar TV tersebut, seluruh hasil penyerapan anggaran hingga progres kinerja PD tersebut akan ditampilkan.  ”Sehingga kepala dinas, lurah dan camat itu akan dikontrol masyarakat terhadap apa yang ada TV tadi. Jadi kalau (pejabat) tidak mampu, berhentinya bukan karena saya suka atau tidak suka, tapi karena dasar itu. Maka transparansi itu yang mau saya terapkan,” papar Eri.

Tingkat Kepuasan Publik di Bawah 85 Persen, Camat-Lurah Bakal Dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perangkat daerah

Berita Terkini